Hari Buku Nasional serta Teror Pemberangusan Buku

Tahun ini, di tanggal 17 Mei yang diperingati sebagai Hari Buku Nasional, diwarnai oleh isu-isu yang tidak sedap terkait pelarangan dan razia buku yang dilakukan di sejumlah wilayah.

Dalam beberapa hari terakhir saja, aksi razia buku terjadi di sejumlah wilayah.

  1. Di Ternate, Maluku Utara, beberapa anggota TNI menangkap empat orang aktivis karena dituding menyebar paham komunisme. Tidak ketinggalan, sejumlah buku yang dianggap terdapat ajaran komunisme pun disita dalam penangkapan itu.
  2. Lain di Ternate, lain di Yogyakarta. Rupanya Kejaksaan Tinggi DIY juga mengamankan buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula (terbitan Ultimus Bandung), dari sebuah kios buku di Shopping Center, sebelah utara Taman Pintar Yogyakarta. Kemudian penerbit Resist Book didatangi yang menanyakan sejumlah buku terbitan mereka — oleh KontraS disebut intimidasi.
  3. Sementara itu, Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, membawa puluhan buku dari pameran buku yang berlangsung di sebuah mal (sumber: Beritagar)

Terus terang saja saya tidak begitu mengikuti berita tentang razia buku yang sedang marak terjadi . Namun, ketika saya membaca beberapa artikel terkait hal ini, sungguh mengerikan! Apalagi buku-buku yang dirazia pun konon dianggap buku-buku ‘kiri’.

Padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 Oktober 2010 membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 4/PNPS/1963 yang mengatur tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya mengganggu ketertiban umum dalam keputusan Nomor 6–13–20/PUU-VII/2010.

Putusan MK itu, antara lain menyebut bahwa penyitaan buku atau barang cetakan lain hanya bisa dilakukan oleh penyidik yang telah mendapat izin pengadilan. Artinya aparat (TNI dan polisi) serta ormas juga tidak berhak melakukan penyitaan, merazia, apalagi memberangus buku.

Lalu, kenapa hal ini terjadi lagi? Saya mungkin tidak bisa berbicara banyak, mengingat kapasitas dan pengetahuan saya yang amat terbatas. Namun, yang mesti dilihat bahwa tentu saja ada sebab-akibat kenapa timbul peristiwa ini.


Berdasarkan pernyataan Goenawan Mohamad yang saya kutip dari sini, razia dan pemberangusan buku adalah tindakan bodoh dan tidak layak.

“Bodoh karena dua hal,” katanya.

Pertama, adanya kepercayaan komunis bisa bangkit di Indonesia. Kedua, PKI, menurut dia, hanya ada di Korea Utara. Di Cina, sudah terjadi transformasi pada Partai Komunis. Kuba juga mulai bergeser. “Apalagi di Indonesia yang sudah sekian lama. Kalau mau bangkit, sepuluh tahun lalu juga bisa. Tapi itu tidak terjadi,” ucapnya.

Kemudian Goenawan juga mempertanyakan tujuan pelarangan buku. Menurut dia, tindakan itu bisa menimbulkan pendekatan sipil untuk memperkuat aparat keamanan guna mengontrol masyarakat.

Pernyataan menarik lain pun juga dikemukakan oleh dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, yang saya kutip dari laman VivaNews.

Menurut Airlangga, maraknya razia buku berbau PKI hanya merupakan cara bagi sejumlah elit TNI untuk mencari panggung. Sebab, menurutnya, ada beberapa orang yang ingin kembali tampil di panggung politik.

Saya speechless.

Adanya razia buku seperti ini, tentunya banyak pihak-pihak yang terpojok dan sedikit dirugikan. Pedagang-pedagang buku ketakutan saat didatangi intel di lapak mereka, toko buku menurunkan dan menghentikan penjualan buku-buku yang dianggap berbau kiri dari etalasenya sementara waktu.

Selain itu, yang paling dirugikan adalah kami — para pembaca yang ingin tahu tentang kebenaran dan belum sempat untuk membaca buku-buku tersebut. Apalagi bagi anak-anak seumuran saya, di mana tidak benar-benar merasakan langsung peristiwa ’65 maupun saat Orde Baru.


