Reforma Agraria

image by pinterest.com

Reforma Agraria merupakan redistribusi tanah dalam pengertian yang lebih luas. Artinya Reforma Agraria dapat dipahami sebagai penataan ulang atau restrukturisasi pola penguasaan tanah yang disertai dengan program-program penunjang seperti, pemberdayaan, pendidikan, penyuluhan, dan perkreditan.

Baru-baru ini Presiden Jokowi mencanangkan program Reforma Agraria sebagai salah satu program prioritas untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan ketimpangan. Reforma Agraria memang mendesak untuk segera dilakukan. Rasio gini tanah di Indonesia, berdasarkan sensus pertanian BPS tahun 2013, berada pada angka 0.72. Itu artinya, hanya 0.2% dari total populasi menguasai sekitar 56% sumber daya tanah di Indonesia. Angka tersebut setidaknya berbanding lurus dengan rasio gini ketimpangan sosial di Indonesia yang mencapai angka 0.40, dimana 1% total populasi menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Begitupun dengan angka kemiskinan. Meskipun terus menurun, pada kenyataannya, di Indonesia terdapat 40% rakyat yang hidup tepat diatas garis kemiskinan versi Bank Dunia.

Reforma Agraria di era Presiden Joko Widodo akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui redistribusi 4, 5 juta hektar lahan. Kedua, melalui sertifikasi 4, 5 juta tanah milik petani.

Redistribusi lahan atau land reform ini sebenarnya tidak terlalu menjanjikan, pasalnya pemerintah masih mempertahankan skema yang dulu pernah dilakukan oleh Presiden-Presiden sebelumnya, yaitu redistribusi dengan skema transmigrasi, redistribusi lahan di atas tanah bebas konflik, dan redistribusi lahan tanpa melibatkan partisipasi kelompok atau organisasi petani.

Begitu pun program sertifikasi. Tidak dapat dipungkiri orientasi sektor pertanian di era kapitalisme adalah profit. Petani telah terperangkap ke dalam mekanisme imperatif pasar, sehingga mau tidak mau alasan mereka bertani adalah atas dasar produktivitas. Disini, sertifikasi menjadi penting sebagai pintu masuk pembiayaan dan kredit perbankan. Program sertifikasi yang diilhami pemikiran Hernando de Soto ini, apabila tidak diikuti dengan peran aktif negara untuk memberdayakan, melatih, dan melindungi petani melalui regulasi-regulasi pro petani akan berdampak pada semakin tingginya angka konsentrasi penguasaan lahan ke segelintir elit karena sertifikasi akan memudahkan perpindahan penguasaan tanah. Selain itu, apabila memang pemerintah menginginkan adanya penetrasi pembiayaan perbankan kepada para petani, maka skema pembiayaan perbankan khusus untuk para petani perlu segera dikembangkan, tentu saja untuk menghindari kegagalan melunasi kredit.

Yang cukup menarik dari program ini adalah rencana konsesi hutan sosial untuk masyarakat adat seluas kurang lebih 12 juta hektar. Namun, pemerintah tampaknya perlu berkonsolidasi dan bersinergi terlebih dahulu, setelah Kementerian Kehutanan terkesan enggan menyerahkan konsesi hutan untuk masyarakat adat.

Prinsip reforma agraria adalah pemenuhan hak atas tanah. Pemerintah harus memegang teguh prinsip ini. Aspek legalitas memang penting, tapi yang terpenting adalah mengubah struktur kepemilikan yang timpang. Oleh sebab itu, Reforma Agraria perlu menitikberatkan pada pemenuhan hak atas tanah dibanding pemenuhan aspek legalitas tanah.