Sisi Lain Pembangunan Desa di Kota Cirebon
Ahmad Anabih
15417129
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon terus mengalakkan pengentasan pemukiman kumuh. Tahun ini menyasar lima kelurahan, dengan anggaran Rp 5,5 miliar yang dialokasikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR).
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon Khaerul Bachtiar mengatakan, pengentasan pemukiman kumuh dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Tahun ini rehabiltasi kawasan kumuh kembali di lakukan. Kami masih memeriksa dokumen dari masyarakat,” ujar Khaerul di Kompleks Perkantoran Bima, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (15/8).
Adapun lima kelurahan yang menjadi sasaran program Kotaku adalah Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pekalipan, Pekalangan dan Kelurahan Panjunan. Rehabilitasi kawasan pemukiman di lima kelurahan itu lebih difokuskan pada pembangunan saluran
“Pekerjaannnya lebih lebih banyak membangun saluran air. Karena saluran pembuangan limbah rumah tangga jadi masalah utama,” terang Khaerul.
Targetnya, rehabilitasi kawasan kumuh di kelima kelurahan selesaikan akhir tahun ini. Khaerul optimistis pembangunan kawasan kumuh menjadi pemukiman layak huni tidak akan melewati batas waktu yang ditentukan.
Dilain sisi Pertumbuhan Kota Cirebon yang pesat, belum mememberikan dampak positif bagi sebagian warga. Khususnya mereka yang berada jauh dari pusat kota. Selama ini, pembangunan dinilai masih terfokus di kawasan perkotaan saja.
Kota Cirebon yang pesat, belum mememberikan dampak positif bagi sebagian warga. Khususnya mereka yang berada jauh dari pusat kota. Selama ini, pembangunan dinilai masih terfokus di kawasan perkotaan saja.
Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,26 km persegi, dipandang masih terjadi ketimpangan pembangunan sosial ekonomi. Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon belum sepenuhnya menyentuh wilayah Selatan.
“Masih banyak daerah yang belum menikmati pertumbuhan perekonomian Kota Cirebon. Khususnya di wilayah Selatan. Wilayah tersebut sangat minim pembangunan sarana dan prasarana warga. Seperti fasilitas pendidikan dan menjadi perbandingan dengan kecamatan lainnya,” ungkap anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Imam Yahya kepada JawaPos.com, Kamis (15/3).
Dia mengatakan, pembangunan di Kota Cirebon belum merata. Padahal wilayah Selatan sudah lama tertinggal. Kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut sangat berbanding terbalik dengan kondisi pertumbuhan ekonomi di pusat kota.
“Kalau dilihat kondisi ekonominya, Cirebon adalah kota perdagangan dan jasa. Namun bukan berarti kondisi sosial masyarakat di wilayah pinggiran kota diabaikan,” kata Imam.
Sementara itu, Pjs Wali Kota Cirebon Dedi Taufik membenarkan bahwa selama ini terjadi ketimpangan pembangunan di Kota Cirebon. Pembangunan sosial ekonomi lebih banyak berada di pusat kota. Sedangkan di daerah pinggiran seperti wilayah Selatan minim sentuhan pembangunan.
“Memang saat ini Pemkot Cirebon sedang berupaya agar pembangunan di Kota Cirebon merata. Terutama menyikapi pengentasan kemiskinan di daerah terpencil,” ujar Dedi.
Kini, Pemkot Cirebon sedang berkonsentrasi pada penuntasan masalah kemiskinan. Upaya itu dilakukan dengan cara menggiatkan pembangunan di wilayah pinggiran.
Menurut Dedi, penuntasan kemiskinan harus segera dilakukan dengan pendataan jumlah peluang kerja dan jumlah pencari kerja di Kota Cirebon. Pendataan ini untuk mengetahui berapa banyak angka pengangguran di Kota Cirebon. “Data pengangguran ini penting. Karena juga terkait erat dengan kasus kemiskinan. Pembangunan, kemiskinan, gender, ini masalah yang akan kami pecahkan bersama di Kota Cirebon,” tukas Dedi.
Daftar Pustaka
Cahyono, Sofyan. 2018. “Pinggiran Kota Cirebon Minim Sentuhan Pembangunan” www.jawapos.com. 15 Maret 2018 <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/03/2018/pinggiran-kota-cirebon-minim-sentuhan-pembangunan; Diakses 9 September 2018.
Cahyono, Sofyan. 2018. “Rehabilitasi Kawasan Kumuh di Cirebon Sasar 5 Kelurahan” www.jawapos.com. 15 Agustus 2018 <https://www.jawapos.com/jpg-today/15/08/2018/rehabilitasi-kawasan-kumuh-di-cirebon-sasar-5-kelurahan; Diakses 9 September 2018.