Tentang Pendidikan di Indonesia: Pak Dika, Studi Merdeka dan SMUN 13 Depok

Gelisah. Saya begitu bergetar, tak mampu menahan untuk memberikan sekadar ketik dan ucap atas isu ini. Beberapa dari kita mungkin sudah atau belum mendengar tentang polemik yang terjadi di sebuah Sekolah Menengah Umum Negeri di wilayah Depok, yakni SMUN 13 Depok. Beberapa hari lalu, sekelompok pelajar di sekolah tersebut melakukan protes melalui aksi langsung terkait permasalahan yang menimpa salah seorang guru mereka; Andika Ramadhan Febriansyah (akrab dipanggil pak Dika oleh murid-muridnya), guru honorer untuk bidang studi Sejarah, juga mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta (saya tidak akan membahas status mahasiswa yang juga menjadi dalih pembenaran pihak sekolah atas isu ini).

Sebagai seorang pendidik dan sekaligus masih sebagai pelajar/mahasiswa, Pak Dika tentunya mempelajari dan mengalami sendiri secara langsung bagaimana pendidikan di Indonesia. Kekecewaan dan kegundahan atas situasi yang ada membuat dia memutuskan untuk bertindak, melalui tulisan-tulisannya di berbagai media dan juga melalui edukasi serta mengorganisir sebuah kelompok belajar di luar sekolah, yakni: Kelompok Studi Merdeka. Tulisan yang menjadi peniup peluitnya bisa anda baca di sini. Melalui tulisan tersebut dan aktifitas edukasi di Studi Merdeka, kita bisa jernih melihat bahwa pak Dika dan para pelajar tersebut mencoba membangun sesuatu yang lain, sebuah penyadaran diri secara kolektif untuk mampu kritis akan fenomena yang berkembang di lingkungan sosial. Menegakkan sikap, menolak diam akan ketidakberesan yang mereka lihat dan menentang hati mereka. Melalui metode diskusi interaktif dan pendidikan secara popular, para pelajar dilepaskan dari kekakuan dan kepatuhan ala sistem pendidikan secara umum. Pak Dika menempatkan diri secara setara dengan para pelajar yang diasuhnya, menghilangkan gap, mendekatkan jarak. Bentuk kebebasan seperti ini penting demi membangun kemandirian dan otonomi diri para pelajar. Seyogyanya pendidikan adalah demi membentuk manusia yang merdeka. Kemerdekaan individu adalah modal awal demi keberanian untuk melakukan perubahan, perubahan menuju Indonesia yang lebih baik, bukan justru mempertahankan kondisi yang tidak sehat.

Isu ini sudah mulai cukup viral, jika anda melakukan googling tentu akan menemukan banyak pemberitaan terkait, salah satunya ini. Cukup terbaca gangguan terdapat pada kritik Dika atas kukungan tatanan, lembaga dan sistem yang mengkorupsi pendidikan di Indonesia. Anda sebagai orang tua, mungkin cukup sering atau pernah mengalami ketika anak anda mengatakan bahwa sekolah meminta membeli buku, mengikuti kegiatan tertentu, pengadaan dan pembelian peralatan yang beberapa mungkin wajib lalu beberapa dikatakan tidak wajib dengan catatan.

Apakah ini kewenangan sekolah? Apakah Dinas Pendidikan mengetahui dan memperbolehkannya? Adakah payung hukum di tingkat kementerian terkait hal-hal tersebut? Apakah kementerian dan Negera telah cukup mensejahterakan para guru dengan pantas?

Kerap kali terjadi keanehan jika orang tua atau si pelajar tidak mematuhi dalam artian tak melakukan pembayaran, akan tersiar dalam prestasi atau nilai laporan mereka, yang biasanya mencantumkan catatan kepatuhan. Guru dan sekolah memiliki kontrol di sini, itu jelas.

Menjadi pertanyaan tentunya bagaimana prilaku tersebut berkembang serta masih ada di masa kini, masa dimana feodalisme telah dikikis.

Sementara kebanyakan dari kita termasuk saya dulu saat sekolah hanya bisa diam, manut atau menggerutu akan beban biaya yang terkesan kerap diadakan atau permintaan lainnya yang mengundang pertanyaan. Pak Dika dan Studi Merdeka memilih bersuara dan bertindak, mereka mengkritisi dan melakukan aksi langsung dengan mengorganisir protes di sekolahnya, sebuah bentuk manifestasi paling sahih dan sejati dari demokrasi; demokrasi langsung.

