‘Dasar - Dasar Ilmu Politik’
Disampaikan pada diskusi rutin Tematik Lingkar Mahasiswa Genggong Raya
Oleh: Malikul Akdhom
ABSTRACT
Talk about politics surely will not escape the manifestation in a political system of our country it's democration, democracy Inside then a lot of analysis about the passage of the democratic system itself – starting from the conception of the administration until it comes down to a goal rather than the democracy-in the rotation sequence of the many evils that needed to be known, one of the important actors in the world of democracy; political parties as actors democration certainly has a goal or product based on an ideology-the ideology championed If reviewed further, the passing of a political party cannot be loosed upon the actor actors concerned; as is often referred to as interest groups. At this point a public policy will be born upon by who is stronger? On the basis of the ideology of what? And what will be the consequences of the policies so that they all can we see in our everyday life in various mass media. Media is also one of the important pillars in the nature of democracy, since it will be construct the public perception on the phenomenon of political governance today. This paper intends to examine the system of our democracy over all the components.
Keywords: democration, political parties, ideology, media and democration.

ABSTRAK
Berbicara mengenai politik tentunya tak lepas dari wujud dalam salah satu system politik Negara kita yakni demokrasi. Didalamnya kemudian banyak analisis tentang berjalanannya system demokrasi itu sendiri –yang berawal dari konsepsi administrasinya hingga kemudian bermuara pada sebuah tujuan dari pada demokrasi tersebut- dalam rentetan rotasi tersebut banyak anasir yang perlu diketahui, salah satunya tentang actor penting dalam dunia Demokrasi: partai politik sebagai actor demokrasi tentunya mempunyai sebuah cita-cita atau capaian berbasiskan ideology-ideologi yang diperjuangkan. Jika ditinjau lebih mendalam lagi, berjalannya sebuah partai politik tentu tak bisa dilepaskan daripada bias kepentingan actor-aktor partai politik; seperti lazim disebut sebagai kelompok kepentingan. Pada titik inilah sebuah kebijakan public akan lahir berdasarkan oleh siapa yang lebih kuat? Atas dasar ideology apa? Dan apa yang akan menjadi dampak daripada kebijakan public tersebut. Kesemuanya itu dapat kita lihat dalam keseharian kita di berbagai media. Media juga merupakan sebuah pilar yang penting dalam alam demokrasi, sebab ia akan mengkonstruk pemahaman banyak orang atas suatu fenomena politik pemerintahan. Tulisan ini bermaksud mengulas system demokrasi kita ata semua komponen tersebut.
Kata Kunci : demokrasi, partai politik, ideologi, media dan demokrasi.

