Islam dan Radikalisme: Hermeneutika dalam Radikalisasi dan Deradikalisasi

Terlepas dari perdebatan terkait definisi konseptual yang masih meliputi konsep radikalisme, konsep ini kerap kali dilekatkan pada agama Islam beserta ajaran-ajarannya. Dalam tulisan ini, penulis akan menguraikan analisis penulis mengenai radikalisme dengan menggunakan sudut pandang normatif Islam. Penulis akan memaparkan posisi Islam dalam memandang aksi radikalisme berbasis agama yang didasarkan pada penerapan hermeneutika dalam melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Guna memperdalam analisis, penulis juga mengangkat salah satu kasus aksi radikalisme di Indonesia, yakni kasus Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 dan telah menewaskan 202 masyarakat sipil. Pada bagian akhir tulisan, penulis juga memberikan pemaparan mengenai upaya deradikalisasi dan perlawanan terhadap radikalisasi (counter-radicalization) yang bisa dilakukan guna menangani permasalahan ini, serta keterlibatan aktif institusi agama yang diperlukan di dalamnya.

Seperti yang telah penulis singgung pada awal tulisan, belum ada definisi yang pasti terkait konsep radikalisme. Pendefinisian radikalisme tidak bisa terlepas dari konteks yang meliputi penggunaan dari kata tersebut. Jika menilik kembali pada masa awal penggunaannya di abad ke-18 hingga abad ke-19, kata radikalisme merujuk pada posisi liberal, anti-klerikal, pro-demokrasi, serta pro-progresivitas politik yang ditujukan untuk mengubah status quo dan menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal ini bertolak belakang dengan penggunaan kontemporer dari kata radikalisme yang kerap dilekatkan pada Islam, dan merujuk pada posisi anti-liberal, fundamentalis, anti-demokrasi, serta menyusung agenda regresif, meski dengan tujuan yang sama, yakni untuk mengubah status quo dan menghadirkan tatanan alternatif baru (Schmid, 2013: 6-7). 
Rodin (2016: 34) mengajukan empat karakteristik radikalisme, yakni sikap intoleran, fanatik, eksklusif, serta revolusioner. Radikalisme Islam juga didefinisikan sebagai sosialisasi terhadap ekstremisme yang termanifestasi dalam aksi terorisme (Schmid, 2013: 5). Sementara itu, pandangan lain menyatakan bahwa radikalisme tidak selalu melibatkan kekerasan dan juga sikap anti-demokrasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Schmid, 2013: 7). Berdasarkan berbagai definisi yang telah penulis paparkan, penulis dalam tulisan ini menggunakan konsep radikalisme dalam kaitannya dengan Islam untuk merujuk pada upaya oknum atau kelompok Islam tertentu dalam mengubah tatanan atau status quo dan menerapkan tatanan baru yang dianggap benar, dimana untuk mampu mencapainya berbagai cara pun dilakukan, baik yang melibatkan kekerasan ataupun tidak; bersifat demokratis maupun non-demokratis.

Radikalisme berbasis agama seperti radikalisme Islam merupakan sebuah fenomena yang bersifat kompleks dengan faktor penyebab bersifat multidimensional. Namun, John L. Esposito (dalam Rodin, 2016: 32) menyatakan bahwa peperangan dan kekerasan berbasis agama awal mulanya bersumber dari faktor keimanan manusia. Keimanan yang tak diiringi dengan pemahaman yang benar dan mendalam mengenai esensi ajaran Islam beserta pemahaman literalistik atas teks agama, dalam hal ini Al-Quran maupun As-Sunnah, pada akhirnya mampu memicu radikalisme (al Qaradhawi dalam Rodin, 2016: 32). Akibatnya, Al-Quran pun digunakan sebagai landasan serta justifikasi dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu (Arkoun dalam Rodin, 2016: 32). Hal ini sesuai dengan pernyataan Sayid Qutub (dalam Asfar, 2003: 63) yang menyatakan bahwa terdapat 28 ayat jihad serta perang dalam konteks perjuangan yang digunakan oleh kelompok radikal Islam sebagai landasan mereka dalam melancarkan tindak kekerasan, yakni Al-Baqarah ayat 28, Ali Imron ayat 142, An-Nisa ayat 95, Al-Maidah ayat 35, Al-Anfal ayat 72-75, At-Taubah ayat 16, 19-20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, serta 88, An-Nahl ayat 110, Al-Hajj ayat 78, Al-Furqon ayat 52, Al-Ankabut ayat 6 dan 69, Muhammad ayat 31, Al-Hujurat ayat 15, Al-Mumtahanah ayat 1, Ash-Shaff ayat 11, serta At-Tahrim ayat 9. Sementara itu, Sayyed Hossein Nasr (dalam Rodin, 2016: 43) menyatakan bahwa tidak lebih dari 10 ayat dari 36 ayat yang mengandung kata jihad memiliki ketertaikatan dengan perang. Lantas, apakah dengan begitu Islam telah mempromosikan ajaran-ajaran radikal melalui Al-Quran dengan memperbolehkan tindak kekerasan?

