Dokumentasi Seminar Perlawanan “Jebakan dan Ancaman Lahirnya UU Tax Amnesty & PP 78 2015”

Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Mengapa Buruh JR terhadap UU Tax Amnesty ?

Disahkannya tax amnesty telah mencederai rasa keadilan kaum buruh sebagai pembayar pajak penghasilan atau PPh 21 yang taat. Bila telat membayar pajak, buruh akan dikenakan denda, di sisi lain pengemplang pajak malah diberikan pengampunan pajak, mereka diampuni. Berarti ada yang dilindungi, yang taat justru dibiarkan.

Pertama, ketidakadilan dirasakan buruh karena pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Peraturan pemerintah tersebut mengembalikan rezim upah murah dan menghilangkan hak berunding serikat buruh untuk ikut menentukan besarnya upah minimum.

Kedua, tax amnesty dinilai telah menggadaikan hukum demi mengejar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Undang-undang dasar 1945 menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian, adanya tax amnesty berarti antara buruh dan pengusaha tidak sama kedudukannya dalam hukum. Ketiga, dana denda dari hasil pengampunan pajak sebesar Rp 165 triliun yang dimasukkan dalam APBN-P 2016 adalah dana “ilegal-haram”.

Sebab, dana diambil dari kejahatan pajak. Dengan demikian, UU APBN-P 2016 menjadi ilegal dan kaum buruh mendesak agar UU APBN-P juga dibatalkan. Keempat, tax amnesty dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dengan adanya hukuman penjara lima tahun bagi pegawai pajak atau siapa pun yang membuka data para pengemplang pajak. Sungguh aneh. Dalam tax amnesty orang yang mengungkapkan kejahatan pajak, orang yang akan membeberkan data orang yang tidak bayar pajak malah akan dihukum 5 tahun.

Bagaimana bisa UU bertentangan dengan UUD 45 pasal 34, di mana orang yang mengungkapkan kebenaran dilindungi negara. Para buruh setuju dengan tujuan tax amnesty, yaitu untuk menutup defisit keuangan negara. Meski demikian, hukum tidak boleh digadaikan. Kami meminta kepada MK untuk meletakkan konstitusi dalam kerangka kedaulatan, bukan demi pertumbuhan ekonomi.

Kelima, dalam tax amnesty terdapat kesan bahwa dana bisa masuk tanpa pedulikan sumbernya. Hal tersebut dapat berbahaya karena bisa terjadi pencucian uang dari dana korupsi, perdagangan manusia, hingga hasil kejahatan narkoba. Hal ini pun melanggar UUD 1945 yang berarti negara melindungi kejahatan luar biasa terhadap manusia.

TAX AMNESTY ANTARA HARAPAN DAN KENYATAN?

Narasumber I : Salamuddin Daeng

Baru baru ini presiden Jokowi meminta agar periode pertama tax amnesty yang akan berakhir september 2016 agar diperpanjang. Mengingat masih kecilnya tingkat partisipasi masayarakat dalam mengikuti program tax amnesty yang diselenggarakan pemerintah sejak juli 2016 lalu. Sebegaimana diumumkan kementrian keuangan, hingga menjelang akhir bulan september ini, aset yang sudah masuk dalam tax amnesty yang sekitar angka Rp. 1000 triliun (22 September 2016).

Angka tersebut masih jauh dari harapan pemerintah. Untuk mencapai target penerimaan denda tax amnesty sebesar 165 triliiun maka aset yang harus masuk dalam proses tax amnesty minimal Rp. 8000 triliun atau setidaknya setiap bulan senilai 2500 -3000 triliun. (angka ini tercapai pada akhir september, dengan deklarasi Rp.3700 triliun yang terdiri dari deklarasi dalam negeri, repatriasi dan deklarasi luar negeri) Selain itu, pengumuman pemerintah mengenai nilai deklarasi aset tersebut dicurigai sebagai klaim pemerintah semata, yang kenyataannya mungkin belum sebesar itu.