Segala aksi dan tindakan mereka tentu melalui perencanaan dan mengandung resiko. Selalu ada konsekuensi bagi mereka yang mempertanyakan aturan dan tatanan sosial dalam lingkup sistem di bawah naungan negara. Cukup menggelikan bagaimana kita melihat saat para pelajar SMUN 13 Depok melakukan protes, sekolah menghadirkan aparat dari kepolisian bahkan tentara, demi aksi sekelompok siswa SMU? Apakah begitu besar kekhawatiran mereka para siswa akan bertindak mengancam? Yang merasa terancam di sini adalah kekuasaan dan ketamakan, jelas.

Konsekuensi telah dituai, pak Dika sendiri dialihfungsikan menjadi staf perpustakaan, dengan dalih terjadi kesalahan dalam penerimaannya sebagai guru dan terkait dukungan kepadanya agar fokus menyelesaikan skripsi. Kebetulan? Silahkan anda menilai. Sementara para pelajar yang melakukan aksi protes langsung, khususnya mereka anggota Kelompok Studi Merdeka dipanggil oleh pihak sekolah, ternyata pihak sekolah begitu telaten menyelidiki siapa saja militan atas aksi ini, penyisiran dan pendataan ada indikasi dilakukan melalui pemantauan pada akun Instagram dari Studi Merdeka. orang tua mereka pun menerima surat pemanggilan. Menurut sumber informasi, beberapa siswa mengatakan mereka ditekan untuk menandatangani surat pernyataan agar keluar dari Studi Merdeka, bahkan sebagaimana terdapat kemungkin pak Dika selain dialihfungsikan ke depannya akan diberhentikan tanpa melalui proses resmi sesuai aturan, beberapa murid diancam dengan nilai dan drop out. Beberapa anggota Studi Merdeka pun diinterograsi oleh aparat. Mari kita beri applause atas kekuasaan sekolah.

Dengan perkembangan situasi sedemikian rupa tentu wajar, para orang tua pelajar dari Studi Merdeka yang awalnya mendukung tindakan anak-anaknya menjadi khawatir dan berbalik pikir. Terdapat kemungkinan saat pemanggilan, pihak sekolah memberikan cap seolah kegiatan Studi Merdeka itu buruk, liar dan mencipta para pembangkang. Masih belum cukup, sekretariat tempat para pelajar di Studi Merdeka kerap berkumpul dan belajar (milik orang tua salah seorang pelajar) beberapa hari setelah pemanggilan, ditutup. Para pelajar ditebar ketakutan jika ada aparat yang saat ini mengawasi kegiatan mereka. Dengan intimidasi yang terjadi, Pak Dika dan Studi Merdeka, atas saran beberapa rekan yang peduli dan mengawal isu ini pun akan berkunjung dan melakukan konsultasi dengan LBH Jakarta.

Peluit telah dibunyikan, keheningan mengiris akan kondisi pendidikan di Indonesia, sistem pendidikan penuh kepatuhan untuk membentuk manusia siap cetak sesuai kebutuhan kapital dan rentan korupsi, yang selama ini didiamkan dan dibiarkan telah dipecahkan. Celah perubahan terbentuk atas upaya dan keberanian Pak Dika dan Studi Merdeka. Walau konsekuensi telah diprediksi dan dituai, lumrah jika pada akhirnya anak-anak muda pemberani tersebut saat ini drop dan takut, menolak mundur namun merasa sendiri.

Apakah kita akan membiarkan mereka merasa sendiri? Tidakkah kita ingin terjadi perubahan yang memerdekakan demi kesejahteraan pada sistem pendidikan di Indonesia? Apakah kita akan membiarkan benih ini hancur sebelum waktunya? Apakah kita rela jika kekritisan dan kesadaran mereka justru dimanfaatkan organisasi mahasiswa yang dogmatis, alat dari seniornya, para politikus, apatis, hedon sebagaimana saat ini terjadi yang semestinya mahasiswa adalah bagian besar dari perubahan? Sampai kapan kita membiarkan institusi korup menciptakan para manusia korup sebagaimana iklim yang diciptakannya?

Para orang tua dan masyarakat Indonesia, inilah saatnya. Upaya pak Dika dan Studi Merdeka atas isu SMUN 13 Depok dapat menjadi celah perubahan dan pembenahan bobroknya sistem pendidikan. Jangan takut, merapat, saling mendukung. Masyarakat kuat selama mereka solid secara kolektif. Tugas negara adalah memperhatikan kebutuhan warga negara sebagaimana amanat kontrak sosial kita yang tertuang konkrit pada konstitusi: UUD 1945.

Upaya-upaya masyarakat dan orang tua yang bisa dilakukan adalah: terus maju dan mengorganisir perlawanan, pemantauan dan penyebarluasan dukungan atas isu pungutan liar ini. Demikian.

Catatan: detil informasi mungkin tidak mutlak valid pada tulisan ini, namun esensinya dapat dipertanggungjawabkan.

Panjang umur pergerakan pelajar!

Panjang umur perlawanan!

Solidaritas!