3 ‘Justice’ Approach by Sandel : Utilitarian, Libertarian & Virtue.
Dimas Putra P — Kajian Media 15 (1506736070)
Dalam videonya, Sandel membagi tiga pendekatan untuk melihat sebuah keadilan, yaitu Utilitarian, Libertarian dan Virtue. Kaum utilitarian menganggap bahwa hal yang benar adalah hal yang menghasilkan kebahagiaan yang besar bagi masyarakat. Lalu ada kaum libertarian yang berpegang teguh pada kebebasan dalam memilih tanpa adanya campur tangan pemerintah, serta Virtue yang menekankan pada nilai-nilai moral dengan memberikan kebermanfaatan kepada mereka yang berhak.
Video ini lebih banyak membahas tentang Libertarian dan kritiknya terhadap Utilitarian. Contoh kasus dalam menilai keadilan yang diambil adalah meningkatnya harga kebutuhan dan barang-barang yang terjadi setelah badai Katarina di New Orleans. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah para pedagang berhak menaikkan harga sepenuhnya hanya berdasar pada hukum ekonomi dan upaya memenuhi unsur ‘maksimalisasi’ kebahagiaan para pedagang. Bagaimana dengan kebebasan (libertarian) yang dimiliki oleh konsumen? Bagaimana juga dengan nilai luhur (virtue) dalam proses transaksi. Persoalan keadilan dalam kasus ini muncul karena perdagangan hanya memenuhi satu unsur, yaitu maksimalisasi kesejahteraan pedagang yang digaungkan oleh kaum Utilitarian, tanpa didasari oleh pemahaman bahwa konsumen memiliki kebebasan dalam memilih. Tanpa dijelaskan lebih jauh, hal tersebut juga jelas mencederai nilai moral dalam masyarakat, karena menaikkan harga dalam kondisi luluh lantah pasca bencana.
Setidaknya ada 2 hal yang dikritik oleh Sandel terhadap Utilitarian yaitu : 1. Hak-hak individual dan 2. Cost and Benefir Ratio Analysis. Pertama, pendekatan utilitarian tidak menghargai hak individual. Dicontohkan bagaimana para tahanan disiksa demi mendapatkan informasi terkait kasus criminal, demi melindungi keselamatan publik. Mungkin hal ini akan menyelematkan dan membantu public dalam menyelesaikan kasus, tapi ada hak individu yang berusaha untuk dicederai. Kedua, tentang praktek utilitarian yang secara teknis memakai bentuk analisis cost and benefit. Contohnya adalah analisis yang dilakukan oleh Philip Morris di Ceko. Morris berpendapat meningkatnya jumlah perokok mudah di negaranya akan menguntungkan, karena banyak warga muda yang akan meninggal, sehingga mengurangi beban negara dalam pengadaan asuransi, perumahan, kesehatan dan dana pension. Mungkin hal tersebut benar, tapi di sisi lain, jelas mencederai nilai luhur kehidupan manusia.
Di kutub lain, ada kaum libertarian yang sangat tidak mendukung adanya campur tangan pemerintah untuk mengatur pilihan seseorang. Sandel memberikan 3 prinsip libertarian yang selama ini berusaha dicederai oleh pemerintah, dengan berlindung pada dalih kesejahteraan masyarakat luas. Prinsip tersebut adalah :
1. No paternalism. Dimana libertarian menolak adanya campur tangan pemerintah dalam hal mengatur individu dalam beraktifitas atas dasar keselamatan. Bagi paternalism, selama tidak menggangu pihak lain hal tersebut tidak masalah. Contoh kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah memaksa kita untuk memakai sabuk pengaman atau helm dengan alasan keselamatan. Libertarian berpendapat hal ini mencederai kebebasan untuk memilih, karena sebenarnya penggunaan sabuk pengaman atau helm ini tidak akan mencederai orang lain. Pengemudi juga secara sadar akan menerima risiko tersebut atas pilihan yang mereka ambil.
2. No Morals Legislation. Dimana libertarian menolak adanya campurr tangan pemerintah dalam menilai moral individu melalui kebijakan. Contohnya adalah bagaimana masih ada beberapa negara yang tidak memperbolehkan perkawinan sesame jenis yang secara tidak langsung telah memberikan label moral terhadap suatu aktvitas masyarakat, dengan dalih kesejahteraan bersama. Di Indonesia sendiri hal ini dapat dilihat beberapa hari belakangan kita dihebohkan oleh surat keterangan bebas LGBT oleh sebuah kampus di Indonesia.
3. No restribution income or wealth. Menurutnya, kebijakan pemerintah untuk mengatur subsidi silang antara si miskin dan si kaya adalah campur tangan pemerintah yang mencederai hak individu. Bagi libertarian, pajak sebagai sarana subsidi silang, hanya bentuk pemerasan tenaga kerja dan mengabaikan hak individu dalam mencapai kesejahteraannya sendiri. Menurutnya, upah adalah hak pekerja terkait jerih payah yang telah lakukan. Sehingga pemerintah seharusnya tidak memiliki hal untuk mengambil sebagian gaji mereka melalui pajak, sekalipun dengan dalih kesejahteraan bersama melalui mekanisme silang.
Di bagian akhir, Sandel menekankan bahwa maksimalisasi kesejahteraan yang digaungkan oleh Utilitarian dan kebebasan memilih yang dibanggakan oleh libertarian tidak akan pernah cukup untuk mencapai keadilan tanpa adanya pendekatan nilai luhur. Maka dari itu perlu adanya kesepakatan bersama dalam membangun kultur masyarakat yang memberi ruang terhadap perbedaan.