Hilangnya Poros Demokrasi Dalam Dunia Kemahasiswaan

Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Sumber : Google.com

Mohammad Hatta dalam bukunya pernah menuliskan bahwa tugas perguruan tinggi adalah mampu membentuk manusia susila dan demokrat yang memiliki keinsafan tanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya, cakap dan mandiri dalam memajukan ilmu pengetahuan, dan cakap dalam memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Ungkapan pemikiran Hatta tersebut dapat disederhanakan bahwa tugas perguruan tinggi adalah membentuk Insan Akademis. Insan akademis yang dimaksud memiliki dua peran, yaitu sesuai dengan kebenaran ilmiah dan nilai atau watak dari ilmu itu sendiri. Dengan mengikuti watak ilmu tersebut, Insan akademis memiliki peran untuk terus mengkritisi kondisi masyarakat dan kedepannya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan proses pendidikan di perguruan tinggi bertugas untuk memberikan alat yang bisa membuat orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi tersebut mampu menjadi Insan Akademis yang beradab dan menjawab segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

Seperti yang sudah ada dalam pernyataan di atas, “Orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi” itu adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan seseorang yang diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi lebih dari masyarakat pada umumnya. Sehingga sudah menjadi sebuah kewajiban bahwa mahasiswa harus belajar dan mampu memberikan ilmunya kepada masyarakat dengan tujuan mampu menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat.

Untuk menjadi seorang insan akademis, maka pemenuhan yang dilakukan oleh mahasiswa tidak bisa dilakukan secara individual karena tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga diperlukan sebuah alat yang mampu menyatukan arah gerakan sehingga proses yang terjadi dilakukan secara bersama-sama dan memiliki dampak yang lebih besar. Alat yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu organisasi kemahasiswaan itu muncul sebagai akibat dari kebutuhan mahasiswa dalam menjamin efektivitas dan efisiensi untuk mendidik diri sendiri.

Demokrasi Secara Umum

Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga jika didefinisikan secara singkat berarti pemerintahan oleh rakyat. Mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintah yang berasal dari raykat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Demokrasi merupakan sebuah kondisi yang sangat diidam-idamkan oleh rakyat karena dengan berdemokrasi, terciptalah sebuah tatanan masyarakat yang bebas, mandiri, berkeadilan sosial, bersikap kritis, dan partisipasi yang tinggi terhadap suatu pengambilan keputusan. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya sebuah proses, yaitu demokratisasi. Proses demokratisasi ini biasanya diawali dengan sebuah liberalisasi (kebebasan) seperti kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, hingga kebebasan atas kepemilikan pribadi. Sehingga masyarakat cukup leluasa melakukan partisipasi sosial melalui sebuah organisasi atau wadah-wadah lain, serta melakukan budaya apresiasi di dalam masyarakat.

Upaya untuk menuju sebuah kondisi demokrasi diperlukan sebuah partisipasi yang masif dari segenap elemen masyarakat. Baik itu dari pemerintah, perusahaan, organisasi sosial, maupun rakyat kecil. Hal ini dikarenakan sebuah kondisi itu memerlukan keterlibatan dari semua elemen yang ada di dalam sistem tersebut. Hal pertama kali harus dilakukan adalah setiap elemen harus sepakat bahwa nilai-nilai demokrasi ini perlu dikedepankan dalam setiap proses kegiatan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka dalam hal ini rakyat harus memahami segala macam aspek penting yang ada di dalam kekuasaan maupun di dalam demokrasi. Sehingga rakyat diharapkan mampu membangun sebuah kondisi sosial yang bernamakan demokrasi.

Dalam prinsip demokrasi di dalam negara, pemerintah memiliki dominasi yang tidak berlebihan (otoriter), sesuai dengan definisinya bahwa rakyat yang memiliki kuasa penuh atas pemerintahan seperti terlibat aktif dalam pembuatan keputusan-keputusan baik secara langsung atau melalui wakil — wakil yang mereka pilih. Selain itu mereka memiliki kebebasan untuk memperoleh informasi serta melakukan komunikasi kepada pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku secara universal antara lain:

1. Terlibatnya warga negara dalam pembuatan keputusan politik

2. Kesetaraan antara warga negara

3. Kebebasan atau kemerdekaan warga negara

4. Penghormatan terhadap supremasi hukum

Sehingga dapat dikatakan bahwa jika kita ingin menerapakan demokrasi di dalam sebuah negara, maka kita wajib sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan.