Mengingat tidak mudah bagi aparatur pajak untuk memverifikasi aset sebesar itu dalam tempo tiga bulan. Apalagi menentukan besarnya uang tebusan yang harus dibayar, itu merupakan hal yang sangat sulit. Kecurigaan lain, jika benar ada uang mendekati Rp 1000 triliun hasil tax amnesty, dimana uang uang tersebut ditempatkan? Sebab jika diperiksa satu persatu tempat mengalirnya uang khususnya yang bersumber dari repatriasi, tampaknya semua sepi sepi saja.

Tidak ada tanda tanda adanya perubahan keadaan makro ekonomi khususnya sektor keuangan nasional. Dalam catatan Bank Indonesia (BI) nilai cadangan devisa sejak pemberlakukan tax amnesty tidak bertambah significant, tercatat cadangan devisa Indonesia hanya 113 miliar dolar. Sementara bursa saham juga tidak bergerak. Jikalau ada repatriasi dana masuk dalam jumlah besar, maka jalur yang paling cepat adalah bursa saham, dan sudah pasti akan mendorong kenaikan harga saham . Bukti paling nyata adalah nilai tukar rupiah terhadap US dolar yang jalan ditempat dan cenderung turun.

Mestinya jika ada aliran dana masuk dalam bentuk mata uang asing dalam jumlah seperti yang diklaim pemerintah, maka rupiah pasti mengalami penguatan. Sampai dengan akhir pertengahan Bulan September 2016 penerimaan pajak masih jauh dari target. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, penerimaan pajak hingga 13 September 2016 baru mencapai Rp634,5 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dalam APBNP 2016 sebesar Rp1.318,9 triliun. Sementara penerimaan Negara bukan pajak dipastikan juga akan menurun. Sektor minyak dan gas yang selama ini menjadi andalan pemerintah Indonesia tampaknya tidak lagi bisa diandalkan.

Harga minyak cenderung stagnan meskipun sedikit diatas rata rata asumsi APBN 40 dolar/barel. Menteri keuangan Sri Mulyani justru melakukan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp. 130 triliun. Pemotongan secara sepihak tanpa persetujuan DPR tersebut telah memicu keresahan seluruh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, menteri keuangan juga berencana akan melakukan pemotongan tahap II yang diperkirakan angkanya lebih besar dari pemotongan tahap pertama. Padahal, langkah pemangkasan anggaran sudah dilakukan melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P) 2016 senilai Rp. 160-an triliun. Sehingga secara keseluruhan pemotongan anggaran APBN sudah sangat besar.

Langkah pemotongan anggaran yang diambil menteri keuangan yang baru ini pada dasarnya bertolak belakang dengan ambisi presiden Jokowi. sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan ini telah merancang berbagai mega proyek yang sangat ambisius seperti megaproyek listrik 35 ribu megawatt, kereta cepat, tol laut, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya, yang kesemuanya membutuhkan dukungan APBN yang besar. Selain itu pemotongan anggaran dapat menimbulkan reaksi negatif dari pasar. Kebijakan semacam ini apalagi dilakukan tanpa persetujuan DPR akan semakin menimbulkan ketidakpastian politik yang pada ujungnya akan menggangu stabilitas ekonomi.

