Opini: Aksi Damai Supir “Angkot” Bandung

Kamis, 9 Maret 2017, para supir “angkot” Kota Bandung melaksanakan aksi damai yang berpusat di sekitar Gedung Sate, Bandung.

Aksi ini merupakan bentuk protes para supir “angkot” Kota Bandung terhadap maraknya penggunaan kendaraan berbasis aplikasi yang menurut mereka menyebabkan pendapatan mereka menurun. Para peserta aksi merasa pemerintah tidak sama sekali memperhatikan nasib mereka dan malah melegalkan angkutan berbasis aplikasi sebagai angkutan umum melalui Permenhub No 32 Tahun 2016.

“Permenhub No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek” yang ditetapkan tanggal 1 April 2016 tersebut menggantikan “Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum”.

Peraturan Menteri Tahun 2016 ini menetapkan regulasi untuk kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang salah satu poinnya adalah megenai “angkutan orang dengan tujuan tertentu” yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya. Poin ini secara tidak langsung menyebutkan, apabila perusahaan yang menaungi kendaraan berbasis aplikasi ini dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan, maka mereka legal sebagai angkutan umum dengan bentukan “angkutan orang dengan tujuan tertentu”.

Adanya legalitas angkutan berbasis aplikasi di mata hukum menurut peserta aksi dapat memperkuat eksistensi perusahaan terkait sehingga para supir “angkot” kemungkinan akan semakin terpinggir. Kecemasan akan nasib mereka membuat peserta aksi terdorong untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Permenhub terkait sehingga kendaraan berbasis aplikasi tidak lagi “sah” sebagai “angkutan umum”.

-

# Sama-sama Berjuang

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh peserta aksi adalah wajar. Sebab, tindakan mereka didasari atas kekhawatiran terancamnya hak-hak mereka untuk memperoleh penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.

Salah seorang peserta aksi yang juga merupakan supir “angkot” berujar bahwa biasanya, dalam sehari, Ia bisa membawa pulang uang lebih dari 100 ribu rupiah. Namun, akhir-akhir ini, Ia hanya bisa membawa uang di kisaran 20 ribu rupiah. Bahkan, Ia pernah pulang tanpa membawa uang sama sekali. Uangnya habis untuk disetorkan kepada pemilik “angkot”.

“Anak-anak saya makan apa? Saya punya bayi masih kecil, masih harus minum susu. Tapi, saya nggak bisa beli susu lagi.”

Di sisi lain, kita juga tidak bisa serta merta menyalahkan pada pengemudi kendaraan berbasis aplikasi. Sebab pekerjaan yang mereka lakukan pun merupakan usaha untuk menghidupi diri dan keluarganya.

“Saya kan kerja juga buat keluarga, Neng. Cari yang pendapatannya paling bagus supaya kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Anak saya banyak, masih kecil semua,” ujar salah seorang pengemudi kendaraan berbasis aplikasi beberapa yang lalu tepat setelah kabar aksi damai dihembuskan.

Kedua pihak, peserta aksi dan pengemudi kendaraan berbasis aplikasi, tidak ada yang patut disalahkan atas konflik horizontal yang memuncak hari ini. Sebab yang dilakukan keduanya hanya berjuang untuk dapat tetap hidup dengan layak.

-

#Dimana Pemerintah?

Konflik masyarakat vs masyarakat ini memunculkan sebuah pertanyaan besar, “Lantas dimana peran pemerintah sebagai regulator?”

Tidak terlihat adanya usaha pemerintah, terutama pemkot Bandung, untuk mencairkan ketegangan antara kedua belah pihak sebelum konflik pecah.

Padahal jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, “memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa”, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. [1]

Dan seharusnya negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dimana perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif.[2]

Pemerintah seharusnya dapat melakukan langkah antisipasi seperti perbaikan sistem “angkot” agar dapat bersaing dengan kendaraan berbasis aplikasi. Perbaikan sistem yang dilakukan harus benar-benar didasari survei kebutuhan pengguna angkutan umum, kelebihan dan kekurangan sistem yang berlaku saat ini, serta preferensi pengguna angkutan umum lengkap dengan segmentasi masyarakat pengguna “angkot”.

Jika pemerintah dapat berperan sesuai yang tertulis dalam UU, sesungguhnya konflik horizontal semacam ini dapat dihindarkan, konflik antara abu dan arang.

-

[1] Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 3

[2] Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 5 Angka (1) dan (2)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.