Buyarnya Budaya Demokrasi Indonesia

Sejak gaungan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, founding fathers bangsa mencoba untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang menghendaki perasaan sama rasa sama rata dan menjamin partisipasi publik. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Pancasila sebagai bentuk dari perasaan yang jauh ada di dalam nurani rakyat dan diimplementasikannya sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara yang termanifestasikan dalam konstitusi Republik Indonesia.

73 tahun sudah momentum proklamasi berlalu, sampai sejauh manakah perkembangan demokrasi Indonesia? Apakah demokrasi Indonesia sudah mengarah ke kondisi kematangan dan konsolidasi demokrasi, stagnan di lingkup yang tidak berkembang, atau malah demokrasi Indonesia menunjukan kemunduran dari apa yang dicita-citakan?

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk mengambil fenomena mobilisasi massa dalam suatu aksi yang memiliki tuntutan dengan dalil bahwasannya itu merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang notabene adalah bagian dari hak asasi manusia.

Mobilisasi massa dalam suatu aksi atau yang lazim disebut sebagai demonstrasi merupakan salah satu cara untuk mengemukakan pendapat di ruang-ruang publik. Demonstrasi sendiri tidak pernah terlepas dari sejarah panjang demokrasi Indonesia pasca-Kemerdekaan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peristiwa yang turut diingat oleh masyarakat seperti Momentum Tritura dan Reformasi. Penulis merasa bahwa siapapun Presidennya, pasti akan atau pernah merasakan demonstrasi dari rakyatnya.

Lalu apakah demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat yang sehat dalam konteks demokrasi? Atau justru demonstrasi merupakan bentuk ketidak-percayaan rakyat terhadap pemerintahan yang ada?

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat yang sampai saat ini masih penulis amini bahwa demonstrasi merupakan jalan terakhir apabila saluran-saluran interaksi lain tidak efektif untuk ditanggapi oleh pihak yang bersangkutan. dalam hal ini, demonstrasi dapat berwujud sebagai kontrol rakyat atas pemerintahan yang dibentuk secara demokratis.

Lalu, apa yang menjadi fokus penulis dalam tulisan ini ialah bagaimana demonstrasi tersebut selalu dijadikan alat kepentingan yang berusaha agar kehedaknya dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukan adanya suatu keyakinan bahwa demonstrasi dapat mengubah jalannya suatu pemerintahan sehingga demonstrasi acapkali disebut sebagai satu-satunya jalan untuk mengemukakan pendapat.

Hal ini menjadikan masyarakat seringkali gampang terpantik oleh suatu isu dan pendek hati dalam mengambil sikap. Penulis merasa budaya demokrasi Indonesia tidak dapat dicontohkan secara baik oleh para pemegang kekuasaan supra-struktur negara. Dimana sangat disayangkan, dalam beberapa kondisi, para elite pemerintahan malah berusaha untuk memainkan suatu isu dalam masyarakat tanpa memikirkan bagaimana isu tersebut dapat tersampaikan maksudnya secara jelas kepada rakyat.

Lalu ketika rakyat sudah mulai panas dengan situasi yang ada, maka para elite pemerintahan melalui bawahan dan simpatisannya berusaha untuk memobilisasi massa agar mengunjukan pendapatnya tentang suatu isu yang menurut penulis sudah diskenario-kan. Dengan kata lain, sistem budaya demokrasi Indonesia yang harusnya berlandaskan Pancasila sebagaimana merupakan hal yang tidak terpisah dari Pembukaan UUD NRI 1945 diganti dengan budaya demokrasi demonstrasi.

Walaupun demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dilindungi oleh instrumen hukum yang ada, tapi penulis merasa bahwa tidaklah baik apabila demonstrasi dijadikan budaya utama dalam mengemukakan pendapat — apalagi yang dicampuri dengan unsur SARA — karena tidak mencirikan budaya demokrasi Indonesia yang termanifestasikan pada Pancasila.

