Kedaulatan berinternet di Nusantara

Peradaban internet yang tak mungkin kembali

Perkembangan teknologi informasi adalah evolusi besar gaya hidup manusia. Dalam kurun 10 tahun terakhir, kita bisa rasakan bagaimana jaringan internet yg dulunya hal mewah sudah menjadi kebutuhan primer kita sebagai manusia abad 21. Tahun 2007 saya masih harus ke warnet untuk akses internet. Pada saat itu, rata-rata saya cuma habiskan 3 jam dalam 1 bulan.

Sekarang, kita terhubung 24 jam ke jaringan internet melalui telepon selular. Semua aktivitas sehari-hari kita tidak lagi bisa terlepas dari internet. Dan, gaya hidup manusia adalah sesuatu yg irreversible. Artinya kita tidak akan pernah kembali lagi ke peradaban tanpa internet.

Tidak ada yg tidak setuju bahwa perkembangan IT memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yg pertama dirasakan adalah kemudahan komunikasi. Baik itu komunikasi antar anggota keluarga dan sahabat dekat, maupun komunikasi antara penjual-pembeli, artis-penggemar, dan pemerintah-masyarakat. Berkat jaringan internet, komunikasi jadi terasa sangat dekat dan mudah.

Hanya saja, penyebaran jaringan internet di Indonesia sangat telat dibandingkan negara-negara maju. Akibatnya, tidak banyak situs buatan indonesia yg berkembang besar sebelum ‘dibunuh’ oleh raksasa IT dari luar negeri.

Apakah pemerintah ber-hak mem-blokir akses masyarakat ke situs-situs asing?

Internet menghapus semua batas antar negara. Data-data digital yg saling kita pertukarkan di dunia maya bebas lepas melintasi dunia nyata. Ketika kita login akun Google atau Facebook, komputer/ponsel kita hanyalah jendela kecil untuk menjelajahi kumpulan data di server mereka di AS. Ketika kita mengunggah video/foto di Instagram, yg terjadi adalah kita mengirim paket data ke server Instagram di AS melalui jaringan kabel bawah laut maupun satelit.

Semua itu terjadi real-time hampir tanpa adanya penjaga gerbang layaknya kegiatan ekspor-impor barang di pelabuhan/bandara. Perpindahan data terjadi langsung antara pengguna di Indonesia dengan penyedia layanan, yaitu perusahaan IT di AS. Sebagian besar paket data ini ter-enkripsi dalam bentuk kode-kode yg hanya bisa diterjemahkan oleh superkomputer di pihak penerima data.

Jika diibaratkan pada kejadian dunia nyata, yg terjadi adalah 100 juta pengguna internet di Indonesia mengirimkan miliaran koper setiap detiknya ke Amerika Serikat. Koper-koper ini hanya bisa dibuka oleh pemilik kunci. Sehingga, pemerintah Indonesia (atau pegawai bea cukai) tidak tahu menahu isi koper tersebut. Pun sebaliknya, ada miliaran koper-koper yg terkunci rapat masuk ke wilayah indonesia yg kontennya tidak diketahui oleh pemerintah. Isinya bisa jadi konten-konten negatif yg bisa merusak generasi bangsa. Misal, kiriman Email dari luar negeri berisikan teknik budidaya ganja, sama bahayanya dengan mengimpor biji ganja. File PDF berisikan cara merakit bom, sama bahanyanya dengan mengimpor bahan peledak ke Indonesia.

Kekhawatiran inilah yg membuat pemerintah Indonesia harus mem-blokir situs seperti Telegram, Vimeo, dll. Walaupun disadari, situs-situs tersebut lebih banyak digunakan untuk hal yg bermanfaat positif. Kebijakan tersebut tidaklah melanggar hak masyarakat untuk mengakses informasi. Melainkan, adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif globalisasi dalam celah sekecil apapun.

Sebelum pemblokiran tentu ada usaha yg lebih halus dari pemerintah untuk mendekati situs-situs besar tersebut. Salah satunya adalah mengharuskan mereka membangun server di Indonesia. Artinya, data-data yg ter-enkripsi, baik yg akan dikirim maupun yg diterima, harus bisa dilihat oleh pemerintah Indonesia. Tentu hal ini haruslah tanpa mengganggu ruang privat seseorang.