Jawabannya tentu saja tidak. Penafsiran terhadap Al-Quran tidak bisa dilakukan oleh siapa saja secara semena-mena tanpa menempatkan teks pada konteks tertentu. Pemisahan teks-teks suci seperti Al-Quran dari konteks merujuk pada konsep lainnya yang masih berhubungan dengan radikalisme agama, yakni fundamentalisme agama. Tak berbeda dari radikalisme, definisi dari konsep fundamentalisme juga masih menjadi perdebatan. Namun, fundamentalisme agama memiliki karakteristik tersendiri, yakni berupa pandangan bahwa praktik berkehidupan haruslah didasarkan pada teks-teks suci kuno agama karena peradaban masa lampau dianggap sebagai peradaban yang terbaik, dan oleh karenanya peradaban tersebut harus dibangun kembali. Oleh karenanya, teks suci menjadi pedoman satu-satunya dalam berkehidupan. Dalam fundamentalisme Islam misalnya, Al-Quran dipahami secara harfiah dan tekstualis (skripturalisme). Pluralisme dan relativisme dianggap akan merusak kesucian Al-Quran, dan pendekatan historis serta sosiologis dalam memahaminya dianggap akan menjauhkan umat dari doktrin literal Al-Quran. Dengan begitu, kelompok Islam fundamentalis cenderung menganggap tafsir Al-Quran mereka sebagai tafsir yang paling benar (Rodin, 2016: 42).

Penafsiran yang sedemikian rupa pun rentan untuk menimbulkan aksi radikalisme. Untuk mampu menghindari penafsiran yang dangkal, hermeneutika pun menjadi bagian penting dalam menafsirkan teks suci. Dalam ilmu tafsir Al-Quran, terdapat tiga bidang kajian ilmu pendukung yang diperlukan untuk melakukan penafsiran, yakni ilmu tauhid yang mempelajari pengetahuan tentang Allah SWT, ilmu tadzkir yang mempelajari wawasan mengenai janji dan ancaman Al-Quran, dan ilmu ahkam yang mempelajari beban ibadah, larangan-perintah, serta manfaat-kemudharatan. Selain itu, diperlukan pula beberapa bidang ilmu lainnya yang berfungsi sebagai rujukan dalam menafsirkan Al-Quran, yakni ilmu hadist, ilmu yang membahas justifikasi dan klarifikasi hukum dari sahabat Nabi Muhammad SAW, ilmu bahasa, serta ilmu Asbabun Nuzul yang mempelajari mengenai latar belakang turunnya nash atau dalil yang telah jelas maknanya. Penafsiran yang hanya didasarkan pada logika dan ijtihad saja tidaklah cukup, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Israa ayat 36 yang berbunyi, “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya” (Syu’aibi dan Kibil, 2004: 191-192).

