Made in Siberut: Sebuah pengantar dan pendapat

Febriana Firdaus
Sep 1, 2018 · 6 min read

Apakah benar, semua orang di Indonesia harus makan beras?

Siang itu Kota Padang sedang badai. Dari atas pesawat terlihat awan hitam bergulung-gulung, ombak mengamuk, seperti percikan-percikan air dari angkasa yang berserakan. Tapi tekad saya sudah bulat, besok, saya harus menyeberang ke Pulai Mentawai dengan perahu cepat. Saya berharap badai akan cepat berlalu.

Keesokan harinya, langit masih mendung, angin masih kencang. Tapi saya putuskan untuk tetap naik ke perahu cepat. Saya percaya kepada si nahkoda, itu saja modal saya.

Di atas perahu cepat itulah, secara tidak sengaja, saya bertemu Dandhy Laksono dan tim Watchdog. Bersama mereka, saya terombang-ombing di atas perahu cepat dengan perkiraan ombak hingga 4–5 meter. Isi di perut saya waktu itu sudah tak bersisa. Saya hampir pingsan.

Setelah 7 jam, sampailah kami di Siberut, Mentawai. Jangan ditanya nama pelabuhannya, saya sudah lupa saking pusingnya.

Siberut adalah sebuah wilayah paling mirip kota di antara wilayah lainnya di Mentawai. Meski demikian, saya tak menemukan fasilitas apapun yang bisa dibandingkan dengan Pulau Jawa. Misal, rumah sakit yang mirip puskesmas, kendaraan umum adalah motor-kalaupun ada mobil itupun Kijang seri lama, jalannya utamanya sih aspal meski kurang terawat, rumah-rumah penduduknya sebagian besar terbuat dari kayu, losmen yang sangat amat sederhana, serta sapi-sapi berkeliaran tanpa diikat. Kontras dengan predikat Siberut sebagai destinasi wisata internasional yang selalu dipromosikan lewat tagar Wonderful Indonesia.

Tapi Siberut bukan tujuan saya, tujuan saya adalah sebuah daerah bernama Dusun Bekkeiluk, Siberut Selatan. Untuk sampai ke sana, saya dan rombongan (fotografer serta peneliti) harus menumpang perahu kayu seharga Rp 1 juta per hari. Kenapa bisa semahal itu? Karena harga bensinnya mahal.

Perjalanan ditempuh selama dua jam, dan akhirnya saya sampai di suatu kampung yang sepi, tak ada sinyal, jangan tanya soal listrik juga, karena tidak semua orang memilikinya.

***

Singkat kata, saya tinggal sepekan bersama warga di sana. Berbaur dengan mereka.

Saya tidak tahu di mana Mas Dandhy saat itu, kami berpisah di pelabuhan. Tapi setelah saya menonton Made in Siberut kemarin, saya mendapati isu yang sama, yang saya tulis beberapa waktu lalu.

Prelude

Ini namanya Sikerei. Konon jumlah Sikerei katanya semakin sedikit.

Memahami Siberut tak bisa dari era Jokowi saja, tapi harus menarik jauh sejarah mereka tepatnya setelah Indonesia merdeka. Di awal, film ini sudah dibuka dengan kalimat, “Mentawai pernah dipaksa memilih agama.” Itu benar adanya.

Berikut catatan saya soal dipaksa pindah agama itu:

Pada era Sukarno, agama didefinisikan sebagai kepercayaan yang memiliki kitab suci, nabi, dan pengakuan internasional. Pemerintah Orde Lama bahkan membentuk Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada 1953. Setahun kemudian, gerilya pada masyarakat adat di pedalaman dimulai. Termasuk pada Batista yang menganut Arat Sabulungan, kepercayaan orang Mentawai kepada roh-roh di alam semesta. Ia percaya bahwa ada penguasa di tanah (Tai Kabagat Polak) dan laut (Tai Kabagat Koat). Negara meminta Batista meninggalkan kepercayaan itu.

Kemudian Soeharto berkuasa. Alih-alih kebebasan agama membaik, Soeharto malah mengerahkan aparat untuk memburu para Sikerei. Aparat masuk hutan dan menembakkan senjata ke arah langit, memaksa Sikerei menyerahkan diri untuk diperiksa. Mereka yang masih mempraktikkan Arat Sabulungan harus siap diberondong teror oleh aparat.

Diskriminasi terhadap kepercayaan terhadap masyarakat adat ini berlanjut dengan dikukuhkannya aturan tentang penodaan agama (UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965) yang mengatur soal enam agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Dengan dalih peraturan itu, pemerintah meminta orang-orang pedalaman di Mentawai keluar dari hutan dan mendiami rumah-rumah yang dibuatkan oleh Kementerian Sosial.

Pasca reformasi, tepatnya di era Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, masyarakat adat bisa sejenak bernapas lega. Gus Dur menghapus Kementerian Sosial sekaligus menerbitkan Tap MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Memang sempat tak ada lagi program itu di Mentawai.

Tapi setelah Gus Dur tak lagi menjabat, operasi orang pedalaman itu kembali digelar. Kali ini dengan nama program Komunitas Adat Terpencil (KAT). Masyarakat adat diiming-imingi rumah, tanah untuk tempat ibadah, sampai ladang agar mau pindah ke lokasi baru. Akhirnya sebagian besar masyarakat adat berhasil dipindahkan secara paksa di lokasi yang lebih dekat dengan pantai. Tapi relokasi itu menimbulkan masalah baru.

Hingga hari ini.

Selengkapnya baca artikel saya di sini.

