Kesatu: Nostalgia ala Singapura

Abidzar Al Ghifari
Nov 2 · 6 min read

Bicara soal Singapura, tak lengkap kalau tak bicara soal kota tuanya.

Jujur, setelah tujuh tahun lamanya, ketika saya kembali ke Singapura, rasanya tak ada yang berbeda. Hanya, mungkin, umur saya saja yang makin bertambah, pun saya datang ke sana dengan makin banyak perspektif yang membuat saya memandang Singapura tentu dengan kacamata yang berbeda daripada tujuh tahun yang lalu.

Rasanya tidak begitu lama, juga tidak terlalu sebentar, jarak antara 2012 dengan 2019. Waktu itu, pergi ke Singapura seperti bergetar hati rasanya menunggu waktu untuk lekas berangkat. Namun, seminggu yang lalu, rasanya hati biasa saja sambil menunggu waktu boarding pesawat yang biasanya amat membosankan.

Tetapi, saya dan teman-teman saya nyatanya sudah memiliki rencana. Karena kewajiban tugas kuliah, wajib bagi kami untuk mengunjungi satu tempat di sana untuk kami teliti. Entah dengan metode apa, mungkin karena hanya formalitas pengumpulan tugas belaka, saya jadi tidak terlalu memperhatikan metode apa yang harus digunakan dalam mengobservasi objek studi yang kami kunjungi.

Berbeda dengan tujuh tahun yang lalu, kali ini, saya mengunjungi Kampung Gelam. Informasi awal yang saya dan kawan-kawan dapatkan bahwa kampung ini berisi orang asli Pulau Bawean — tempat yang baru saja saya kunjungi, tiga bulan yang lalu. Memang, sejak saya di Bawean, sudah masuk ke dalam telinga saya, ucap-ucap soal banyaknya orang sana yang pergi rantau jauh hingga ke negeri orang: kalau bukan Malaysia, ya Singapura. Bahkan, orang Bawean berkata ke saya, sampai di Singapura pun ada yang namanya Kampung Bawean.

Memang akhirnya saya membuktikan bahwa kata-kata orang Bawean benar adanya. Makin meyakinkan saya lagi kala survei kami ke Kampung Gelam ternyata tak hanya soal foto-foto, melihat sejenak, lantas balik ke Lavender St. — tempat hostel kami berada. Ternyata, salah satu kawan saya berhasil mendapatkan kontak orang asli Bawean yang merupakan salah tiga warga Kampung Gelam. Tiga orang kami dapatkan kontaknya: dua orang sepuh, satu orang merupakan peneliti di National University of Singapore.

Konservasi yang Memaksa?

Siang itu, diajaklah kami semua untuk makan siang bersama di sebuah restoran, tepat di Kampung Gelam. Karena kami sendiri pun terdiri atas banyak kepala, pembicaraan pun dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiskusi dengan dua orang bapak sepuh, satu kelompok lain berdiskusi dengan si peneliti.

Saya termasuk yang “hanyut” ke dalam pembicaraan bersama si peneliti. Hadi namanya. Tak ingin dipanggil “abang” atau “mas”, hanya ingin langsung disebut saja namanya. Dalam hati, saya bergumam, padahal umurnya lebih tua tujuh tahun dari saya.

Gambar 1. Kampung Gelam

Langsung saja kami membuka pembicaraan yang ternyata, Ia seorang peneliti yang fokus menilik adanya ciri rumah adat Bawean — Dhurung namanya — pada rumah orang Bawean di Singapura. Hasil dari penelitiannya menunjukkan, tiadalah ciri Dhurung pada rumah-rumah orang Bawean. Termasuk pada Kampung Gelam.

Kampung Gelam tidak lagi berisi orang-orang Bawean. Banyak dari mereka yang telah pergi. Tetapi, tetap rumah-rumah di Gelam masih dimiliki oleh mereka. Hanya, mereka menyewakannya saja kepada orang-orang. Nilainya tak sedikit. Sama saja seperti menyewa satu lapak toko di Grand Indonesia. Bahkan lebih nilainya.

Tetapi, apa yang jadi sorotan saya sebenarnya bukan pada poin itu. Apa yang Hadi katakan setelahnya membuat saya berpikir, sebegitunyakah Singapura?

Sub-judul saya pada tulisan ini berbunyi “konservasi yang memaksa”. Bukan tanpa sebab saya memberikan judul yang demikian. Hadi menjelaskan bahwa Singapura hanya menjadikan heritage atau cagar budaya sebagai suatu komoditas ekonomi saja, tak lebih. Konservasi terkesan dipaksakan untuk memenuhi aspek tersebut, ditambah aspek pariwisata. Kampung-kampung ada yang digusur, ada yang dibiarkan teguh berdiri, hanya sebagai objek pariwisata. Hal ini begitu nampak pada penamaan kampung-kampung di Singapura yang didasarkan pada etnis. Seperti Bugis, Little India, hingga Chinatown. Sehingga, peruntukkan Kampung Gelam pun dilestarikan untuk melestarikan budaya Melayu. Singapura turut menjadikan seluruh etnis yang kelihatannya “mirip”, berasal dari Asia Tenggara layaknya Indonesia, semenanjung Malaya, adalah sama-sama berasal dari satu etnis yang sama: Melayu.

