Perlunya Integrasi dalam Sistem Pembayaran Non-tunai di Indonesia

Selama satu tahun belakangan, perkembangan sistem pembayaran di Indonesia berkembang begitu pesat terutama di Jakarta. Bila satu tahun yang lalu sistem pembayaran Go-Pay hanya terbatas pada pembayaran produk Gojek saja, maka tahun ini Go-Pay sudah merajalela karena bekerja sama dengan berbagai macam merchant. Tak hanya Go-Pay, konsumen sekarang bebas memilih metode pembayaran cashlessdengan menggunakan aplikasi lain seperti OVO, T-Cash, dan Dana.

Pada tahun 2017 terdapat 235 perusahaan financial technology(fintech) aktif dan 39% di antaranya aktif dalam subsektor sistem pembayaran (1). Sementara itu, transaksi non-tunai menggunakan jasa fintech ini naik sekitar 24.17% pada tahun 2017 lalu (2). Pada tahun 2018, volume transaksi non-tunai menggunakan uang elektronik tercatat sebesar 206 juta dengan jumlah uang elektronik beredar sebanyak 142 juta (3). Hal ini membuktikan bahwa lambat laun masyarakat Indonesia beralih pada pembayaran non-tunai, sejalan dengan program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia yakni Gerakan Nasional Non-Tunai yang diresmikan sejak tahun 2014 lalu (4).

Adapun sejumlah manfaat dari sistem pembayaran non-tunai adalah meningkatnya kemanan transaksi dan berkurangnya tindak kriminal seperti perampokan. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya transaksi kas tunai, sejumlah negara seperti Kanada bahkan telah berhasil menekan angka transaksi tunai dengan non-tunai. Kanada menjadi negara dengan dominasi transaksi non-tunai yakni 57% dari keseluruhan transaksi (6). Selain menjamin keamanan merchant dan nasabah dari tindakan kriminal, transaksi non-tunai juga dinilai lebih efisien serta meningkatkan perputaran uang bagi pengusaha. Penelitian juga membuktikan bahwa transaksi non-tunai mampu menekan pengeluaran kecil yang kurang signifikan bagi konsumen sehingga konsumen lebih sadar terhadap kondisi keuangan mereka (7).

Terlepas dari banyaknya aplikasi fintech yang membantu dalam kemudahan pembayaran, ada sejumlah hal yang perlu dikritisi dan diperbaiki dari sistem pembayaran di Indonesia saat ini. Hal yang menjadi konsentrasi utama adalah efisiensi pembayaran. Begitu banyaknya pilihan aplikasi yang ada di pasar saat ini tidak cukup memudahkan penggunaan namun malah membuat pengguna jadi lebih konsumtif dan memiliki terlalu banyak pos keuangan yang harus diisi.

Seorang konsumen yang tinggal di Jakarta misalnya, memiliki pilihan untuk menggunakan akun Go-Pay atau OVO atau bahkan keduanya. Kepemilikan akun fintech ini seringkali ditambah dengan kepemilikan kartu elektronik seperti: Flazz BCA, e-money, e-toll, dan lain sebagainya. Belum lagi rekening nasabah di bank konvensional maupun Syariah. Bisa dibayangkan bahwa banyaknya jumlah pos yang harus diisi oleh individu untuk melakukan transaksi keuangan dirasa kurang efektif. Seharusnya pembayaran bisa dilakukan dalam satu kartu saja atau satu gawai saja, seperti di Inggris.

Inggris merupakan negara dengan jumlah fintech terbesar di dunia, bahkan bisa dianggap sebagai pionir teknologi keuangan (8). Disebut sebagai world leading fintech country, pemerintah Inggris bekerja cepat dengan membentuk regulatory sandboxdan menjadi negara percontohan regulator fintechdi dunia. Meski fintech berkembang pesat di Inggris, sistem pembayaran di negara tersebut terbilang efisien dan efektif karena konsumen tidak perlu memiliki akun dan pos keuangan terpisah. Dalam pembayaran apapun, konsumen Inggris memiliki dua pilihan saja pembayaran menggunakan cardatau cash.

