Ekonomi kreatif dan film dokumenter

Eric Sasono
5 min readMay 2, 2016

--

Posted by Eric SasonoMay 2, 2016

Home

Ketua Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Menteri Culture, Media and Sport Inggris Ed Vaezey (kanan) bertukar cendera mata dan sedikit gagasan mengenai ekonomi kreatif di kedua negara. Vaezey diberi radio kayu (yang berfungsi penuh layaknya radio) dan Vaezey memberi buku tentang Alfred Hitchcock.

Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris April 2016

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris beberapa waktu lalu, ia menyaksikan penandatanganan dalam beberapa bidang, termasuk ekonomi kreatif pada tanggal 19 April 2016. Sejak masa kampanye, Jokowi memang menjanjikan sektor ini akan menjadi salah satu yang ia unggulkan. Maka, nota kesepahaman ini menjadi perwujudan hal itu, karena Inggris termasuk negara yang paling awal memiliki kesadaran pengembangan ekonomi kreatif dan merancang ekonomi kreatif sebagai satu sektor yang direncanakan dan dikembangkan secara khusus.

Maka dalam kunjungan ini Jokowi membawa rombongan dari Badan Ekonomi Kreatif alias Bekraf untuk turut serta membicarakan tindak lanjut dari penandatanganan nota tersebut.

Selama rombongan Bekraf di Inggris, saya sempat ikut serta dalam pertemuan mereka dengan Kementrian Culture, Media dan Sport Inggris. Pertemuan diadakan dengan Ed Vaezey, menteri Culture, Media and Sports di kantornya, 100 Parliament Street, Westminster.

Pertemuan berawal dengan basa basi perkenalan, hingga tiba pada penjelasan soal anggota Slank, Abdee Negara, yang disebut Triawan sebagai orang yang “berpengaruh terhadap kemenangan Jokowi dalam pemilu” terutama berkat konser tiga jari yang diselenggarakannya. Pembicaraan berlanjut soal kebiasaan orang Indonesia menggunakan media sosial, terutama Twitter dan bagaimana itu berpengaruh terhadap dalam politik. Tentu saja percakapan itu sampai juga ke Sherina Munaf, anak Triawan yang merupakan orang Indonesia pertama dengan satu juta followers dan sama juga berpengaruhnya pada perolehan suara Jokowi pada pemilu lalu.

Pertemuan sesungguhnya diisi dengan presentasi dari Bekraf. Triawan bicara mengenai beberapa program utama yang tercantum di dalam nota kesepahaman yang baru ditandatangani. Rincian mengenai hal ini mungkin bisa kita bicarakan jika saya dapat salinan nota itu, tapi jelas sekali bahwa Triawan menyebut satu bidang yang cukup membuat saya terbelalak: film dokumenter. Namun sebagai seorang yang belajar soal film, saya tak terlalu gembira karena apa yang dimaksudkan di sana adalah semacam undangan kepada pembuat film untuk menjadikan Indonesia sebagai lokasi syuting film dokumenter. Terus terang pandangan seperti itu mengecewakan dan cermin dari cara berpikir agak sempit, baik berkaitan dengan medium maupun nilai penting film dokumenter itu sendiri.

Inggris memang termasuk salah satu negara paling maju (kalau bukan yang paling maju) dalam film dokumenter. Belajar dari mereka tentu merupakan kesempatan besar dalam pengembangan film dokumenter di Indonesia. Namun mendefinisikan kerjasama dalam soal lokasi syuting saja punya kekeliruan pikir yang lumayan parah.

Pertama, film dokumenter di stasiun TV Inggris (dan yang beredar di bioskop) selama ini tentang Indonesia umumnya berpusar pada soal: kemiskinan, eksotisme kehidupan suku terpencil yang hidup dengan standar kehidupan pramodern, ketiadaan perlindungan keanekaragaman hayati, kerusakan alam akibat pembangunan ekonomi yang serakah dan korupsi dan hal-hal semacam itu. The Act of Killing dan The Look of Silence tentu contoh terbaik bagaimana kegagalan demokrasi dan merebaknya budaya impunitas di Indonesia dijadikan topik film dokumenter. Saya mengakui peran penting kedua film dokumenter itu dalam turut mempengaruhi pembicaraan mengenai 1965 di Indonesia dan saya gembira karenanya. Namun apakah memang hal seperti ini yang diinginkan Bekraf?

