Gagalnya Hegemoni Kaderisasi

Sebuah Autokritik terhadap Diklat Terpusat dan Sekolah Mentor dari Perspektif Gramsci

(Bacanya pelan-pelan aja, karena cukup panjang. Tapi tenang, bahasa sudah disesuaikan)

Di tengah riweuhnya negeri ini dengan berbagai persoalan dari yang melangit sampai membumi, mahasiswa ITB malah sedang asyik sendiri menjalani masa kaderisasi. Bahkan isu pernikahan Tyas Mirasih aja lewat tanpa disadari (?) Sungguh mulianya sang insan akademisi…. Ah tak ada gunanya juga sih membicarakan kultur ITB yang memang seperti ini, sekali-kali alangkah baiknya kalo kita melihatnya dari kacamata yang sedikit positif mungkin, sedikit aja ya tapi.

Kaderisasi memang hal yang amat diagung-agungkan di dalam kampus ITB. Bagaimana tidak, saking sakralnya kaderisasi ini, bahkan sampai ada ungkapan “kaderisasi adalah nafas organisasi” lho. Ibaratnya sama aja kayak makhluk hidup, kalau berhenti bernafas gimana? Ya sama kayak organisasi yang berhenti njalanin kaderisasi. Makanya hembusan udara ini terus dijaga sama almamater kita, walaupun kayaknya lagi asma sih hoho.

Nah ngomong-ngomong soal kaderisasi, beberapa waktu yang lalu sampai sekarang saya ikut dalam beberapa rangkaian proses yang biasanya diikuti mahasiswa (nyaris) tingkat dua. Yaps, sesuai judul saya di atas, saya ingin memfokuskan bahasan kaderisasi pada kasus Dikpus dan Sekmen. Bagaimana saya membahasnya? Disini saya ingin mencoba menggunakan pisau analisis Antonio Gramsci, khususnya mengenai teori hegemoni. Wah apa tuh hegemoni? Masak nyambung sih sama kaderisasi? Santai, pelan-pelan pasti ngerti kok.


Tentang Hegemoni dan Selayang Pandang Perspektif Gramsci

Bicara soal hegemoni ga bakalan bisa dipisahin dari sosok Antonio Gramsci. Beliau adalah penulis sekaligus teoritikus politik asal Italia, yang sempat dipenjara karena menentang rezim Mussolini. Pemikiran-pemikiran terkenalnya mengenai hegemoni justru tercipta saat ia ditahan, dan akhirnya dibukukan dalam suatu Buku Catatan Penjara (Prison Notebooks). Dari beberapa referensi yang saya baca, Gramsci mendapatkan ilham buah pemikirannya dari perspektif Machiavelli dan Marx. Nah, teori hegemoni ini sebenernya lahir dari kritik Gramsci terhadap Marx. Teori Hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai.

Bila meminjam KBBI, hegemoni artinya pengaruh kepemimpinan, dominasi, kekuasaan, dan sebagainya suatu negara atas negara lain (atau negara bagian). Tapi apakah definisi itu cukup untuk menjelaskan pemikiran Gramsci? Jawabannya adalah tidak. Lebih dari itu, hegemoni menurut Gramsci mengarah kepada suatu proses dan konsep menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual. Apa maksudnya? Mari ambil kasus ekstrim berseberangan lainnya, yaitu kepemimpinan melalui kekerasan dan paksaan dari atasan. Berbeda dengan kediktatoran, hegemoni merupakan konsep kepemimpinan yang timbul dari kesepakatan kedua belah pihak dan kesadaran bersama yang menjadi alat legitimasi suatu kekuasaan sehingga suatu rezim bisa langgeng berkuasa tanpa adanya perlawanan.

Ide dasar teori ini cukup sederhana sebenernya. Bahwa manusia dikuasai bukan hanya oleh kekerasan dan paksaan dari atasan saja, melainkan juga oleh ide-ide yang berkembang di masyarakat. Mungkin terdengar simpel, tapi implikasinya jauh lebih besar dari bayangan kita semua. Oh iya, dalam perspektif Gramsci, ada beberapa istilah yang perlu bareng-bareng kita pahami seperti fungsionaris hegemoni, masyarakat sipil (civil society), intelektual organik, ideologi dan common sense. Mungkin untuk lebih lengkapnya akan saya bahas lebih lanjut di bagian akhir tentang analisis kegagalan hegemoni.


