Pengawasan Kemetrologian

Perkembangan perdagangan telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang dibeli baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian, UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran serta memberikan kepastian hukum dalam hal pengukuran. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Pemerintah melaksanakan kegiatan metrologi legal yang meliputi penyuluhan, pengamatan, dan pengawasan UTTP, BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus), Satuan SI (Sistem Internasional), disertai dengan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal, pengelolaan standar dan ukuran laboratorium, pengujian UTTP dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik, serta kegiatan tera/tera ulang UTTP

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian

Pengawasan Metrologi Legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.

Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau
dipamerkan.

Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil, diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

Adapun Wilayah Pengawasan Kemetrologian di Regional III meliputi :

  1. Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Provinsi Kalimantan Tengah
  3. Provinsi Kalimantan Barat
  4. Provinsi Kalimantan Timur
  5. Provinsi Kalimantan Utara
Like what you read? Give Aspiansyah a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.