Kondisi Saat Ini

Seperti yang sudah dijelaskan pada bahasan awal, mahasiswa merupakan seseorang yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi lebih daripada orang-orang pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mahasiswa yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, sudah selayaknya berjuang mendidik dirinya sendiri untuk menjadi Insan Akademis yang memiliki tanggungjawab lebih dalam menyelesaikan permasalahan — permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori demokrasi yang sudah dijelaskan, Insan Akademis merupakan hasil dari proses demokratisasi yang berlangsung di dalam kampus atau perguruan tinggi. Proses ini tidak terlepas dari pendidikan formal maupun pendidikan karakter pada mahasiswanya. Untuk itu diperlukan sebuah wadah konkrit dalam mengkatalis hal tersebut, yang dalam hal ini adalah organisasi kemahasiswaan.

Sumber : Pexel

Dewasa ini, sering kita temui organisasi — organisasi kemahasiswaan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Kongres, dan lain sebagainya. Tentunya mereka dibentuk karena suatu kebutuhan dari mahasiswa dan poros keberjalanan dari organisasi-organisasi kemahasiswaan itu adalah mahasiswa itu sendiri. Jika mahasiswa sudah tidak satu visi dengan organisasi yang diikutinya, maka dia berhak untuk keluar dan mencari organisasi lain yang sevisi dengannya. Bahkan lebih kritis dari itu, mahasiswa secara komunal bisa menghentikan pergerakan organisasi yang diikutinya karena tidak adanya sebuah kebutuhan atas organisasi yang diikutinya. Oleh karena itu partisipasi anggota organisasi menjadi sangat dipertimbangkan dan harus ada karena partisipasi termasuk prinsip yang ada di dalam teori demokrasi.

Dalam organisasi kemahasiswaan sering kali terjadi regenerasi kepengurusan dan regenerasi kepengurusan selalu dilakukan melalui sebuah mekanisme, salah satunya adalah Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memilih Ketua Organisasi terkait. Pemilihan Umum merupakan perwujudan dari demokrasi karena disanalah semua mahasiswa dianggap setara dan bisa memilih pemimpin yang diidamkannya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebuah organisasi. Pemilihan Umum menjadi momen yang sangat krusial karena disanalah keberlanjutan organisasi itu mulai dipertanyakan. Disini partisipasi anggota sangat diuji. Seperti yang sudah kita bahas di atas bahwa partisipasi merupakan wujud dari adanya sebuah demokrasi. Sedangkan partisipasi yang rendah akan menimbulkan sebuah pertanyaan besar, “Dengan partisipasi yang sedemikian rendahnya, masih dibutuhkan kah organisasi ini ?”. Pertanyaan kedua pun muncul, “Jika memang dirasa partisipasi bukan hal yang krusial, lalu mengapa organisasi itu bisa muncul ?”. Padahal seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Organisasi kemahasiswaan inipun muncul atas hadirnya kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Fenomena minimnya partisipasi ini dapat dicontohkan melalui grafik partisipasi pemilih dalam Pemira KM ITB dua tahun ke belakang, yakni 2015 dan 2016.