Hanya saja, kenalakan pemilik situs-situs tersebut karena tidak mengindahkan negosiasi yg ditawarkan pemerintah Indonesia, menyisakan pilihan terakhir untuk mem-blokir.

Tembok raksasa Firewall China

Pemerintah Indonesia tidak segan-segan mem-blokir situs sebesar vimeo dengan alasan sebagian kecil (mungkin kecil dari 5%) dari kontennya mengandung unsur pornografi. Dengan alasan konten minor seperti ini ada kemungkinan suatu hari pemerintah akan mem-blokir Facebook, Google, Twitter, dll.

Sekilas, hal ini terlihat sebagai kemunduran cara berpikir. Disaat semua orang di penjuru dunia meng-akses Social Networking Sites (SNS), mem-blokir artinya menyuruh kita kembali ke zaman SMS, surat pos, telepon umum. Peran SNS saat ini sudah setara dengan pentingnya alat transportasi bermotor seperti mobil. Mem-blokir Facebook sudah setara dengan memboikot Toyota dan menyuruh masyarakat naik unta.

Kenyataannya tidak sepenuhnya benar. China yg memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan punya akses internet yg luas bisa bertahan tanpa Facebook. Sementara di Rusia, VK menjadi SNS dengan pengguna paling banyak.

Pemblokiran situs-situs besar di China malah mendorong situs lokal china untuk berinovasi menjadi yg terbaik di negaranya. Alhasil, rakyat China lebih akrab dengan Baidu, Weibo, Alibaba, WeChat dibanding situs-situs asing. Baik pemerintah dan masyarakat sama-sama merasakan keuntungannya. Masyarakat sebagai pengguna memperoleh kualitas informasi yg sama bagusnya dengan situs asing diperkaya dengan konten-konten lokal.(bayangkan, alangkah praktisnya jika iklan di facebook menunjukkan warung indomie terdekat dari kos-kos an kita dibandingkan ketika ikan facebook menampilkan iklan KF* atau M*D). Sedangkan pemerintah China juga lebih mudah mengatur arus lalu lintas data di negaranya, karena mayoritas data mengalir di dalam negeri.

Bagaimana sepatutnya haluan dalam pengembangan internet di Indonesia?

Andaikan Mahapatih Gajah Mada terlahir kembali di tahun 2017 ini, “Kedaulatan berinternet di Nusantara” sangat patut tercantum dalam sumpah palapa 2.0.

Dalam satu dekade ke depan internet di Indonesia haruslah dikuasai bumiputera. Indonesia harus punya SNS lokal, aplikasi chatting lokal, cloud service lokal, dan juga search engine lokal.

Karena sesungguhnya setiap klik dan tuts keboard yg kita pencet di dunia maya, adalah informasi berharga. Data dari riwayat pencarian yg kita lakukan, adalah Mata Uang di dunia IT. Butuh satu artikel khusus untuk menjelaskan Data Mining, Big Data Processing, dan bagaimana Google mendapatkan uang walaupun semua layanan mereka ditawarkan gratis. Hal ini melibatkan iklan yg dipersonalisasi khusus untuk setiap pengguna. Hanya saja, fitur ini hanya memberi keuntungan pada perusahaan multinasional besar. Selama internet kita dikuasai perusahan asing, jangan berharap perusahaan lokal ataupun produk UMKM dapat teriklankan di titik-titik strategis di dunia maya.

Sebelum terlanjur sepenuhnya dikuasai situs-situs asing, pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan stimulus pada pengembang IT lokal untuk mendirikan situs-situs yang bermanfaat. Stimulus dapat berupa penyediakan infrastruktur besar untuk menjadi host situs-situs lokal. Saat ini, Indonesia masih kekurangan hosting server di dalam negeri dengan performa tingkat tinggi.

Dilihat dari sisi sumber daya manusia, saya yakin banyak anak muda di Indonesia yg berbakat dalam programming dan membangun website. Selain itu, seiring dengan tren anak muda di Indonesia meng-eksplorasi dunia, sepatutnya melahirkan banyak ide cemerlang dalam membentuk gaya hidup masa depan menggunakan internet.

Like what you read? Give Fuad Ikhwanda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.