Artikel Rodin (2016), Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-Ayat Kekerasan dalam al-Quran, menunjukkan bahwa melalui penafsiran terhadap ayat-ayat yang mengandung kata jihad seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jihad tidak bisa disamakan dengan perang (qital). Jihad memiliki makna yang lebih luas dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kekerasan. Al-Asfahani (dalam Rodin, 2016: 44) membagi jihad ke dalam tiga jenis, yaitu menghadapi musuh yang nyata, menghadapi setan, dan menghadapi nafsu yang terdapat dalam setiap orang. Ketiga jenis jihad ini terkandung dalam surat al-Hajj ayat 78, at-Taubah ayat 41, dan al-Anfal ayat 72. Dalam ayat-ayat lain juga disebutkan bahwa musuh-musuh manusia dalam berjihad bukanlah orang-orang non-Islam, tapi justru setan dan nafsu manusia sendiri, seperti yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 168, al-Qashash ayat 50, dan Yusuf ayat 53.
Jihad menurut Al-Qur’an adalah perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, al-salah, dan al-ihsan, yakni perjuangan untuk mencapai perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai dengan ajaran al-Quran (Rodin, 2016: 45). Ada dua cara untuk mewujudkannya, yakni dengan harta (mal, amwal) dan jiwa (nafs, anfus) sebagaimana terkandung dalam surat an-Nisa ayat 95, al-Anfal ayat 72, at-Taubah ayat 20, 44, 81, serta 88, al-Hujurat ayat 15, dan ash-Shaff ayat 11. M. Quraish Shihab (dalam Rodin, 2016: 46) menyatakan bahwa kesalahpahaman seputar jihad yang kerap dimaknai sebagai perjuangan fisik merupakan akibat dari terjemahan yang kurang tepat atas ayat-ayat Al-Qur’an yang menyebut jihad dengan anfus, dimana kata anfus kerap diterjemahkan sebagai jiwa (nyawa), sehingga menimbulkan kesan bahwa jihad hanya sebatas pada pengorbanan nyawa (fisik) saja. 
Selain itu, dalam artikel yang sama, Rodin (2016: 51) juga menunjukkan bahwa Al-Quran menghadirkan perang sebagai alternatif terakhir. Sebelum diperbolehkan untuk mengadakan peperangan, umat Islam terlebih dahulu diperintahakan untuk menahan diri (an-Nisa’ ayat 77) dan tetap bersabar (al-Baqarah ayat 109, al-Ankabut ayat 59, dan an-Nahl ayat 42), sebelum akhirnya diperbolehkan untuk berperang setelah kaum muslim terusir dari kampung halaman dan mendapatkan perlakuan kejam. Peperangan dilihat sebagai tindakan defensif atau pertahanan, dan hanya boleh menjadi ofensif ketika ditujukan untuk membela kebebasan beragama (al-Hajj ayat 39-41), melawan serangan musuh dan membela diri (al-Baqarah ayat 190), membela orang-orang yang tertindas oleh kelompok lain, pengkhianatan terhadap perjanjian, dan penganiayaan (fitnah), sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut: an-Nisa’ ayat 75, al-Baqarah ayat 251, al-Anfal ayat 55-57, al-Anfal ayat 39, dan al-Baqarah ayat 191-193. Sehingga, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk tidak mengusik orang-orang non-Islam yang menepati janji dan menjaga perdamaian (at-Taubah ayat 7), dan bahwa musuh yang meminta perlindungan harus diselamatkan ke tempat aman (at-Taubah ayat 6). Hal ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mengandung kata jihad dan perang tidak bisa dijadikan sebagai justifikasi dalam melakukan tindak kekerasan. Selain itu, Allah SWT juga menyebutkan fitrah dasar manusia sebagai makhluk yang tidak menyukai perang dan kekerasan (al-Baqarah ayat 216).

Dengan absennya penafsiran yang ditempatkan pada konteks tertentu, maka ajaran-ajaran radikal pun dapat bermunculan dari ayat-ayat yang sama yang telah penulis bahas sebelumnya. Hal ini jugalah yang memicu lahirnya Jemaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi militan Islam transnasional yang berbasis di Asia Tenggara. JI merupakan otak dari serangkaian bom di dalam maupun luar Indonesia, salah satunya yakni Bom Bali pada 12 Oktober 2002. Organisasi ini didirikan oleh Abdullah Sungkar, mantan anggota Darul Islam yang terinspirasi dari pemikir-pemikir Islam radikal yang mempromosikan interpretasi literal Islam, seperti Hassan al-Banna, pendiri Egyptian Muslim Brotherhood, dan Sayyid Qutb yang melegitimasi perlawanan militan melawan rezim-rezim non-Islami (Golburt, 2004: 1). JI mendambakan terbentuknya negara Islam Asia Tenggara, atau Daulah Islamiyah Nusantara, yang meliputi Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina bagian selatan, serta Singapura. Organisasi ini menginginkan kembalinya peradaban Islam di masa lampau dan ingin mereplikasikannya ke dalam negara Islam yang awalnya akan mereka bentuk bahkan jika harus menggunakan kekerasan dalam melawan penguasa Muslim yang menekan hukum Islam, serta terhadap Amerika yang mempromosikan masyarakat sekuler dan bertanggungjawab terhadap penaklukkan Islam sejak dihapusnya kalifah di tahun 1924 (Golburt, 2004: 1).

