Bisakah Mewujudkan Indonesia Tanpa Kelaparan ?
Global Hunger Index (GHI) pada 2021 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga tertinggi di Asia Tenggara dalam indeks tingkat kelaparan. (ACTNews, JAKARTA)
Indonesia menduduki urutan ke-4 negara yang paling banyak penduduknya, hal ini bukanlah merupakan apresiasi besar untuk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun merupakan bukti nyata bahwa meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan berkurangnya angka kematian bayi, pertumbuhan ekonomi yang membaik dapat dilihat dengan menurunnya angka kekurangan gizi pada balita dan anak. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia secara otomatis akan berdampak pada kebutuhan bahan pangan yang ada di Indonesia. Kepala BPS Suhariyanto menyampaikan, berdasarkan hasil SP2020, jumlah penduduk di Indonesia pada bulan September 2020 adalah sebesar 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP2010. Hasil SP2020 menunjukkan, dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan data BPS, selama 2010–2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,25 persen per tahun, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi.
Read more: https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/ Kedepannya, pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan harus tetap tercukupi.
Menilik dari kondisi yang terjadi di masa pandemi, saat sektor perekonomian terguncang badai besar covid-19 kehilangan pekerjaan dan pengangguran menjadi jalan besar menuju kelaparan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, musim hujan dan kemarau yang tak menentu juga dapat berpengaruh pada ketersediaan pangan untuk Indonesia, saat kekeringan produktivitas sektor pertanian akan berkurang, sumber air untuk kebutuhan sehari hari tidak dapat terpenuhi, dan kualitas air untuk minum akan menurun. Menanggapi isu besar kelaparan yang terjadi di Indonesia, bagaimanakah seharusnya masyarakat Indonesia bertindak?
Perkiraan krisis pangan ini sudah diprediksi akan terjadi dimasa mendatang, namun Indonesia memiliki 4 Pilar Pembangunan Indonesia 2045 dengan poin ke-2 berisi Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan salah satu tujuannya Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
Untuk mencegah krisis pangan terjadi beberapa ahli telah menyusun strategi dan menerapkan beberapa langkah kecil “Di sini yang penting kami kembangkan adalah petani tergabung di korporasi supaya lebih produktif dari sisi lahan, tenaga kerja, dan hilirisasinya. Jadi kita bekerja bersama menghadapi ancaman krisis pangan setelah pandemi ini,” ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto dalam Food and Agriculture Summit 2021, Selasa (3/8/2021). Meskipun tingkat kelaparan di Indonesia masih sangat jauh dibawah Timor leste, namun ini tetap harus diwaspadai. Pemerintah juga menerapkan beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah krisis pangan, Pemerintah tetap fokus pada upaya menciptakan ketahanan pangan, baik dari ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi dari hulu sampai hilir. Salah satunya food estate yang tengah dikembangkan dengan memadukan potensi yang dimiliki lahan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Berdasarkan jurnal yang sama, “Yang dilakukan seperti transformasi adalah mengubah sistem, dari subsidi ke komoditi, masalahnya pada akurasi dari data itu. Kita harus lihat betul berapa lahan yang harus diberikan subsidi dan jumlah petaninya. Saat ini kami sudah update data dan tidak hanya data numerik statistik, dan juga data spasial. Sehingga akurasinya lebih tepat,” jelasnya.
Selanjutnya pemerintah akan menghitung jumlah pupuk yang harus tersedia dan berapa yang tersubsidi dan berapa yang tidak disubsidi. Dia menyebutkan permasalahannya selama ini adalah akurasi pendataan.
“Kami juga mengembangkan pupuk yang organik di beberapa kabupaten yang sudah jalan seperti di Bali, dimana pemerintah daerah setempat memberikan insentif buat pupuk organik,” kata Arifin.
Ditulis oleh: Mohammad Prakarsa Hidayatullah, Michael Sihotang, M Raihan Al Akbar, Liem Kenneth, Lauza Nur Aliyah, Kamila Khairunnisa, Ihda Huly Yusyiyah, Haziq Abiyyu Mahdy