Belum masanya Indonesia berbicara tentang mencari para pemimpin visioner yang mampu memakmurkan kehidupan seluruh rakyat. Kita masih di fase mencari yang sekadar tidak mencuri.

Sejauh ini, semenjak berdemokrasi betulan, kita masih saja gagal menyiapkan pemimpin-pemimpin bersih. Beraneka jenis dicoba, hasilnya sama melulu. Artis, hidupnya glamor, mencuri; ustad, gemar ke masjid, mencuri. Yang berijazah palsu — mencuri; yang profesor tulen — mencuri (masih ingat birokrat eks guru besar sebuah [i]nstitusi pendidikan [t]erpandang di [B]andung yang tertangkap makan suap?). Mantan pejabat Orde Baru mencuri; mantan aktivis ‘98 mencuri. Sipil mencuri; militer mencuri. Jawa mencuri; non-Jawa mencuri. Kader partai berideologi nasionalis, islam, …beuh, kiri, kanan, tengah, serong, atas, bawah, depan, belakang: MENCURI.

Kita selalu tertipu akibat tak menghiraukan satu kualitas yang seyogianya jadi ukuran, yakni kecintaan terhadap materi. Untuk mengelola kekayaan negara yang jumlahnya demikian besar, diperlukan manusia-manusia tangguh yang tidak suka uang.

Dahulu kala pun orang kasim yang disuruh mengawal harem.

Seekor kucing mustahil diserahi tugas menunggui ikan. Bukan karena kucing makhluk jahat, melainkan karena posisi tersebut tak cocok dengan dietnya.

Apabila seseorang sudah tak suka uang, ia tak bakalan korupsi.

Adakah orang yang tidak suka uang?

Walau tak banyak, mereka jelas-jelas ada.

Dua contoh ekstrem: Mahatma Gandhi dan Karl Rabeder.

Gandhi ekstrem karena dia tokoh besar yang sedemikian melaratnya sampai nyaris seperti gembel. Bahkan Dalai Lama iri pada kemiskinannya. Dalai Lama mengaku belum rela berpisah dengan koleksi arloji kesayangannya — meski ia sadar, bila semuanya dijual, uang yang terkumpul sanggup membangun tenda-tenda tambahan bagi para pengikutnya di pengungsian.

Karl Rabeder ekstrem karena menyumbangkan hartanya sekaligus, hingga tandas. Tapi juga ekstrem karena dia bukan tokoh besar. Tidak ada puluhan wartawan saban hari mengerumuni tempat tinggalnya, melaporkan detail kebersahajaan hidupnya pada seisi dunia yang mengagumi — yang tentunya dapat dipakai sebagai tekanan positif dan motivasi agar diri makin suci, makin suci, makin suci. Karl Rabeder bukan siapa-siapa. Dia cuma seorang warga Austria biasa yang kebetulan miliuner yang tiba-tiba bosan dengan kekayaannya. Kemewahan telah menghambat dirinya bahagia, begitu alasannya. (“Yeah, whatever,” ujar Nazaruddin dari LP Sukamiskin.)

Salahkah orang suka uang?

Tidak salah.

Tapi juga tidak hebat.

Kita butuh insan-insan istimewa untuk menambal bocor-bocor kapal besar ini, dan kemudian menakhodainya ke tempat tujuan bersama. (Sebelum telanjur karam.)

Dalam berbagai agama dan kepercayaan, kerinduan akan harta benda dipandang rendah.

Saya doyan uang. Anda doyan uang. Jangan hendaknya karakter dangkal ini kita genapi pula dengan ketololan: mengangkat pemimpin yang juga doyan uang. (Kenapa lantas bukan Anda atau saya saja yang jadi pemimpin?) Kita harus menemukan yang lebih mulia daripada diri kita berdua.

Apa tandanya orang tak suka uang?

Miskin. Atau paling tidak, sederhana. Kita tak usah berangan-angan terlalu tinggi hendak kejatuhan pemimpin sebrutal Gandhi dalam meremehkan materi. Seperseratusnya juga cukup.

Seperseratus Gandhi itu kira-kira seukuran tokoh berfilosofi hidup: kembalikan benda pada fungsi aslinya. Baginya, Kijang Super sama dengan Ferrari. Mobil, selama bisa jalan, ya sudah. Gunanya cuma buat memindahkan badannya dari satu lokasi ke lokasi lain. Baginya, amat tak masuk akal sebuah tas yang merknya mirip nama penyakit kulit dijual seharga ribuan kali lipat tas bikinan Cibaduyut kepunyaannya. Kok bisa, ya? Dia membatin. Padahal bahannya sama-sama jangat sapi bumi. Perancangnya bukan alien.

