Menakar Polemik Reklamasi Teluk Jakarta dalam Perspektif Ilmiah


Pembangunan Pulau C Reklamasi Teluk Jakarrta

Intensi Reklamasi di Pesisir Ibu Kota

Jakarta merupakan ibu kota negara dengan penduduk terbesar di Indonesia yang mencapai 10.177.900 jiwa. Hal ini membuat Jakarta menjadi pusat bisnis di Indonesia dan sekaligus memegang peran utama dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terlebih dalam peranannya sebagai pusat pemerintahan, segala pembangunan di Jakarta tidak terlepas akan muatan politis yang selalu menuai pro dan kontra dalam tiap bahasannya. Termasuk pula pada pembangunan teluk Jakarta, megaproyek reklamasi yang digadang-gadang akan memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan juga menuai penolakan dari beberapa pihak. Utamanya dari kalangan nelayan Teluk Jakarta, proses pembangunan reklamasi terbukti telah mengurangi pendapatan mereka akibat adanya kegiatan reklamasi yang mempersempit zona tangkap yang tersedia.

Reklamasi merupakan suatu memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, lepas pantai, laut, tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Dalam hal ini, pelaksana reklamasi di Jakarta merencanakan dibentuknya 17 pulau buatan seluas 5 ribu hektare di Teluk Jakarta. Pemerintah Pusat, dibantu oleh pengembang, merencanakan kegiatan reklamasi ini sebagai bentuk usaha dalam peningkatan ekonomi dan juga penambah nilai estetika dalam tata ruang ibukota.

Pembangunan pada Teluk Jakarta pada dasarnya berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan. Sehingga dalam pembahasannya pun harus melibatkan beragam aspek keilmuan berbeda. Sebelumnya, telah banyak perdebatan dan diskursus mengenai tinjauan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ditinjau dari sektor ekonomi, jelas seperti yang telah disebutkan sebelumnya, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan menginsentifkan investor asing dalam investasinya di Indonesia. Dalam aspek sosial, reklamasi ini justru merugikan. Penduduk yang berdomisili di pesisir pantai Jakarta tersebut sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan, menggunakan perairan Teluk Jakarta sebagai zona tangkap ikan. Akibat dari adanya proses pembangunan yang menimbun lahan di dekat pesisir membuat zona tangkap ikan mereka tereduksi. Hal ini secara signifikan berdampak buruk pada penghasilan mereka. Menurut data tahun 2014 yang dirilis oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan (KLK) Republik Indonesia, tercatat sebanyak 25.487 orang berstatus sebagai nelayan penuh. Jumlah demografi yang besar ini terancam dalam memenuhi penghidupannya dan berpotensi menambah jumlah pengangguran yang akan memperburuk kesenjangan sosial di daerah tersebut jika reklamasi terus dilanjutkan.


Selayang Pandang Megaproyek Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta menjadi salah satu upaya pemerintah terhadap penataan dan pengembangan daratan dan pantai untuk mewujudkan kawasan pantai utara sebagai kawasan andalan yang memiliki nilai strategis dari sudut ekonomi dan pengembangan kota. Menurut definisi yang tercantum dalam UU №1 tahun 2014, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekoonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase. Sebagai kawasan yang menjadi target untuk dilakukannya kegiatan tersebut, wacana reklamasi di Teluk Jakarta dimulai dari tahun 1995, ditandai oleh Keputusan Presiden Suharto yang saat itu sedang menjabat.

