Kasus Indar Atmanto dan Ancaman Lumpuhnya Internet di Indonesia

Selain ritual garuk-garuk atau kucek-kucek, apa yang biasanya kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari, gaLAWers?

Saya yakin sebagian besar dari kita mempunyai kesamaan jawaban, grepe-grepe hape. Mulai dari selfie muka bangun tidur yang kemudian diunggah ke instagram. Ngecheck mention di twitter, perbarui status. Lihat pemberitahuan di Path, perbarui status. Menilik jumlah jempol dan komentar di facebook, perbarui status. Jomblo lapuk yang merana dimakan usia, perbarui status… eh, untuk yang satu ini terbilang agak susah, denk. Atau yang sedikit lebih elegan, untuk orang kantoran yang tiap hari dikejar-kejar deadline kantor, melihat inbox email kerjaan. Siapa tahu ada client rewel atau malah dapet atasan yang cerewet.

Nggak cukup sampai di situ, juga ada ritual memeriksa pemberitahuan WhatsApp, Line, KakaoTalk, BeeTalk, WeChat, Snapchat, BBM, solar, bensin, avtur, oplosan dan sebagainya. (Disclaimer: Ini bukan lagi promosi layanan messenger loh, ya)

Zaman sekarang penerapan lagu bangun tidur kuterus mandi sudah tidak valid. Yang ada bangun tidur kuterus grepe hape seperti pemaparan sebelumnya. Entah selanjutnya akan ada aksi membersihkan diri menggunakan air yang awam dikenal sebagai mandi yang dilanjutkan menggosok gigi, kemudian membantu ibu merapikan tempat tidur atau nggak.

Dari semuanya itu kita dapat menyimpulkan bahwa dewasa ini manusia sangat lekat dengan internet. Saat berada di tempat umum pun kita banyak menemui orang-orang yang sibuk dengan dunia digitalnya menunduk asyik memerhatikan gawainya (gadget) masing-masing. Lalu bagaimana jika satu saat internet hilang dari kehidupan kita?

Bukan menakut-nakuti, sih. Tapi memang kemungkinan ini benar-benar akan terjadi menyusul dipidananya mantan direktur utama PT IM2, Indar Atmanto, pada 16 September 2014 atas tindakan pidana korupsi yang (menurut hakim MA) dilakukannya. Indar Atmanto dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) dan (3) UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selaku direktur utama IM2 pada masanya, Indar Atmanto telah melakukan kerja sama penggunaan frekuensi 2.1 GHz/ 3G milik PT Indosat Tbk secara melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara.

Hakim menjatuhi hukuman pidana penjara empat tahun dan pidana denda Rp300 juta subsidair enam bulan kurungan terhadap mantan direktur utama IM2 ini. Nggak cuma itu, gaLAWers, hakim juga mewajibkan IM2 selaku korporat untuk mengganti kerugian yang dialami negara yaitu senilai Rp1,4 triliun.

Maaf, ulang.

Kurang dramatis.

SATU KOMA EMPAT TRILIUN RUPIAH!!!

Entah dapat berapa batang jika duit segitu banyaknya dibelikan cotton bud, dan entah berapa pasang kuping yang dapat dibersihkannya. Mungkin seluruh penduduk bumi bisa tercover, dan semua pun bebas kotoran telinga.

Lalu kenapa dua-duanya, Indar Atmanto dan korporasinya, dikenakan pidana? Kenapa nggak Indar saja yang juga dapat beban penggantian kerugian negara sebesar Rp1,4 triliun? Hal ini adalah atas pertimbangan hakim bahwa Indar Atmanto melakukan korupsi bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk korporasinya (IM2). Seperti dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor:

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Indar Atmanto melakukan perjanjian pemakaian frekuensi 3G dengan Indosat selaku penyedia jaringan telekomunikasi untuk kepentingan korporasinya, yaitu IM2 selaku penyedia jasa telekomunikasi. Hal ini dianggap melawan hukum, karena dalam Pasal 9 ayat (2) UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyewa melalui penyelenggaran jaringan telekomunikasi lain hanya berlaku bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang juga memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan.