Sosok demikian, meminjam istilah Bang Faisal Basri, jangankan menerima uang haram, uang halal pun sering ditolak.

Dan kalaupun kita menyusup ke relung tergelap jiwa tokoh kere kita ini, paling buruk kepergok pikiran negatif setingkat: Aku tak butuh duit. Materi hanya untuk manusia sepele macam kalian. Minion-minionku, pujalah aku….

Cuih! Najis juga ternyata isinya. Tapi, yah, setidaknya nggak ada yang kayak gini: Ini bagian gue; itu bagian elu; sisanya buat dia. Mereka, rakyat jelata, nggak usah dikasih apa-apa.

Masih jauhlah ketimbang hasil sadapan KPK.

apel Malang, apel Washington / tuan lapar, hamba tertawa

(“Huh.”Tifatul berdengus. Tak berbakat, pikirnya.)

Ironi semangat antikorupsi negeri ini

Kita menuntut agar asas pembuktian terbalik diterapkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi sementara logika kita dalam menyeleksi pemimpin masih menjungkir.

Di setiap pilpres dan di banyak pilkada — bahkan dalam pemilihan ketua KPK! — calon yang paling sedikit uangnya kalah.

Kita bingung mencerna apakah korupsi ini urusan niat atau kesempatan sebingung menentukan urutan ayam atau telur yang duluan. Namun sayangnya kita telah mengabaikan sesuatu yang lebih mendasar ketimbang keduanya, yaitu tabiat.

Hanya dalam diri pejabat dengan tabiat materialistis, niat dan kesempatan korupsi menjadi punya arti.

Akan halnya yang berperangai tak-suka-uang, hubungannya dengan kekayaan negara laksana hubungan seekor kelinci dengan ikan. Ada atau tiada yang mengawasi, kelinci tak akan sudi memangsa ikan sungguhpun menggelepar-gelepar di kakinya. Bukan karena “belum tergoda” atau “belum ada peluang”, tapi karena ia “bukan predator ikan”.

Sepatutnya, hanya yang tak paham dua tambah dua yang boleh terperanjat mendengar Anas Urbaningrum jadi tersangka. (APA? Anas yang selalu cengengesan naik Toyota Alphard tiap berangkat ke kantor dari rumah mewahnya dan sering bersantap di restoran mahal hotel The Ritz-Carlton itu? Masa sih? Buat apa baginya duit sebegitu banyak padahal gaya hidupnya berfoya-foya?)

Semoga kita ini hanya naif. Bukan pengidap sadisme yang sengaja mengumpulkan kawanan kucing dekat seember ikan sebelum cepat-cepat bersembunyi. Yang dengan pentungan tergenggam, menahan napas dan seringai pada lubang pengintipan.

Jika figur sederhana dimajukan, apakah rakyat tidak justru sangsi?

Bagaimana mungkin menyejahterakan bangsa bila menyejahterakan keluarganya sendiri aja nggak mampu?

Kalau tokoh sudah “kaliber nasional”, andaikata mau, dia tidak susah nyari uang.

Hariman Siregar pernah berkisah di majalah Matra bahwa selepas dari penjara dia ditunjuk teman-temannya sesama alumnus FK UI jadi komisaris di rumah sakit ini dan itu.

Aktivis terkenal bisa membikin LSM dan dapat donasi dari negara-negara maju. (Seandainya ini lisan, saya pasti sudah membatukkan: “Uhuk-uhuk-Fadjroel!”)

Atau minimal jadi bintang iklan “Cintailah ploduk-ploduk Indonesia”.

Maka itu, seumpama ada tokoh nasional, taruhlah, sekelas Budiman Sudjatmiko, tidak punya uang — berarti dia memang tidak suka uang. Bukannya tak mampu, melainkan karena tak mau. (Kalau Budiman Sudjatmiko-nya sendiri banyak duit ya? Kayak yang mahal kulihat baju-bajunya, bah! Perlente[h]!)

Jadi, sesungguhnya keluarga tokoh tak-suka-uang itu telah sejahtera. Mereka senantiasa berkecukupan dengan yang sedikit. Mereka tidak manja seperti kita, sehingga standar sejahtera kita kedodoran buat mereka.