Keadilan Gender dalam Tatanan Masyarakat

Wacana apa yang kita ingat ketika tiba hari 22 Desember yang diperingati berulang setiap tahun? Yang segera muncul adalah Hari Ibu.

Salah satu misteri di dunia ini yang bisa menjadi refleksi adalah telaah sejarah gerakan perempuan yang melawan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Cerita ini pernah ada di Indonesia dan tak ternisbikan. Bahkan kabarnya makin menggembirakan, perjuangan perempuan Indonesia lebih maju dari segi jumlah bahkan varian gerakannya. Dahulu perjuangannya berangkat dari ketidaksetaraan dimana perempuan adalah kaum minoritas dan inferior dalam mengenyam bangku sekolah. Pernikahan dini perintah orang tua selalu menjadi faktor tak terelakkan yang menjadi pecut agar perempuan tetap pada koridor domestiknya. Berangkat dari kegelisahan tersebutlah perempuan-perempuan daerah, pada 22 Desember 1928, mempelopori Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres tersebut menjadi momentum kesadaran kolektif perempuan Indonesia untuk memperjuangkan haknya bersama-sama. Saya lebih sepakat mengisbatkan 22 Desember adalah hari gerakan perempuan. Hari bagi para perempuan mulai membangun kesadaran bahwa perlindungan bagi perempuan menjadi penting untuk mereka bisa menjalankan peran sosial yang sederajat dengan laki-laki.

Peliknya permasalahan gender tidak lepas dari kesadaran laki-laki untuk ikut melakukan perubahan. Apabila laki-laki tetap pada jalur pemikiran patrilinealnya maka tidak akan terjadi penghapusan patriarkis dan male-centered baik pada laki-laki atau perempuan. Akibatnya perempuan tetap tersubordinasi, termarginalkan, dan tidak memiliki bargaining position. Pemahaman apakah gender adalah hal kodrati atau peran sosial harus dikonsistenkan agar tidak timbul bias terus menerus di masyarakat. Lantas misteri yang menyoal perempuan itu seperti dilematik keinginan untuk menjadi setara atau adil dalam gender. Bagi saya keduanya berbeda namun memiliki koneksitas. Pada saat kondisi dan posisi perempuan dan laki-laki setara dalam mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, akan timbul perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, maka disitulah letak adilnya. Konsekuensi keinginan yang hanya sebatas kesetaraan (gender) belum mampu mengakomodasi peranan sosial perempuan untuk terlibat dalam politik dan pembangunan lebih kompleks lagi. Dan seperti itulah konsep feminisme bagi saya, menempatkan perempuan dan laki-laki sederajat sehingga hidupnya lebih baik secara ekonomi, politik, dan sosial tanpa ada tekanan−penindasan.

Keadilan gender pun bukan lagi menyoal sex (kelamin) dan fungsinya, tidak bicara derogasi dan diskriminasi hak karena perempuan mengalami menstruasi dan pemilik rahim. Itu memang faktor biologis yang tidak dapat ditolak. Feminisme dan gender tidak membicarakan privilese perempuan secara biologis, hak itu ada dan dikonsenkan ketika kekerasan terhadap perempuan terjadi senormal oksigen yang dihirup. Mengapa kekerasan menjadi fokusnya dan hanya dititikberatkan pada perempuan? Bukankah laki-laki dapat mengalami hal yang sama? Feminisme tidak mengesampingkan laki-laki dan menjunjung tinggi perempuan, ia mengakomodasi seluruhnya bersama-sama. Dalam agama saya−Islam, sejarah penisbian perempuan dengan bumbu-bumbu kekerasan ada pada masa Jahiliyah dimana kelahiran bayi perempuan adalah petaka dan sudah seharusnya mereka mati. Diskriminasi ini akan mengakar-rumput di pikiran dan perilaku laki-laki, menumbuhkan kepatriarkiannya tanpa mereka sadari bahwa ketiadaan perempuan akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Tidak wajar jika kekerasan−fisik, verbal, sexual harrasment, dilakukan hanya karena titel makhluk tersebut perempuan.

Bicara Indonesia pasca reformasi, kesadaran berkeadilan gender menjamur dan berkembang pesat dibuktikan dengan kebijakan pro perempuan dengan sentuhan diskriminasi namun positif. Pemerintah memberikan kuota 30% di parlemen agar jumlah perempuan dalam jabatannya nanti dapat mengangkat kepentingan mereka. Ketertinggalan perempuan dalam langkah politik cukup tertutupi ditambah fasilitas pendidikan politik setidaknya mampu membantu pemahaman perempuan terhadap perpolitikan di Indonesia. Pada saat perempuan telah menyadari bahwa posisinya juga diperlukan untuk menyangga pembangunan di negaranya, maka advokasi kebijakan pemerintah pro perempuan akan semakin masif, kesadaran berkeadilan gender terbangun, dan terciptalah tatanan masyarakat yang demokratis.

Like what you read? Give Latifah Oktafiani a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.