Port Clearance

Berdasar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km.1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), dijelaskan, sebelum memperoleh SPB, pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar. Surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari nahkoda juga disertakan.
 
 Selain itu, berkewajiban melampirkan bukti-bukti, diantaranya, bukti pembayaran jasa kepelabuhanan, bukti pembayaran jasa kenavigasian, bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan, persetujuan (clearance) bea dan cukai, persetujuan (clearance) imigrasi, persetujuan (clearance ) karantina kesehatan.
 
 Pemohon PSPB lalu mengajukan permohonan pada pihak Syahbandar, dengan menyerahkan seluruh dokumen dan surat kapal kepada pihak Syahbandar. Pihak Syahbandar kemudian melakukan proses penelitian terhadap dokumen dan surat-surat, dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi.

Apabila pada saat pemeriksaan fisik terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku (kelaiklutan), maka Surat Persetujuan Berlayar akan ditunda dan hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada pihak pemohon. Diatur dalam Bab IV, Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.

Kemungkinan biaya bengkak yang dialami hingga puluhan juta, terkait kepengurusan anfra tunda, biaya PBM, biaya labuhan (tambat, labuh, jangkar). dll. Agar lebih jelas, lebih baik bisa langsung ditanyakan ke petugas Syahbandar.

Like what you read? Give Indrawan Kerakas a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.