Jurnal Aksi Simpatik Tolak Hak Angket

[Ampuni Koruptor]
Jurnal Aksi Simpatik Tolak Hak Angket
Oleh Ardhi Rasy Wardhana

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang terhormat wakil rakyat,

Semoga kamu dengar suara ini
Berita mengenai audiensi dan aksi yang dilakukan perwakilan mahasiswa ITB dan UI, kelompok seniman, aktivis antikorupsi, alumni lintas perguruan tinggi, dan guru besar di depan Gd. DPR RI pada 7 Juli 2017 sudah viral di media massa. Silang pendapat di antara rakyat yang bapak dan ibu pimpin pun tak dapat dihindarkan. Apa bapak dan ibu sedang terseyum melihat kami yang sedang asyik sendiri saling dukung dan saling caci? Tapi sungguh walau dalam keruh kebenaran harus diperjuangkan.

Bapak dan ibu wakil kami,
Jelas orang yang hadir ke sana telah memantapkan hati untuk menolak hak angket apa lagi pembentukan panitia khusus (pansus) yang bertugas mengusut kasus eKTP. Kami bukan bermaksud untuk mempertanyakan hak angket dalam UU MD3 karena kami paham itu adalah hak konstitusional yang memang dimiliki DPR RI. Yang kami jadikan titik fokus adalah pengambilan keputusan hak angket beserta penunjukkan pansus masih memiliki kejanggalan hukum. Tidak sedikit yang mengernyitkan dahi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi mempertanyakan keabsahan keputusan tersebut sehingga boleh lah kami mengajukan pertanyaan

“Kenapa panitia ini masih tetap dilanjutkan?”.

Selain masalah prosedur, kami pun ingin bertanya masalah komposisi dari anggota pansus itu sendiri

“Mengapa orang-orang yang terpilih dalam kepanitian khusus hak angket empat di antaranya orang yang disebutkan sebagai terduga dalam persidangan kasus eKTP? Bukankah ini menimbulkan prasangka di dalam hati kami , Pak, Bu?”.

Satu hal yang mengetuk hati kecil saya ketika dalam audiensi di Gd. DPR RI tanggal 7 Juli kemarin disebutkan oleh Pak Masinton Pasaribu

“Dia warga negara Indonesia, dia sudah diproses hukum, jangan kejam-kejam amat”.

Bagaimana bisa hati kami tidak berang mendengar orang yang mengucapkan hal tersebut adalah orang yang disebut namanya dalam persidangan. Intensi ucapannya pun agar kami mengampuni koruptor dan memperbolehkan terduga kasus eKTP untuk menjadi pansus. Kami mendengar dan meninterpretasikan bahwa bapak dan ibu bermaksud mengatakan mereka (terduga korupsi) juga warga negara Indonesia yang sah dan sedang menjalani proses hukum serta mereka memiliki hak menduduki jabatan tertentu. Namun, apakah hati nurani tidak berkata sebaliknya jika orang yang mengusut dalam hak angket adalah orang yang dalam persidangan sedang disebut-sebut? Bahkan yang terhormat anggota DPR RI, Agun Gunanjar, yang ditunjuk sebagai ketua pansus pun disebut namanya. Sehingga sudah layak lah kami tidak mengakui keberadaan pansus ini, tapi kami tetap menghargai wewenang bapak dan ibu sebagai wakil kami.

Bapak dan ibu yang terhormat,
Kami yang hadir di dalam audiensi tersebut pada awalnya dijanjikan untuk bertemu pimpinan DPR RI untuk berdiskusi, tapi ke mana janji kalian? Kami malah dipertemukan oleh pansus yang keberadaannya tak kami akui. Oleh karena itu, bapak dan ibu, kemarin lusa kami hanya ingin berdialog terbuka di mana bapak berdiri sebagai wakil kami bukan sebagai pansus. Kami hanya tidak ingin ada persepsi bahwa kami mengakui keberadaan pansus dengan kami berdiskusi di ruangan yang nyaman. Kami beriktikad baik agar bapak dan ibu menyampaikan rasionalisasi di atas jalanan di depan massa aksi atas nama anggota dewan yang terhormat bukan di dalam ruang sidang terbuka pansus yang rawan pelintiran media. Tapi sayang, bapak dan ibu malah keluar ruangan dan menyatakan sidang akan diabaikan. Dalam hati kami bertanya

“Sehina itukah rakyat yang hadir di Gd. DPR RI dan menunggu di luar gedung sehingga membuat bapak dan ibu enggan bertemu kawan seperjuangan kami?”

“Bukankah bapak sendiri di dalam ruangan itu yang berkata mantan seorang demonstran dan minta adu bersih satu republik ini?”

Lalu kenapa bapak malah pergi dan tak mau berdiskusi lagi? Yang kami dapat hanya lah bentakan dan usiran dari ruangan oleh anggota pengamanan yang haknya pun sedang kami perjuangkan. Tidak sampai di situ, di media massa pun banyak pemberitaan miring terhadap kejadian ini Pak, Bu. Senangkah bapak dan ibu rakyat di bawah beradu mulut hanya karena kalian? Saya akui bapak dan ibu serta kami memang bersitegang di akhir setelah kami mendengar pernyataan dari bapak dan ibu, tapi kadar ucapan kami pun kami jaga tetap dalam kata-kata yang baik untuk didengarkan. Bahkan bapak sendiri berkata kami masih dalam batas wajar kesopanan. Lalu kenapa seakan kami dianggap seperti kera yang tak tahu sopan santun oleh orang yang bahkan tidak ikut ke dalam ruangan? Lagi-lagi kami bertanya

“Apa bapak dan ibu sedang tersenyum melihat media online digunakan sebagai tempat bertikai sesama rakyat dan memiringkan kebenaran cerita?”

Jika jawabannya “iya”, maka kami ucapkan “selamat” karena kalian telah berhasil mengadu persepsi kami. Walau ada yang nyinyir, saya rasa tak habis-habisnya dukungan terus mengalir.

Bapak dan ibu corong suara kami,
Demikianlah adanya secercah gambaran perasaan kami. Semoga bapak dan ibu terbuka hatinya dan mau mengabulkan keinginan kami. Namun, jika seandainya bapak dan ibu toh memandang kami sebagai rakyat yang hina dina untuk menyampaikan pendapatnya, jika seandainya bapak ibu toh masih menginginkan mengampuni koruptor dan menjadikannya pejabat publik, jika seandainya bapak ibu toh tidak menggubris pernyataan kami. Maka, suara akan tergalang, barisan akan dirapatkan, niscaya kita tidak mau lagi mempercayai DPR RI hari ini sebagai wakil kita.

Terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membersamai aksi dan audiensi kami. Terima kasih segala bentuk dukungan yang diberikan terhadap kami baik tenaga maupun ucapan. Sungguh dukungan ini sangat bermakna dan menyejukkan hati kami. Jika kamu sependapat dengan kami, BERGABUNG LAH! Karena itu kunci untuk membuka pintu hati bapak dan ibu.

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ardhi Rasy Wardhana’s story.