Pendahuluan
“ibarat sebuah tembakan peluru, kita harus tau tangan siapa mengendalikan pelatuk pistolnya, siapa yang menyuruhnya, berapa sang pelaku dibayar dan darimana uang yang didapat”
(Emha Ainun Nadjib)
Dilihat dari komprehensitasnya dan dibanding dengan ilmu lain seperti ekonomi, antropologi, hokum, filsafat dan psikologi. Ilmu politik tergolong sebagai ilmu yang masih muda, jika dilihat dari dasar, sistematika dan focus pembahasannya baru di abad 19 ilmu ini popular dengan pelbagai sistematika pembahasan yang cukup rapi. Ilmu ini menurut hemat Penulis pada awal mulanya hanya soal bagaimana mengatur dan mempertahankan kekuasaan, belum lagi pembahasan keranah dimensi tentang tata administrasi dan sejenisnya. Namun, jika dilihat dari sejarah yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek kenegaraan dan kehidupan politik ilmu jelas lebih tua dibandingkan dengan ilmu yang lain. Bahkan ilmu ini dianggap ilmu social tertua didunia. Pada taraf perkembangan itu ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Terbukti pada saat era yunani kuno pemikiran tentang sebuah Negara sudah ada yang memikirkannya secara periodic fenomena ini terjadi pada tahun 450 SM. Di Negara kitapun hal yang sama terjadi yakni pada era Majapahit, kita bias dapati pemikiran sebuah ketata negaraan melalui sebuah beberapa judul buku yakni;
 Negara Krtagama yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di bumi Majapahit sekitar abad ke 13-15 Masehi. 
Babad Tanah Djawi yang ditulis oleh Kerajaan Mataram tentang silsilah raja-raja mataran dan pemikiran politik sekitar pada abad 16 Masehi.
Kedua buku tersebut menunjukkan bahwa Ilmu Politik tak asing dalam sejarah peradaban kita, hanya saja menurut Prof Miriam Budiadjo dinegara Asia termasuk Indonesia kesusasteraan mengenai pemikiran politik pada akhir abad ke 19 mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh Negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat dan belanda dalam rangka imprealisme.
Dengan politiklah Negara kita ratusan tahun dijajah dan dengan ilmu inilah banyak nenek moyang kita mati atas paksaan bangsa lain. Pertanyaannya kemudian adalah apa arti politik itu sendiri? Berikut kita simak pengeriannya.
Miriam Budiadjo: Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi orang yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles memaknainya sebagai en dam onia atau the good life.
Hans Kelsen: ia membagi politik menjadi dua. Pertama, sebagai etik, yakni berkenaan dengan tujuan manusia atau individu agar tetap hidup secara sempurna. Kedua, sebagai teknik berkenaan dengan cara (teknik) manusia mencapai sebuah tujuan.
Jika disimpulkan politik merupakan sebuah cara untuk menuai kesejahteraan dalam sekup luas yakni sebuah Negara. Salah satu dari cara untuk mewujudkan kesejahteraan itu adalah melalui jalan politik yakni tentang cara mendapatkan kekuasaan, mengendalikan kekuasaan hingga mempertahankan kekuasaan. Ketiga capaian itu menurut Penulis ada pada system demokrasi kita. Layaknya seorang ingin berkarir disebuah kontestasi politik ia harus terlebih dahulu mendapat sebuah kepercayaan rakyat, kemudian ia di kultus sebagai wakil rakyat menjalani roda pemerintahan, memikirkan tupoksi, hingga mempertahankan dari ancaman oposisi. Hal itu lazim diketahui dialam demokrasi. 
Demokrasi Kita
Sebelum Indonesia merdeka, banyak tokoh yang sudah faham mengenai demokrasi, pun juga ingin membuat Indonesia sebagai Negara yang demokratis, salah satunya Kartini. Dikisahkan dalam karya Pramoedya Ananta Toer “Panggil Aku Kartini Saja” saat itu Kartini sudah mengimpikan Masyarakat Hindia Belanda berlaku demokratis, pada masa itu peradaban Hindia Belanda bercorak keningratan, rakyat manut terhadap Raja, Bupati dan Kelas Priayi. Kemudian, Inferioritas rakyat terhadap kelas priayi dijadikan alat politik penjajah untuk selalu dipolitisir dan dikambing hitamkan. Kartini yang lahir dari kelas priayi yang belajar tentang konsep demokrasi barat mengimpikan bangsanya sendiri untuk memiliki rasa sederajat dimuka bangsa manapun dan siapapun lepas dari keterpurukan kemunduran yang ada.
Sejak bangsa Indonesia merdeka, bangsa ini sudah memilih jalan Demokrasi sebagai jalan untuk mencapai tujuan sebuah Negara yang termaktub dalam mukaddimah UUD NRI 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang merdeka berdaulat adil dan makmur. Darimana kita dapat mengetahui bahwa Negara kita telah bertahun-tahun melakukan demokrasi? Jawabannya adalah terwujudnya pemilhan seorang sebagai presiden dan Dewan Perwakilan telah menunjukkan bahwa Negara kita telah memilih jalan demokrasi.
“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Bunyi Pasal 1 (2) UUD 1945)
Melihat dari ayat konstitusi itu sebenarnya Indonesia tidaklah menegaskan bahwa jalan yang ia pilih adalah demokrasi, namun dalam pengertian awam kita tentang demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, konstitusi tersebut memuat secara tegas bahwa bangsa ini memilih jalan demokrasi. Kemudian dalam perjalannya, sudah menjadi barang tentu bahwa kesemuanya memerlukan pelbagai peraturan dalam perjanannya.
Didalam batang tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi dengan demikian bukan berarti bahwa, negara Indonesia bukan negara hukum, sebab Penjelasan Umum UUD 1945 (bagian Sistem Pemerintahan Negara) secara tegas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (recht staat) bukan machstaat, serta indonesia berdasarkan Konstitusional bukan Absolutisme.
