Gejolak Kawula Muda: Ilmu Sosial Indonesia dalam Belenggu Ketergantungan

Pada jaman yang mengaku sudah terbuka, diskusi bertemakan apapun sudah begitu menjamur. Berbagai kalangan saling berkumpul bertukar pikiran dalam satu tempat dan waktu. Mulai dari kalangan akademisi, penulis lepas, birokrat, mahasiswa, hingga masyarakat awam. Dapat dipastikan, setidaknya ada satu diskusi tentang apapun itu dalam satu minggu.

Jika mencermati dengan lebih peka, akan terasa hal yang sering mengganjal. Bukan tentang tema-tema yang beredar dan membanjiri setiap dinding kampus ataupun sosial media. Bukan juga mahar yang harus dikorbankan demi masuk ke venue diskusi yang sedang berlangsung. Namun, ketika beradu argumen dalam setiap tema diskusi, terlebih yang terkait dengan ilmu sosial, perspektif yang hadir berjubel adalah ragam pemikiran dari Barat.

Sebut saja nama-nama beken seperti penabuh gong perlawanan kelas bawah yaitu Karl Marx. Ada juga mahluk yang mengaku dinamit dan bukan manusia, Nietzsche. Maupun begawan yang menjadi flamboyan di Indonesia dengan kajian ruang publiknya, Habermas. Hingga manusia botak penentang normalitas dari Prancis yang memilih menjadi homoseksual, Michel Foucault.

Ya, serentetan nama-nama itu tidaklah asing ditelinga para pegiat ilmu sosial di Indonesia. Cakrawala pemikiran yang luas dan tajam begitu memukau. Berbagai landasan filsafat yang tak kalah dalam tak ubahnya laut yang seksi untuk diselami. Hingga akhirnya mempesona para pegiat ilmu sosial di Indonesia menganga terpaku.

Lalu apanya yang mengganjal? Bukannya hal itu sah-sah saja? Malah nama mereka sudah seharusnya hadir dalam setiap diskusi. Penuh sesak dan tinggal menunggu antrian saja untuk mulai tampil di depan publik. Percayalah, ketika para peserta diskusi mulai mengumandangkan salah satu dari serentetan pemikir Barat tadi, kharisma para peserta diskusi akan bertambah. Setidaknya, suasana diskusi akan semakin seru.

Namun, bukan penggunaan pemikiran barat yang mengganjal. Tetapi, penggunaan pemikiran Barat dalam membaca keadaan Indonesia dengan mentah tanpa pertimbangan kritis. Terlebih, ketika para pegiat ilmu sosial Indonesia mulai menggumamkan peran heroik ilmu sosial sebagai penyelamat masyarakatnya sendiri. Alih-alih ingin menjadi superhero, justru mengabaikan perbedaan konteks keadaan Indonesia saat ini dengan tempat kelahiran pemikiran Barat yang digunakan. Parahnya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Meskipun tentu tidak semua melakukan kebiasaan itu.

Orientalisme & Belenggu Ketergantungan Akademis, Sebuah Diagnosa

Setidaknya, ada 2 “penyakit” yang menyebabkan kebiasaan buruk tersebut berlangsung secara terus menerus. Pertama adalah penyakit yang ditemukan oleh seseorang ilmuwan yang mengalami masalah kerumitan identitas sepanjang hidupnya, Edward Wadie Said. Penyakit pertama itu adalah orientalisme.

Orientalisme dapat dipahami secara sederhana sebagai gambaran tentang masyarakat daerah Timur dari cara pandang masyarakat Barat[1]. Masyarakat yang dimaksud dengan Timur adalah masyarakat pada negara-negara dunia ketiga semacam Asia dan Afrika. Sedangkan, masyarakat Barat adalah negara-negara adikuasa semisal Prancis, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Penjabaran tentang dikotomis Timur dan Barat tersebut, atau yang lazim disebut sebagai geografi imajinatif[2], bukan malah untuk mematenkan. Namun, untuk menggambarkan dengan lebih jelas arah beroperasinya orientalisme.

