Ekonomi Kerakyatan : Prof. Dr. Mubyarto

Mubyarto dilahirkan di Desa Demakijo, Sleman, Yogyakarta, 3 September 1938. Beliau bersekolah dasar, SD di Demak, Jawa Tengah (1950), lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri III, Yogyakarta (1953); dan meneruskan jenjang pendidikannya di SMA 1 BOPKRI, Yogyakarta (1956); Setelah lulus SMA pada tahun 1956 Muby yang oleh orangtuanya dididik rajin belajar dan disiplin, masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Begitu meraih gelar sarjana ekonomi tahun 1959, ia memperoleh beasiswa dari Ford Foundation untuk mengambil gelar master of economic development di Vanderbilt University, Amerika Serikat dan selesai pada tahun 1962. Tiga tahun kemudian ia berhasil mendapat gelar doktor dalam bidang ekonomi pertanian dari Iowa State University, Amerika Serikat.

Ia adalah sosok yang memperjuangkan agar perekonomian Indonesia tidak hanya dapat dikuasai oleh segelintir konglomerat, tetapi juga berbagai kalangan rakyat. Beliau merasa prihatin terhadap teori-teori ekonomi Indonesia yang condong kepada neoklasik. Menurutnya, teori ini cenderung bergantung pada pasar bebas. Kecenderungan ini akan melahirkan gap yang besar antara si kaya dan si miskin. Maka dari itu, dibutuhkan aplikasi teori ekonomi yang dapat melandasi kebijakan yang meliputi strategi untuk mengubah perekonomian bangsa, yaitu ekonomi pancasila.

Ekonomi Pancasila menurut Mubyarto menganggap manusia bukan hanya sebagai homo-economicus, tetapi juga sebagai homo socius dan homo ethicus, seperti yang ditulis oleh Adam Smith dalam buku pertamanya, yaitu Moral Sentiments. ilmu koperasi, yang merupakan “ilmu ekonomi baru” di Indonesia, yang merupakan ilmu sosial ekonomi (social economics). Ilmu ekonomi baru ini merupakan ilmu ekonomi tentang bagaimana bekerja sama (cooperation) agar masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih makmur, dan lebih adil, bukan sekedar masyarakat yang lebih efisien (melalui persaingan/kompetisi) yang ekonominya tumbuh cepat. Bahwa, pertumbuhan ekonomi lebih dari 7% yang ditopang oleh segelintir konglomerat tidak amat berarti dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%-4% yang merupakan hasil semua golongan rakyat dan dapat dirasakan bersama imbasnya.

Terlebih lagi, beliau pun terus memperjuangkan hak rakyat golongan lemah pada Undang-undang Dasar Pasal 33 ketika ia menjadi anggota dari Tim Ahli Bidang Ekonomi Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR. Pasal tersebut dimaksudkan untuk dirubah menjadi pada asas keadilan dan kemanusiaan karena asas kekeluargaan dianggap rancu dan sempat disalahartikan pada rezim pemerintahan sebelumnya. Ia memilih mundur ketika pasal tersebut akan dihapus. Padahal, pasal tersebut merupakan kehendak rakyat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.