Dilema Aktivisme Gay

Disclaimer: Tulisan ini bukan sebuah ide baru. Sebaliknya, tulisan ini justru sangat tidak orisinil. Ini hanyalah opini yang didasarkan pada kumpulan bacaan saya selama ini. Anggap saja ini buku harian keilmuan saya. Selamat menikmati.

Wikimedia Commons

Saya agak risih dengan orang-orang yang terlalu fanatik dengan sesuatu. Agama merupakan contoh klasik fanatisme, tapi saya tidak terlalu tergiur untuk membahas itu sekarang. Di masa sekularisme ini, fanatisme hadir dalam kemasan dan varian rasa yang berbeda. Ada fanatisme terhadap sekularisme itu sendiri. Yang membuat saya paling risih adalah fanatisme terhadap gerakan sosial tertentu. Dalam entri ini, saya fokuskan pada aktivisme LGBT. Sebagai catatan, saya tidak mendukung gerakan sosial untuk mendukung hak-hak LGBT (karena gerakan sosial tersebut seolah-olah mewajibkan para pendukung LGBT untuk mendukung hak-hak LGBT) bukan karena saya merupakan bagian dari agama tertentu, tapi justru karena adanya ironi dalam tubuh gerakan LGBT yang menjajah kaum LGBT itu sendiri.

Pada bulan Februari, saya mulai tertarik dengan dilema aktivisme gay ini. Waktu itu saya sedang membaca putusan (opinion of the court) dari Supreme Court of the United States, selanjutnya disebut Scotus, dalam kasus Obergefell v Hodges — kasus yang membuat pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat legal. Putusan pengadilan tersebut ditulis oleh Hakim Agung Kennedy yang menyatakan dua dasar dalam putusan pengabulan pernikahan sesama jenis: (1) berubahnya definisi pernikahan dari waktu ke waktu sepanjang zaman dan (2) ikatan psikiater Amerika Serikat sebagai amicus curiae (bahasa Inggris: friend of the court) yang menyatakan bahwa LGBT bukan penyakit. Ditambah lagi, menurut Hakim Agung Kennedy, Konstitusi Amerika Serikat tidak pernah membatasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam kasus ini, Scotus terbagi menjadi kubu mayoritas (putusan ditulis oleh Kennedy) dan kubu menolak. Menariknya, dari empat hakim agung yang menolak putusan tersebut, semuanya menulis dissenting opinion mereka masing-masing. Yang demikian jarang terjadi karena biasanya kaum dissenting menulis satu opini lalu joined by Justices A, B, C, and D. Menurut saya, paling menarik adalah opini dari Ketua Mahkamah Agung Justice Roberts yang berpendapat bahwa “[…] this Court is not a legislature”; apakah pernikahan sesama jenis sebuah ide bagus atau tidak bukanlah urusan Mahkamah Agung.

SCOTUS’s Obergefell v. Hodges

Justice Roberts seolah-olah ingin bilang: “Lah gimana dah. Lo kalau mau bikin undang-undang, ngadunya sama anggota dewan, jangan sama Mahkamah Agung.” Sekaligus, Justice Roberts sepertinya juga ingin memaki Justice Kennedy: “Eh, lo kalau mau ngambis bikin hukum, gue tunggu surat pengunduran diri di meja gue. Lo maju nyalon aja, gak usah jadi hakim. Kebelet jadi pahlawan lo?”

Nah, kita tinggalkan dulu filsafat hukum dan kita beralih ke gerakan hak-hak LGBT itu sendiri. Apakah gerakan ini merupakan “ide bagus”, seperti yang ditanyakan Justice Roberts. Menurut saya tidak, bukan karena hak-haknya menyalahi nilai dan norma tapi karena gerakan yang self-dubbed sebagai gerakan “membebaskan” ini malah ternyata mengurung kaum LGBT sendiri dalam lingkaran setan jajah-menjajah. Kan malah kontraproduktif jika kaum LGBT dijajah oleh kaum LGBT sendiri.