Alhasil, ketika masyarakat Timur digambarkan dengan cara pandang Barat, yang ada justru terminologi tentang ketertinggalan, primitif, dan tradisional yang menghinggapi masyarakat Timur. Lawan dari semua terminologi tersebut semisal peradaban yang maju, modern, pandai, dan ideal dianggap hanya dimiliki oleh masyarakat Barat. Parahnya lagi, cara pandang tersebut diterima oleh masyarakat Timur sendiri. Imbas langsungnya, posisi masyarakat Barat akan dianggap lebih tinggi dan lebih dominan dari masyarakat Timur.

Dominasi Barat pada Timur yang paling terlihat subur sebagai lahan berkembangnya orientalisme adalah wacana akademis[3]. Selain dari tiga wacana lainnya yaitu moral, politik, dan kultural. Sehingga tidak mengejutkan, saat seorang pegiat ilmu sosial dari Singapura mengamini pernyataan Edward Said tersebut dengan konsep belenggu ketergantungan akademis. Sekaligus merupakan “penyakit” yang kedua.

Belenggu ketergantungan akademis dianalogikan Syed Farid Alatas begitu dekat dengan ketergantungan ekonomi. Yaitu keadaan perkembangan ilmu pengetahuan pada sebuah negara tidak bisa berkembang dengan mandiri. Namun, selalu bergantung dan merujuk pada perkembangan ilmu pengetahuan negara lain. Sama seperti keadaan ekonomi dunia saat ini. Bahwa, negara-negara superior selalu menjadi sandaran bagi negara-negara Dunia Ketiga untuk melakukan perkembangan ekonominya. Tak segan-segan Alatas menyebutnya sebagai imperialisme akademis.

Belenggu ketergantungan akademis beroperasi pada enam dimensi. Pertama adalah ketergantungan gagasan. Kedua adalah ketergantungan media gagasan. Ketiga adalah ketergantungan pada teknologi pendidikan. Keempat adalah ketergantungan pada bantuan dana riset. Kelima adalah ketergantungan pada investasi pendidikan. Terakhir, ketergantunga pada ilmuwan sosial Dunia Ketiga pada permintaan barat akan keterampilan mereka.

Belenggu ketergantungan akademis membawa konsekuensi langsung. Sebuah konsekuensi yang pada akhirnya ikut berfungsi melanggengkan ketergantungan tersebut. Konsekuensi tersebut adalah pembagian kerja global. Pembagian yang berusaha mendikotomi aktivitas kerja ilmuwan sosial Dunia Pertama dengan ilmuwan sosial Dunia Ketiga.

Pembagian kerja global memiliki tiga ciri. Pertama terjadinya dikotomi kerja telaah empiris dan telaah teoritis. Kedua, munculnya dikotomi telaah negara lain dan telaah negara sendiri. Terakhir, timbulnya dikotomi telaah studi kasus tunggal dan studi kasus perbandingan.

Dapat ditarik sedikit kesimpulan dari penjelasan Farid Alatas. Bahwa keadaan ilmu sosial di negara dunia ketiga masih memang terbelenggu hingga saat ini. Belenggu tersebut membawa dampak besar bagi ilmuwan sosial sekaligus ilmu sosial itu sendiri.

Bagi ilmuwan sosial Dunia Ketiga, ketergantungan akademis dan pembagian kerja global membawa mereka pada sebuah keadaan yang disebut Husein Alatas sebagai “benak terbelenggu” (captive mind). Sebuah keadaan yang menyatakan bahwa para ilmuwan sosial Dunia Ketiga hanya bisa menirukan kajian-kajian dari ilmuwan sosial Dunia Pertama dengan mentah-mentah, tanpa rasa kritis, dan berpuas diri dengan menerapkan pada masyarakat di negaranya. Sehingga pemikiran ilmuwan sosial Dunia Ketiga selalu saja terbelenggu karena takut dianggap menyeleweng dari prosedur-prosedur ilmiah khas Barat.