Makanan pokok mereka adalah sagu bukan beras

Perahu yang sederhana tapi mahal harganya.

Di menit ke 31, film ini mulai masuk ke inti dari permasalahan di Siberut. Menurunnya produksi sagu, yang masih terkait dengan politik beras.

Pada saat saya tinggal di Siberut, warga yang saya tumpangi, setengah mati menyediakan beras kepada saya dan sayur, layaknya menu makanan orang Jawa. Tapi saya meminta kepadanya untuk menyajikan makanan yang ia makan sehari-hari, yang mereka tanam di ladang.

Akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berkeliling kebun mereka di dalam hutan. Saya melewati jalan-jalan berlumpur, kadang sepatu boot saya terjebak di antara lumpur-lumpur itu. Tapi anak-anak di Mentawai sudah terbiasa bertelanjang kaki, sepatu membuat mereka susah bergerak.

Di dalam hutan mereka memetik daun singkong, Nanas, Ubi, sampai mencari ulat sagu. Ada sebuah batang sagu yang masih bagus, mereka potong di depan saya. Saat memotong sagu itulah, mereka memakan ulat sagu layaknya snack sehari-hari.

Sudah jamak diketahui bahwa tanah di daerah-daerah itu biasanya milik komunal. Itu yang saya ketahui. Begitu juga di Mentawai. Setiap suku punya hak komunal atas sebuah kawasan hutan. Jika suku lain ingin mengambil hasil hutan, meski hanya selembar daun untuk obat-obatan, mereka harus izin kepada suku yang bersangkutan.

Sagu buat mereka lebih murah dan tumbuh dengan sendirinya, dibanding beras yang harganya cukup mahal.

Di film ini, Dandhy menyebut bahwa masyarakat yang menurut informasi mulai mengkonsumsi beras (kabarnya karena program raskin pemerintah), akhirnya tergantung pada pasokan beras dari Sumatera Barat.

Dari sinilah saya memahami, betapa hidup saya di Pulau Jawa sangat berbeda dengan mereka. Meski yang saya tahu, saat menonton film Dandhy juga tentang Kendeng, pada dasarnya masyarakat di Pulau Jawa juga komunal atau guyub.

Tapi perbedaan yang sangat signifikan bisa terasa setelah saya tinggal di Siberut. Pagi, saya bisa sarapan pisang dibakar. Siang saya tidak makan, tapi berjalan-jalan dengan anak-anak menelusuri hutan (Itulah sebenarnya pekerjaan saya pada siang hari selama seminggu, malam harinya baru saya wawancara). Kadang kami beruntung kalau ada yang memberi buah dari hasil kebunnya. Baru pada sore menjelang petang, pulang dari bermain, kami mulai merasa lapar. Kami bisa makan ubi atau apa saja yang dimasak oleh mereka. Tidak ada satupun dari makanan itu membutuhkan biaya untuk membeli.

Bayangkan bedanya dengan kehidupan saya di kota. Pagi, saya mencegat bubur ayam depan kosan, siang pesan cwie mie ayam lewat ojek online, malam makan satai depan rumah. Kehidupan yang sangat boros.

Karena itu saya mulai memahami, betapa istimewanya hidup mandiri dan komunal tanpa tergantung dengan peredaran uang, inflasi, pasar bebas. Tidak ada yang panik ketika nilai Rupiah pada Dollar naik sudah mendekati level pada saat krisis 1998 (Berita dari Bloomberg menyatakan demikian). Yang mereka pedulikan, bagaimana agar hutan mereka tetap lestari, sehingga mereka tetap mandiri.

Sayangnya, pemerintah kita, alih-alih mendukung mereka, dalam sejarah, malah memindahkan mereka dari tempat di mana mereka hidup. Itu sama saja dengan memindahkan kita semua yang di kota ke sebuah pulau tanpa sinyal, warung, dan hmmm layanan ojek online yang selalu membantu saya jika malas keluar kamar. Itu kalau dibalik.

Pemerintah masih menganggap bahwa pembangunan itu soal, bopong mereka ke kota, kasih beras, bikinin rumah, kasih pekerjaan, kasih agama biar gampang nanti kasih sertifikat tanah. Tanpa memberikan pilihan dan kemerdekaan kepada orang-orang adat ini. Apakah ini yang dinamakan pembangunan?

Coba berkaca pada diri kita sendiri, jangan-jangan modernisasi pembangunan itu hanya jargon untuk mengubah masyarakat adat yang mandiri — saya lebih suka menyebut mereka sebagai masyarakat pra-kapitalis seperti kata editor Mongabay — menjadi masyarakat yang ketergantungan dengan pasar.

Saya lebih setuju pemerintah mengirimkan dokter-dokter dan guru, dan membangun rumah sakit apung darurat, membangun asrama sekolah di pedalaman, sehingga masyarakat bisa tetap tinggal dengan tenang dan mandiri bersama alamnya. Lah kan pendidikan itu urusan negara seperti yang tertera di UUD 45. Ya kan?

Ya itu kalau pemerintah peduli terhadap masyarakat adat, bukan cuma mikirin pendapatan daerah/negara dari hasil hutan saja, sehingga dengan enteng memberi izin pengelolaan hutan tanpa melibatkan si pemilik tanah komunal. Tabik.

Fyi filmnya sudah bisa kamu tonton di sini. Gratis.

Written by

Independent Investigative Journalist. Awardee, Indonesian Oktovianus Pogau Journalism Award in Courage 2017 & SOPA Awards 2019.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade