Gusur, rusunawa, dan ketidakadilan ruang
Evi Mariani
615

Tulisannya cukup lengkap utk membahas masalah penggusuran di Jakarta. Cuma emang penggusuran ini masalah yg kompleks.

1. Kemiskinan di Jakarta adalah potret tidak meratanya pembangunan negara. Terbukti dari 1300 warga gusuran di salah satu daerah cuma 300 yg berKTP DKI. Masalah pemprov DKI gak bisa menunggu negara utk melakukan pemerataan pembangunan dan membiarkan masalahnya berlarut2.

2. Masalah hukum memang benar kalau warga yg digusur menempati tanah secara ilegal. Menurut gw relokasi ke rusunawa memang solusi paling masuk akal. Masalah lokasi jauh dan lain sebagainya itu resiko yang harusnya bisa diambil sama mereka. Toh sebenarnya tidak diberikan tempat alternatif pun secara hukum pemprov DKI boleh2 saja sebenarnya.

Tapi pemprov DKI harusnya bisa membuat masa transisi lebih smooth dengan cara.

1. Menghormati proses hukum bila memang masih berjalan.
2. Grace period sewa lebih lama. Tidak cukup 3 bulan harusnya 1 tahun minimal. Dengan asumsi selama 1 tahun warga rusunawa sudah mulai bisa beradaptasi 
3. Pengembangan bantuan usaha, pelatihan, dll dilakukan secara konsisten selama 1 tahun. Supaya warganya bisa cepat beradaptasi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.