Melihat dari perjalanan sejarah demokrasi kita, demokrasi sebagai sebuah cara mencapai tujuan tak semudah membalikkan tangan, ia tak instan langsung berjalan secara mulus. Banyak anasi-anasir yang membuatnya tak sehat dalam perkembangannya.
Demokrasi Konstitusionil (1945-1959)
Dimasa ini system parlementer berlaku sebulan setelah kemerdekaaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam UUD, teryata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam Negara asia lainnya. Persatuan yang dapat digalang untuk selalu menghadapi serangan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena salah satu lemahnya dari system demokrasi system parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamakan era demokrasi Parlementer dikarenakan lebih dominannya peranan parlement serta banyak partai politik yang saat itu jumlah partai politik yang berkonstasi sebanyak 172 partai politik.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Cirri dari periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatsnya peranan partai politik berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Buruknya dari system presidensialisme ini salah satunya berakibat pada lemahnya control dari parlement terhadap kinerja Presiden, sebab kendali penuh berada ditangan presiden wujud kongkritnya ialah pada saat itu munculnya Ketetapan MRPS No. III/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup yang telah mebatalkan pembatasan waktu seorang Presiden selama lima tahun.
Demokrasi Pancasila (1965-1998)
Landasan formal dari eriode ini adalah Pancasila, yang sebagai counter attack terhadap banyaknya kemunculan Komunisme pada era sebelunya (orde lama). Ketetapan MPRS No III/1963 yang menetapkan Presiden Soekarno menjadi Presiden seumur hidup telah dibatalkan. Perkembangan lebih lanjutnya, masa ini juga memberikan kewenangan terhadap Presiden secara kuat. Secara lambat laun, kemudian terjadinya pemusatan-pemusatan kekuasaan yang semuanya ditangan presiden. Presiden Soeharto menjadi tokoh dominan di system politik Indonesia meskipun secara demokratis ia tak pernah dipilih langsung oleh rakyat, dengan kata lain ia dipilih secara aklamasi oleh MPR.
Sisi lain daripada masa ini ialah tercapainya sebuah keberhasilan menjadikan Indonesia seagai Negara swasembada beras dan pembangunan pada era dasawarsa 1980an tidak diikuti dengan pemberantasa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berkembang secara pesat beriringan dengan kemujan pembangunan ekonomi malah dianggap sebagai peluang untuk melakukan praktek KKN yang menguntungkan keluarga dan anggota kroni penguasa saat itu. 
Demokrasi di Era Reformasi (1998-sekarang)
Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadi perombakan system politik nasional. Uapaya-upaya untuk memberantas KKN diwujudkan dengan demokratisasi dan reformasi politik Indonesia. Sentralisasai kekuasaan yang terpusat dijakarta kemudaian melahirkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurusi daerahnya sendiri, yang tentunya hal ini tak terjadi pada era orde baru.
Presiden Habibie yang dilantik sebagai prreisden dianggap sebagai presiden yang akan melakukan demokratisasi dalam orde reformasi. Oleh karena itulangkah yang dilakukan olehnya ialah empersiapkan pemilu yang lebih demokratis. UU Politik yang meliputi UU Partai Politik, UU Pemilu dan UU Susunan Kedudukan MPR, DPD dan DPR yang baru disahkan pada awal 1999. UU politik ini jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan UU Politik sebelunya sehingga pemilu ditahu 1999 menjadi pemilu yang demokratis yang diakui di mata internasional. UU Politik tersebut membuat banyaknya kembali Partai Politik yang berkontestasi yang awalnya hanya sejumlah 3 Parrtai yakni Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia menjadi berjumlah 48 Partai yang berkontestasi.
Partai Politik
Terjadinya demokratisasi politik yang bercirikan banyak bermunculannya partai poltik tentunya mengakibatkan banyak ideologi-ideologi dari masing-masing banyaknya partai politik, kondisi ini juga akan mengakibatkan kondisi yang tak kondusif bagi kelangsungan roda kepemerintahan yang diakibatkan oleh banyaknya jenis kepentingan yang ada dalam kebijakan public. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ideologi merupakan hal wajib bagi partai politik, dengan ideologinya sebuah partai politik akan terlihat bentuknya. Bentuk disini adalah kemana arah partai politik ini akan memainkan fungsinya, apa yang akan disosialisaskan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat seperti apa yang menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan,bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologilah partai itu akan begerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat. Berawal dari program kerja inilah kemudian cita-cita untuk mewujudkan atau membentuk masyarakat yang diimpikan akan terwujud. Ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang ada didalam masyarakat.
Dengan beberapa keterangan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa ideologi bertujuan sebagai basis gerak sebuah organisasi yang dalam hal ini partai politik untuk membentuk dimesi social plitik, ekonomi dan tata kelola sebuah Negara untuk menuai kesejahteraan sebagaimkana yang diyakin. Sebenarnya banyak ideology politik yang ada dibelahan dunia ini. Namun, Penulis memilih konsen terhadap situasi nasional Indonesia yang secara umum dapat digambarkan table dibawah ini.