Akibatnya, sekaligus dampak yang kedua, berbagai macam kajian ilmu sosial terasa mubazir ketika diterapkan pada masyarakat di negaranya sendiri. Kajian ilmu sosial terkadang terasa asing dengan nilai-nilai lokal. Cara pandang yang ditawarkan terkadang terkesan memaksakan. Serta tidak bisa memahami secara utuh telaah akan sebuah permasalahan yang muncul.

Kedua penyakit diatas hadir dan saling melengkapi. Orientalisme hadir untuk membidani belenggu ketergantungan akademis. Sebaliknya, belenggu ketergantungan akademis lahir untuk mematenkan orientalisme.

Namun, jangan terburu-buru mencari resep untuk “menyembuhkan” kedua penyakit diatas. Ada bijaknya jika lebih dulu memahami latar belakang kehadiran dua penyakit itu di Indonesia. Jelas tidak mungkin jika orientalisme dan belenggu ketergantungan akademis hadir begitu saja dari langit. Sejauh analisa yang didapatkan dari berbagai literatur, keduanya hadir karena faktor penjajahan. Maka itu perlu memahami sejarah produksi ilmu pengetahuan sosial Indonesia.

Dari Indologie hingga Auto-Kritik?

Ilmu sosial tentulah bukan produk pengetahuan yang berasal dari Indonesia. Perkenalan ilmu sosial ke Hindia Belanda ditandai dengan manuskrip milik Thomas Stamford Raffles yang berjudul History of Java pada awal abad 19. Sebuah usaha untuk memahami keadaan masyarakat Hindia Belanda secara ilmiah.

Lima puluh tahun pasca kehadiran History of Java, barulah pemerintah Belanda mendirikan lembaga yang khusus meneliti kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda. Nama dari lembaga tersebut adalah Royal Institute of Linguistics, Geography and Etnology of the Netherlands Indies (Koninklijk Instituut Vor Tall-, Land- En Volkenkunde Van Nederlandsch- Indie). Lebih populer dengan singkatan KITLV.

Cabang ilmu pengetahuan yang menjadi fokus dari kegiatan KITLV adalah Indologie. Sesuai dengan tujuan pendiriannya, Indologie memang merupakan cabang ilmu yang berusaha mempelajari keadaan masyarakat Hindia Belanda dari kacamata pengetahuan barat. Namun, tujuan KITLV tidak hanya berhenti disitu saja. Ada tujuan-tujuan tersembunyi lainnya yang ikut mewarnai kehadirannya. Mungkin lebih populer disebut sebagai tujuan politis.

Tidak untuk sekedar mempelajari, lebih dari itu, KITLV bertugas memberikan informasi pada pemerintahan kolonial Belanda. Informasi tersebut berguna untuk menyelaraskan setiap program penjajahan. Kemudian, KILTV secara langsung menggantikan peran-peran dari misionaris Belanda sebagai mata-mata. Tujuan tersebut berguna untuk meredam setiap konflik fisik antara penduduk Hindia Belanda dengan pemerintahan kolonial Belanda. Sebuah usaha penjinakan dengan cara yang lebih halus.

Pada masa awal perkenalan dengan ilmu sosial, dominasi ilmuwan asli Belanda masih begitu kuat. Meskipun memang sudah bermunculan pemikir dari Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara dan organisasi Boedi Oetomo. Sebut saja Snouck Hurgronje yang salah satunya meneliti tentang masyarakat Jawa dan perkembangan agama Islam. Ada juga nama ekonom beken dibalik kajian dualisme ekonomi di kalangan masyarakat Hindia Belanda, Boeke. Melalui kajian dan cara pandang Barat dari kedua ilmuwan itulah orientalisme ilmu sosial pada masa Hindia Belanda tumbuh subur. Sekaligus cap ketertinggalan hadir bagi Hindia Belanda.