Bom Bali yang dilancarkan oleh sekelompok oknum anggota JI ini berlangsung selang satu tahun, satu bulan, dan satu hari setelah peringatan satu tahun tragedi 9/11. Terdapat tiga lokasi ledakan, yakni Sari Clu, Paddy’s Cafe, dan sebuah lokasi yang berlekatan dengan konsulat Amerika Serikat. Sebanyak 202 orang tewas, 325 korban luka, dan 422 bangunan hancur dan rusak. Mayoritas dari korban tewas adalah warga negara Australia, dan hal ini kemudian dianggap tidak sejalan dengan motivasi awal aksi teror ini dilakukan, yakni salah satunya untuk membalas dendam terhadap Amerika Serikat dengan menjadikan warga negara Amerika Serikat sebagai target utama aksi bom. Imam Samudra (dalam Golburt, 2004: 3) menyatakan bahwa motifnya dalam melakukan aksi bom ini adalah untuk membalas dendam atas kematian muslim di Afghanista, Ambon, Poso, dan Bosnia, untuk menghukum Australia atas intervensinya di Timur Tengah, dan membuktikan kepada Allah bahwa dirinya dan otak lainnya di balik aksi bom ini telah memberikan semua yang mereka miliki (berjihad) untuk melindungi muslim yang lemah dan melawan para penindas.

Aksi pemboman yang dilakukan oleh JI ini dapat dilihat sebagai hasil dari penafsiran tekstual dan literal Al-Quran yang dilakukan tanpa memedulikan konteks yang melingkupinya. Padahal, Al-Quran sendiri telah melarang penyerangan terhadap penduduk sipil (Rodin, 2016: 52). Aksi pemboman yang ditujukan sebagai perlawanan terhadap Amerika Serikat maupun intervensi luar menunjukkan karakteristik gerakan fundamentalisme agama yang melakukan penolakan pelaku terhadap modernisasi, sekulerisme, hingga westernisasi. Perwujudan peradaban Islam, yakni melalui pembentukan negara Islam Asia Tenggara, dilakukan dengan menggunakan cara-cara ekstrem yang melibatkan kekerasan dan pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan karakteristik kelompok fundamentalis agama yang akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologinya.

Namun, aksi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal layaknya JI tak bisa dilihat sebagai sebuah fenomena sederhana yang hanya bersumber dari keimanan agama para anggotanya saja. Radikalisme berbasis agama merupakan sebuah fenomena kompleks dengan sumber-sumber yang bersifat multidimensional. Jika menilik kembali pada awal mula pembentukannya, JI sendiri didirikan oleh mantan anggota Darul Islam, sebuah organisasi militan yang berusaha untuk mewujudkan negara Islam Indonesia di masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. Ketidakpuasan yang kemudian muncul sebagai faktor penyebab gerakan radikal bukan hanya diakibatkan oleh sekulerisme negara, melainkan juga karena keterbatasan ruang politik, ekonomi, maupun sosial yang dirasa menindas dan perlu untuk dilawan (Schmid, 2013: 2). Maka tak mengherankan jika kelompok-kelompok radikal melakukan perekrutan terhadap anak-anak muda yang terjerat kemiskinan dan tidak berpendidikan tinggi, karena tidak adanya pekerjaan membuat masyarakat cenderung mencari konsolasi dalam agama (Koch, 2013: 38). Zachary Abuza (dalam Golburt, 2004: 3) mempercayai bahwa Bom Bali juga ditujukan untuk menghancurkan perekonomian Indonesia, sehingga dengan begitu akan banyak masyarakat Indonesia yang lebih tertarik pada agama Islam serta ajaran-ajaran JI. Insentif religius dan finansial pun tak hanya menarik anggota yang berasal dari kelas bawah, namun juga anggota-anggota dari kelas menengah. Kelompok radikal seperti JI pun memanfaatkan kehadiran pemimpin-pemimpin agama yang karismatik untuk memenuhi kekosongan spiritualitas yang kerap dirasakan oleh kelompok intelektual kelas menengah ke atas (Golburt, 2004: 3).

