Menyorot Argumen Golongan Anti-Khilafah

Aktifitas dakwah yang masif dilakukan oleh gerakan-gerakan politik Islam khususnya pejuang Khilafah membuat sebagian pihak merasa tidak senang, sehingga kalangan tersebut membuat berbagai opini tandingan untuk melawan opini syariah dan khilafah tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Hizbut Tahrir bisa dikatakan satu — satunya kelompok yang konsisten dengan isu khilafah ini, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Tak heran jika banyak kajian yang mencoba untuk memahami kelompok ini baik melalui karya-karya akademik seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal Ilmiah, buku-buku dan berbagai penelitian yang lain.

Khusus di Indonesia, beberapa buku telah pernah diterbitkan untuk merespon isu Khilafah seperti Ainur Rofiq al-Amin, Mengungkap Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia, 2012, Zuly Qodir. Hizbut Tahrir dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Politik Islam Indonesia, 2013 buku yang diedit oleh Komaruddin Hidayat. Kontorversi Khilafah, 2015 termasuk buku terakhir yang ditulis oleh Muhammad Makmun Rasyid, HTI Gagal Paham Khilafah, 2016.

Pada umumnya tulisan-tulisan dalam buku tersebut mencoba untuk mendekonstruksi makna Khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut tahrir. Istilah khalifah, khilafah dan istilah — istilah lain yang semakna dengan khilafah dalam sumber-sumber utama Islam ditafsirkan dengan menggunakan cara pandang modern. Bahwa, Khilafah itu dimaknai sebagai sebuah istilah yang cair tergantung zamannya. Jadi bisa jadi, Khalifah bermakna presiden, raja, perdana menteri dst.

Di sisi yang lain, tulisan-tulisan tersebut juga mencoba untuk meruntuhkan argumen kewajiban-kewajiban Khilafah dengan menggunakan berbagai macam referensi kitab klasik, tapi terkadang juga mengutip cendekiawan muslim yang memiliki jalur pemikiran liberal sekuler. Kesimpulan yang ingin dicari dalam tulisan — tulisan itu, bahwa Islam tidak mengajarkan sebuah system politik tertentu sehingga proyek-proyek khilafah adalah murni bukan untuk kepentingan agama tapi untuk kepentingan politik segelintir orang semata.

Sayangnya, saat buku-buku itu diterbitkan dengan rentan waktu yang tidak jauh jaraknya, ternyata tidak mampu membuat sebuah gebrakan bahkan yang sangat kecil pun untuk melawan opini syariah dan khilafah. Yang terjadi malah sebaliknya, ide-ide syariah dan khilafah semakin menyebar di masyarakat. Terbukti, saat aksi 212 tahun 2016 kemarin, seorang liberal mengatakan ini bukti bahwa telah terjadi kebangkitan kelompok-kelompok “Islamis” di Indonesia.

Terdapat beberapa alasan kegagalan dari kajian — kajian yang mencoba untuk meruntuhkan argumentasi khilafah dan memalingkan masyarakat dari ide tersebut (diluar kajian normative).

Pertama, para pengeritik gagal memahami bahwa istilah syariah dan khilafah itu adalah symbol perlawanan terhadap hegemoni ideologi kapitalisme serta dominasi politik negara-negara maju saat ini. Ideologi kapitalisme yang mewujud pasar bebas dan demokrasi liberal menciptakan berbagai kesengsaraan bagi masyarakat dunia termasuk umat Islam. Sementara dominasi politik oleh negara-negara maju membuat dunia menjadi medan perebutan kuasa antar mereka. Sehingga norma-norma dan hukum internasional yang mereka buat sendiri kemudian dilanggar sendiri atas nama kepentingan nasional.

Fakta ini yang menciptakan ketidak percayaan muslim pada institusi global dan tata kelola dunia saat ini baik secara politik maupun ekonomi. Umat Islam akhirnya berusaha untuk mencari alternatif lain, dan tidak ada alternatif yang bisa membela dan memperjuangkan nasib umat Islam kecuali institusi khilafah yang secara normative ada dan secara historis terbukti perannya.

Ketika para pengeritik mencoba meruntuhkan argumen tentang Khilafah, mereka tidak punya solusi praktis menyelesaikan persoalan umat manusia saat ini yang terjadi secara sistemik seperti solusi dalam menghadapi masalah yang lahir dari kapitalisme dan sistem demokrasi. Argumentasi mereka malah sangat normatif dan tidak bisa dijadikan sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan dunia hari ini. Bahkan cenderung “mendukung” sistem ekonomi dan politik yang rusak saat ini.

Kedua, Para pengeritik ide syariah dan khilafah membangun argumen mereka dengan banyak merujuk atau terpengaruh oleh logika-logika liberal. Seperti Islam tidak bernegara; nabi bukan pemimpin negara, tapi hanya pemimpin agama; Islam tidak berpolitik tapi mengajarkan akhlak, dst. Logika-logika itulah yang dinyanyikan terus berulang-ulang untuk menjatuhkan ide Khilafah, sementara tidak ada yang baru dari gaya berpikir mereka kecuali hanya sampul buku, judul, tahun terbit dan nama penulis yang berbeda. Sayang logika mereka sudah banyak dibantah oleh para ulama dan intelektual muslim. Dampaknya, Muslim yang sadar ketika disodori pemikiran mereka akan langsung resisten dan menganggap pemikiran liberal itu musuh Islam.

Ketiga dan terakhir, argumentasi anti khilafah hanya dilontarkan oleh segelintir orang saja, sebagian diantaranya mungkin memiliki forum-forum kajian intelektual. Tapi mereka tidak memiliki gerakan yang terstruktur dan kaderisasi yang solid sehingga kalah oleh kelompok-kelompok Islam yang memperjuangkan syariah dan Khilafah.

Walhasil, ide-ide syariah dan khilafah akan terus menyebar di tengah-tengah masyarakat baik itu dibiarkan atau ditekan atau bahkan dilarang oleh rezim. Malah, semakin buruk kondisi politik dan ekonomi masyarakat semakin haus mereka akan sebuah solusi. Ini adalah peluang besar bagi para aktifis pejuang Islam untuk menyadarkan masyarakat dan mengarahkan perhatian mereka kepada perjuangan Islam dan Khilafah. Wallahu a`lam.