Persoalan Utama Pendidikan di Indonesia

Sistem sekolah Indonesia sangatlah luas dan bervariasi. Menurut data Bank Dunia 2014, terdapat lebih dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah. Ini merupakan sistem pendidikan terbesar ketiga di wilayah Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia (berada di belakang China, India dan Amerika Serikat).

Tiga kementerian bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Agama. Sekolah swasta pun memainkan peran penting. Walaupun hanya 7 persen sekolah dasar merupakan sekolah swasta, porsi ini meningkat menjadi 56 persen di tingkat menengah pertama dan 67 persen di tingkat menengah umum.

Harus diakui potret pendidikan di Indonesia secara garis besar masih buram. Banyak pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan, utamanya pemerintah sebagai penyelenggara dan perumus kebijakan utama.

Menyelesaikan persoalan struktural harus menggunakan pendekatan holistik, mustahil dilakukan secara instan dan sekejap. Banyak persoalan menumpuk yang mesti dikebut untuk dirampungkan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan & Kebudayaan sebagai poros utamanya.

Di antara berbagai persoalan pendidikan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa aspek:

1. Mutu Pendidikan

Di dunia internasional, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education For All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan (Education Development Index, EDI), Indonesia berada pada peringkat ke-69 dari 127 negara pada 2011.

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan pendidikan Indonesia masih berada di urutan yang memprihatinkan. Ini menjadi peringatan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, yang menyebabkan banyak orang tua rela mengirim anaknya sekolah ke luar negeri.

2. Kompetensi Guru

Dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 15 tahun (SMP) dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat terendah. Ini mempengaruhi pencapaian mutu pendidikan menurut survei Programme for International Study Assessment (PISA) pada 2012.

Catatan pentingnya, guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang memadai. Kekurangan tenaga pengajar ini menyebabkan kualitas pendidikan di setiap daerah berbeda, bahkan anak-anak yang sekolah di perkotaan sekalipun.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan, dari 1,6 juta guru di Indonesia, lebih dari 1,3 juta memiliki nilai ujian di bawah 60 dari rentang 0 hingga 100. Uji kompetensi guru itu mencakup para guru di TK, SD, SMP, sekolah luar biasa, SMA, dan SMK.

Dari ujian ini, hanya 192 guru, sebagian besar guru SMP, yang mencapai nilai 90–100. Sementara hampir 130.000 guru yang nilainya antara 0 dan 30.

3. Kurikulum berubah-ubah

Sistem pendidikan atau kurikulum di Indonesia masih sering berubah. Kurikulum pendidikan nasional yang dimulai sejak 1945, telah beberapa kali mengalami perubahan seperti pada 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013 juga mengembagkan kurikulum baru, meski sempat diurungkan pelaksanaannya. Coba tengok juga penamaan ujian nasional mulai dari Ebtanas, UAN, UN hingga kebijakan standarisasi nilai kelulusannya sendiri.

Belum lagi setiap tahun buku pelajaran selalu berubah-ubah karena perubahan kurikulum dan harga buku pelajaran atau buku penunjang memilki harga yang cukup mahal.

4. Rasio guru-murid

Banyaknya murid dalam satu kelas, sementara setiap anak memiki permasalahan dan karakter yang berbeda-beda, membuat guru kewalahan. Misalnya ketika seorang anak menjadi korban bullying di kelas, mengalami tindak kekerasan, ancaman, hingga pelecehan seksual.

Berdasarkan data Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP), rasio perbandingan antara guru dan murid di Indonesia terendah di dunia. Anggota ACDP, Sari Soegondo, rasio ideal murid-guru adalah 20:1.

Namun, dalam 10 tahun terakhir di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 51 persen, menjadi 15:1. Sedangkan data UNESCO 2014 menetapkan perbandingan 26:1 untuk negara-negara Asia, dan 24:1 untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah.

Hal itu dipengaruhi perekrutan guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan melampaui jumlah pendaftaran murid di segala tingkat pendidikan.

5. Angka putus sekolah

Berdasarkan data 2010, sebanyak 1,3 juta anak 7–15 tahun terancam putus sekolah. Sebenarnya yang mempengaruhi angka putus sekolah di Indonesia sangat beragam, namun masalah yang paling sering ditemui adalah soal biaya sekolah yang sangat tinggi.

Menurut Laporan terbaru Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Education at Glance 2015, data persentase negara dengan tingkat putus SMA tertinggi di dunia ditempati Tiongkok dengan 64 persen. Indonesia, ada di urutan kedua dengan angka putus sekolah 60 persen.

Laporan ini mengukur persentase masyarakat suatu negara yang menyelesaikan pendidikan menengah, yaitu setara SMA. Persentase terendah dicapai Korea Selatan (Korsel). Hanya dua persen penduduk Korsel pada kelompok usia 25–34 tahun yang tidak menamatkan pendidikan menengah.

sumber: beritagar.id dan worldbank