Pancasila Sebagai Budaya Demokrasi Indonesia

Dalam paragraf pembuka tulisan ini, penulis membawa suatu anggapan bahwa Pancasila merupakan bentuk daripada perasaan yang jauh berada di dalam nurani rakyat. Dalam Seminar Aktivis Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 1 Maret 2018, Obed Kresna Widyapratistha — Presiden Mahasiswa UGM 2018 — mengutip headline SKH Kedaulatan Rakyat edisi 2 Juni 1964 dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang merupakan quotes dari Ir. Soekarno, “aku tidak mendapat wahyu, aku bukan nabi. Aku sekedar menggali Pancasila di bumi Indonesia sendiri.

Melalui gambaran singkat tentang lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan bahwa Pancasila merupakan wujud penjelmaan dari nilai-nilai luhur yang berada dalam masyarakat. Tanpa Soekarno bersama Soepomo dan Moh.Yamin mengagas tersebut dalam sidang PPKI, Pancasila sudah ada dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia atau Obed menyebutnya sebagai Taman Sari-nya rakyat.

Memang, Pancasila bukanlah kitab suci yang harus dikeramatkan keadaannya. Namun, nilai-nilai ideal yang termanifestasikan dari perasaan rakyat tentulah masih relevan apabila dikaitkan dengan situasi bernegara saat ini. Situasi keadaan bernegara yang carut-marut, gampang diadu domba, gampang terpantik oleh suatu permainan isu, dan — yang paling penulis sayangkan — adalah terjadinya luntur bertoleransi antar sesama rakyat karena perbedaan identitas.

Ditambah lagi dengan pengadopsian nilai-nilai demokrasi luar yang agak ‘maksa’ apabila diterapkan di Indonesia turut membuat buyarnya budaya demokrasi Indonesia. Bung Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita yang merupakan bentuk kritik dengan demokrasi ala Soekarno, menuliskan bahwa demokrasi yang tidak mengenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, lambat laun akan menjadi anarki. Inilah yang dikatakan oleh Aristoteles dalam bukunya Politeia bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang buruk.

Tentulah sebagai bagian dari infrastruktur negara, masyarakat harusnya lebih arif dan bijak dalam menanggapi suatu isu. Harus tetap ingat bahwa Pancasila sebagai budaya demokrasi Indonesia mengedepankan gotong royong yang berbalut situasi yang rukun. Janganlah sering mengadopsi budaya demokrasi demonstrasi yang gampang tersulut amarah dan memecah belah persatuan bangsa.

Elit-elit negara sebagai bagian dari supra-struktur negara haruslah mencontohkan dan menanamkan budaya demokrasi Indonesia agar kemungkinan kemunduran demokrasi ke arah anarki tidak terjadi. Mengingat Pancasila pun masih dikatakan relevan untuk menjadi pandangan hidup bangsa. Hal ini diperkuat dalam Sidang Istimewa MPR yang sepakat tidak merubah Pembukaan UUD yang didalamnya terdapat nilai Pancasila. Demokrasi akan berjalan dengan baik, apabila ada tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik dan demokrasi Indonesia harus pula berupa perkembangan dari demokrasi asli Indonesia.

Dengan diselenggarakannya pemerintahan yang berlandaskan budaya demokrasi Indonesia, tentu anggapan Aristoteles mengenai demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang buruk dapat terpatahkan. Pada dasarnya demokrasi yang dianut Indonesia memiliki corak kolektivisme yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat dan demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Penjalanan demokrasi haruslah mengingat Pancasila sebagai cara pandangnya, mengingat Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki berbagai macam perbedaan yang terbalut semangat persatuan, maka prinsip-prinsip Pancasila harus tetap diterapkan dalam pergaulan masyarakat. Dengan kata lain Pancasila tidak boleh menjadi nilai semantik yang hanya berupa jargon semata.