Mengulik Praktik Reviktimasi Media

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) pada Februari lalu. Pengesahan ini dilakukan menyusul desakan dari berbagai koalisi perempuan Indonesia yang bermunculan setelah RUU ini gagal disahkan pada tahun 2016 meski telah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Meski terdapat perkembangan, perjalanan yang harus ditempuh guna mewujudkan UU yang ramah bagi para korban kekerasan seksual—utamanya perempuan—ini masih jauh dari kata selesai. Draf RUU PKS harus melalui berbagai tahapan lainnya sebelum sampai pada tahap Pengundangan, salah satunya yakni pengesahan RUU sebagai insiatif DPR dalam rapat paripurna. Oleh karenanya, pengawasan berkelanjutan tetap diperlukan agar UU ini dapat segera diterapkan, mengingat peran pentingnya sebagai ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP yang dianggap tidak mumpuni dalam mengatasi kasus kekerasan seksual.

Pemberlakuan RUU PKS ini diharapkan mampu mengurangi praktik reviktimasi yang selama ini kerap mengekang para korban kekerasan seksual, utamanya korban perempuan. Hal ini dikarenakan korban kekerasan seksual cenderung menjadi korban untuk yang kedua kalinya—kali ini sebagai korban dari stigma negatif yang dilekatkan kepada mereka. Korban dianggap memiliki andil dalam kekerasan seksual yang mereka alami, misalnya saja dengan adanya anggapan bahwa perkosaan terjadi karena korbanlah yang terlebih dahulu menggoda pelaku. Praktik reviktimasi ini juga tak lagi asing dalam budaya hukum, dimana pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan—seperti jenis pakaian yang korban gunakan saat tindak kekerasan seksual terjadi atau alasan korban berpergian seorang diri masih kerap terdengar di ruang-ruang sidang. Hal yang sama juga marak ditemui di media, dimana praktik reviktimasi semakin merugikan korban akibat adanya peliputan berlebih media terhadap identitas korban, dan bukan terhadap pelaku. Praktik reviktimasi yang seolah telah dinormalisasi oleh masyarakat maupun aparat hukum pun tak bisa terlepas dari praktik media-framing, atau pembingkaian media, yang juga memiliki keterkaitan erat dengan para pegiat media.

Media-framing merujuk pada bagaimana media membingkai pemberitaan terkait suatu isu, yakni dengan menghadirkan sebuah sudut pandang dalam melihat isu tersebut hingga pada akhirnya mampu memengaruhi opini publik. Framing dilakukan melalui proses seleksi terhadap elemen-elemen tertentu dari realitas yang ada untuk kemudian dihimpun menjadi sebuah narasi yang menghubungkan satu elemen dengan elemen lainnya—menciptakan suatu cara bagi publik untuk menginterpretasi narasi tersebut (Entman, 2007). Sehingga, media dalam hal ini tak hanya berhenti pada pembeberan fakta-fakta tertentu terkait suatu isu, namun juga mendorong publik sebagai khalayak media untuk membuat penilaian moral terhadap isu tersebut. Akibatnya, dalam konteks pemberitaan mengenai kekerasan seksual, media mampu melanggengkan praktik reviktimasi dalam masyarakat dengan melakukan pembingkaian berita yang merugikan korban kekerasan, misalnya saja dengan lebih berfokus pada apa yang dilakukan korban sebelum kekerasan seksual tersebut terjadi—pakaian apa yang mereka gunakan, waktu mereka berpergian, tempat yang mereka kunjungi, hingga karakteristik fisik maupun kepribadian mereka–dan bukan pada dampak yang harus korban tanggung setelah mengalami kekerasan seksual tersebut.

Pembingkaian media terhadap suatu isu tentu tidak terlepas dari para pegiat media yang bekerja di baliknya. Gate-keepers yakni para pegiat media, seperti jurnalis, editor, hingga pimpinan redaksi memiliki kewenangan untuk menentukan berita-berita apa saja yang mampu lolos dalam proses penyaringan (filtering) sehingga mampu didiseminasikan kepada khalayak media. Maka, yang tak bisa luput untuk diperbincangkan terkait praktik framing media adalah bahwa para pegiat media juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga bagaimana mereka melakukan pembingkaian turut merefleksikan nilai-nilai dalam masyarakat dimana mereka berada. Berada dalam masyarakat dengan budaya patriarkis yang kental seperti di Indonesia, serta juga dengan absennya gender-consciousness secara umum sehingga berujung pada absennya pemberitaan berperspektif gender, tak mengherankan jika praktik reviktimasi menjadi sesuatu yang mudah untuk ditemui di media.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah keberadaan pegiat media yang didominasi oleh laki-laki berperan besar dalam melanggengnya praktik reviktimasi di media? Laporan Akhir Tahun 2015 yang dirilis oleh Bidang Perempuan dan Kelompok Marginal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia memang menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja media berjenis kelamin perempuan masih berada jauh dari harapan, dimana kesejahteraan perempuan di industri media berada satu level di bawah kolega laki-lakinya. Selain itu, jenjang karier bagi perempuan di industri media sangatlah terbatas, dimana perempuan cenderung mengisi jabatan struktural yang sifatnya administratif, sehingga perempuan tidak memiliki akses pada posisi strategis yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (decision-making). Namun, apakah ada jaminan bahwa dengan memperbanyak pegiat media perempuan, pemberitaan berperspektif gender—yang secara spesifik dalam hal ini berupa menghilangnya praktik reviktimasi oleh media mampu terwujudkan?

Pertanyaan di atas tentunya memerlukan kajian lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa dalam masyarakat yang didominasi oleh laki-laki, akan sangat sulit bagi perempuan untuk terlepas dari nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri mereka—nilai-nilai yang selama ini telah melanggengkan laki-laki sebagai kelompok ordinat dan perempuan sebagai kelompok subordinat (internalized sexism). Politik tubuh yang telah begitu melekatnya dengan perempuan membuat perempuan merasa tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri, sehingga berakibat pada terinternalisasinya kepercayaan dalam diri perempuan bahwa orang lain, dalam hal ini laki-laki hingga institusi seperti negara, agama, serta media lah yang berhak unuk meregulasi tubuh mereka. Perempuan dilarang untuk menggunakan pakaian tertentu karena dianggap mampu memicu terjadinya perkosaan—seolah-olah perkosaan terjadi karena perempuan dan bukan karena dominasi laki-laki atas perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tubuh perempuan hanya dianggap sebagai sebuah objek pandangan laki-laki (male-gaze), sehingga bagaimana perempuan menampilkan tubuhnya haruslah disesuaikan dengan keinginan laki-laki. Feminis Simone de Beauvoir (1988) menyatakan bahwa, “In woman dressed and adorned, nature is present but under restraint, by human will moulded nearer to man’s desire.” Maka, untuk menghilangkan praktik reviktimasi, solusinya tak hanya berhenti pada apa yang nampak (superficial), namun juga mengatasi ketimpangan gender yang telah berakar dalam masyarakat.

Referensi

Entman, Robert M. 2007. Framing Bias: Media in the Distribution of Power. Journal of Communication. 57 (1): 163–173.
de Beauvoir, Simone. 1988. The Second Sex (trans. and ed. by H.M. Parshley). Picador: London.