Sebagaimana tercantum dalam Perda DKI Jakarta №1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayahh 2030, reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta sebagai salah satu upaya, baik untuk pemukiman maupun budidaya lingkungan dan juga menurut sebagiam kalangan, proyek besar ini dipercata dapat menyelesaikan persoalan akut di Jakarta, seperti banjir rob. Namun, pada tahun 2003, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim melalui SK №14 Tahun 2004 tentang Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Tercata pada SK ini bahwa penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi reklamasi Teluk Jakarta tidak memenuhi syarat regional. Tetapi, kemudian SK ini digugat oleh perusahaan pengembang yang telah melakukan kerja sama dengan Bada Pengelola Pantai Utara tang melakukan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dan pada akhirnya setelah dilakukan peninjauan di Mahkamah Agung, para pengusaha berhasil memenangkan sidang. Dengan demikian, SK tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Beriringan dengan wacana reklamasi terdapat pula megaproyek pembangunan tanggul raksasa (gaint sea wall) pada 17 pulau reklamasi. Proyek ini dinamakan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang merupakan pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Proyek pembangunan ini mempunyai tujuan besar antara lain sebagai bentuk upaya penanganan banjir di DKI Jakarta, yang dimana sebagian wilayah Jakarta saat ini secara geomorfologis berada di bawah permukaan air laut. NCICD diproyeksikan dapat menampung air dengan volume yang cukup besar. Dengan harapan, kapasitas penampungan yang cukup besar dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi permasalahan banjir rutin di DKI Jakarta. Seperti halnya reklamasi, proyek NCICD ini juga memiliki kontroversi mulai dari segi urgensi pembangunan, sampai dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul.

Dengan pelbagai kontroversi dan polemik yang muncul dari isu pembangunan di Teluk Jakarta ini, dirasa perlu untuk dilakukan beberapa kajian mengenai dampak lingkungan melalui perspektif bidang keilmuan ilmu pengetahuan alam. Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) antara lain adalah mendeskripsi, menjelaskan, memprediksi suatu kebenaran ilmiah dan pada kasus ini sepatutnya para saintis mengambil peranannya masing-masing sebagai pengungkap kebenaran yang pasti dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan yang dimana akan berdampak langsung bagi orang banyak.

Dampak Biologis, Kimiawi, dan Ancaman Ekologi Perairan Teluk

Kawasan teluk dan pesisir pantai Jakarta merupakan penyedia sumber daya hayati bagi perikanan, rumput laut, dan terumbu karang, maupun sumber daya nonhayati, seperti sejumlah mineral yang tak dapat diperbaharui. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan, sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa, dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan keseimbangan ekosistem. Terganggunya ekosistem perairan pantai dalam waktu yang lama, pasti memberikan kerusakan ekosistem wilayahnya. Kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai. Apabila terjadi penurunan kualitas murni pesisir pantai, maka dampak terbesar yang secara langsung akan dirasakan adalah dampak ekologi dan biologis.

Reklamasi mengurangi dinamika air. Menurut riset dari Badan Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP BPPT), muka air akan meningkat hingga setengah sampai satu meter. Pulau-pulau buatan itu nantinya menghalangi pergerakan air laut yang seharusnya lebih dinamis, sebagaimana tanggul yang menghalau laju sungai. Kondisi ini mirip dengan genangan air. Karena arus air antara DKI Jakarta dan pulau buatan juga mengecil, sehingga secara progresif air laut mengalami penurunan kualitas.

Sebelumnya, BPDP BPPT telah melakukan simulasi untuk menganalisis dampak pembangunan giant sea wall. Pembangunan tersebut merupakan proyek sinergis dari reklamasi Teluk Jakarta yang saat ini dilakukan. Hasilnya, mereka memastikan bahwa kebijakan tersebut terbukti dapat menimbulkan penurunan kualitas air.

Degradasi air dapat dilihat dari beberapa indikator. Beberapa di antaranya yaitu penurunan dissolved oxygen (DO), kenaikan biological oxygen demand (BOD), dan penurunan salinitas air. Ketiga indikator di atas telah positif terjadi pada simulasi yang dilakukan.

