Ide Saya untuk Kependudukan Indonesia

Setelah lelah mengurus dokumentasi kepindahan domisili, kartu keluarga, kelahiran anak sampai eKTP dan urusan-urusan lainnya, terutama pajak, saya jadi punya ide yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat pemerintah Indonesia soal sistem kependudukan. Bisa saja apa yang saya usulkan di sini punya akibat lain yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Tapi, saya punya hasrat kuat untuk menyampaikan usulan ini.

Kartu Keluarga

Kartu Keluarga, lazimnya, diisi dengan data jiwa-jiwa yang tinggal di satu alamat tertentu. Asumsinya, setiap anggota di dalam kartu ini adalah keluarga kandung. Kenyataannya, bisa saja, di dalam satu alamat, terdapat:

  • anggota keluarga besar yang kebetulan “menumpang” untuk tinggal, misalnya sepupu yang sedang bekerja atau belajar, menantu, cucu, dan lain sebagainya.
  • asisten rumah tangga (ART)
  • anggota keluarga yang diadopsi (misal, anak angkat)

Karena sifatnya yang lebih menunjukkan jiwa-jiwa yang tinggal dalam satu lokasi, saya mengusulkan kartu ini dinamakan Kartu Residensi.

Perpindahan domisili ini wajib dilakukan ketika seseorang tinggal permanen di suatu daerah selain daerahnya selama lebih dari 3 bulan dengan niat untuk tinggal jangka panjang.

Beberapa manfaat mengurus perpindahan domisili ini, supaya warga tidak malas, adalah:

  • dapat berpartisipasi dalam pilkada setempat
  • dapat membeli kendaraan dengan registrasi di daerah tersebut
  • dapat mengurus kehilangan dokumen seperti KTP di daerah tersebut
  • dapat mendaftarkan anaknya di sekolah setempat

KTP

KTP, selama ini, selalu membawa alamat domisili. Karena domisili sudah diatur dalam Kartu Keluarga/Residensi, maka alamat di KTP sebaiknya dihapus, menyisakan nama, tempat/tanggal lahir dan agama. Begitu pun dengan status kawin/tidak kawin, karena sudah diatur oleh Surat Nikah.

KTP ini adalah satu-satunya dokumen yang tidak perlu di-update kecuali hilang. Mengurangi lagi satu hal yang harus diurus oleh warga dan pemerintah. Pindah domisili dilakukan hanya pada level Kartu Keluarga/Residensi.

Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah satu-satunya dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga biologis antara seorang anak dengan orang tuanya, terlepas dari orang tuanya menikah atau tidak. Inilah yang menjadi informasi dasar hubungan keluarga, bukan Kartu Keluarga.

Surat Nikah

Menjadi satu-satunya dokumen yang menunjukkan apakah seseorang itu menikah atau tidak, dan statusnya tidak perlu ditunjukkan baik dalam Kartu Keluarga/Residensi atau KTP.


Dari empat dokumen dasar kependudukan Indonesia di atas, yang wajib diurus ketika berpindah domisili hanyalah Kartu Keluarga/Residensi. Saya rasa ini dapat mengurangi beban administrasi baik dari warga maupun pemerintah.

Bagaimana dengan status untuk memilihi di pemilihan kepala daerah? Setiap pilkada, setiap jiwa yang terdaftar di Kartu Residensi mendapatkan hak pilih. Jika tidak terdaftar di Kartu Residensi setempat, maka ia tidak bisa memilih. Untuk pemilihan umum nasional, KTP saja cukup sebagai bukti.