Untuk mengetahui berbagai ideology dari masing-masing partai politik mari simak pada table parpol peserta diawal reformasi berikut ini.
No
Ideologi
Partai

1.

Islam

Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ullama, Partai Persatuan Pembangunan.

2.
Nasionalis Religius
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Naional, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaaan.

3.
Sekuler Nasionalis
PDI Perjuangan, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat.

4
Kristen
Partai Damai Sejahtera

Sumber: Asep Nurjaman ejournal.umm.ac.id
Untuk masa sekarang dengan begitu banyak partai politik yang muncul kita mengalami kebingungan untuk mengidentifikasikan penggolongan partai berdasarkan ideologi. Hal yang paling mudah kita bisa melihat dari asas partai yang secara formal tercantum pada AD/ART partai. Dengan melihat hal tersebutpun kita belum sampai pada analisa yang sifatnya substantif tentang partai tersebut karena pada tataran empiris kadang tidak sejalan antara azaz, platform partai dengan perilaku elit, pemilih, serta program-program partai. 
Dilain sisi, dalam keseharian, kita juga bisa melihat dinamika politik yang terjadi di berbagai media masa baik cetak, televisi, online dsb. Penetrasi sebuah partai politik dalam membumikan ideologinya dalam ranah politik pemerintahan tentunya membutuhkan komunikasi politik yang baik, bicara mengenai komunikasi politik yang baik tentunya hal itu takkan lepas dari yang namanya alat komunikasi politik yakni media. Dari sisi itu, banyak kemudian media menggiring bahkan mengkonstruk masyarakat untuk melihat secara tak objektif terhadap fenomena politik yang ada, hal ini tentunya diakibatkan salah satunya adalah konglomerasi media yakni tentang kemesraan anatara partai politik dan media.
Media sebagai instrument penting demokrasi

Secara etimologis, kata “media” berasal dari bahasa Latin “medius” yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media dalam artianyang sangat sederhana adalah alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator (pengirim) untuk mengirim atau mengantarkan pesan atau informasi kepada komunikan (penerima). Hamidjojo dalam Latuheru (1993) memberi batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarluaskan ide, gagasan, atau pendapat sehingga dapat sampai kepada penerima yang dituju. Selanjutnya, UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers mendefinisikan media (pers) sebagai “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk cetak, elektronik dan segala saluran yang tersedia.
Selama orde baru, media massa selalu dikekang pemerintah, mau tak mau ia harus mencitrakan baik pemerintahan saat. Jika tidak, maka konsekwensi yang diperoleh adalah pembredelan pers. Kondisi hari ini tentunya beda dengan saat itu. Terbitnya UU No 40 Tahun 1999 merupakan babak awal pers menajikan secara bebas terkait apa yang dimuatnya. Saat ini bukan lagi bicara soal pembungkaman media karena mencitrakan buruk sebuah rezim melainkan kondisi Pers saat ini erat kaitannya dengan siapa pemiliknya, berpatronkah ia pada partai politik?
Mari kita simak table dibawah ini.

Sumber: berbagai sumber

Dari melihat diatas tentunya kita sudah memahami bagaimana media menciptakan konstruksi persepsi masyarakat tentang pentas politik hari ini. Komnglomerasi media akan berkibat kepada arus pemberitaan yang subjektif yang sesuai dengan kehendak partai yang mempengaruhinya.
Kesimpulan 
Antara demokrasi, ideology yang dibawa partai politik dan media. Adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam alam demokrasi untuk melanggengkan sebuah kekuasaan tak mungkin partai politik tak mempunyai ideology yang diperjuangkan dan tak mungkin pula jika ideology tersebut tak terkomunikasikan dimata public melalui media. Kesemuanya memiliki keteerkaitan dan gunanya masing-masing. Namun yang menjadi persoalan kemudian, apa jaminanya jika komponen tersebut malah merusak alam demokrasi kita seperti yang terjadi di orde baru?
Mari diskusikan!

Daftar Pustaka
Buku.
Budihardjo, Miriam. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakart: PT Gramedia,2008.
Kelsen, Hans, Grand Theori of Law and State. Bandung: PT Nusa Media, 2013.
SF Marbun, Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Jogjakarta: UII Press, 2011.
Toer, Pramoedya Ananta, Panggil Aku Kartini Saja. Jakarta: Lentera Dipantara, 2009.
Jurnal.
Anggia Valerisa, Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Katholik Prahyangan.
Imam Yudhi Prasetya, Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik: Jurnal Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gajah Mada. 
Peraturan Perundang- Undangan.
UUD 1945.
UU No 40 Tahun 1999.
UU No 32 Tahun 2004.
Lain – Lain
Pengajian Macopat Syafaat Cak Nun tanggal 17 Oktober 2016.
Kuliah Sistem Politik Indonesia oleh Komunitas Salihara dilihat via Youtube.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Web : Ejournal.umm.ac.id

Like what you read? Give ALEX a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.