“Siapakah pengguna/user dari sebuah produk perencanaan?

Pertanyaan ini menggelitik saya hari ini, bukan karena bodohnya pertanyaan yang dilontarkan pada sebuah sesi dari program magister perencanaan. Sebaliknya karena sebuah jawaban yang saya dapati untuk menjawab pertanyaan di atas, sebuah jawaban yang saya rasa tidak pantas meluncur dalam sebuah sesi dari program magister perencanaan wilayah dan kota.

“Pemerintah”

Kegelian tersebut kemudian mengantarkan saya pada sebuah eureka momen, sebuah momen kesadaran mengenai mengapa serangkaian persoalan pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan secara luas, jamak terjadi. Meski bukan jawaban akhir yang sahih, setidaknya momentum ini membuka jalan untuk mencari alternatif jawaban atas persoalan-persoalan pembangunan yang kita hadapi.


Mengapa saya tergelitik mendengar jawaban tersebut? Bukannya memang begitu adanya? User atau pengguna dari sebuah produk perencanaan adalah pemerintah (baik daerah, maupun pusat), mengingat dari kas institusi tersebut pekerjaan perencanaan bisa berlangsung. Tenaga Ahli, Asisten, Narasumber dan uang saku di FGD yang katanya bisa menjustifikasi pilihan-pilihan yang diambil saat merencanakan.

Bukankah tanpa ada program atau kegiatan yang diajukan oleh badan yang menaungi urusan perencanaan, atau dinas yang manaungi urusan penataan ruang, kegiatan penyusunan produk perencanaan, baik rencana tata ruang, rencana tematik, maupun rencana pembangunan tidak akan terjadi? Lantas, di mana lucunya?

Lucu, karena pengguna produk perencanaan dimaknai secara sempit, terbatas pada pihak yang membayar agar proses penyusunan rencana tersebut terlaksana. Apakah lantas sebuah dinas yang menaungi urusan bina marga serta merta disebut sebagai user dari sebuah jalan yang dibangun oleh sebuah perusahaan konstruksi? tetap saja jalan yang dibangun tersebut akan digunakan untuk aktivitas dan kegiatan masyarakat. Artinya, meski proyek pembangunan jalan dibiayai oleh dinas yang menaungi urusan bina marga, namun secara umum dapat dimengerti bahwa masyarakat adalah pengguna dari jalan yang dibangun tersebut.

Lantas, mengapa sebuah produk perencanaan yang proses penyusunan dibiayai oleh badan yang menaungi urusan perencanaan, atau dinas yang menaungi urusan tata ruang, tidak cukup lazim untuk “digunakan” oleh masyarakat? Atau dalam pertanyaan yang lebih sederhana, apa iya hanya pemerintah yang menggunakan produk perencanaan tadi?

Jika dijabarkan, pemerintah menggunakan produk perencanaan sebagai instrumen untuk mengendalikan/mengintervensi pembangunan dengan mengeluarkan seperangkat peraturan dan kebijakan yang mendorong perwujudan dari produk perencanaan tadi. Intervensi tersebut yang kemudian menjadi koridor/batasan/arahan aktivitas dan kegiatan seluruh yang terjadi di dalam lingkup rencana tersebut diberlakukan.

Sampai sana jelas mengapa jawaban “Pemerintah” itu menggelitik? Jika tidak, saya lanjutkan.


Kegiatan dan aktivitas siapakah yang kemudian diatur oleh koridor/batasan/arahan, yang merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai perencanaan tadi? Tentu saja aktivitas dan kegiatan seluruh entitas yang berada di dalam lingkup wilayah tempat produk perencanaan tersebut diberlakukan. Tidak hanya manusianya, tapi juga termasuk pohon-pohonnya, sapi-sapinya, dan air-air yang mengalir.

Artinya, produk perencanaan, meski pembiayaanya ditraktir oleh badan yang menaungi urusan perencanaan, atau dinas yang menaungi urusan penataan ruang, dinikmati oleh seluruh entitas yang berada dalam lingkup perencanaan (selanjutnya disebut masyarakat) di wilayah tersebut. Atau secara lebih sederhana lagi, masyarakatlah yang lebih tepat untuk dijadikan jawaban atas pertanyaan pembuka di atas.


“Penting amat sob bahas beginian?”

Tentu, karena perbedaan pendefinisian “pengguna” berimplikasi terhadap berbagai macam hal. Mulai dari “bagaimana sebuah produk perencanaan disusun”, atau “bagaimana produk perencanaan diperlakukan”.

Dalam konteks “bagaimana sebuah produk perencanaan disusun”, jika “digunakan” oleh masyarakat maka dasar penyusunannya adalah kondisi/keinginan/kebutuhan/cita-cita dari masyarakat. Sebaliknya, jika “digunakan” oleh pemerintah, maka dasar penyusunannya adalah kondisi/keinginan/kebutuhan/cita-cita dari masyarakat.

Di sini kemudian persoalan muncul. Dalam kajian “roles” di sebuah civil society, government instrument/badan/dinas/pegawai pemerintahan memiliki bias yang disebut sebagai Bureaucrat Rationality (Baca Webber, dan Junko Kato). Bias ini muncul akibat seperangkat kondisi/aturan/kebiasaan untuk menjadikan aspek birokrasi/aturan/legalitas sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.

Ilustrasi terparah, proses penyusunan yang disadari bahwa akan “digunakan” oleh masyarakat akan disusun berdasarkan kebutuhan/preferensi yang dihimpun dari masyarakat. Sementara, proses penyusunan yang orientasi penggunanya adalah pemerintah akan disusun selama proyek masih berlaku. Dalam kalimat yang agak kasar, proses penyusunannya berpaku pada dateline saja :)

Jawaban paling klise tentu saja adalah “Kita punya prosedur dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan”

Ya karena prosedurnya sudah mengikat begitu, dan sudah jelas proses penghimpunan informasi, kemudian mengekstrapolasi dan mewujudkannya menjadi serangkaian kegiatan yang executable membutuhkan waktu yang tidak sedikit, mbok ya dilaksanakan sebagai kegiatan multi years. Kalau masih mau dijawab lagi, ya kembali karena rasionalitas yang digunakan adalah rasionalitas birokrasi tadi, alias ada bias. Apa iya produk perencanaan disusun untuk menceklis proyek saja? Apa iya?

Atau dalam konteks “bagaimana sebuah produk perencanaan diberlakukan”, jika orientasinya adalah masyarakat, maka urgensi untuk mengimplementasikan “produk” yang sudah disusun tadi akan lebih nyata, ketimbang apabila orientasinya adalah pemerintah, karena ujung-ujungnya akan mengendap jadi rencana yang tinggal rencana saja. Mengapa bisa begitu? karena, kembali lagi pada bias birokrasi yang sudah dijelaskan oleh Weber dan Junko Kato secara terpisah.


Tentu saja pembahasan ini terjadi dalam konteks teoritis dan normatif. Dalam lingkup prosedural, berbicara tentang “perencanaan” ini tidak akan ada habisnya. Tapi, menyambung konteks di awal bahwa percakapan mengenai “siapa pengguna” ini terjadi dalam ruang akademis, harus menjadi peringatan keras, baik bagi pengguna hasil “industri perencana” atau “pabrik perencana”.

Dan tentu saja bagi mahasiswa perencanaan, supaya tidak sungkan untuk meragukan semua hal yang diajarkan dalam sekolah perencanaan. Kemudian, supaya tetap ingat perkataan Rene Descartes.

“If you would be a real seeker after truth, it is necessary that at least once in your life you doubt, as far as possible, all things.”
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.