Triawan Munaf dan rombongan Bekraf sempat mendatangi kantor Britdoc (http://britdoc.org) untuk mendengarkan presentasi dari Beadie Finzi, salah seorang direktur Britdoc mengenai peran film dokumenter dalam kehidupan politik, budaya dan ekonomi Inggris sekaligus diperkenalkan pada proyek Good Pitch yang merupakan kolaborasi antara Britdoc dengan Indocs.

Atau contoh yang lebih baru ada di film dokumenter dengan pembawa acara Reggie Yates tentang pakaian mewah orang-orang kaya yang belum lama ini diputar. Reggie ke Indonesia, tepatnya Cirebon, untuk melihat penangkapan ular untuk dijual kulitnya sebagai bahan tas. Di sana ia melihat orang menangkap ular piton dengan tangan telanjang, menguliti ular pada saat masih hidup dan sebagainya. Dibandingkan dengan perjalanan Reggie ke Siberia dan tempat-tempat lain ketika melihat industri bulu binatang, terlihat jelas bahwa Indonesia seakan sebuah negara yang berada di abad pertengahan dan perwujudan dari manusia-manusia liar tanpa belas kasihan.

Kedua, masih banyak sikap yang tidak mendukung produksi film dokumenter sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik dan kreatif. Ini bisa dilihat dari kasus ditangkap dan dipenjarakannya pembuat film dokumenter asal Inggris ketika melakukan pembuatan film tanpa ijin, dengan dasar UU Film plus UU Keimigrasian. Sependek ingatan saya, ini adalah preseden baru bagi pekerja media karena biasanya ‘kesalahan’ seperti itu hanya berujung pada deportasi dan bukan kriminalisasi. Bagaimana mau mengundang pembuat film dokumenter untuk syuting di Indonesia kalau perlakuan yang ada seperti itu?

Ketiga, undangan ini berasal dari asumsi bahwa syuting film dokumenter oleh para filmmaker asing akan mendatangkan uang dan pekerjaan di Indonesia, seperti indikator pencapaian ekonomi kreatif yang dipakai Bekraf (sumbangan terhadap GDP, persentase dari nilai ekspor dan daya serap tenaga kerja). Ini kekeliruan dua tingkat. Tingkat pertama, belum tentu syuting film dokumenter di Indonesia meningkatkan pencapaian indikator-indikator tadi. Jauh sekali rasanya, bahkan eksternality budaya yang terjadi adalah menguatnya pandangan Indonesia sebagai sebuah negara nasional yang jauh (baik secara budaya dan lokasi) dan seakan diliputi kabut pramodern yang misterius dan orang masih berkeliaran di jalan tak diaspal dengan kaki telanjang.

Tingkat kedua, jika pun harus dihitung sumbangan ekonomi, maka sumbangan film dokumenter tidak akan bersifat langsung. Para pekerja dan pegiat film dokumenter bisa mengajukan argumen mengenai sokongan film dokumenter terhadap hal-hal abstrak seperti demokratisasi, akuntabilitas publik, kebebasan berekspresi dan hal-hal kualitatif semacam itu yang bisa kita asumsikan akan menyehatkan perekonomian dan membantu pencapaian keadilan dan kesejahteraan. Namun seandainya sekalipun indikator abstrak itu tercapai, film dokumenter tidak mungkin mendaku bahwa itu adalah pencapaian yang dilakukannya sendirian. Justru posisi film dokumenter mirip-mirip penggembira yang penting: mengangkat hal-hal yang tadinya biasa saja atau disembunyikan menjadi sesuatu yang dibicarakan orang banyak.

Maka lepaskanlah ukuran bagi film dokumenter tidak bisa finansial seperti itu, bahkan dalam kerangka yang lebih besar. Film dokumenter punya peran dalam menciptakan “publicness” atau membuat yang tersembunyi jadi bersifat terbuka, dibicarakan sebagai bagian dari keterlibatan politik yang diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan sosial, politik dan budaya, atau setidaknya mengubah kepedulian orang banyak terhadap suatu persoalan. Film dokumenter seperti halnya bidang seni dan kebudayaan lain, merupakan bagian dari upaya pembentukan opini, pertukaran gagasan dan eksplorasi estetika sendiri.

Jika film dokumenter berposisi serupa belaka dengan seni dan kebudayaan lainnya, sesungguhnya pertanyaan untuk strategi ekonomi kreatif ini lebih besar lagi: mungkin indikator-indikator ekonomi makro itu tidak sepenuhnya tepat. Namun biarlah itu untuk porsi pembahasan lain.

--

--