Indikator pertama adalah penurunan DO, yang merupakan kadar oksigen (O2) terlarut dalam air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang terkandung dalam badan air. DO menunjukkan seberapa jauh perairan tersebut dapat menopang kehidupan bagi mahluk hidup di dalamnya. Semakin rendah DO, semakin sedikit organisme yang bisa bertahan. Dalam simulasinya, BPDP BPPT menemukan bahwa DO mengalami penurunan hingga 20 persen. Korelasinya dengan reklamasi Teluk Jakarta, hal serupa akan terjadi jika proyek ini dilanjutkan. Kurangnya pergerakan air menyebabkan peredaran oksigen terganggu dan terkonsentrasinya karbon dioksida (CO2) dalam air. Dampak lanjutnya, organisme di dalam air perlahan-lahan akan mati.

Indikator kedua yang ditemukan dalam simulasi BPDP BPPT adalah kenaikan BOD hingga lebih dari 100 persen. BOD atau kebutuhan oksigen biologis menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut dan sebagian zat-zat organik yang tersuspensi di dalam air. Meningkatnya BOD hingga lebih dari 100 persen dalam riset BPDP BPPT tentu menjadi temuan yang fantastis. Jika BOD tidak memadai, maka organisme tidak dapat menguraikan zat organik sehingga zat-zat tersebut terakumulasi di dalam air. Reklamasi Jakarta yang merupakan bagian dari proyek giant sea wall ternyata berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem sedemikian signifikan.

Indikator selanjutnya, salinitas air menurun lebih dari 3 persen. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut. Dengan menurunnya salinitas, maka biota laut seperti ikan, kerang, dan terumbu karang yang sudah terbiasa dengan tingkat salinitas tertentu menjadi terganggu. Salinitas juga berkaitan dengan tingkat kepekatan perairan. Hal ini mempengaruhi osmoregulasi dari mahluk hidup laut, yakni proses penyeimbangan cairan yang keluar dan masuk oleh organisme. Tidak menutup kemungkinan ikan-ikan akan berpindah ke perairan lain yang salinitasnya lebih cocok, sehingga berkuranglah hasil tangkapan nelayan di daerah sekitar reklamasi.

Kontaminasi Laut Jakarta juga bisa terjadi dari aliran lainnya. Misalnya, sungai yang terhambat karena pulau hasil reklamasi. Unsur-unsur organik maupun anorganik yang terbawa aliran sungai akan terkumpul dan menggenang di perairan antara pantai Jakarta dengan pulau buatan. Selain itu, konsekuensi dari adanya aktivitas manusia di pulau tersebut mau tak mau pasti menghasilkan limbah. Dalam bentuk padatan, limbah bisa saja diangkut dan ditampung sebagaimana penanganan selama ini. Namun, untuk limbah dalam bentuk cair rasanya tidak mungkin tidak, pasti ada yang dialirkan ke laut.

Itulah mengapa reklamasi Teluk Jakarta dapat menimbulkan polusi bau. Selain karena pengendapan garam akibat penyinaran matahari, zat-zat yang terkonsentrasi pada air laut dapat menyebabkan kontaminasi secara kimiawi. Hal ini berpeluang besar melanda masyarakat pesisir Jakarta pada saat terjadi pasang surut. Pengaruh bau sangat besar, tergantung pada pasang naik dan pasang surut air laut. Warga yang tinggal di pulau reklamasi mungkin bisa hidup nyaman, namun tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Pendekatan Ilmu Kebumian dan Kondisi Geografis Jakarta

Melalui pendekatan spasial, posisi relatif DKI Jakarta sudah menunjukkan permasalahannya tersendiri. Sebab, Jakarta berada di pantai utara Pulau Jawa yang memiliki kecenderungan morfologis landai. Sedangkan di sebelah selatannya, terdapat dataran tinggi dan gunung-gunung, baik yang aktif maupun sudah mati seperti Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan lain-lain. Ketinggian tanah yang lebih rendah dibandingkan daerah di sekitarnya menjadikan Ibukota Indonesia itu sebagai daerah aliran sungai (DAS). Tercatat ada lebih dari 25 anak sungai di dalam kota, 13 di antaranya adalah sungai besar.