Oleh karenanya, dalam menangani radikalisme Islam, diperlukan berbagai solusi yang tidak hanya bersumber dari Islam beserta ajaran dan institusinya, namun juga melibatkan sektor-sektor lainnya. Penulis menganggap bahwa deradikalisasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara saat ini merupakan sebuah upaya mendasar yang diperlukan guna mengatasi permasalahan ini. Froukje Demant et al. (dalam Schmid, 2013: 40) menjelaskan deradikalisasi sebagai sebuah proses untuk mengurangi kadar radikal seseorang. Hal ini merujuk pada perilaku, yakni berkurangnya tindak kekerasan, maupun kepercayaan yang dipegang oleh orang tersebut, yakni berkurangnya kepercayaan terhadap sistem radikal yang melingkupinya dan kepercayaan pada cara-cara non-demokratis, sehingga memunculkan keinginan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. 
Ada berbagai program yang bisa dilakukan untuk melakukan deradikalisasi, diantaranya yakni melalui program penjara, pemberian pendidikan, mempromosikan aliansi dari gaya hidup yang berbeda melalui dialog antarbudaya, mengatasi kesenjangan ekonomi maupun sosial, serta reformasi hukum (dalam Schmid, 2013: 41). Barrett dan Bokhari (dalam Schmid, 2013: 44) mengidentifikasi berbagai cara yang mampu dilakukan untuk mencapai deradikalisasi, yakni dengan menghadirkan perantara yang mampu memengaruhi radikalis, utamanya berasal dari keluarga atau kerabat, serta memberlakukan cara-cara ideologis dengan memberikan ruang bagi para radikalis untuk berdiskusi dengan imam dan mufti ternama yang memiliki pandangan moderat. Selain itu, radikalis yang telah menunjukkan penyesalan atas tindakannya juga perlu ikut dilibatkan dalam upaya deradikalisasi mantan koleganya. Aspek sosial juga perlu dipertimbangkan dalam upaya deradikalisasi guna memastikan radikalis mampu ter-reintegrasi dan berpartisipasi kembali dalam sektor ekonomi maupun sosial setelah kembali ke masyarakat.

Sementara itu, peran Islam sendiri dalam upaya deradikalisasi adalah melalui penafsiran moderat teks-teks suci, yakni Al-Quran, yang kemudian disebarluaskan dan ditanamkan dalam diri para radikalis. Islam telah menghadirkan cara penafsiran melalui ilmu tafsir yang dapat diterapkan guna menghindari pandangan radikal dalam beragama. Diperlukan pula ruang-ruang dakwah serta diskusi terbuka yang mempromosikan nilai-nilai Islam sebagai agama perdamaian dengan merujuk pada penafsiran teks suci yang dilakukan secara kontekstual. Dialog antarumat beragama (interfaith dialogue) juga merupakan salah satu bentuk jihad yang tertuang dalam Al-Quran, yakni dengan berargumentasi melalui hujjah (Asfar, 2003: 2015) guna menumbuhkan rasa saling memahami dan menghormati antarsesama umat beragam.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran agama sebagai sebuah institusi yang menghadirkan regulasi bagi kehidupan penganutnya. Agama sebagai institusi memiliki peranan dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang dibenarkan dalam agama terhadap individu. Oleh karenanya, sebagai institusi, agama harus bersifat terbuka pada perubahan dan tidak bisa terpaku pada nilai-nilai masa lampau saja. Agama harus melebur dengan masyarakat yang menganutnya serta mengikuti perkembangan zaman, dan untuk itu diperlukan pula pemimpin agama yang tak hanya karismatik, namun juga mampu berpikir rasional serta terbuka pada perubahan dan perbedaan. Penanaman nilai-nilai agama Islam tak hanya berhenti pada hal-hal formal dan teknis saja, namun juga esensi dari keberadaan agama itu sendiri, yakni guna terwujudnya perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup penganutnya.

REFERENSI

Asfar, Muhammad (ed.). 2003. Islam Lunak Islam Radikal: Pesantren, Terorisme, dan Bom Bali. JP Press Surabaya: Surabaya. 
Golburt, Yanina. 2004. An In‐depth Look at the Jemaah Islamiyah Network. Al Nakhlah, No. 2.
Rodin, Dede. 2016. Islam dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an. ADDIN, Vol. 10, No. 1.
Schmid, Alex P. 2013. Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review. ICCT Research Paper.
Syu’aibi, Ali, Gils, Kibil. 2004. Meluruskan Radikalisme Islam. Pustaka Azhary: Jakarta.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.