Belum lagi pemerintah daerah yang belum tentu menerima kebijakan pemerintah pusat yang dianggap dapat merusak stabilitas di daerah. Untuk meraih target mega proyek infrastruktur, pemerintah terus berburu uang salah satunya adalah utang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Langkah ini diambil karena keadaan ekonomi nasional dan global yang sedang memburuk. Pemerintah memandang satu satunya cara untuk mendapat uang dalam jumlah banyak adalah dengan mencari utang . Terihitung sejak Presiden Jokowi dilantik, pemerintah telah mencetak utang pemerintah sebanyak Rp. 732,366 triliun. Utang pemerintah tersebut bersumber dari dalam negeri sebanyak Rp. 384,617 triliun (sampai agustus 2016) dan bersumber dari luar negeri Rp.347,749 triliun (sampai qwartal II 2016). Dengan demikian Presiden Jokowi setiap bulan meciptakan utang rata rata Rp. 33,289 triliun (belum termasuk utang luar negeri pemerintah sepanjang juli-september 2016). Setiap orang Indonesia selama 22 bulan pemerintahan Jokowi telah dibebani tambahan hutang sebesar Rp. 2,929 juta perkapita. Bahkan sejak program tax amnesty diberlakukan antara bulan Juli-Agustus 2016 tambahan utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara (SUN) mencapai Rp. 59,071 triliun. Apabila tax amnesty tidak sesuai dengan harapan, utang pemerintah tampaknya akan terus bertambah. Paling tidak senilai kekurangan APBN yang tadinya diharapkan berasal dari tax amnesty.

Dalam APBNP tahun 2016 utang ditargetkan sebesar Rp385.8 triliun, atau naik sebesar Rp54.9 triliun jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp330.8 triliun. Sementara kekurangan uang yang dihadapi pemerintahan Jokowi tahun 2016 berkisar antara Rp. 500 sampai dengan 600 triliun atau defisit antara 4%-5% PDB. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat (3) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Di dalam penjelasan pasal tersebut di sebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto.

Jika mengacu pada UU di atas, dengan PDB Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp. 12.663 triliun, maka pemerintahan Jokowi hanya boleh menambah utang Rp. 379 triliun. Padahal peluang realisasi anggaran 2016 tidak akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Sehingga dengan demikian pemerintah semakin sulit mengejar target yang direncanakan dalam APBNP 2016. Padahal target APBNP 2016 jauh lebih tinggi dibandingkan 2015. Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.786,2 Triliun dan Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp2.082,9 Triliun Masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam masa mendatang adalah semakin membesarnya kewajiban bunga dan cicilan utang pokok pemerintah. Menteri keuangan Sri Mulyani bahkan pernah menyatakan bahwa selama ini pemerintah mengambil utang hanya untuk membayar bunga utang. Pernyataan Sri Mulyani tergambar jelas dalam APBNP 2016.

Besarnya bunga utang dalam APBNP 2016 mencapaiRp. 191,7 triliun. Belum termasuk cicilan utang pokok dan utang yang jatuh tempo. Sepanjang Januari — Agustus 2016 cicilan pokok utang pemerintah mencapai Rp 156,751 triliun. Nilai utang dan cicilan pokok tersebut sangat besar, jauh lebih besar dari seluruh gaji pegawai negeri sipil yang bekerja dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Dalam situasi pendarahan ekonomi yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, besarnya kewajiban yang harus dibayar tersebut akan berakibat bangkrutnya pemerintahan di tengah jalan.

Sementara tax amnesty yang direncanakan akan menjadi sumber suntikan dana bagi pemerintah dapat dipastikan tidak akan terealisasi penuh dalam tahun 2016 ini. Selain karena periode ketiga tax amnesty akan dimulai 2017. Bahkan jika target pendapatan negara dari tax amnesty tersebut terealisasi penuh dalam tahun 2016, itupun tidak akan cukup untuk menutup kewajiban bunga dan cicilan utang pemerintah. Setelah 13 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak jelas nasibnya, selanjutnya tax amnesty jauh panggang dari api, apalagi yang akan dilakukan pemerintahan jokowi ? semoga pemerintahan ini tidak mengalami government Shutdown dan menjadi negara menjadi barang sitaan lembaga keuangan Internasional karena gagal bayar utang. “Di Negara lain dalam kondisi perekonomian melemah, yang diberikan pengampunan pajak adalah perusahaan-perusahaan yg dikwatirkan bisa gulung tikar jika tidak diberikan pengampunan pajak sementara memiliki banyak pekerja, nah itu boleh, tetapi database nya jelas, sebelumnya telah dilakukan penelitian dan pengumpulan data sebelum pelaksanaan pengampunan pajak. sementara di Indonesia, datanya gak jelas, tax amnesty tidak membedakan asal-usul harta” (Salamuddin Daeng) Narasumber II : Bima Yudistira Adhinegara.,M.Sc