Hubungan Kaderisasi dan Hegemoni

Sekarang udah cukup kebayang kan ide dasar dari teori hegemoni itu seperti apa? Bagus, kalo definisi kaderisasi saya anggap sudah pada khatam semua haha. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kaderisasi yang ada dalam ranah pendidikan karakter manusia disangkut pautkan dengan teori politik yang bahkan asing di telinga kita semua? Wah buat menjawab itu, sepertinya kita perlu menariknya ke lingkup yang lebih luas, tentang hubungan pendidikan dan politik. Eh, bukan bermaksud mempolitisasi pendidikan loh ya, jangan disalahpahami.

Gini, namanya pendidikan tuh yang penting kan biar subjek-subjek (–sengaja bukan subjek-objek — ) yang ada di dalam prosesnya bisa berkembang dan penanaman ilmu/nilai bisa terjadi, betul? Lalu, apakah dalam proses pendidikan tidak ada unsur politik yang menyertainya? Maksud saya adalah, apakah pendidikan akan berhasil bila para pelakunya “tidak terkuasai”? Terkuasai bagaimana? Oleh suatu sistem, mekanisme, dan hierarki yang dapat memastikan nilai-nilai yang diajarkan tersampaikan. Apakah mungkin suatu kaderisasi tanpa adanya hegemoni? Apakah mungkin penanaman nilai bisa terwujud bila proses dialektis dan kesepemahaman tidak terjadi?

Nah, premis dasar saya dibangun dari pertanyaan semacam itu. Cukup sederhana kok, “Kegagalan kaderisasi terjadi salah satunya karena kegagalan hegemoni dalam proses kadernya” atau “Gagalnya kaderisasi terjadi karena kesalahan aspek politis yang tidak bisa menghegemoni prosesnya”.

Sekarang udah nggak bingung lagi tentang hubungan hegemoni dan kaderisasi ditambah lagi premis dasar saya kan? Oke lanjut berarti, tentang analisis kegagalan hegemoni kaderisasi. Studi kasusnya adalah pada Diklat Terpusat dan Sekolah Mentor, tapi masih tetap menggunakan buah pemikiran Gramsci.


Berangkat dari Ideologi

Secara etimologi, kata ideologi berasal dari gabungan 2 kata yaitu idea (pemikiran, gagasan) dan logi dari kata logos (ilmu). Bila menggunakan definisi dari KBBI, sepertinya dalam konteks ini lebih cocok pada definisi yang kedua, yaitu cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Lebih jauh lagi menurut Raymon Williams ideologi adalah “a system of meanings and values”.

Kenapa bagi Gramsci Ideologi begitu penting? Seberapa penting memangnya? Singkatnya adalah, revolusi sosial tidak akan pernah terjadi tanpa revolusi kultural. Selanjutnya, revolusi kultural hanya mungkin terjadi dengan prasyarat terpenuhinya revolusi Ideologi. Jadi ya, ga akan mungkin tercipta suatu perubahan sosial secara masif bila ideologi di setiap masyarakat belum dikuasai. Gampangnya ga mungkin ada aksi kalo sebelumnya ga kita pikirin, tapi ini lingkupnya secara massif dan serentak, sepakat ya?

Nah, dari situ kita bisa menganalisis kegagalan pertama yang terjadi dalam hegemoni, yaitu kegagalan penanaman ideologi ke setiap individu. Dan kegagalan penanaman ideologi ini berkaitan erat dengan propaganda dan fungsionaris hegemoni. Apa itu fungsionaris hegemoni? Fungsionaris hegemoni merupakan media dan alat untuk menanamkan pemahaman sehingga dapat dijadikan legitimasi kekuasaan, contohnya adalah pendidikan, kebudayaan, agama dan kepercayaan, serta ideologi dan common sense yang menyebar di masyarakat. Bisa dipahami?

Mari kita ambil studi kasus pertama, mengenai Diklat Terpusat (Dikpus). Sekarang saya tanya, memangnya ideologi apa yang ingin dibawa dalam Diklat Terpusat? Harusnya tentang “mahasiswa” nggak sih? Nah, lanjut apakah ideologi tersebut sukses tertanam pada setiap peserta diklat terpusat? Bahkan setengahnya aja saya yakin ga ada lho…

Lucunya lagi, saya bisa memberikan contoh nyata yang cukup menggelikan. Bagaimana sebuah kuasa pemikiran yang ingin ditanamkan runtuh dalam sekejap setelah adanya counter hegemoni lewat DnU Ganesha dengan pengirim berinisial “Al”. Dan saya yakin sekali, mindset yang tertanam di kepala peserta dikpus kebanyakan lebih mengamini ucapan Al timbang pemikiran yang panitia ingin tanamkan. Alih-alih menjadi “mahasiswa” sesuai definisi panitia, peserta dikpus malah lebih berkiblat pada netizen kekinian. Sungguh luar biasa kuasa media…

Mari beralih ke kasus kedua, tentang sekolah mentor. Disini juga terjadi hal yang serupa, penanaman “ideologi bersama”nya gagal. Bahkan sampai sekarangpun, ideologi yang akan dijadikan acuan oleh identitas “mentor” masih samar-samar. Dan samarnya ideologi ini membuat minat para calon mentor juga menjadi tidak karuan.