Berikut adalah contoh grafiknya :

Sumber : Panitia Pemilu Raya KM ITB

Dari grafik tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi Pemira KM ITB dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2015 presentase pemilih adalah sekitar 43%, namun presentase tersebut turun hingga terparah pada tahun 2016, yaitu sekitar 25%. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, “Lalu dimanakah demokrasi kampus ini ?” Ketika partisipasi yang sedemikian rendahnya, keberadaan pemimpin di organisasi pun mulai diragukan karena tidak berasal dari suara mayoritas bahkan sangat jauh dari mayoritas. Demokrasi kampus sudah luntur karena prinsip demokrasi pun tidak mampu dijalankan sehingga kekuasaan hanya berada di dalam orang-orang yang terlibat mengurus organisasi itu saja. Akibatnya, segala macam keputusan baik itu berupa program, kebijakan, maupun aksi yang dibuat oleh pemangku kebijakan di Organisasi kemahasiswaan itu tidak representatif karena tidak bersumber dari mahasiswa secara keseluruhan. Oleh karena itu untuk mewujudkan sebuah lingkungan kampus yang demokratis, diperlukan sebuah partisipasi yang tinggi dari mahasiswa itu sendiri.

Peran Mahasiswa

Sebagai mahasiswa yang sadar akan pentingnya membangun khazanah demokrasi yang lebih baik, kita perlu bergerak melalui kanal — kanal yang ada seperti komunitas, himpunan mahasiswa jurusan, unit kegiatan mahasiswa, atau organisasi lain yang kita ikuti. Hal yang harus dilakukan untuk mencapai itu semua adalah dengan merubah konstruksi berpikir dan pemahaman mahasiswa terhadap konstelasi masyarakat madani dan demokrasi itu sendiri. Salah satu cara untuk memiliki pemahaman semacam itu adalah dengan banyak membaca literatur. Seperti yang kita ketahui bahwa buku adalah jendela dunia. Ketika kita membaca buku, banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang kita serap dan itu dapat menambah wawasan kita termasuk masalah masyarakat madani dan demokrasi. Yang kedua adalah perbanyak menulis dan beropini terkait permasalahan demokrasi. Karena dengan menulis, kita bisa mempengaruhi pemikiran orang lain dan bahkan merubah sudut pandang orang lain terhadap sesuatu.

Dengan kita memperbanyak literasi dan menulis, kita semakin mengerti akan pentingnya sebuah ideologi. Sehingga dalam hal ini kita bisa memiliki pendirian dan indepensi dari banyak hal. Independensi atau kemandirian berarti menjaga idealisme pribadi dari pihak — pihak lain yang akan mempengaruhi diri kita. Menjaga independensi ini semakin diperlukan ketika kita menjadi seorang pemimpin suatu organisasi kemahaiswaan di kampus. Hal ini ditujukan untuk menjaga keutuhan dan kemandirian baik dari kita maupun organisasi yang kita pimpin.

Ketika menjadi seorang pemimpin di organisasi kemahasiswaan, terapkanlah segala macam pengetahuan tentang demokrasi ke semua perilaku dan keputusan yang kita ambil supaya hal ini bisa memberikan contoh kepada adik tingkat atau pewaris selanjutnya sehingga pemahaman mengenai demokrasi ini terus dilanjutkan dan semakin meluas di kalangan mahasiswa yang lain. Oleh karena itu saya melalui tulisan ini, saya mengajak teman-teman semua yang membaca tulisan ini untuk bergerak bersama menanamkan pentingnya berliteratur ke dalam diri kita pribadi maupun ke orang lain. Berliteratur ini berarti membangun konstruksi berpikir kita sendiri untuk kita wujudkan ke dalam tatanan masyarakat yang demokratis, berdaulat, dan partisipatif.

Referensi:

1. Roper, Brian. 2013. The History of Democracy : A Marxist Interpretation. United States.

2. Graham, Amos, dan Plumptre. 2003. Principles for Good Governance in the 21st Century. Canada

3. Panitia Pemira KM ITB 2015 dan 2016. 2016. Grafik Partisipasi Pemira KM ITB. Bandung

4. https://www.twenty20.com/photos/5fd6a7f0-f115-4e30-a412-e4fe1ec7ff99 diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 16.11 WIB.

5. https://static.pexels.com/photos/159711/books-bookstore-book-reading-159711.jpeg diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 16.20 WIB.

6. https://www.pexels.com/photo/people-coffee-meeting-team-7096/ diakses pada tanggal 27 November pukul 16.23 WIB