Majalah ESQUIRE INDONESIA [Edisi Oktober 2014]

Ke Mana Arahnya?

Mungkinkah Golkar Oposisi?

M Alfan Alfian

Setiap pasca-pilpres, pertanyaan di atas nyaris selalu mengemuka. Jawabnya sesungguhnya jelas. Golkar sebagai partai politik yang dideklarasikan dengan paradigma baru, sangat mungkin kalah dalam pemilu, sehingga memaksanya berada di luar pemerintahan sebagai, apa yang diistilahkan Akbar Tandjung, “kelompok penyeimbang”. Tetapi, pada praktiknya sejak pasca-Pemilu 1999, Golkar selalu ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Karenanya, menguatlah mitos Golkar hanya bisa hidup di pemerintahan: beringin hanya bisa hidup di lahan yang subur.

Termasuk juga setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait pelaksanaan Pilpres 2014, pertanyaan serupa mengarah lagi ke partai beringin. Golkar merupakan partai terbesar dalam koalisi yang menyatakan siap menjadi oposisi terhadap pemerintahan tersebut. Namun demikian, pilihan politik Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie itu, segera menuai perlawanan dari para elite pro-Jusuf Kalla (JK).

Magnit politik JK kembali menguat menyusul posisinya sebagai wakil presiden (wapres) terpilih mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Para elite yang mendekat JK, ingin mengulang sejarah politik 2004, Golkar harus direbut. Kala itu, karena kandidatnya kalah dalam pilpres, Akbar Tandjung sang ketua umum meyakinkan agar partainya tetap konsisten di luar pemerintahan. Namun ikhtiarnya tidak berhasil, bahkan apresiasi sebagai tokoh yang berjasa dalam penyelamatan Golkar di masa transisi pun tak mampu menjadi modal kemenangannya kembali pada Munas VII di Bali. Secara dramatis ia dikalahkan oleh JK yang tengah menjabat wapres. Haluan politik Golkar pun berbalik arah sebagai pendukung pemerintah. Hal yang sama dilakukan Aburizal Bakrie, menyusul kekalahan pasangan JK-Wiranto pada Pilpres 2009, dan keterpilihannya sebagai ketua umum dalam Munas VIII di Pekanbaru.

JK memang kader Golkar, tetapi pengajuannya sebagai cawapres, baik pada Pilpres 2004 dan sepuluh tahun kemudian, bukan resmi oleh Golkar. Pada 2004 JK digandeng oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan andalan Partai Demokrat, sementara pada 2014 yang menggandeng Joko Widodo atas titah Megawati Sekarnoputri dengan partai utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kendatipun demikian, salah satu dalih para elite pro-JK yang tengah bermanuver merebut kekuasaan Golkar, adalah karena JK kader Golkar, maka Golkar harus mendukungnya di pemerintahan.

Alasan lain, terkait dengan kekecewaan terhadap kepemimpinan Aburizal Bakrie yang dianggap gagal melejitkan perolehan suara partai dalam pemilu legislatif, dan pilihan politiknya yang dinilai salah ketika Golkar akhirnya mendukung Prabowo-Hatta. Terhadap yang terakhir itu, prosesnya memang dramatis. Aburizal mencoba berkomunikasi ke berbagai elite, termasuk Megawati, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Ketika penjajakannya dengan Partai Demokrat pun menemui jalan buntu, dan Aburizal sebagai capres Golkar tak menemukan pasangan sekaligus koalisi, maka pilihan terakhir tertuju ke Prabowo-Hatta.

Isu lain yang dipermasalahkan adalah periodisasi kepengurusan. Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru pada 2009 menetapkan kepengurusan Aburizal hingga 2015. Hal ini yang kemudian dinilai janggal oleh kubu pro-JK. Mereka menghendaki Munas IX dilakukan tahun ini juga, setidaknya Oktober 2014. Kubu Aburizal tetap bersikukuh pada hasil Munas VIII. Karenanya, kalau ingin menggeser kepengurusannya, peluang utama yang dapat dilakukan adalah melalui Munas Luar Biasa (Munaslub). Namun, syaratnya manakala disetujui dua pertiga Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi.