Dhuaaarrr… ribet? Singkatnya IM2 (penyedia jasa telekomunikasi) yang menyewa frekuensi 3G dari Indosat (penyedia jaringan telekomunikasi) juga harus memperoleh izin sebagai penyedia jaringan telekomunikasi. Dalam hal ini, izin dikeluarkan oleh Menkominfo seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2000 yang menyatakan:

(1) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga terdapat larangan pemegang frekuensi (Indosat) untuk mengalihkan ke pihak lain (IM2), Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2000 berbunyi:

(1) Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain.

(2) lzin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri.

Penggunaan jaringan 3G oleh IM2 juga dianggap melawan hukum karena dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 7 tahun 2006 menyatakan penggunaan frekuensi ini harus melalui mekanisme pelelangan. Ditambah, pemakaian frekuensi ini juga seharusnya melakukan pembayaran Biaya Nilai Awal (Up Front Fee) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo No. 7 tahun 2006.

Begitulah seluk beluk kasusnya, gaLAWers. Pihak IM2 dianggap tidak memperoleh izin untuk menggunakan frekuensi 2.1 GHz/ 3G dan lalai dari kewajibannya membayar Up Front Fee.

Kembali ke pernyataan awal tulisan ini, lalu apa hubungannya kasus ini dengan hilangnya internet di Indonesia? Terlalu mendramatisir sih, nggak hilang selamanya, cuma sementara. Tapi meski demikian ada banyak dampak buruk yang akan diakibatkannya.

Internet di Indonesia akan terancam lumpuh karena hampir seluruh penyedia jasa internet (internet service provider) di Indonesia menggunakan model bisnis yang sama seperti apa yang dilakukan oleh IM2. Maka dengan pemidanaan kasus ini akan mengakibatkan penyedia jasa internet lain menghentikan layanannya dan kolaps tersandung aturan yang digunakan untuk memidanakan Indar Atmanto dan IM2.

Dengan lumpuhnya internet juga akan sangat berdampak buruk terhadap e-commerce (bisnis yang dijalankan dengan mengandalkan koneksi internet) di Indonesia. Nggak main-main, kerugian yang akan ditimbulkan akibat berhentinya internet ini dalam satu jam dapat mencapai Rp90 miliar per jamnya. Bayangkan kerugian para “instagram-preneur” yang menjual barang dagangannya melalui jejaring sosial instagram terganggu, mereka yang rajin komentar di instagramnya artis-artis, “Silakan dilihat gamis kami, Sis”, “Boleh dicheck instagram kita, Kaka”, dan lain-lain.

Ancaman invsetor asing nggak mau mengucurkan dananya di Indonesia juga mungkin terjadi karena regulasi ini. Karena model bisnis yang diterapkan oleh IM2 dengan Indosat ini dianggap tidak menyalahi aturan jika di luar sana. Jangan heran kalau investor asing lebih memilih negara lain sebagai tempatnya berinvestasi.

Masih ada lagi, para pejuang-pejuang LDR (long distance relationship) yang menggantungkan kangennya lewat koneksi internet pun terancam kerberlangsungan hubungannya. Tanpa koneksi internet, mereka nggak mampu sekedar saling sapa melihat wajah satu sama lain walau hanya lewat media layar komputer melalui skype.

Dan tentu saja akan ada banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan bila internet di Indonesia benar-benar mati… walau hanya untuk sementara waktu.

Melihat putusan hakim yang memidanakan Indar Atmanto ini, saya pikir hakim juga harus melihat faktor sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan ancaman selain rumusan delik. Beberapa faktor di luar hukum yang seharusnya digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan pidana kasus ini, sebut saja faktor sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sudah sangat jelas apabila putusan ini akan menimbulkan karut marutnya sektor ekonomi di Indonesia. Dari segi sosial juga masayarakat akan merasakan dampak buruk karena hilangnya koneksi internet, terutama para pejuang LDR itu, sih. Dan nggak menutup kemungkinan akan berimbas kepada stabilitas politik di Indonesia.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.