Beranjak dari jaman penjajahan Belanda menuju kemerdekaan Indonesia. Popularitas Indologie turun drastis. Selain karena terusirnya Belanda dari Indonesia, masuknya perspektif baru dalam kancah ilmu sosial di Indonesia turut berperan serta. Perspektif baru tersebut adalah Modernisme dari Amerika.

Perkembangan pesat Modernisme di Indonesia tidak lepas dari usaha pemerintah Amerika untuk mempertahankan kemenangan Perang Dunia 2. Usaha tersebut direalisasikan dengan mendirikan tiga pusat studi Indonesia di beberapa universitas. Yaitu di MIT (Massachusetts Institue of Technology), Cornell University, dan Yale University. Membuka beasiswa bagi warga Indonesia yang ingin menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Kebijakan beasiswa ini terkenal dengan nama The Formington Scheme. Pemerintah Amerika mengirimkan para peneliti ahlinya untuk berkarir di Indonesia sekaligus menyebarkan paham Modernisme. Para peneliti dari Amerika tersebut populer dengan julukan Indonesianis Amerika.

Beberapa nama Indonesianis Amerika bahkan masih sering terdengar hingga saat ini. Sebut saja nama-nama seperti Clifford Geertz yang mengambil topik tentang kebudayaan di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, Bali, dan Sumatra. Benedict Anderson yang mengambil topik tentang kekuasaan politik dan kebudayaan. Juga Herbert Feith yang mengumpulkan data-data tentang sistem politik Indonesia. Pada ketiga Indonesianis Amerika tersebutlah modernisme bertumpu.

Pada pertengahan masa pemerintahan Soekarno, modernisme semakin menguat. Tidak lain karena mahasiswa didikan Amerika hasil kebijakan beasiswa mulai kembali ke Indonesia. seperti Selo Soemardjan, Harsja Bachtiar, Mely G. Tan, dan Soelaiman Soemardi. Keempat tokoh itu mulai mengajarkan mata kulaih sosiologi dalam cara pandang Amerika di Indonesia.

Para ilmuwan sosial Indonesia secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan sifat dasar modernisme. Yaitu universal, netral dan objektif. Sehingga tidak mengejutkan bila para ilmuwan sosial di pertengahan pemerintah Soekarno ikut menautkan diri dengan kekuasaan pemerintah.

Ketika pemerintahan Soekarno berpaling pada Demokrasi Terpimpin, para ilmuwan sosial Indonesia terbelah menjadi dua. Ada yang tetap menyesuaikan dirinya dengan kepentingan kekuasaan pemerintah. Seperti Selo Seomardjan dalam tulisannya pada tahun 1961 yang berjudul Merapatkan Kesenjangan Kebudayaan dan Demokrasi Terpimpin dan Kebudayaan Kita. Ada juga kelompok yang dikucilkan oleh pemerintah karena tetap mendukung kerjasama dengan Barat. Soekarno menyebut golongan ilmuwan ini sebagai “ilmuwan yang terjebak cara berpikir Belanda”, sedang PKI menyebutnya sebagai “intelektual pelacur”.

Sedikit menarik kesimpulan, pada masa awal kemerdekaan ilmu sosial memang masih terhitung baru. Lebih lagi cara berpikir pemerintah kolonial Belanda yang lebih fokus pada ilmu alam masih terasa kental. Sehingga mau tidak mau, ilmu sosial belum mendapatkan perhatian khusus. Sekedar hadir untuk kemudian melekatkan diri dengan kekuasaan pemerintah.

Pada akhir 1965, usaha untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno semakin gencar. Salah satu alasannya adalah pemerintahan Soekarno dengan sistem Semokrasi Terpimpin sangat dekat dengan perspektif Komunisme. Pada satu sisi, Amerika memiliki agenda untuk menahan laju Komunisme usai Perang Dingin. Salah satu negara yang menjadi sasarannya adalah Indonesia. Usaha pembendungan dilakukan dengan cara menyebarkan gagasan tentang modernisme Amerika yang sering dianggap sebagai lawan dari komunisme.

