Foreign Policy Review—Perempuan di balik Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Ilham Fadil

Retno LP Marsudi bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar, pada Desember 2016 (sumber: Kemlu).

Pada kesempatan ini, Foreign Policy Review akan membahas tentang peran perempuan di balik kebijakan luar negeri Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa terdapat sebuah stigma yang telah lama berkembang di masyarakat kita mengenai dunia politik, yaitu politik dianggap sebagai sebuah dunia yang maskulin, yang memerlukan rasionalitas tinggi dan juga keras dalam permainannya, jadi sudah selayaknya harus diisi oleh para kaum pria. Selain itu, masyarakat Indonesia dapat dianggap sebagai masyarakat yang patriakis. Namun, fakta yang terjadi sekarang menunjukan sudah tidak berlaku lagi stigma ini. Banyak aktor politik yang berasal dari kaum perempuan, khususnya terkait kebijakan luar negeri.

Sebelumnya, sejarah perkembangan kesetaraan gender khususnya di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Hal ini dapat kita lihat pada kisah R.A Kartini yang menuntut kesetaraan hak-hak kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan dan kesempatan yang sama dengan yang didapat oleh kaum laki-laki. Tidak ada sejarah pasti yang mencatat tentang awal mula kesetaraan gender dalam bidang kebijakan luar negeri Indonesia. Namun hal ini dapat dengan mudah kita jumpai sekarang ini, di mana banyak sekali aktor dalam urusan hubungan luar negeri Indonesia yang berasal dari kalangan perempuan.

Berbicara tentang peran perempuan dalam ruang lingkup hubungan luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya paham atau pandangan feminisme dalam ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional. Hal ini cukup memberikan peran yang signifikan dalam corak warna pada Indonesia, baik dalam organisasi pemerintah maupun nonpemerintah. Jika dilihat dari peran struktural yang secara spesifik mengurus kebijakan luar negeri Indonesia, maka peran struktural tertingginya adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI). Dan pada kabinet kali ini, Menlu RI adalah seorang perempuan, yaitu Retno LP Marsudi. Hal ini menandakan bahwa peran dari perempuan, khususnya dalam bidang hubungan luar negeri Indonesia, sudah mencapai pada peran yang strategis serta menandakan bahwa pandangan feminisme telah menjadi bagian dari fenomena hubungan luar negeri indonesia.

Salah satu contoh nyata dari adanya kebijakan luar negeri terkait masalah ini adalah Country Gender Assesment (CGA) yang diprakarsai oleh Asian Development Bank (ADB), The Asia Foundation, Canadian International Development Agency (CIDA), The National Democratic Institute (NDI) dan World Bank. Mereka bekerjasama dengan Kemetrian Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia bekerja sama dengan pihak dari negara lain dalam masalah perempuan. Dari pertemuan tersebut, salah satu hasilnya adalah kesepakatan dalam pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor strategis dan perlindungan terhadap perempuan.

Berbicara mengenai isu kesetaraan gender di dalam ruang lingkup hubungan luar negeri Indonesia tidak dapat dipisahkan pula dari beberapa elemen-elemen penting dalam konsep hubungan luar negeri Indonesia itu sendiri. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuliskan buku tentang Grand Design Hubungan Luar Negeri Indonesia, yang mana mencakup hak asasi manusia (HAM). Pemerintah berkomitmen dalam aktivitas hubungan luar negerinya dengan menjunjung HAM, salah satunya adalah isu kesetaraan gender dalam skala internasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri (Kemlu) membuka tangannya seluas-luasnya terhadap isu kesetaraan gender

Berkenaan dengan isu kesetaraan gender kali ini, penulis mencoba untuk memberikan gambaran peran dan tokoh perempuan yang berkecimpung dalam hubungan luar negeri Indonesia. Berikut adalah sejumlah tokoh perempuan dalam kancah hubungan luar negeri, baik dari organisasi pemerintah maupun nonpemerintah.

Retno Lestari Priansari Marsudi

Sebenarnya sosok ini lebih dikenal dengan nama Retno Marsudi. Sosok beliau sudah tidak asing lagi bagi kita karena beliau sering muncul di layar kaca kita karena kebijakan luar negeri yang apik dan berbagai prestasi yang ditorehkan olehnya. Perempuan kelahiran Semarang, 27 November 1962, ini menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Haagse Hogeschool, Belanda, mengambil Hukum Uni Eropa. Karir di Kementrian Luar Negerinya diawali ketika ia lulus dari studinya yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris 1 Bagian Ekonomi di Den Haag, dan pada 2001 beliau menjadi Direktur Jenderal Amerika dan Eropa yang membawahi 82 negara yang mempunyai hubungan bilateral dengan Indonesia. Pada 2005, beliau kemudian menjadi Duta Besar Islandia dan Norwegia. Hal ini menunjukan bahwa beliau memang kompeten dalam bidangnya. Berbagai penghargaan juga telah diraihnya, salah satunya adalah Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011. Sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dengan reputasi dan juga kinerja yang bagus.

Dewi Fortuna Anwar

Beliau adalah seorang ilmuan Indonesia yang menjabat sebagai Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI. Beliau aktif menulis berbagai isu terkait kebijakan luar negeri Indonesia, politik, keamanan wilayah Asia Tenggara, dan hubungan sipil-militer di Indonesia. Nama beliau sudah sangat dikenal dan sering malang-melintang di berbagai lembaga tinggi pemerintahan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selain aktif menulis, beliau adalah Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Indonesia yang juga menjadi anggota Dewan Penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pelucutan senjata, anggota kongres Amerika Serikat, dan anggota Komisi Senjata Pemusnah Masal di Stockholm, Swedia. Beliau adalah seorang alumni School of Oriental and African Studies, University of London, Inggris, dan Monash University, Australia. Atas prestasi dan kinerjanya, tidak heran jika beliau sering diundang pada berbagai forum internasional.

Dr. Dinna Wisnu

Beliau adalah seorang alumni dari Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional. Setelah menamatkan pendidikannya, beliau kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di Departemen Ilmu Politik, The Ohio State University, Amerika Serikat. Beliau juga berkesempatan untuk menjadi pengajar di sana. Setelah menamatkan pendidikannya, beliau menjadi seorang ilmuwan politik perempuan dengan spesialisasi ekonomi politik internasional, diplomasi, dan kebijakan bidang kesejahteraan sosial. Beliau aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan juga aktif menulis. Karena beliau merupakan seorang ilmuwan yang kompeten serta mimiliki spesialisasi dalam bidang kesejahteraan sosial, beliau diamanatkan menjadi Perwakilan Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations Intergovermental Commision on Human Rights (AICHR) periode 2016–2018.

Demikian beberapa tokoh perempuan yang aktif di balik kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini menandakan bahwa peran dan keikutsertaan perempuan dalam urusan hubungan luar negeri Indonesia dapat dikatakan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kinerja dan prestasi yang mereka torehkan selama ini. Ya, mereka adalah simbol Kartini modern di ranah hubungan luar negeri Indonesia.


Ilham Fadhil adalah penanggung jawab program Foreign Policy Review. Dia juga merupakan mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro.

Foreign Policy Review merupakan sebuah program riset rutin yang mengulas kebijakan luar negeri Indonesia yang mencakup sektor ekonomi, politik, keamanan, serta sosial dan budaya.

In a world of exclusives, we include.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.