Tentu asumsi tersebut bukan tanpa beralasan. Kalau mau ngomongin kuantitas, empat hari sekmen diadain yang ikut masih ada di kisaran 300-an. Anggap saja setengah lebih sedikit dari total keseluruhan 640an orang. Dari jumlah kehadiran ini sebenernya udah bisa menggambarkan seberapa tingkat penguasaan gagasan/ide. Lebih jauh lagi, yang ikutpun belum tentu tercerahkan, iya kan?

Ide yang tertanam pada camen sekarang saya yakin masih berseberangan dengan apa yang panitia harapkan. Malahan, ada beberapa ide liar yang berkembang dan berpotensi membahayakan bila dibiarkan. Contohnya adalah anggapan bahwa menjadi mentor itu santai, dan tak perlu banyak pengorbanan. Cabut berkali-kali sekolah pun masih bisa dipertahankan. Inikah mentor yang diidam-idamkan?


Kebungkaman Kaum Intelektual Organik, Eh Memangnya ada?

Poin kedua saya ini merupakan kelanjutan dari revolusi ideologi dan berkaitan erat dengan aspek kultural dalam proses hegemoni. Pertama-tama, yuk coba pahami dulu maksud dari istilah “Intelektual Organik” yang Gramsci angkat. Menurut Gramsci, untuk menanamkan ideologi diperlukan sebuah perangkat secara kultural yang bisa menguasai basis massa yang ada. “Menguasai” disini bukan dalam artian dengan kekerasan dan terstruktur secara legal, tapi timbul secara alamiah dari masyarakat itu sendiri. Peran tersebut dipegang oleh kaum intelektual organik.

“They are not only thinkers, writers and artist but also organisers such as civil servants and political leaders, and they not only function in civil society and the state, but also in the productive apparatus…” (Simon, 1991: 90)

Oh iya, bedakan ya istilah intelektual organik dan intelektual tradisional. Dalam analisis Gramscian, intelektual tradisional adalah para intelektual yang memiliki profesi khusus dan ahli di bidang tersebut, sedangkan intelektual organik tidak memiliki profesi tertentu tetapi mendorong “dari belakang” timbulnya suatu dinamika sosial.

Mari beralih ke kasus sekolah mentor sekaligus diklat terpusat. Memangnya siapa sih yang bisa disebut intelektual tradisional dan organik? Di dalam Prison Notebooks disebutkan bahwa sebenarnya semua orang berpotensi menjadi seorang intelektual. Namun ke-intelektual-an tersebut sangat ditentukan oleh fungsi mereka dalam masyarakat dan kehidupan sosial. Lantas, siapakah kaum intelektual pada sekmen dan dikpus?

Kita ambil satu contoh di sekolah mentor saja ya. Menurut saya peran intelektual tradisional dipegang oleh PJ setiap distrik, dan yang jadi pertanyaan adalah siapakah kaum intelektual organiknya? Disini saya melihat kegagalan hegemoni kaderisasi terjadi karena kaum intelektual organiknya memilih untuk berdiam diri saja. Atau mungkin tidak ada? Terlebih, kaum intelektual tradisionalnya juga kurang menghegemoni calon mentor lainnya secara struktural. Alhasil, kombinasi kurang maksimalnya kedua peran tersebut membuat sekolah mentor seperti ini adanya. Hambar, sehingga akhirnya calon mentor kurang terbentuk secara kultural.


Antara Political Society dan Civil Society

Analisis berikutnya ini main analogi sih, atau lebih pas cocoklogi mungkin. Gramsci beranggapan bahwa negara terbentuk dari dua kombinasi, yaitu masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society), dan ini berkaitan juga dengan konsep hegemoni yang berasal dari persetujuan kedua belah pihak. Negara bagi Gramsci juga tidak hanya urusan fisik dan etis (politis) belaka, tapi juga soal budaya yang berkembang di dalamnya. Peran budaya ini dipegang oleh masyarakat sipil, dan peran struktural/legal-formal/hukum suatu negara dipegang oleh masyarakat politik. Kalo mau ambil contoh di lingkup negara, masyarakat politik itu pemerintah beserta aparatus negaranya dan masyarakat sipil itu tokoh masyarakat, pemuka agama, dan budayawan yang dihargai secara kultural.