Usaha tersebut dilaksanakan dengan beberapa cara yang sebenarnya sudah dimulai semenjak era kepemimpinan Soekarno. Seperti menyediakan bantuan militer dan ekonomi, serta membantu aktivitas pendidikan dan kebudayaan lewat institusi-institusi filantropi. Hasilnya, masyarakat Indonesia mulai resah dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang mana PKI menjadi salah satu aktor utamanya.

Keresahan tersebut meledak pada kejadian yang dikenal sebagai G-30-S/PKI. PKI dianggap menjadi dalang dari pembunuhan 7 Jenderal Angkatan Darat sekaligus merupakan usaha kudeta terhadap pemerintah. Kebencian masyarakat pada komunisme yang direpresentasikan dalam diri PKI semakin memuncak. Pembunuhan pada orang yang dicurigai menganut pandangan Komunisme dan anggota PKI semakin tak terelakan dan bertebaran dimana-mana antara tahun 1965 hingga 1966. Situasi genting yang mengorbankan ratusan ribu nyawa orang Indonesia tersebutlah yang menjadi tanda dari kelahiran Orde Baru.

Dimulainya Orde Baru dan “kembalinya” agenda AS membendung Komunisme di Indonesia memberikan dampak tersendiri bagi dunia keilmuan sosial Indonesia. Pertama-tama yang perlu disorot dengan tajam adalah bergantinya kiblat ideologis negara menjadi pembangunanisme (developmentalism) –sebuah ideologi yang berakar pada modernisme yang kembali di introdusir AS seperti pada jaman awal kemerdekaan. Pembangunanisme mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertambahan kesempatan pendidikan formal, perluasan infrastruktur dan kerjasama ekonomi global. Berbagai tuntutan yang sarat dengan modernisme tersebut sangat memerlukan landasan saintifik yang rasional. Maka dari itu diperlukanlah kajian keilmuan sosial untuk menopang setiap kebijakan Pembangunanisme.

Ada 2 dampak langsung dari ideologi Pembangunanisme pada ilmu sosial di Indonesia. Pertama, luruhnya para pegiat serta kajian ilmu sosial dalam corak pemikiran modernisme. Salah satu pemikiran yang begitu digandrungi para pegial ilmu sosial masa Orde Baru adalah pemikiran fungsionalisme Talcott Parsons. Kedua, munculnya trend birokratisasi ilmu pengetahuan. Dapat dilihat dari kelahiran HIPPIS dan ISEI.

Luruhnya kajian ilmu sosial pada perspektif modernisme berujung pada pertautan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tidak semata-mata melekatkan diri. Lebih dari itu, ilmu sosial mendukung penuh kepentingan pemerintahan Orde baru. Notabene, pemerintahan Soeharto merupakan pemerintahan yang otoriter.

Dampak yang dihadirkan oleh pertautan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan semakin memuncak pada tahun 1980an. Corak modernitas Amerika dalam ilmu sosial Indonesia semakin kuat. Terlihat jelas di beberapa tulisan para ilmuwan sosial waktu itu. Seperti Taufik Abdullah dalam Ilmu Sosial dan Peranannya di Indonesia, Soediono M.P Tjondronegoro dengan judul Penelitian Ilmu Sosial dan Penentu Kebijakan, Selo Soemardjan yang menulis tentang Ilmu itu Netral dan Ilmuwan Harus Objektif. Ada juga tulisan dari P.N Usman Tampubolon yang berjudul Matematisasi Ilmu-Ilmu Sosial, selain itu Soedjatmoko juga menulis tentang Etik dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Serta masih banyak lagi lainnya.

Memasuki akhir masa pemerintahannya, presiden Soeharto diterpa gelombang protes besar yang terjadi pada tahun 1998. Pemicu protes tidak lain karena ketidak-puasan masyarakat akan kebijakan Orde Baru yang dirasa merugikan. Hasil akhir dari protes besar tersebut adalah turunnya Soeharto dari kursi kekuasaan. Kejadian 1998 sering disebut sebagai runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Sekaligus masuknya Indonesia kedalam era keterbukaan. Sebuah era yang sering digumamkan sebagai era Reformasi.

