Post-Truth Era dalam Momen Politik
Little Jhon dalam “Theories of Human Communication” mengatakan, informasi yang diberikan oleh media tidak selamanya benar-benar berdasarkan fakta, media terkadang memanfaatkan kemampuan mereka sebagai pengendali opini publik untuk menyamarkan suatu fakta yang ada dan menciptakan fakta-fakta yang mereka ulas berkali-kali seolah merupakan fakta yang benar. Dari situlah opini publik berubah dan mulai terbentuk dengan keanekaragaman fakta baru yang diangkat oleh media. Oleh karena itu, media dapat menjadi penghalang yang menutupi kebenaran.
Penyataan tersebut cocok dengan fenomena yang sedang terjadi, yakni fenomena pasca kebenaran atau post-truth era. Post-truth dijadikan sebagai “word of the year” oleh Kamus Oxford pada tahun 2016. Berdasarkan keterangan editornya, ditahun 2016, istilah “post-truth” digunakan 2000 persen lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penggunaan istilah ini merujuk pada dua peristiwa paling berpengaruh di tahun itu, yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa.
Istilah ini sendiri digunakan untuk menjelaskan keadaan dimana emosi dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam pembentukan opini public dibandingkan dengan fakta dan data. Kebenaran dan objektifitas akan dinomor-duakan pada era ini karena masyarakat terlanjur mempercayai opini personal mereka. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan hoax sangat mudah masuk dan dapat memecah belah masa dengan informasi yang saling bersebrangan.
Era post-truth mendapatkan momen terbaiknya dikala pesta demokrasi ada di depan mata. Pada momen politik seperti itu, masyarakat cenderung mencari berita atau informasi sesuai dengan keinginan mereka. Dalam momen politik, keadaan ini akan meningkat karena memang terpicu oleh sentiment emosi. Orang akan cenderung mencari berita sesuai dengan “apa maunya”, bukan “apa benarnya”.
Keberadaan post-truth di Indonesia mulai terasa saat pilpres tahun 2014. Peredaran hoaks, ujaran kebencia, dan isu SARA berseliweran di media-media sosial kala itu. Membludaknya kampanye negatif di media sosial baik pada pihak Jokowi maupun Prabowo membuat masyarakat Indonesia seakan terpecah dua. Satu sisi pendukung partai oposisi dengan kritiknya terhadap pemerintah, dan sisi lain dengan perspektif bahwa partai oposisi tidak dapat menerima kekalahan dengan legowo. Hebatnya, setelah hampir 5 tahun masa pilpres 2014 berlalu, mindset yang disebarluaskan selama masa kampanye masih melekat hingga saat ini.
Era post-truth diperkirakan akan semakin kuat dengan adanya pilpres 2019, ditambah lagi nama yang dicalonkan sama dengan pilpres sebelumnya. Sekarang mulai banyak bermunculan tagar #2019GantiPresiden dan #JokowiDuaPeriode di berbagai sosial media. Ujaran kebencian terhadap masing-masing calon juga sudah sangat banyak terlihat. Jika kita terpengaruh dengan kondisi ini, persepsi kita bisa saja akan membatu dalam satu sudut pandang dan membuat kita menolak fakta-fakta yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apabila terjadi seperti itu, kemungkinan perpecahan antarkubu akan semakin runcing setelah pilpres berlangsung.
Sebagai millennials yang tidak dapat hidup tanpa dunia maya, kita haruslah paham mengenai permainan-permainan digital. Literasi digital sangatlah penting untuk menjadi bekal terjun kedalam dunia maya terutama di masa politik seperti sekarang ini. Jangan sampai isu-isu pilpres yang seharusnya memberi pemahaman ke masyarakat malah menjadi penyebab terbesar disintegrasi bangsa.