Suatu saat, saya pernah membaca sebuah artikel jurnal tentang gerakan sosial yang memperjuangkan hak bekerja kaum LGBT (gay employment rights activism). Judulnya mengutip slogan dari gerakan tersebut: “our militancy is our openness”. Saya tersenyum sendiri melihat itu. Slogan tersebut secara tersirat menarik garis batas antara LGBT dan non-LGBT. Terlebih, slogan itu menciptakan norma menjajah dari kaum LGBT bagi kaum LGBT itu sendiri: “kalau gay, ya, ngaku”. Makanya, sesama kaum LGBT biasanya akan bertanya, “Sudah come out ke siapa saja?” Pertanyaan itu sama mengesalkannya dengan yang ini: “Kapan menikah?” Memangnya tujuan hidup hanya menikah saja? Memangnya tujuan gay hanya coming out saja? Mentang-mentang saya gay dan sampeyan gay bukan berarti sampeyan bisa ngurusin hidup saya! Dasar gay!

Bicara soal coming out dan gerakan sosial, saya jadi teringat tentang bacaan yang lain. Tidak heran, kata Michael Drake, kalau politik gerakan identitas sosial dan penelitian identitas sosial sering bentrok dan saling kontradiksi. Gerakan identitas sosial itu ndableg. Mereka (kaum feminis liberal dan kaum LGBT) bilang identitas dan peran sosial mereka ditentukan oleh para patriarkis straight yang sok tahu. Mereka bertanya, “WOYYY DARI MANA LO BISA BILANG KALAU WANITA LEMAH DAN KAUM GAY MENJIJIKAN?”

Para patriarkis straight itu, sembari mengernyitkan dahi, menjawab: “Dari sononya begitu.”

Para penggerak sosial ini membalas: “WOYYY GILA LO! PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SAMA SAJA. GAY DAN STRAIGHT SAMA SAJA.”

Para patriarkis straight: “Dari mana kalian bisa bilang begitu?”

“DARI SONONYA!”

Para peneliti identitas sosial berargumen bahwa ada cacat logika dalam gerakan emansipatoris semacam kaum LGBT dan kaum feminis liberal (dan radikal). Dalam bahasa sulit mereka, mereka berpendapat bahwa gerakan sosial seperti ini justru kontradiktif terhadap diri mereka sendiri karena mereka menolak essential subject (yaitu identitas dan sejumlah peran yang dilekatkan pada identitas tersebut) yang berasal dari kaum patriarkis straight ini tapi menggantinya dengan essential subject mereka sendiri. Mereka menganggap essential subject itu menjajah tapi mereka menggantinya dengan essential subject baru yang berarti mereka menjajah diri mereka sendiri. Bahasa kerennya adalah oto-jajah, teman dari auto-ciduque.

Saat inilah saya tersandung dengan queer theory. Saya agak bingung menerjemahkan queer theory ke bahasa Indonesia — teori bencong, teori aneh, teori lawak? Terlepas dari itu, queer theory ini merupakan produk dari paham postrukturalisme. Apa bagian paling penting dari postrukturalisme? Ya, anti-dikotomi. Atau, lebih tepatnya, anti-label. Atau, lebih tepatnya, anti-struktur (of course, Sherlock). Nah, karena queer theory ini benci dengan dikotomi, teori ini (terutama cabang yang membahas seksualitas) murka ketika melihat aktivisme gay zaman sekarang terjebak dalam dikotomi. Mereka membawa Edward Said ke dalam perdebatan ketika beliau meneliti mentalitas Orientalisme khas Barat — kaum LGBT ini mengorientalisasi dirinya dengan membuat dikotomi straight/bent. Tapi yang membuat queer theory lebih murka adalah kecenderungan kaum LGBT untuk menjajah mereka sendiri dengan membuat dikotomi come-out/closeted. EMANGNYA JADI GAY CUMA BUAT COME-OUT DOANG.

Queer theory, kata Michael Drake (lagi), mengkritik aktivisme gay karena mereka justru membuat norma yang sama represifnya dengan norma-norma patriarkis yang mereka coba buang. Norma patriarkis: “Kalau ngaku kalau kamu gay? KAMU HARUSNYA MALU!!!” Norma aktivisme gay yang sama represifnya: “Kamu gak ngaku kalau kamu gay (kamu gak come-out)? KAMU HARUSNYA MALU!!!”

Michael Drake’s Political Sociology for a Globalizing World

Saya sebetulnya mau bilang bahwa kalau mau menjadi gay yang baik, jadilah gay yang rajin menabung, rajin beribadah, rendah hati, tidak sombong, dan rajin membaca; namun, jika saya mengatakan itu, nanti saya dituduh sebagai kaum neo-strukturalis. Tiada hinaan yang lebih keji daripada dilabeli kaum (neo)strukturalis. Naudzubillah min dzalik.

Like what you read? Give Kevin Ali Sesarianto a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.