Masalah keruangan Jakarta diperparah karena pegunungan di selatannya telah menjadi jebakan uap air dari Laut Jawa. Air laut yang terevaporasi menjadi uap, kemudian terbawa angin menuju ke daratan, salah satunya melalui Jakarta. Angin membawa uap-uap tersebut terus menuju selatan, hingga mencapai pegunungan atau ketinggian tertentu. Dengan karakteristik pegunungan yang suhunya rendah, uap air mengalami kondensasi membentuk titik-titik awan. Titik air inilah yang nantinya terakumulasi dan membentuk hujan. Terjadilah hujan orografis yaitu hujan yang disebabkan karena pengaruh ketinggian dan relief bumi. Itulah sebabnya, daerah pegunungan di selatan Jakarta seperti Puncak dan Bogor memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu sebagaimana sifat air yang mengalir menuju tempat yang lebih 3 rendah, aliran air ini melalui sungai-sungai yang mengular di Jakarta, menuju ke muara-muara sungai di pantai Jakarta.

Melalui pendekatan lingkungan, sebagai muara sungai, pantai utara Jakarta haruslah bersih dari segala hal yang dapat memperlambat arus sungai. Karena jika tidak, sedimentasi dapat berlangsung lebih cepat mengakibatkan pendangkalan sungai. Residu yang terbawa aliran sungai ini dapat terdeposisi di teluk dan menghambat jalur air. Akibatnya saat musim hujan dan air melimpah, sungai akan meluber menyebabkan banjir di daerah sekitarnya. Di sinilah kita perlu mempertanyakan kebijakan pemerintah DKI Jakarta mengizinkan reklamasi.

Reklamasi akan memperpanjang muara sungai dan memperlambat arus. Setidaknya, proses tersebut akan menahan air dari 13 sungai besar di Jakarta sehingga dapat mengakibatkan banjir yang lebih besar. Hal ini kontra dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir, melalui pembangunan dan pembersihan kanal-kanal yang selama ini telah dilakukan.

Tidak hanya memicu peningkatan banjir luapan, reklamasi juga akan memperparah banjir rob atau banjir yang disebabkan oleh pasang naik yang berarti reklamasi pul amembuat muka air laut naik. Ketika terjadi pasang naik, terjadilah banjir rob yang lebih besar daripada yang selama ini terjadi sebelum dilakukannya reklamasi. Akibatnya, pepohonan yang tidak dapat beradaptasi dengan air asin akan mati karena terendam air laut. Pantai utara Jakarta memang kerap dilanda banjir rob, tapi reklamasi dapat memperparah hal itu.

Belum cukup sampai di situ, melambatnya aliran air akibat reklamasi dapat menyebabkan akumulasi sedimen dalam air. Air sungai dan air laut lama kelamaan akan keruh karena material yang terbawa air tidak teralirkan dengan lancar. Akhirnya, terjadilah penurunan kualitas air. Sumur-sumur penduduk di sekitar pantai yang tadinya payau akan menjadi asin. Berkurangnya kualitas air tawar juga memicu tumbuh kembangnya bakteri E-Colli yang apabila terminum dapat menyebabkan penyakit disentri dan diare.

Perspektif Ilmu Kelautan dan Demografi Sang Nelayan

DKI Jakarta merupakan kota pesisir yang terbentuk dan terbangun melalui proses akresi dan sedimentasi secara alamiah. Jakarta memiliki topografi rendah dan landai dengan sungi-sungai yang melintasi seluruh wilayah yang menjadikannya sebagai kota delta yang diapit dua sungai besar, Sungai Ciliwung di sebelah timur dan Sungai Cisadane di barat. Dengan 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta dapat dikategorikan sebagai estuari, tempat pertemuan antara air tawar dan laut. Estuari adalah sebuah kawasan subur bagi perikanan karena merupakan pertemuan antara air tawar dari hulu dengan air asing yang lebih hangat dari laut. Kawasan ini mempunyai fungsi ekologis yang unik dan merupakan tempat yang kaya nutrien sehingga menjadi tempat paling subur untuk berkembang biaknya ikan.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Statistik Perikanan Tangkap Indonesia tahun 2014, setidaknya di DKI Jakarta terdapat 27.396 orang penduduk yang menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencahariannya. Sekitar 25.487 orang diantaranya menjadikan profesi nelayan sebagai mata pencaharian utamnya dan berstatus sebagai Nelayan Penuh. Dengan wilayah laut yang berkurang karena adanya proses pembangunan reklamasi secara perlahan berkurang atau bahkan kehilangan sebagain penghasilannya dari hasil tangkap laut, akibat dampak buruk bagi ekosistem estuari di daerah tersebut.

Masih bedasarkan data Statistik Perikanan tangkap Indonesia, volume produksi perikanan tangkap di daerah Teluk Jakarta menduduki peringkat kedua dalam volume produksi setelah daerah Maluku-Papua. Dengan adanya proyek reklamasi ini, Indonesia berpotensi kehilangan nilai produksi hingga sebesar Rp. 4.434.868.529.00 dari nilai produksi perikanan tangkap di DKI Jakarta. Disaat mereka kehilangan pekerjaan, kemiskinanlah yang brikutnya mereka hadapi, setidaknya terdapat 25.487 nelayan ynag akan menambah jumlah pengangguran di DKI Jakarta yang dimana per Agustus 2015 telah mencapai 368.190 orang.


Kesimpulan

Reklamasi dan proyek pembangunan NCICD di Teluk Jakarta menuai berbagai polemik di masyarakat. Kompleksnya permasalahan tidak hanya menyentil aspek-aspek sosial dan ekonomi, namun juga mengganggu keseimbangan alam. Berdasarkan analisis melalui disiplin ilmu pengetahuan alam, reklamasi dapat menyebabkan beberapa ancaman yang nyata bagi lingkungan.

Dengan sudut pandang keilmuan biologi, reklamasi dapat menurunkan kualitas air dan memicu perkembangan bakteri berbahaya yang akan mengganggu ekosistem perairan dan mengancam biota laut, seperti ikan, rumput laut dan terumbu karang. Seperti halnya dengan sudut pandang biologi, ternyata melalui kacamata keilmuan kimia, reklamasi dan NCICD berdampak buruk bagi lingkungan. Terbukti dengan hasil riset BPDP BPPT bahwa pembangunan di Teluk Jakarta dapat memicu kontaminasi kimiawi pada perairan dan menimbulkan potensi bau tidak sedap.

Jika ditakar dari perspektif keilmuan kebumian dan kelautan, reklamasi Teluk Jakarta yang terletak pada muara 13 sungai, akan memperlambat arus muara dan meningkatkan banjir luapan disaat musim hujan. Temuan lain juga berkesimpulan bahwa reklamasi akan meningkatkan muka air laut dan memperburuk banjir rob saat pasang naik air laut. Dengan adanya pulau buatan pada muara juga dapat berdampak pada sungai, akumulasi sedimen akan lebih cepat sehingga mempercepat pula pendangkalan sungai. Selain itu, Teluk Jakarta juga merupakan tempat pertemuan air tawar dan laut atau disebut sebagai estuari, dimana pada wilayah ini kaya akan nutrien sehingga menjadikan tempat ideal bagi perkembangbiakan ikan. Estuari di Teluk Jakarta ini akan terancam dengan pembangunan pulau yang ada dan akan berdampak bagi nelayan yang memanfaatkan wilayah subur ini, mengingat pula demografi pesisir pantai utara Jakarta didominasi oleh para warga yang berstatus sebagai nelayan, akan terancam penghidupannya.

Bedasarkan pemarapan yang telah dilakukan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membuat regulasi dan produk hukum yang bertujuan untuk menghentikan proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa pembangunan tersebut terbukti lebih banyak mendulang kerugian bagi lingkungan dan sosial ekonomi.