Golput dan Ketidaktahuan

Massa yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) menggelar aksi simpatik menolak golput di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2012). (foto okezone)

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta, baru saja dilaksanakan pada Rabu (15/2/2017) kemarin, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis hasil real count. Berdasarkan data di laman Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/dki_jakarta.

Pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, meraih suara 17,05 persen atau dipilih oleh 936.609 pemilih.

Kemudian, pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, memeroleh 42,91 persen suara atau dipilih 2.357.587 pemilih.

Adapun pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, meraih 40,05 persen atau 2.200.636 suara.

Jumlah keseluruhan pemilih yang menggunakan hak suaranya adalah 5.563.425. Tingkat partisipasi pemilih keseluruhan 77,1 persen, yang mana kurang lebih 23,9 persen lainnya tidak memilih, baik karena tidak terdaftar, tidak dapat memilih, maupun memang memutuskan untuk tidak memilih. Persentase non-partisipan yang lebih dari 23 persen tersebut tidak bisa dibilang kecil, dan menimbulkan banyak pertanyaan.

Sebelumnya, Sejumlah Mahasiswa Jabodetabek sosialisasikan pilkada anti golput[1] . Tetapi jumlah non-partisipan masih besar, sebanyak lebih dari satu (1) juta orang. Menyikapi ini, Komisi Pemilihan Umum akan gencarkan sosialisasi[2], perlukah? Apakah golput memang seburuk itu? apakah golput itu buruk? salahkah jika kita golput? pertanyaan-pertanyaan itu sering kali muncul.

Dewasa ini golput jarang sekali dibicarakan Jika ada topik tentang golput, isinya tidak akan jauh-jauh dari kampanye anti golput, sampai lontaran kebencian soal golput. Hampir tidak pernah kita melihat media membahas golput sebagai suatu hak politik.

Golput menyalahi Undang-Undang Dasar 1945

Sebagian besar orang masih menilai golput sebagai suatu kemunafikan, pelanggaran, bahkan hal yang menyalahi Undang — Undang Dasar.

Mari kita melihat Undang — Undang tentang Pemilu yaitu UU №10/2008, disebutkan di pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Mari garis bawahin kata ‘hak’ dari ayat tersebut. Di situ disebutkan bahwa memilih adalah Hak, bukan Kewajiban.

Jika kita melihat lebih tinggi lagi, Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen tahun 1999–2002, juga tercantum hal serupa. Dalam pasal 28 E disebutkan: “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Jelas kata ‘bebas’ disitu dimaksudkan untuk bebas ingin memilih atau tidak memilih.

Golput tidak dapat mengkritik pemerintah dan atau pejabat terpilih.

Tidak jarang ditemukan pendapat-pendapat bernada “Kamu golput dan tidak ikut andil dalam Pemilihan Umum, berarti kamu tidak berhak untuk kritik dan protes kinerja pejabat terpilih nanti!”. Sepintar terdengar masuk akal, namun benarkah demikian?

Merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 E Ayat 3, yang berbunyi;

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Artinya, setiap orang yang mempunyai Hak Warga Negara, dapat mengeluarkan pendapat (dalam hal ini Kritik[3]) kepada pemerintah (terpilih). Adapun pihak-pihak yang Hak dan Kewajibannya dijamin oleh negara juga di atur dalam Undang Undang Dasar 1945 №12 Tahun 2006

Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. ….. Pasal 2 Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal 3 Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang ini.

Merujuk pada tiga (3) pasal di atas, Hak dan Kewajiban warga negara dijamin oleh Undang-undang sepanjang warga tersebut adalah warga negara Indonesia, tidak ditentukan oleh memilih atau tidaknya dia di dalam Pemilu.

Golput adalah Hak Konstitusional

Golput pada dasarnya adalah bentuk lain dari abstain. Abstain adalah mekanisme yang disediakan dalam setiap instrumen pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi. Dengan logika berpikir demikian, maka golput tak bisa dipidana.

Meskipun demikian, pihak-pihak yang memutuskan untuk melakukan golput tak bisa ikut mengampanyekan gerakan anti memilih atau harus golput karena Pasal 308 UU №8 Tahun 2012[4] tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat ruang bagi penegak hukum untuk menjerat siapapun yang memaksa orang lain untuk golput.

*Disclaimer: Penulis sama sekali tidak mengampanyekan gerakan golput dan atau tidak memilih. Penulis hanya menyampaikan pandangan lain tentang golput menurut Undang-Undang Dasar dan Hak asasi. Dengan ini, argumen yang mengatakan bahwa “golput tidak nasionalisme” bisa gugur karena golput tidak menyalahi konstitusi, peraturan, dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima Kasih 🙂

Referensi ***

[1] http://www.arah.com/article/22781/sejumlah-mahasiswa-jabodetak-sosialisasikan-pilkada-anti-golput.html. Sejumlah Mahasiswa Jabodetabek Sosialisasikan Pilkada Anti Golput, 12 Februari 2017

[2] https://news.detik.com/berita/d-3425205/tekan-golput-di-putaran-kedua-kpu-dki-akan-gencarkan-sosialisasi. Tekan Golput di Putaran Kedua KPU DKI Akan Gencarkan Sosialisasi, 17 Februari 2017

[3] https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik. Kritik menurut Wikipedia

[4] http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4fbe01dcdc5f0/node/lt4fbe0164baa3a, Hukum online

[5] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530ef7ca24424/golput-bukan-tindakan-pidana, Golput Bukan Tindakan Pidana, 27 Februari 2014

[6] http://golputbukandosa.blogspot.co.id/2014/01/tidak-memilih-juga-pilihan.html, Tidak Memilih Juga Pilihan, 19 Januari 2014


Originally published at believeinramen.wordpress.com on February 19, 2017.

Like what you read? Give Ferdiansyah Rahman a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.