Kondisi Ekonomi Secara Umum Ekonomi Indonesia tengah mengalami badai ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa tumbuh secara maksimal. Apalagi, pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2016 hanya mampu tumbuh di angka 4,9 persen atau tidak mencapai angka lima persen, Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016 tumbuh 5,18 persen lebih, disebabkan oleh realisasi investasi yang meningkat karena adanya sentimen Brexit dan tax amnesty. Sementara kinerja ekspor dan impor sama-sama turun, padahal diharapkan kinerja ekspor bisa naik. Impor kita sendiri impor untuk pangan. Sejumlah paket kebijakan ekonomi tidak memiliki fokus yang jelas akan mengarah kemana.

Apalagi, implementasi sejumlah paket kebijakan ekonomi sering terhambat pelaksanaanya di tingkat daerah sehingga perlu ada upaya nyata agar hal itu terealisasi secara maksimal. Masalah di daerah Data yang dirilis oleh pemerintah pusat menyebutkan bahwa serapan anggaran di beberapa daerah sangat jauh dari target. Hingga Juni ini, anggaran yang belum terpakai sebesar Rp 214 triliun. Per 31 Maret 2016, serapan anggaran hanya 8 persen di tingkat kabupaten/kota dan 8,3 persen di level provinsi. Di sisi lain, target yang ingin dicapai adalah 20 persen. Adapun Provinsi Jawa Barat, walaupun berada di atas rata-rata nasional, tetap jauh dari pencapaian ideal. Jawa Barat berada di posisi ke-14, dengan serapan anggaran 10 persen, kalah jauh dibanding Provinsi Lampung (16 persen) dan Jawa Timur (17 persen). Masalah timbunan dana pemda di bank ini sebenarnya berasal dari dua faktor utama. Pertama, adanya ketakutan kriminalisasi bagi pejabat di daerah sehingga banyak proyek yang sengaja ditunda. Kepala daerah tidak mau mengeluarkan anggaran karena bisa ditangkap KPK.

Alasan ini lemah karena sudah ada aturan untuk melindungi kepala daerah dari kriminalisasi, asalkan taat prosedur. Kedua, alasan yang sifatnya lebih teknis, seperti ketidaksesuaian perencanaan program dengan realisasi di lapangan yang membuat lelang akhirnya tertunda. Hal ini juga yang membuat Presiden geram dalam rapat pembahasan TPID (Tim Penanggulangan Inflasi Daerah) beberapa waktu lalu. Enggannya pemerintah daerah dalam menurunkan anggaran tentu tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat yang ingin segera menggenjot perekonomian. Di level pusat, sudah ada 12 kebijakan untuk menggerakan sektor riil, mendukung gairah dunia usaha, dan membangkitkan kembali UMKM.

Namun, jauh panggang dari api, rupanya ada keengganan atau boleh disebut kemalasan daerah untuk sejalan dengan program pemerintah pusat tadi. Akibat kurang sinergisnya pemerintah pusat dan daerah tecermin dari kinerja perekonomian saat ini. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2016, yang tumbuh 5,18 persen lebih, disebabkan oleh realisasi investasi yang meningkat karena adanya sentimen Brexit dan tax amnesty. Adapun dari sektor pertanian berkontribusi besar lebih karena pergeseran panen raya yang seharusnya terlihat dari triwulan I, tapi dampak ke peningkatan produksinya baru terlihat di triwulan II. Lagi-lagi, jika diteliti lebih dalam, kenaikan pertumbuhan ekonomi dan perilaku belanja pemerintah daerah sama sekali tidak sinkron. Pemerintah daerah dengan Rp 214 triliun dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat di daerahnya ternyata lepas tangan.