Padahal, etnis Bawean dengan Melayu saja sudah jelas bedanya. Jawa dengan Bugis nampak beda budayanya. Tetapi, entah tidak mau ambil pusing atau bagaimana, Hadi bilang, Singapura mengelompokkan semuanya menjadi satu etnis bernama “Melayu”.

Lantas setelahnya, Hadi memberikan contoh lain. Dulu, pernah ada sebuah masjid yang didirikan oleh orang Bawean. Pemerintah seolah tak peduli, digusur saja masjid itu, lantas kawasannya pun seakan tak menandakan bahwa dulu pernah ada sebuah masjid yang orang-orang Bawean ikut mendirikannya.

Dalam benak saya, mengapa Singapura mudah sekali menggusur warganya, apalagi sampai menggusur bangunan — yang menurut saya — itu adalah warisan budaya yang sangat penting untuk dijaga? Saya amat sangat yakin, kalau ini terjadi di Indonesia, sudah ribut banyak orang tentang hal ini. Bagaimana tidak? Buktinya sudah saya lihat sendiri sewaktu saya menjadi pembicara di Semarang. Bicaranya tentang heritage pula. Saat itu, kita bicara soal “apakah pantas heritage dijadikan sebagai objek wisata” saja membutuhkan perdebatan yang alot, saat saya ke Singapura, dengan entengnya tiba-tiba saya mendengar sendiri bahwa Singapura memang “agak memaksa” warganya untuk ikut apa kata pemerintah soal kebijakan konservasi.

Gambar 2. Salah satu ruangan di salah satu rumah kedai di Kampung Gelam yang sudah dialihfungsikan menjadi ruang kursus.

Konservasi dan budaya, selalu saja kalau dikaitkan dengan wisata, akan terjadi baku-hantam yang susah selesai kalau di Indonesia. Pasti akan selalu terbentur dengan persoalan etis-tidaknya suatu budaya untuk dijadikan sebuah komoditas. Saya melihat, Singapura berupaya melakukan kompromi antara kedua hal ini: untuk melestarikan cagar budaya yang sudah tua adanya pasti butuh uang. Uang itu didapat ya dengan cara menjadikan kawasan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata. Hitung-hitung, sekali dayung, dua pulau terlampaui: jadikan kawasan heritage sebagai objek wisata, cagar budaya terjaga dan menarik wisatawan untuk masuk dan menambah sumber pendapatan negara.

Akhirul Kalam: Bernostalgia

Baru saja sebulan atau dua bulan yang lalu — persisnya saya lupa — media massa ribut soal anggaran renovasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang bisa sebegitu mahalnya: sekira 2,2 miliar rupiah. William, politikus PSI, ribut panjang-lebar soal anggaran ini yang disebutnya “pemborosan”. Katanya, lebih baik urusi saja sanitasi warga Kampung Grogol yang sedang kesusahan air bersih.

Begitu pun banyak media yang menyatakan bahwa untuk merehab rumah dinas gubernur ini rasanya hanya merupakan pemborosan saja. Dalam menjelaskan hal tersebut, Heru — Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta — berkata bahwa wajar demikian kalau biaya renovasi rumah dinas tersebut jadi membengkak. Alasannya, rumah ini sudah cukup tua dan akan dijadikan cagar budaya kelas B. Menurutnya, biaya rehab jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya bangun baru.

Dari “kisah” ini saja sudah kelihatan sebetulnya, yang namanya pelestarian heritage pasti akan menerbitkan pro dan kontra, apalagi kalau sudah perkara isi dompet. Uang yang dikeluarkan, apabila cukup mahal, apalagi bagi sebagian orang “hanya” untuk melestarikan cagar budaya, hanya sebagai bentuk bakar-bakar anggaran oleh pemerintah.

Mungkin, Singapura sadar benar akan hal itu: konservasi itu mahal, butuh uang untuk melestarikan cagar budaya. Di samping itu, para ahli atau peneliti cagar budaya dan warga, sangat ingin warisan peninggalan peradaban yang telah lalu agar dilestarikan saja. Supaya generasi sekarang dapat melihat apa yang telah dicapai oleh generasi lampau. Singapura lantas mengambil jalan tengah: jadikan saja kawasan heritage sebagai komoditas wisata. Jadikan bangunan-bangunan heritage di kampung-kampung sebagai food festival atau kawasan belanja layaknya Bugis Junction. Akibatnya jelas. Apa yang disebut kampung, di Singapura sudah bukan lagi kampung. Tengok saja Kampung Gelam. Ada warganya yang protes, seperti yang dituliskan oleh Amin (2019), bahwa Kampung Gelam sudah bukan layaknya kampung seperti dulu. Kata “kampung” lebih sebagai branding belaka. Hanya agar wisatawan mau berkunjung lantas bernostalgia dengan masa lalu Singapura.

Tunggu edisi kedua tulisan saya ya tentang Singapura. Ingat, ini masih edisi pertama!

Jakarta, 2 November 2019