Akankah kubu pro-JK mampu memobilisasi dukungan daerah-daerah? Tampaknya, tak semudah dulu lagi. Kubu Aburizal tampak gesit dalam memproteksi daerah-daerah agar tetap kompak mendukung skenario politiknya. Pada saat yang sama, kubu pro-JK tetap terus bergerilya. Di sinilah daya tahan politik Aburizal diuji, mampukah ia bertahan di tengah gempuran politik dari pihak yang punya memegang faktor kekuasaan (power), selain juga barangkali amunisi keuangan (money)? Akankah ada percepatan dalam realisasi skenario kubu pro-JK, yang menghendaki munas tahun ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu mewarnai hari-hari politik Golkar sekarang, ketika ancang-ancang suksesi kepemimpinan internalnya sudah sangat terasa. Beberapa nama calon pengganti Aburizal sudah mempublikasikan niatnya. Konon, Agung Laksono setidaknya untuk membedakan dengan M.S. Hidayat, lebih didukung para elite pro-JK. Di tengah-tengah dinamika demikian, Aburizal masih menjadi faktor penentu elite Golkar untuk merebut kepimpinanan lembaga legislatif pasca-perubahan UU tentang MD3. Konon, Koalisi Merah Putih mendukung Golkar.

Kalau tidak ada revisi atau pembatalan dari MK terkait judicial review UU tentang MD3, bisa jadi Koalisi Merah Putih lah yang akan menguasai kepemimpinan DPR. Kalau ini yang terjadi, Golkar berpeluang menjadi bagian utama kelompok pengimbang yang layak diperhitungkan. Namun, yang perlu menjadi catatan, merujuk pengalaman, praktik oposisional dalam politik Indonesia tidak sepenuhnya jelas. Yang cukup konsisten sebagai oposisi politik dewasa ini, justru PDIP di bawah Megawati, kendatipun terdapat faktor Taufiq Kiemas yang cenderung akomodatif. Sementara, Golkar sebagai partai yang cenderung tidak dibebani kekuatan tokoh sentral, sesungguhnya lebih mudah berkompromi atau dalam bahasa Akbar Tandjung, “membangun konsensus”. Karenanya, oposisi model Golkar sesungguhnya tidak perlu terlalu dicemaskan, karena ruang negosiasi selalu terbuka.

Dalam kasus Golkar, konstelasi elite dan dinamika politik internal akan sangat menentukan ke mana haluan politik partai diarahkan. Di antara partai-partai cacth-all atau merujuk Ichlasul Amal partai-partai “campur baur” karena unsur-unsur penopangnya yang majemuk, Golkar lah yang relatif tidak memiliki tokoh sentral yang kuat. Hal ini segera tampak apabila dibandingkan dengan Megawati di PDIP, SBY di Partai Demokrat, atau Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Karenanya, Golkar merupakan partai yang selalu menjadi ajang kontestasi elite yang genealoginya tidak selalu hadir dari ranah kepengurusan aktif.

Kendatipun Golkar tampak sebagai organ yang berjejaring nasional merata, sesungguhnya ia tengah mengalami problem deinstitusionalisasi yang serius. Oligharki mendominasi berbagai pengambilan keputusan internal partai, menyisihkan proses demokrasi internal. Perkaderan sering terabaikan oleh kehadiran elite-elite baru yang ahistoris dan sering kurang berkompeten dan tidak loyal. Golkar juga sering menjebak dirinya sekadar sebagai kendaraan politik yang terlalu longgar alias pragmatis.

Lemahnya kelembagaan partai, bisa jadi menjadi faktor pendorong utama ketidaksiapan Golkar sebagai kekuatan oposisi. Ketika partai lemah secara kelembagaan, para elite Golkar yang cair dan beragam itu, mudah bersikap pragmatis. Orientasi kekuasaan bisa lebih menonjol, ketimbang berpikir memperkuat kelembagaan partai. Namun, orientasi oposisi pun, belum tentu menjamin kelembagaan partai terurus dengan baik. Dari sisi ini, faktor kepemimpinan sangat menentukan, yakni sejauh mana ketua umum mampu mengelola, apa yang lazim dikenal dalam perspektif pilihan rasional sebagai struktur insentif, sehingga Golkar mampu hadir sebagai partai modern yang solid dan mandiri.

Golkar bisa dengan mudah mendukung pemerintahan. Tetapi, sesungguhnya juga bisa merobohkan mitos dengan berdiri sebagai kekuatan penyeimbang, sebagaimana lazim terpraktikkan di ranah politik lokal. Di pentas nasional, semua itu, lagi-lagi akan ditentukan oleh kontestasi dan pergulatan politik di tubuh partai beringin.**

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, dan Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute, Jakarta.