Ekonomi di daerah dibiarkan bergerak sendiri tanpa campur tangan pemerintah daerah. Untuk itu, wajar kemudian efek lesunya aktivitas ekonomi di daerah tidak dapat diantisipasi. Misalnya kasus di Kalimantan Timur yang terpukul oleh penurunan harga komoditas batu bara dan migas. Dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi hingga -1,3 persen pada triwulan I 2016, pemerintah daerah Kalimantan Timur justru menunjukkan kinerja anggaran yang buruk dengan serapan anggaran di bawah 3 persen.

Tentu hal tersebut membuat bingung pemerintah pusat hingga pelaku usaha. Hal lain yang menjadi cermin kegagalan daerah dalam mengelola anggaran adalah tingkat pengangguran terbuka di daerah yang meningkat. Misalnya Jawa Barat sebesar 8,57 persen pada Februari 2016, meningkat dibanding Februari tahun sebelumnya, yaitu 8,4 persen. Dari data BPS jelas ada lonjakan angka penganggur terbuka, terutama dari sektor manufaktur. Jawa Barat menduduki posisi kedua secara nasional dengan tingkat PHK sebanyak 10.291 orang pada 2015, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja. Posisi Jawa Barat hanya sedikit di bawah Kalimantan Timur dengan tingkat PHK sebesar 10.721 orang. Seharusnya pemerintah daerah bisa berperan cukup signifikan dengan mencairkan program-program pembangunan daerah ketika sektor swasta lesu. Efek buffer ekonomi ini yang makin lama hilang.

Karena itu, kebijakan yang mendorong pemerintah daerah agar menyalurkan dana yang diendapkan di bank bukan sekadar wacana lagi. Sanksi harus lebih berat bagi daerah yang nakal. Konversi dana idle pemda ke Surat Berharga Negara terbukti tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Perlu mekanisme yang lebih menimbulkan efek jera. Salah satunya dengan moratorium dana perimbangan, dana bagi hasil, ataupun dana alokasi khusus.

Daerah-daerah seperti Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau dengan tingkat penyerapan di bawah 3 persen bisa saja mendapatkan moratorium. Lagi pula hal tersebut sejalan dengan misi Menteri Keuangan untuk memotong dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Dengan cara moratorium itu, pemerintah daerah diharapkan segera mencairkan anggaran yang menjadi hak masyarakat di daerahnya dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tax Amnesty Jauh sebelum pengesahan UU Pengampunan Pajak, muncul rumor bahwa negara penyimpan dana WNI seperti Singapura melancarkan upaya mengganjal UU tersebut. Dari upaya politik melalui berbagai lembaga yang disusupi hingga yang terbaru adalah fasilitas pemberian paspor bagi WNI kelas kakap agar tetap betah di Singapura.

Yang jadi pertanyaan sebesar itukah dampak bagi negara seperti Singapura? Menurut data Pemerintah jumlah dana WNI yang ditimbun di Singapura mencapai US$200 miliar. Ternyata bukan hanya di Singapura, brankas dana WNI yang besar juga disimpan di China. Menurut data Tax Justice Network tahun 2010, sebesar US$1.189 miliar dana WNI ada di China. Sisanya terpecah di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

Besarnya dana WNI di negara seperti Singapura dan China tentu memiliki arti penting bagi investasi dan pajak di negara tersebut. Oleh karena itu jika tax amnesty berjalan optimal, jelas akan ada gangguan likuiditas dan penerimaan pajak di negara tempat WNI menyimpan uangnya. Terlebih pemberlakuan tax amnesty bertepatan dengan kelesuan ekonomi global yang pada akhirnya menambah risiko bagi negara tersebut. Untuk menggalakan upaya penarikan dana WNI, sosialisasi tax amnesty baru-baru ini dilakukan di Singapura. Jelas upaya tersebut patut diapresiasi karena ini bentuk komitmen Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang agar Rp.165 triliun yang sudah terlanjur tercatat dalam APBNP 2016 bisa masuk kas negara.

