Mengawal Trenggalek Smart Regency

Setelah pemilihan kepala daerah lima tahunan tahun lalu, rasanya ada sesuatu yang berbeda di sini. Yah meski saya tidak pulang ke rumah, tapi optimisme bahkan sudah terasa sampai Surabaya, tempat saya kuliah. Semuanya tentang Mas Emil, Bupati muda itu.

Mas Emil dengan segudang prestasinya seperti cahaya di kota yang adem-ayem ini. Datang dari Jakarta, punya gelar doktor termuda dari Ritsumeikan University, punya istri yang siapa-sih-yang-nggak-kenal, dan pengalaman segudang menyiratkan harapan baru. Saya pun begitu. Rasanya kapabilitasnya tidak perlu diragukan lagi.

Dari semua program kerja beliau, ada satu hal yang menarik perhatian saya: program Trenggalek Smart Regency. Siapa yang tidak kaget, kota kecil yang perpustakaan daerahnya saja sering jadi tempat nunut ngenet (numpang berinternet), diberi wacana untuk menjadi smart regency. Sesuatu sangat berani untuk ukuran kota kecil seperti Trenggalek.

Menjadi smart regency rupanya bukan pemanis mulut. Bapak Bupati kita diam-diam telah membuka akses internet gratis disalah satu taman baru di pusat kota. Akses internet lain juga dibuka di pantai Prigi. Layanan infografis beraneka warna dikirimkan lewat instagram. Lebih jauh, bahkan ada wacana pembukaan digital lounge di pusat kota — sesuatu yang setahu saya baru ada di kota besar seperti Surabaya dan Malang. Wow.

Tapi benarkah langkah-langkah tadi membuat Trenggalek semakin smart? Rasanya tidak.

Ada sebuah tulisan menarik dari seorang praktisi smart city Indonesia, mas Prasetyo, yang mengungkapkan kesalahan umum smart city di Indonesia. Beliau memaparkan bahwa konsep kota pintar bukanlah hanya tentang teknologi. Konsep kota pintar lebih dari itu. Teknologi hanyalah sebuah alat untuk menjadikan sebuah kota menjadi lebih pintar. Ada hal-hal x-y-z lain seperti prosedur penanganan hingga mental yang harus diubah.

Saya pun setuju. Untuk apa Wifi gratis ketika aksesnya hanya digunakan untuk mengakses video dangdut dan online di facebook? Untuk apa ada situs Trenggalek Membangun ketika masyarakat pun tidak pernah membuka dan tidak tahu fungsinya? Atau yang lebih parah, adakah petugas yang benar-benar merespon keluhan masyarakat?

Tulungagung, kota yang berada di sebelah Timur Trenggalek rasanya lebih smart dalam menangani layanan masyarakat dengan telepon gawat daruratnya. Kediri, dengan sistem PPDB online juga selangkah lebih pintar dalam memberikan transparansi penerimaan siswa barunya. Dan tidak usah disebutkan, Bandung, Jakarta, Surabaya hingga Banyuwangi adalah beberapa kota yang menjadi pemimpin di penerapan kota pintar dari skala besar hingga kecil.

Kota-kota di atas memiliki satu kesamaan, bahwa sumberdaya manusia hingga prosedur telah disiapkan untuk mengikuti teknologi yang ada. Masyarakatnya pun sadar dengan keberadaannya, dan turut membangun kotanya menjadi pintar. Tidak hanya mengirim foto ke instagram saja.

Kota pintar lebih dari sekedar developer yang membuat aplikasi ataupun infografis. Kota pintar membuat efisiensi dalam kota itupun lebih baik. Dan sumberdaya itulah yang rasanya kurang dari program Trenggalek Smart Regency ini.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak berniat untuk bersikap pesimis. Alih-alih saya justru mengapresiasi langkah Bapak Bupati kita ini. Namun perjalanan untuk menjadi kota — atau kabupaten — pintar tidak akan terlaksana kalau sumberdaya manusianya saja belum siap berubah. Kota pintar tidak harus jadi jargon dan revolusi, namun bisa dibangun meskipun itu pelan.

Dan semoga saja Pak Bupati tidak baper baca tulisan saya ini.

Tabik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.