Meski ingatan samar-samar, pada kerusuhan Mei ’98, saya dan keluarga masih tinggal di Jakarta Timur sempat menyaksikan kerumunan orang-orang di jalan saling melempar batu dan penuh dengan amarah.

Sekolah sampai diliburkan beberapa hari, saya tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Namun, saya sempat menonton televisi dan melihat bagaimana aksi penjarahan pun juga terjadi di dekat tempat tinggal saya.

Bisa dibilang saya beruntung, karena tidak benar-benar menjadi korban mengingat lokasi tempat tinggal yang memang berada di kawasan yang ramai. Saya baik-baik saja, tapi entahlah kalau seandainya lupa.


Waktu sekolah, saya sangat menyukai pelajaran Sejarah. Mungkin karena dasar kemampuan saya lebih mudah menghapal daripada berhitung atau memang mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap sejarah.

Di masa itu, saya sempat tidak menyukai PKI dan tindakan komunis yang menyengsarakan banyak pihak. PKI itu jahat.

Namun, pemikiran buruk tersebut perlahan-lahan sirna seiring rasa ingin tahu akan yang terjadi sebenarnya. Saya membaca beberapa literasi, mendengar cerita teman-teman yang lebih paham, mendatangi museum, pameran maupun seminar, menonton acara yang menguak sisi lain sejarah, serta menonton film dokumenter.

Salah satunya film Senyap.

Ternyata banyak hal yang tidak saya tahu dan keliru. Ada bagian-bagian yang hilang, orang-orang penting yang tahu-tahu lenyap dari sejarah, serta fakta lain yang membuat ngilu.

Penelusuran saya pun berlanjut pada tulisan Made Supriatma yang berjudul Fobia 1965: Tidak Mudah Melawan Kegamangan. Salah satu frasa yang membuat bergidik adalah ini:

Tentu kita perlu pula bertanya, mengapa setelah masa reformasi stigmatisasi dan ketakutan terhadap komunisme ini masih saja hidup dengan kuatnya? Mengapa ‘ketakutan’ terhadap PKI dan komunisme masih tetap merajalela?

Ya, kenapa? Di bawah ini adalah lanjutannya:

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus ingat bahwa otoriterisme Orde Baru bukan hanya sebuah sebuah struktur politik. Sebagaimana umumnya otoriterisme, Orde Baru pertama-tama adalah sebuah struktur kontrol terhadap sistem berpikir masyarakat. Yang dikontrol tidak saja tingkah laku masyarakat namun juga pikiran. Sehingga selama 32 tahun Orde Baru berhasil menciptakan cara berpikir yang khas yang mengabdi pada pembenaran (legitimatizing) keberadaan Orde Baru. Tidak peduli bahwa cara berpikir yang dicangkokkan itu tidak sesuai dengan kenyataan sejarah.

Kondisi ini semakin diperpanas dengan adanya salah satu pemberitaan daring ketika mengutip pernyataan dari Pelaksana tugas Ketua Perpusnas yang menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional mendukung pemusnahan buku-buku kiri.

Hal ini tentu saja memicu berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menggugat bahwa pemusnahan buku itu melanggar kebebasan berekspresi dan berbagai opini lain yang tidak enak dibaca karena bahasanya yang menurut saya sedikit kasar.

Saya penasaran kemudian menelusurinya sendiri apakah benar pernyataan tersebut. Hasil penelusuran saya nihil. Tidak ada berita sejenis maupun yang berkaitan akan hal tersebut. Tentu banyak spekulasi yang timbul dalam kepala dan saat kami — saya dan teman-teman — mendiskusikan hal ini.

Saya mungkin lebih banyak diam, tidak bersuara lantang seperti mereka yang lebih berani. Namun, saya harapkan semoga kasus ini segera berakhir.

Seandainya memang benar-benar pemusnahan buku akan terjadi, semoga orang-orang itu tahu berapa banyak orang dan bahan yang terlibat untuk menghasilkan sebuah buku. Aamiin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.