Keruntuhan pemerintahan Orde Baru sedikit membawa angin segar bagi ilmu sosial Indonesia. Tidak lain adalah mulai berkembangnya kajian kritis dari para pegiat ilmu sosial untuk keadaan ilmu sosial Indonesia sendiri. Mungkin dapat diartikan sebagai kajian yang bercorak auto-kritik. Mengingat pada Orde Baru pemerintah begitu menekan laju perkembangan ilmu sosial. Sehingga tak berlebihan jika mendapuknya sebagai momentum pembebasan bagi dunia keilmuwan sosial Indonesia.

Walaupun begitu, narasi-narasi modernisme tentu masih bercokol. Meski tak sekuat jaman Orde Baru. Namun setidaknya ada narasi baru yang coba merangsek dengan kritikan. Karena, tanpa adanya kritik, ilmu sosial hanya akan menjadi alat perpenjangan tangan kekuasaan secara terus menerus.

Gejolak Kawula Muda

Nampak nyata Orientalisme hadir sudah dari semenjak jaman penajajahan. Begitu juga belenggu ketergantungan akademis yang mulai tumbuh subur beriringan dengan kelahiran ilmuwan sosial Indonesia. Terlihat jelas dari berbagai kajian para ilmuwan sosial terkadang abai pada konteks masyarakat Indonesia. Alih-alih ingin bertindak heroik dengan berusaha memahami dan memberikan solusi. Justru usaha mem-Barat-kan Indonesia yang terjadi.

Orientalisme dan belenggu ketergantungan akademis semakin menjadi begitu kuat dengan diadopsinya perspektif modernisme. Bersama salah satu ragam perspektif modernisme yaitu teori fungsionalisme. Sebuah teori yang sedang naik daun di Amerika pada tahun1950an. Tentunya juga menjadi materi utama bagi para mahasiswa Indonesia yang mendapatkaan kesempatan studi di Amerika.

Keadaan tersebut memang bukan sesuatu yang mengejutkan jika mengingat sifat ideologis dari teori fungsionalisme yang digemari di Indonesia. Perspektif modernitas yang disebut sebagai, meminjam istilah Horkheimer, teori tradisional dalam cara pandang Mahzab Frankfurt memiliki sifat ideologis yang nampak dalam tiga pengandaian.

Pertama, teori tradisional menganggap dirinya ahistoris. Sehingga teori tradisional dapat berlaku di belahan bumi mana saja baik dalam wilayah batin maupun fisik, atau yang lebih populer dengan sebutan universal. Kedua, karena berlaku universal maka teori tradisional haruslah netral dalam melihat realitas sosial. Maka teori tradisional hanya mendeskripsikan dan membenarkan sebuah keadaan sosial tanpa mempertanyakannya secara kritis. Sehingga tidak mampu mengubah ataupun mempengaruhi objeknya. Berangkat dari sikap netralnya, unsur ketiga dari teori tradisional adalah objektifitas. Keadaan dimana ilmu pengetahuan hanya memiliki kepentingan demi ilmu pengetahuan semata. Sehingga melihat objek penelitiannya sebagai objek yang diam. Oleh karenanya teori tradisional hanya membiarkan bahkan membenarkan fakta-fakta yang muncul tanpa menarik konsekuensinya bagi realitas sosial yang diteliti.

Ketiga sifat ideologis dari teori tradisional –fungsionalisme salah satunya — yaitu universal, netral dan objektif lah yang secara politis membuat para penganutnya lebih condong melestarikan kekuasaan (status quo). Karena hanya mendeskripsikan kemudian membenarkan sebuah keadaan sosial. Tanpa keharusan untuk membongkar dan melakukan refleksifitas lebih dalam. Terlebih-lebih untuk ikut berpartisipasi mengubah keadaan tersebut.

Ketika teori tradisional diterapkan pada konteks analisa masyarakat di negara yang baru merdeka –seperti Asia dan Afrika — maka orientalisme akan terlihat jelas. Terutama pada sifat universal yang meletakan masyarakat dengan beragam konteks dan latar belakang pada satu koridor analisa yang sama. Yaitu pada koridor analisa yang berkiblat pada pada perkembangan AS yang begitu modern. Keberagaman konteks dan latar belakang masyarakat –seperti agama, ilmu pengetahuan, ras, ekonomi — di berbagai negara yang tidak sama dengan perkembangan modernitas AS, akan di golongkan sebagai masyarakat yang tradisional dan tertinggal.

Merujuk pada keadaan diatas, rasanya tidak berlebihan jika menganggap para pegiat ilmuwan sosial sebagai anak muda yang sedang ranum-ranumnya, sedang bergejolak. Kebanyakan dari anak muda yang biasa disebut ABG itu sering menerapkan cara pandang dan fashion dari Barat yang dianggapnya sebagai barang mewah dan berkelas. Tanpa pernah memperhatikannya dengan konteks Indonesia. Bahkan sering menilai pakaian khas Indonesia sebagai gaya yang tradisional yang sudah ketinggalan jaman. Hampir mirip dengan sebagian dari pegiat ilmu sosial di Indonesia bukan?

Refleksi Kritis

Tulisan ini tentu masih banyak mengalami kekurangan. Terutama pada masalah struktural. Ketika menganggap seluruh ilmuwan selalu luruh dalam pakem pengetahuan yang menjadi arus utama. Tanpa adanya penilikan pada latar belakang masing-masing ilmuwan ataupun pegiat ilmu sosial lainnya.

Tanpa bermaksud membuat sebuah over generalisasi, maksud dari penulisan ini hanyalah sederhana saja. Bahwa dalam setiap penerapan sebuah cara pandang, sangat perlu untuk melihat konteksnya. Terlebih ketika ingin menjadi superhero yang bertugas menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam bahaya. Sebelum bertugas menyelamatkan ada baiknya lebih dulu mengecek kondisi dan keadaan diri sendiri.

Jogjakarta, Agustus 2015

Tulisan ini pernah diterbitkan dalam: Hakim, Lukman, dkk. 2016. Meningkatkan Vitalitas Sosial Masyarakat Indonesia Pada Era Liberalisasi Ekonomi dan Politik. Surakarta: UNS Press. Halaman 239–254.

[1] Said, Edward Wadie. 2010. Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek. Terjemahan Ahmad Fachwaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 2

[2] Ibid. Halaman 84

[3] Ibid. Halaman 2

Daftar Pustaka

Alatas, Syed Farid. 2010. Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia; Tanggapan Terhadap Eurosentrisme. Terjemahan Ali Noer Zaman. Yogyajarta: Mizan.

Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fansuri, Hamzah. 2015. Sosiologi Indonesia; Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan. JAkrta: LP3ES.

Hardiman, F. Budi. 1990. Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan. Yogyakarta: Kanisius.

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya Pasca 1965; Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Tangerang: Marjin Kiri.

Heryanto, Ariel. 2006. Kiblat dan Beban Ideologis Ilmu Sosial Indonesia, dalam Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae (ed). 2006. Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia.

Prisma, Jurnal. Teori Kritik Sosial. No 6, Juni 1983. Jakarta: LP3ES.

Priyono, A. E. dan Asmar Oemar Saleh. 1984. Krisis Ilmu Sosial dalam Pembangunan di Dunia Ketiga. Yogyakarta: PLP2M.

Said, Edward Wadie. 2010. Orientalisme; Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukan Timur Sebagai Subjek. Terjemahan Ahmad Fachwaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Samuel, Hanneman. 2010. Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia; Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika. Depok: Kepik Ungu,

Hartmantyo Pradigto Utomo

Lahir di Hobart, Tazmania. Berdomisili di Semarang. Sedang menyelesaikan studi strata 2 di Fisipol UGM, Yogyakarta, Indonesia.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade