Kemiskinan Perkotaan dan Pembangunan Pedesaan

Femiyunita
Nov 5 · 4 min read
  • Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara, khususnya Indonesia. Kemiskinan di perkotaan dapat segera menutupi kemiskinan pedesaan sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi perkembangan Dunia Ketiga. Walaupun secara umum standar hidup yang lebih tinggi di daerah perkotaan dan tingkat kemiskinan absolut yang lebih rendah, kemiskinan relatif masih ada di mana-mana di daerah perkotaan dan sering menimbulkan masalah dan konflik sosial. Selain itu, cenderung terjadi kesenjangan sosial dan demoralisasi yang lebih tinggi di antara kaum miskin perkotaan daripada kaum miskin pedesaan. Kehidupan perkotaan lebih terorganisir secara terpusat di sekitar perputaran ekonomi yang berkembang pesat, serta kesenjangan pendapatan yang lebih besar daripada daerah pedesaan. Dengan kesenjangan yang lebih besar, penduduk kota mendapatkan lebih banyak dan membelanjakan lebih banyak, karena komodifikasi yang lebih besar dan harga barang dan jasa yang lebih tinggi seperti makanan, air, bahan bakar, sanitasi, pengumpulan sampah, transportasi, layanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga populasi perkotaan seringkali menghadapi masalah ruang fisik yang tidak aman (seperti ancaman penggusuran) serta kerentanan yang lebih besar terhadap tata kelola yang buruk dan maraknya kejahatan yang terjadi di perkotaan. Secara umum, kemiskinan kota merupakan penyebab utama dan konsekuensi dari masalah perkotaan.

  • Pembahasan

Dalam konteks Indonesia kemiskinan perkotaan telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah kemiskinan agregat di Indonesia yang terdapat distribusi pendapatan yang semakin seragam di daerah pedesaan, sementara kesenjangan yang meningkat telah muncul di daerah perkotaan. Krisis ekonomi Asia Timur yang melanda Indonesia paling parah pada pertengahan 1997 menyusut perekonomian perkotaan yang menyebabkan pengangguran perkotaan meningkat. Pada akhir Juli 1998, jumlah kaum miskin kota di Indonesia telah mencapai 22,6 juta, atau 30% dari total penduduk kota. Sebelum krisis, jumlah ini adalah 7,2 juta atau 9% dari total penduduk perkotaan, yang berarti bahwa jumlah penduduk kota yang hidup dalam kemiskinan meningkat lebih dari 200% setelah krisis. Secara signifikan, bahwa krisis dan dampaknya yang berkelanjutan telah merusak daerah perkotaan lebih parah daripada daerah pedesaan di Indonesia.

Pada periode 1999-2002, pertumbuhan kemiskinan perkotaan di Indonesia adalah 1,15 persen, sementara tingkat kemiskinan pedesaan dan total masing-masing turun 7,28 dan 6,70 persen, menunjukkan bahwa sejak krisis kemiskinan perkotaan telah menjadi salah satu masalah paling serius di Indonesia. Namun, agenda pembangunan Indonesia terutama tetap pedesaan karena adanya perbedaan banyak, mengikuti kebijakan yang telah ditempuh selama dua dekade terakhir dengan program-program seperti Kredit Usaha Tani (Kredit untuk Pertanian) dan Inpres Desa Tertinggal (Program untuk Desa-Desa Terbelakang) mendapatkan hampir semua sumber daya dengan mengesampingkan program rekanan untuk wilayah perkotaan. Walaupun sektor perkotaan menyediakan sebagian besar Produk Domestik Bruto Indonesia, umumnya dipandang oleh para pembuat kebijakan sebagai swasembada. Namun sejak krisis, pemerintah kota di Indonesia tidak dapat mempertahankan penyediaan layanan publik dan infrastruktur yang memadai karena kelangkaan dana dan memperburuk krisis bagi kaum miskin perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah dan donor luar telah mengakui perlunya rehabilitasi dan pembangunan perkotaan. UPP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) mewakili perubahan baru yang diharapkan akan menghasilkan agenda pembangunan perkotaan yang asli.

Di antara inisiatif untuk membantu orang miskin setelah krisis di Indonesia, Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah salah satu yang terbesar dan paling penting di Indonesia. Proyek tersebut dibiayai dari pinjaman Bank Dunia sebesar US $ 100 juta, dengan pembiayaan pendamping US $ 10 juta dari pemerintah Indonesia. Proyek ini, dimulai pada bulan November 1999 yang berpusat di Jawa, tempat sebagian besar penduduk miskin perkotaan Indonesia, proyek ini mengklaim menargetkan 30 juta penduduk perkotaan di 1305 kelurahan. Bank Dunia (2002) secara khusus menyebutkan beberapa keberhasilan UPP, yaitu :
Peningkatan infrastruktur seperti jalan, drainase, sanitasi, pasokan air dan perumahan.
Peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, seperti program kesehatan, pendidikan dan amal kepada para janda, populasi lanjut usia, anak yatim serta orang-orang yang menghadapi keadaan darurat.
Peningkatan pendapatan melalui akses kredit dan pengembangan usaha mikro.
Pertumbuhan modal dan layanan kredit untuk masyarakat.
Memperkuat kapasitas masyarakat untuk aksi kolektif melalui pelatihan lebih dari 6500 relawan (kader) yang terampil dalam pengorganisasian masyarakat.
Partisipasi perempuan yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan mengenai prioritas masyarakat.
Pengembangan tim yang terlatih dalam perencanaan partisipatif untuk memasukkan orang miskin, di lembaga perencanaan 30 pemerintah daerah.

Orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan memanfaatkan dan bergantung pada komunitas tatap muka bahwa mereka hidup di tengah-tengah proyek pembangunan. Ketika penduduk kota di seluruh Jawa pergi ke jalan-jalan pada tahun 1998 dan menyingkirkan Suharto dari kekuasaan, banyak yang tidak percaya bahwa mereka memimpikan program keuangan mikro yang mencangkokkan struktur komunitas pedesaan dengan hubungan dari kasta lokal, kelas, dan agama ke kota mereka.

  • Kesimpulan

Pada akhir dekade pertumbuhan ekonomi sangat menarik, di mana banyak janji dibuat dan impian perkotaan dikejar. Mimpi-mimpi tersebut terhubung dengan standar kehidupan yang lebih tinggi, sekolah yang lebih baik, transportasi, perumahan, dan bentuk konsumsi sosial lainnya.

Hal ini tentu saja bukan pekerjaan proyek pengentasan kemiskinan seperti UPP untuk menebus semua kekecewaan yang diderita masyarakat selama krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, untuk menaikkan upah sosial secara keseluruhan di perkotaan Indonesia yang telah menderita ratusan tahun dengan dominasi kolonial dan neokolonialisme serta penjarahan. Namun sebuah proyek sederhana seperti UPP dapat mencapai hal-hal besar dan mengintegrasikan banyak orang dengan cara demokratis jika dimulai dengan pendekatan yang melibatkan pengalaman yang pernah dialami dan impian sosial kehidupan kota.

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&q=jurnal+poverty#d=gs_qabs&u=%23p%3DY09HEHfZq3QJ

    Femiyunita

    Written by