Penolakan Terhadap LGBT dan Analisis Bahasa sebagai Performa

“Saya enggak setuju dengan LGBT, itu adalah prilaku Barat yang tidak sesuai dengan konteks keIndonesiaan”, ungkap teman saya dalam suatu diskusi saya dengan dia ketika saya menanyakan bagaimana pendapatnya tentang LGBT. Uniknya buat saya, teman saya yang menolak LGBT berasal dari Bugis dan Bugis mengenal lima gender selain perempuan dan laki-laki ada Calalai (terlahir bervagina dan memilih menjadi laki-laki), Calabai (terlahir dengan penis memilih menjadi perempuan) dan juga Bissu (melampaui feminim dan laki-laki), teman saya selaku muslim mengakui praktik Calalai, Calabai dan Bissu karena bagian dari budaya Bugis tetapi menolak LGBT yang merupakan gaya hidup ala Barat yang minim adab.

Menurut survei yang dilakukan oleh LSI (Lingkaran Survei Indonesia) pada tahun 2012, sebesar 80.6% penduduk Indonesia menolak bertetangga dengan LGBT. Saya bertemu dengan bagian dari 80.6%% itu, mereka adalah teman-teman dan orangtua saya sendiri. Mereka menolak LGBT dengan alasan yang sama, “LGBT itu dilarang agama dan agama Islam mengutuk prilaku LGBT”, ujar ibu saya. Buat saya ada hal luput dari survei dan pernyataan teman dan ibu saya barusan. Ketika saya bertanya tentang LGBT, kita lupa menanyakan apa yang mereka ketahui tentang kata itu. Apakah LGBT yang dipahami sebagai sekedar akronim yang diserap dari bahasa Inggris ataukah sebagai identitas dan main peran feminim-maskulin di Indonesia sebelum dipergunakannya bahasa tersebut? Sejauh pengamatan saya LGBT digunakan sejara instan sebagai singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual. LGBT secara terminologi dipergunakan untuk label merujuk teman-teman yang identitas gendernya tidak berada pada garis lurus dengan jenis kelaminnya (sering diistilahkan ‘belok’). Beberapa media mengangkat isu penolakan LGBT tanpa memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang perbedaan gender, orientasi dan identits seksual akibatnya, isu LGBT menjadi isu yang lekat dengan ‘penyimpangan’ di masyarakat.

Baru-baru ini pemerintah menyatakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sebagai organisasi yang harus dibubarkan karena menolak Pancasila. Tapi dalam kampanyenya, HTI tidak pernah menyatakan menolak Pancasila melainkan menolak Demokrasi. Saya melihat langkah HTI sebagai taktis politis sehingga organisasinya bisa bertahan beberapa tahun tanpa digubris bahkan beberapa kongres besar mereka dihadiri petinggi di pemerintahan salah satunya Adhyaksa Dault. Walaupun intepretasi Pancasila hari ini berarti demokrasi, penggunaan kalimat yang dilakukan HTI adalah menolak pemimpin asing dan demokrasi yang dianggap produk barat. Penciptaan identitas sebagai musuh dilekatkan pada identitas yang asing dan jauh. Demokrasi dianggap kata serapan dari Barat dan begitupula sistemnya. Otomatis ide negara khilafah menjadi mungkin diterima karena yang ditolak adalah hal-hal yang berbau Barat seperti demokrasi bukan Pancasila itu sendiri. Kata, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam strategi politis.

Bagaimana dengan LGBT yang akronimnya saja berasal dari bahasa inggris? Tulisan ini hendak melihat bagaimana kita melihat kata-kata adalah sebuah permainan dan masyarakat menjadi subjek yang bisa mengekspresikan identitasnya melalui simbol-simbol dan terjebak dalam sebuah identitas yang final karena terputus dari sejarah kebudayaannya.

Bahasa Sebagai Performa

Judith Butler dalam bukunya Gender Trouble menyatakan bahwa gender adalah sebuah performa. Manusia dilahirkan sebagai individu bergender yang keperempuan dan kelaki-lakiannya bukan ditentukan oleh dirinya sendiri melainkan oleh masyarakat. Dirinya sendiri tidak mampu menentukan kelaki-lakian atau keperempuanan diri sendiri, melainkan dimainkan terus menerus hingga kita menjadi cukup laki-laki atau cukup perempuan untuk mampu diterima oleh masyarakat. Cemoohan “’kurang laki” adalah alat untuk mengukur gender setiap orang. Adik saya seorang laki-laki baru puber diledek oleh teman-temannya ketika menggunakan sepatu kets berwarna pink milik saya di sekolah. Teman-temannya meledek, “hahaha perempuan banget pakai pink”. Teman-temannya sebagai orang di luar diri adik saya mengukur dan menilai kadar kelaki-lakian/maskulinitas adik saya, dan tentu kadar maskulinitas menjadi syarat untuk bergabung dalam sebuah komunitas.

Bahasa sebagai sistem dari tanda-tanda meminjam pengertian dari Ferdinand de Saussure, bahasa dibedakan menjadi parole dan langue. Bahasa yang sehari-hari kita gunakan adalah parole dan dalam konteks parole lah diskursus berkembang. LGBT/queer sebagai langue terikat dalam studi gender dan seksualitas merujuk sebagai payung untuk keragaman gender dan membahas dimensi sosial dari jenis kelamin sebagai faktisitas manusia dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Sedangkan LGBT yang kita kenal sebagai parole hari ini bermakna peyoratif karena bahasa tak ubahnya gender, keduanya merupakan simbol, sebuah permukaan dalam interaksi dan sarana untuk bertukar ide dan budaya. Dimana simbol-simbol ini lekat dengan posisi penutur dalam struktur masyarakat. Dan sebuah diskurus tidak lepas dari nilai-nilai dalam masyarakat.

Kata LGBT yang sebelumnya tidak umum diperkenalkan pada meledaknya kasus LGBT di Kampus tahun 2016 awal. Sebelum LGBT sebagai kata berkembang, kecairan peran gender di masyarakat diterima begitu saja. Sebelumnya kita menerima menteri Indonesia yang gay, pembawa acara waria di televisi ataupun crossdresser. Bahkan untuk tayangan anak-anak dengan tokoh Sally dalam kartun Upin dan Ipin. Kepopuleran kata LGBT menjadi variabel penelitian khususnya tentang toleransi dan diskriminasi. Saiful Munjani Research Center (SMRC) menyatakan baru menambahkan LGBT sebagai variabel setelah tahun 2013 dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa sejak 2005–2012 masyarakat Indonesia menolak LGBT meningkat (pada tahun 2005 hanya 64,7%) dan 2012 yang meningkat tajam hingga mencapai 80,6%. Saya mencurigai penolakan ini berjalan beriringan dengan semakin maraknya penggunaan dan perkenalan kata tersebut ke masyarakat.

Tidak hanya Sally yang disensor oleh televisi tapi setiap warga negara yang terindikasi dalam label tersebut tercabut haknya dalam memperoleh rasa aman maupun akses sosial baik kesehatan maupun pendidikan. Support Group and Resource Center merangkum setidaknya sembilan kasus penolakan Kampus terhadap LGBT sepanjang 2015–2017 awal. Kata LGBT tiba-tiba menyeruak dan tidak didasari diskusi ilmiah penolakan dilontarkan dengan alasan moral. Kampus negeri di Indonesia nampahnya mengalami phobia terhadap kata.

Permainan Bahasa dalam Sejarah Indonesia

Barangkali dalam sejarahnya, Indonesia telah mengalami tiga kali permainan bahasa oleh otoritas. Negara, diwakili tokoh atau presiden memiliki kuasa untuk menyebarkan sekaligus memberikan nilai kepada bahasa. Soekarno pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin melarang kebudayaan Barat dengan sindirannya terhadap musik Barat yang, “ngak-ngik-ngok”. Tanpa kita sadari, sebagi presiden dan pemilik kekuasaan, Soekarno berusaha membentuk sebuah identitas keindonesiaan yang menolak Barat. Bahwa Indonesia berbeda dengan barat dengan mempopulerkan kata ‘emansipasi’ dibanding dengan ‘feminisme’ dan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang berbeda dari sosialisme dan liberalisme. Dengan begitu, Soekarno merumuskan bahasa yang diambil dari rahim kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas dari bangsa Indonesia yang mandiri dan ‘asli’.

Pancasila menjadi sebuah kata yang merujuk pada identitas bangsa menguat pada masa pemerintahan Soeharto, melalui penataran P4, ditanamkanlah pikiran bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang harus diresapi oleh bangsa Indonesia karena Pancasila, kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang berarti lima pilar. Bahasa sansekerta sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh bangsa Nusantara sebelum masuknya kolonialisme Belanda, hingga dengan menggunakan kata ini kita serta merta membawa sejarah Indonesia secara instan. Tidak melepaskan asal-usul sungguh salah satu upaya yang dilakukan dalam kondisi dunia yang terintegrasi dan penuh dengan informasi yang serba cepat, penggalian terhadap asal-usul dibutuhkan dan “Pancasila” adalah kata yang ideal untuk membangun identitas dengan sekaligus membawa sejarah bangsa.

Di bawah pemerintahan Orde Baru juga angka kelas menengah merangkak seiring dengan perbaikan ekonomi yang dibawa oleh oil boom pada tahun 1974, dampak lainnya muncul birokrasi ‘hijau’ karena Islam pada masa Orde Baru digunakan sebagai simbol penolakan otoritarianisme Orde Baru. Keberhasilan gerakan usroh tidak bisa kita lepaskan dari fenomena Islamisasi masa kini dan juga penyebaran wahabisme. Di sisi lain, penciptaan kelas menengah pada awal ini membawa karakteristik pula yang disebut Paulus Wibisono dalam buku Sistem Sosial Masyarakat Indonesia sebagai massa mengambang. Sedikirnya minat literasi masyarakat Indonesia ditambah dengan budaya sejarah lisan mampu membentuk karakteristik masyarakat kita, massa mengambang yang terpikat dan bermain pada tataran simbol saja, hanya peristiwa tertentu yang mampu menghadirkan rasa nasionalisme bangsa seperti pertandingan sepak bola melawan Malaysia. Dengan karakteristik ini, keindonesiaan dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Penerimaan kata Pancasila sebagai representasi sejarah dan jatidiri bangsa, penolakan kata PKI tanpa memahami apa itu PKI, menolak LGBT karena LGBT adalah budaya Barat adalah penyerapan masyarakat kelas menengah kita terhadap simbol-simbol. Kemampuan sebatas menyerap simbol ini direfleksikan pula dalam praktik fashion dan pilihan politik. Penggunaan jilbab yang marak pada perempuan Indonesia setelah tahun 2010 dan ideologi partai-partai Indonesia yang hanya terdiri dari nasionalis dan islam menjebak masayrakat kita dalam permainan simbol-simbol. Masyarakat menyadari dirinya sebagai subjek dengan keindonesiaan yang taken for granted. Dan kondisi global membuat kehausan akan identitas lokal yang bermain pada tataran simbol termasuk bahasa. Bahasa menjadi representasi dari identitas dengan segala praktiknya.

Kesimpulan

LGBT, feminisme dan Demokrasi adalah bahasa yang diambil dari bahasa Inggris, Barat. Masyarakat Indonesia yang sudah habitusnya untuk menolak Barat telah dilatih oleh sejarah. Ada baiknya aktivisme perjuangan membela rakyat per individu mulai memahami kembali bahasa sebagai senjata. Mulailah mencari dan menggali hal-hal yang berasal dari rahim bangsa dan mencoba memahami bahasa sendiri, seperti gerakan Queer di Jerman menggunakan kata Schwule untuk menyebut lelaki yang berorientasi seksual kepada laki-laki. Apabila para peneliti seksual dan gender di ruang akademik bekerjasama dengan aktivis lapangan untuk memikirkan bahasa sebagai taktis politis dalam upaya pendidikan ke masyarakat. Memahami konteks sosial masayarakat pada masa pra Kolonial juga berguna agar kita tidak terputus dari sejarah dan mampu menyusun ulang keseharian kita. Walau kita memahami bahwa tidak ada yang otentik, toh strategi bahasa bisa dipertimbangkan dalam merumuskan arah perjuangan agar negara dan masyarakat kita bisa bergerak menjadi lebih menghargai manusia sebagai manusia.

Diperbaharui dari tulisan “Mengapa Kita Harus Menolak LGBT dan Demokrasi” dimuat di http://kalatida.com/mengapa-kita-harus-menolak-lgbt-dan-demokrasi/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.