Sang Penguasa Lalu Lintas

"Selamat siang Pak, bisa lihat surat-suratnya?"

Kalimat yang sering terdengar sesaat setelah kita diberhentikan polisi karena melanggar pedoman umum dalam berkendara. Jika hal ini terjadi, berbagai latar suasana bisa muncul. Bagi sebagian besar masyarakat ini terdengar menakutkan, lebih tepatnya menegangkan. Selain rasa bersalah, iming-imingan biaya tilang menambah pekat suasana tegang. Pada umumnya peristiwa ini akan berakhir dengan dua cara : kita membayar denda ke pengadilan atau memberi uang kotor bagi sang pengatur lalu lintas.

"Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum"

Jika sosok polantas di digambarkan melalui artian diatas, kita tentu dapat menyimpulkan bahwa Ia adalah sesosok yang heroik, gagah, dan berjasa. Kutipan diatas menjelaskan seberapa penting peranannya untuk masyarakat. Itu adalah gambaran polantas menurut undang-undang, lalu bagaimana melalui lensa masyarakat?

Senin 12 juni 2016.
Pada siang menuju senja, saya menemani seorang teman saya mengunjungi saudaranya di daerah pinggir ITS, Surabaya. Pada siang itu kami bertiga pergi untuk makan siang menggunakan sebuah vespa Fly tahun 2013. Tidak hanya berkendara melebihi kapasitas motor, tetapi juga tanpa helm. Ini adalah tindakan yang bodoh dan tidak layak untuk diikuti. Dan kali ini seorang Polantas memberhentikan kami. Karena sadar akan kesalahan, kami pun menepi. Pada saat itu sang Polantas memberhentikan kami dengan cara yang tidak pantas dan memalukan. Dengan raut wajah yang seram Ia berteriak

"Kamu berhenti atau saya getok pala kamu"

Polisi tidak bermoral! Saya berteriak dalam benak saya. Kemudian saya meminta dia untuk memperlihatkan surat tugasnya. Dia menolak dan malah memaki saya tanpa sebab.Bahkan ,Dia juga memberhentikan kami dengan gaya seperti preman pasar. Lalu setelah kami menunjukan surat-surat kendaraan, Ia mengambil sebuah surat tilang. Ia mengipas-ngipas surat itu dan terselip selembar uang 50 ribuan. Ia menawarkan jalan tengah ilegal, tetapi kami menolak. Dia pun menggerutu sambil berteriak ke arah kami sehingga kami pun terpaksa memberi uang kotor kepadanya.

Kejadian ini bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Bahkan sebagian masyarakat menganggap ini skenario yang biasa terjadi di jalan raya. Kejadian seperti ini menimbulkan kesan intimidasi bagi pengguna jalan. Masyarakat tidak lagi melihat Polantas sebagai sosok yang menegakkan hukum, tetapi mereka melihat sesosok jagoan jalanan mencari untung. Memang bukan berarti semua Polantas bertingkah seperti itu, masih ada sebagian besar Polantas yang menjaga integritas dan wibawanya. Akan tetapi seperti pepatah lama berkata, "karena noda setitik rusak susu sebelanga". Karena beberapa Polantas nakal, semua Polantas ikut dianggap nakal oleh masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum dan polisi adalah salah satu bentuk instrumen negara untuk menegakkan hukum. Ini berarti tugas dasar seorang Polantas adalah untuk menegakkan hukum di bidang lalu lintas. Selain itu Polantas juga berkewajiban untul mengayomi masyarakat tentang perarturan berlalu lintas dan menjaga ketertiban lalu lintas. Mungkin sedikit terdengar sedikit klise jika dibandingkan dengan kenyataannya. Tetapi hal-hal tersebut memang merupakan kwajiban dasar dari seorang Polantas. Tugas-tugas tersebut tentu bisa lebih mudah dilakukan apabila bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sebagian Polantas bukannya menegakkan hukum, tetapi malah memanfaatkan hukum untuk keuntungan pribadi. Kebiasaan buruk ini membuat kita sebagai masyarakat bingung akan peran Polantas yang sebenarnya. Penegak hukum? Penguasa lalu lintas? Preman jalanan? Inilah yang menimbulkan dilema paradigma masyarakat soal Polantas. Eksistensi Polantas pun menjadi kurang dihormati masyarakat. Bukannya bermaksud menghina, tetapi bisa dibilang Polantas yang nakal hanya dianggap polisi yang kurang gaji. Ini adalah pertanda darurat untuk evaluasi kinerja dari polisi lalu lintas.

Meskipun banyak masalah yang diakibatkan oleh pemanfaatan hukum oleh aparat, kita sebagai masyarakat mempunyai peranan utama dalam ketertiban berlalu-lintas. Karena dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat menciptakan kondisi jalanan yang aman,tertib, dan terkendali. Bagi pihak aparat, ada baiknya untuk berbenah dan mengevaluasi kinerja. Menurut saya, perlu adanya pendidikan dan pendisiplinan untuk memperbaiki moral dan integritas aparat yang bermasalah. Karena jika suatu masyarakat dilindungi oleh penegak hukum yang bermoral dan berwibawa, dengan sendirinya masyarakat akan hormat dan percaya kepadanya. Saya sangat yakin dengan terpenuhinya kondisi-kondisi diatas, keadaan jalan raya akan menjadi tertib dan terkendali.