Itu kan di level negara ya, saya akan coba tarik ke lingkup yang lebih kecil yaitu dalam level kaderisasi organisasi. Menurut saya tak jauh berbeda kasusnya, cuma lebih simpel aja. Langsung studi kasus deh, sekarang gantian ke diklat terpusat. Dalam diklat terpusat, elemen-elemen yang ada di dalamnya juga bisa kita amati dari perspektif Gramsci. Yang berperan sebagai political society yaitu panitia dan seluruh pendiklat, dan civil society dipegang oleh peserta dikpus itu sendiri.

Suatu hegemoni dapat tercipta dalam lingkup negara apabila kekuasaan dari atas (politis) dilegitimasi oleh persetujuan dari bawah (kultural). Itulah yang dijadikan kerangka berhasil-tidaknya suatu hegemoni dan mungkin bisa kita ambil sebagai referensi di level kaderisasi.

Sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah dikpus kemarin berhasil? Bagi saya sih kurang, secara hegemoni. Gimana bisa sukses kalau kekuasaan politis oleh panitia saja acak-acakan? Hal ini ditunjukkan oleh keberjalanan dikpus yang kelihatan kurang rapi dan minimnya pendiklat yang hadir. Buat lebih lengkapnya mungkin sudah dijelaskan dengan lebih gamblang oleh Al, silakan dibaca sendiri. Lalu, kami-kami ini yang ada pada peran kultural akan melegitimasi kekuasaan apa dan siapa coba? Ketidakjelasan dikpus itu sendiri?


Epilog, Memaknai Hegemoni untuk Keberjalanan Kaderisasi

Secara keseluruhan, yang ingin saya tekankan disini ada dua poin. Yang pertama adalah kesadaran ideologis itu penting adanya, dan yang kedua dinamika sosial selalu terjadi secara dialektis antara kedua belah pihak. Poin kedua itulah yang melandasi mengapa saya menggunakan kata “autokritik” di judul tulisan ini. Tak usahlah terus-terusan memaki keadaan yang ada, panitia kurang becus lalalala. Hal itu tidak merubah apapun. Lalu ingat, kesalahan tak terletak pada satu pihak semata. Yang bisa kita lakukan ya bertindak sesuai peran kita. Toh, ini semua buat tujuan bersama juga. Eh iya?

Hmm, daritadi kritik melulu kayaknya ya, solusinya mana? Simpel aja ya. Satukan ideologi, propagandakan dan sebar sampai masuk sanubari masing-masing, mulai gerakkan secara kultural dan jangan takut jadi intelektual organik, dan akhirnya hegemonikan kaderisasi ini. Voila!

Hanafi Kusumayudha

Fisika Teknik 2016

Distrik 08


Setengah Referensi Tanpa Sitasi

Bates, Thomas R. 1975. Gramsci and The Theory of Hegemony. University of Pennsylvania Press : Journal of The History of Ideas. Vol. 36, no. 2, pp 351–366

Cole, Nicki Lisa. 2017. Definition of Cultural Hegemony. Diakses dari https://www.thoughtco.com/cultural-hegemony-3026121 pada Minggu, 2 Juli 2017 pukul 18.53.

https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci

https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_hegemony

http://kbbi.web.id/hegemoni

http://kbbi.web.id/ideologi

Lears, T. J. Jackson. 1985. The Concept of Cultural Hegemony : Problems and Possibilities. The American Historical Association : The American Historical Review. Volume 90, issue 3, pp 567–593.

Prastowo, Justinus. 2008. Pemikiran Gramsci tentang Negara dan Civil Society (2-Selesai). Diakses dari http://indoprogress.blogspot.co.id/2008/07/pemikiran-gramsci-tentang-negara-dan_10.html pada 4 Juli 2017 pukul 10.12.

Simon, Roger (1991), Gramsci’s Political Thought: An introduction, Lawrence and Wishart, London.

Stillo, Monica. 1998. Antonio Gramsci. Diakses dari http://www.theory.org.uk/ctr-gram.htm pada 1 Juli 2017 pukul 16.42

Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2013. Antonio Gramsci tentang Krisis dan Kebangkitan Kapitalisme Global. Diakses dari https://indoprogress.com/2013/11/antonio-gramsci-tentang-krisis-dan-kebangkitan-kapitalisme-global/ pada 4 Juli 2017 pukul 10.27.

Wazier, Ahmad. 2013. Konsep Hegemoni dalam Kebudayaan Modern. Diakses dari http://www.kompasiana.com/wajiran/konsep-hegemoni-dalam-kebudayaan-modern_5516da4ca33311847aba7d57 pada 3 Juli 2017 pukul 13.24.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hanafi Kusumayudha’s story.