Sistem perbankan Inggris terintegrasi sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi biaya transaksi yang ditarik antarbank bila terjadi transaksi, tidak ada juga biaya admin yang ditarik oleh bank setiap bulan pada nasabah. Mesin EDC di Inggris diseragamkan sehingga kartu kredit atau debit dari bank yang berbeda dapat digunakan dalam satu mesin saja. Berbeda dengan sistem pembayaran kartu di Indonesia yang menggunakan EDC masing-masing bank. Apalagi dalam penggunaannya, penggunaan mesin EDC yang berbeda dengan bank penerbit kartu dikenai biaya transaksi lagi. Inggris tidak lagi menganut sistem tersebut, bahkan Inggris sudah melaju dengan sistem pembayaran contactlessyakni teknologi RFID yang mengoptimalisasi penggunaan near-field communication(NFC). Singkatnya, nasabah hanya perlu bertransaksi dengan cara tappingkartu, tidak ada lagi transaksi gesek dan memasukkan PIN.

UK Cards Association meng-klaim bahwa metode pembayaran contactlessini lebih aman, mudah, dan efisien. Pasalnya kartu contactless hanya akan berfungsi di sekitar terminal pembayaran, hal ini meminimalisir pencurian data (credentials) nasabah dan juga mengurangi risiko kloning kartu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (9). Bahkan teknologi contactlessini dapat diintegrasikan juga dengan Apple Pay atau Android Pay sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan kartu debit/kredit dari dalam dompet saat melakukan transaksi pembayaran.

Di Indonesia, salah satu penerbit kartu contactlessadalah Jenius, sayangnya fitur debit contactlessJenius belum bisa digunakan sebagai pembayaran KRL Commuter, e-toll, dan pembayaran transaksi biasa karena keterbatasan integrasi dan minimnya EDC Contactless. Jenius juga tidak mendukung integrasi dengan Apple Pay atau Android Pay sehingga masih belum bisa disebut sebagai alat pembayaran yang efektif. Adapun pembayaran tanpa kartu di Indonesia masih terbatas pada aplikasi Go-Pay, OVO, dan Dana. Dana sudah mendukung pembayaran contactless tapi tidak terintegrasi langsung dengan rekening nasabah.

Concernterhadap sistem pembayaran non-tunai di Indonesia saat ini adalah integrasi. Bila saja sejumlah fintech dan lembaga perbankan berhasil melakukan kerjasama secara serentak maka metode pembayaran non-tunai akan jauh lebih digemari dan efisien. Individu tidak perlu memiliki akun terpisah sehingga menimbulkan efek lebih boros dan konsumtif. Apalagi terdapat banyak promo yang sebenarnya menggiring masyarakat untuk bersikap lebih konsumtif dan tidak awas mengenai pengeluaran yang mereka lakukan. Tujuan dari integrasi sistem pembayaran ini adalah perlindungan konsumen yang sejalan dengan tugas Bank Indonesia selaku regulator sistem pembayaran di Indonesia. Manfaat integrasi sistem pembayaran keuangan adalah untuk meminimalisasi penggunaan banyak aplikasi, rekening terpisah, dan keamanan dalam transaksi. Tentu saja integrasi sistem pembayaran juga akan lebih memudahkan regulator dalam mengawasi kesehatan industri keuangan di Indonesia.

Mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun kerangka integrasi sistem pembayaran di Indonesia namun hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bank Indonesia mulai bergerak untuk menjembatani fintech dengan pasar, perkembangan fintech di Indonesia sudah berada dalam tahap berkembang pesat, masyarakat Indonesia terutama di Jakarta juga sudah beralih pada pilihan transaksi non-tunai. Kebutuhan pasar dan kemajuan teknologi memaksa berbagai macam pihak untuk lambat laun beralih ke metode pembayaran yang lebih efektif dan efisien.