Pendidikan

Apa yang luar biasa dari pencapaian seorang anak tukang becak yang berhasil lulus cumlaude dari sebuah universitas negeri, dan kemudian mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi di luar negeri?

Jawaban untuk pertanyaan ini sangat bergantung pada perspektif yang akan kita gunakan. Yang namanya perspektif, tentu saja subjektif. Subjektivitas ini ditentukan oleh banyak hal, mulai dari latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, pilihan ideologi, dan pengalaman hidup sehari-hari.

Perspektif pertama: Seorang anak tukang becak, yang berasal dari keluarga miskin, mampu bersekolah ke jenjang pendidikan yang relatif tinggi, dan memiliki kecerdasan diatas rata-rata adalah fenomena luar biasa yang perlu dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Perspektif yang pertama ini mensyaratkan beberapa prakondisi.

  • Orang miskin yang bisa bersekolah adalah suatu anomali. Karena sekolah itu mahal
  • Orang miskin yang pintar adalah anomali.
  • Sistem pendidikan bersifat diskriminatif dan memiliki bias kelas
  • Pendidikan adalah komoditas, sehingga untuk mengaksesnya dibutuhkan biaya yang besar

Singkatnya, ketika menggunakan perspektif yang pertama ini, kita sedang merayakan suatu anomali. Kita sedang merayakan suatu rasa keterkejutan, ketika melihat sesuatu yang langka, yang abnormal, yang “tidak semestinya“ sedang berlangsung.

Perspektif kedua: seorang anak tukang becak yang berasal dari keluarga miskin, berkuliah di suatu universitas negeri bergengsi, lulus cumlaude, dan meraih beasiswa studi pascasarjana adalah fenomena lumrah, atau fenomena biasa-biasa saja, karena pada dasarnya setiap orang, entah miskin, kaya, pria, perempuan, transgender, berhak memperoleh layanan pendidikan yang bersifat universal.

Perspektif kedua ini tentu saja juga memiliki beberapa prakondisi.

  • Pendidikan adalah hak universal setiap rakyat, tidak peduli dari kelas atau kelompok sosial manapun
  • Pendidikan ditempatkan sebagai hak fundamental yang melekat pada diri seseorang
  • Negara harus menyediakan layanan pendidikan yang baik dan dapat dijangkau oleh semua kelas di masyarakat
  • Pendidikan, oleh karena itu, tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Tetapi sebagai hak yang harus diperoleh oleh seluruh rakyat
  • Dengan demikian, pendidikan pada semua jenjang harus gratis. Dan pembiayaannya dibebankan pada pajak rakyat.

Keberhasilan seorang anak tukang becak, seorang anak yatim piatu, atau keberhasilan rakyat miskin lainnya di bidang pendidikan sudah seharusnya tidak dirayakan. Alih alih dirayakan, fenomena itu seharusnya malah menyadarkan kita tentang betapa diskriminatifnya sistem pendidikan di Indonesia. Atau tentang bagaimana pendidikan sudah dianggap sebagai komoditas mewah yang “tidak semestinya“ dapat diakses oleh seluruh rakyat, sehingga ketika melihat fenomena kesuksesan orang miskin di bidang pendidikan, kita menjadi terheran-heran.