Tapi sayangnya seluruh upaya Pemerintah untuk menarik dana repatriasi dari tax amnesty bisa saja gagal. Tanpa adanya law enforcement atau penegakan hukum yang kuat dan reformasi struktur ekonomi, dana tax amnesty yang ditarget masuk lebih dari Rp1.000 triliun bisa terbang kembali ke negara asal. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menarik dana repatriasi hanya jadi pepesan kosong. Peran dana repatriasi bagi perekonomian Indonesia seperti digembar-gemborkan akan menambah likuiditas pasar modal dan perbankan jelas jauh dari kenyataan.

Hal ini terjadi karena sumber pendapatan ekonomi kita seperti tambang, minyak, produk hasil hutan diambil dari Indonesia kemudian dijual dan uangnya disimpan ke Singapura. Pola itu tidak akan terganggu dengan adanya tax amnesty. Indonesia sulit untuk menggantikan posisi Singapura karena sistem keuangan serta logistik Singapura sangat efisien. Hal itu seharusnya menjadi pelajaran mengapa Singapura negara yang hanya memiliki posisi strategis bisa jadi safe haven bagi WNI.

Sistem perpajakan di Singapura lebih ramah terhadap pengusaha Indonesia. Ingat bahwa uang tak mempunyai nama dan paspor, setelah mereka mengikuti tax amnesty , dengan dua kondisi ini pengusaha pada akhirnya bebas-bebas saja setelah menyatakan deklarasi tax amnesty kembali menaruh uangnya di Singapura, uang mereka terbang lagi ke luar negeri.

“Pemerintah yang mendesign anggaran 2015 (design anggaran yang ngaco) kemudian kedepan bermasalah, realisasinya gagal, pemerintah panik, dan memberikan solusi melahirkan tax amnesty, kebijakan negara ngawur, dan yang disalahkan selalu adalah Perekonomian Global. Tax Amnesty akan menggerakkan perekonomian ? dananya mengalir kemana ? dananya yah mandek, ditahan di perbankan, perbankan menahan dananya, perbankan lebih senang bermain pada surat utang, likuiditas perbankan bertambah, tapi sektor riil ?” (Bhima Yudistira Adhinegara., M.Sc)

Kemana panama papers???

Ø Panama Papers adalah kumpulan jutaan dokumen tentang pelarian pajak ke negara surga pajak yang dilirik 4 April 2016

Ø Kuat dugaan termasuk berbagai kasus mega skandal seperti BLBI dan Century

Ø Terdapat 800 nama-nama pengusaha dan politisi Indonesia di panama papers,

Ø Bagaimana tindak lanjutnya ?

Baca baik-baik anggrek , pasti galau !

1. Sigmund David Gunnlaugsson, mundur dari jabatannya sebagai PM Islandia

2. Presiden Kita : Melaksanakan program pengampunan pajak bagi pengemplang pajak.

Narasumber III : Hermanto

Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa, 28 Juni 2016. Nah, DPR menyetujui RUU Tax Amnesty bukan dalam bentuk UU tapi dalam bentuk yang lain.

Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dalam hal ini presiden berhak memberikan amnesty ?

Jawabannya iya, berhak.

Tapi apakah presiden berhak memberikan amnesty dalam hal pengampunan pajak ? jawabannya , tidak !

Penjelasan narasumber ketiga ini, cukup rapi, dari aspek hukum, lantaran rapinya, saya bingung mau mulai darimana, menuliskannya. Ha..ha..ha..ha

Intinya dari om Hermanto kepada teman-teman Buruh soal JR UU Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi : “Tetap optimis, maju terus meminta JR ke MK soal UU Tax Amnesty, tapi kita berkejar dengan waktu, upayakan MK memutuskan sebelum 31 Maret, jika lewat dari itu bye-bye, Pengemplang Pajak yang menang !”

Lanjutnya lagi “saya optimis secara normatif JR akan diterima, tapi pesimis kalau pola pikir MK seperti yang saya jelaskan tadi”

Ah ,mengerikan !

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Anggraeni Wenny S’s story.