“Apa hubungannya posisi planner dgn Agenda 21, Habitat III dan Kearifan Lokal”

Pengaruhnya Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sejak pelaksanaan Preparatory Committee III (PrepCom3) di Surabaya, 25–27 July 2016 yang lalu merupakan sebuah tujuan bagi upaya merumuskan agenda pembangunan perkotaan berkelanjutan, kegiatan ini merupakan persiapan bagi pelaksanaan konfrensi Habitat III di Kota Quito untuk memastikan standar keunggulan bagi pelaksanaan pembangunan kota berkelanjutan sampai 20 tahun mendatang. Dalam pembangunan berkelanjutan tersebut dunia mencari cara agar standarisasi terhadap pemenuhan pembangunan berkelanjutan sangat erat hubungannya dengan bagaimana perlakuan pelayanan interaksi masyarakat terhadap hajatnya dalam beraktifitas yang tidak hanya melihat sisi untung rugi dalam hubungan kemasyarakatan akan tetapi sudah kepada bagaimana masyarakat dapat hidup bersama dan bersama pemerintah mendukung terlaksananya standard pelayanan hidup di daerah perkotaan terhadap permasalahan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Agenda 21

Upaya ini sudah dimulai sejak lama sampai tercetusnya kesepakatan yang bernama agenda 21, Agenda ini merupakan hasil dari konverensi Rio Summit yang berlangsung pada tahun 1992. Agenda 21 menjadi salah satu titik balik dari keberlangsungan pembangunan berkelanjutan di dunia internasional. Agenda 21 juga menjadi dasar di dalam memperkenalkan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat.

Agenda 21 berfungsi sebagai implementasi dari pembangunan berkelanjutan, Agenda 21 juga merupakan blueprint dalam melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan di abad 21. Agenda 21 ini merupakan hasil dari United Nations Conference Environment and Development yang disampaikan pada tahun 1992 di Pertemuan Rio. Dalam perumusannya, Agenda 21 ini telah disetujui oleh 178 negara yang hadir pada acara tersebut. Dari konferensi ini Agenda 21 telah dirumuskan beberapa aspek seperti dimensi sosial dan ekonomi, konservasi dan manajemen sumber daya untuk pembangunan, memperkuat peranan major groups, dan tujuan implementasinya (Agenda 21 1992).

Dalam perumusannya Agenda 21 ini bermula dari hasil analisis mengenai penyebab pembangunan berkelanjutan yang dianggap tidak berjalan dengan baik. Rupanya ketidak berlangsungan pembangunan berkelanjutan ini disebabkan oleh pola produksi dan juga konsumsi secara tidak berkelanjutan di negara-negara maju. Adanya pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan inilah yang kemudian menyebabkan adanya kerusakan lingkungan. Dari analisis mengenai penyebab ketidakberhasilan pembangunan berkelanjutan ini kemudian Agenda 21 merumuskan blueprint untuk dapat diterapkan kepada pemegang kendali kebijakan serta masyarakat secara luas.

Berdasarkan Agenda 21 yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan hingga level lokal melalui deklarasi Local Agenda 21 (LA21). Dengan adanya LA21 ini maka dapat menjadi suatu petunjuk bagi pemerintah untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan di negara masing-masing. Melalui LA21 ini pemerintah dapat merumuskan kebijakan selama lima tahun ke depan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan ini menjadi suatu bentuk aksi kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Di dalam implementasi pembangunan berkelanjutan Agenda 21 ini menggunakan sistem secara kemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaannya, Agenda 21 membutuhkan peran penting masyarakat secara luas. Sedangkan keterlibatan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Pemerintah memiliki peranan penting di dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya sebab pemerintah lokal dianggap memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal. Dengan begitu maka pemerintah diharapkan dapat memobilisasi masyarakat untuk lebih sadar mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Jika pemerintah lokal memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan seperti, mengembangkan dan memelihara infrastruktur ekonomi, sosial, dan lingkungan; mengawasi perencanaan dan peraturan; menerapkan kebijakan lingkungan dan peraturan nasional; serta menetapkan kebijakan lingkungan dan peraturan setempat.

Selain peran dari pemerintah di dalam memobilisasi masyarakat, kesuksesan di dalam implementasi Agenda 21 ini juga tergantung dari beberapa aspek antara lain adalah infrastruktur, program, prosedur, manajemen rutinitas, dan manajemen intervensi. Secara nyata aspek-aspek ini dapat diwujudkan melalui penyediaan transportasi publik sebagai bentuk perwujudan infrastruktur. Kemudian di dalam Aspek program dapat diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kesehatan dan keamanan publik. Di aspek manajemen rutinitas dapat diwujudkan melalui kegiatan inspeksi bangunan dan manajemen intervensi. Kurangnya keinginan dalam mewujudkan implementasi tujuan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal, seperti isu-isu dari beberapa pihak yang mempengaruhi keengganan masyarakat dalam menyukseskan tujuannya.

Sangat jelas bahwa dalam Agenda 21 ini diperlukan peran lebih dari pemerintah lokal di dalam memobilisasi masyarakat, dimana diharapkan dengan adanya peran dari pemerintah ini dapat lebih menyadarkan masyarakat akan pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kemajuan dari konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan berkelanjutan ini tidak saja menjadi satu konsep yang abstrak. Namun dengan adanya agenda tersebut menuntut peran lebih dari pemerintah untuk mendorong masyarakat.

Kearifan lokal

Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Oding,S (2002) kearifan lokal dicirikan dengan dasar kemandirian dan keswadayaan, Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, Menjamin daya hidup dan keberlanjutan, Mendorong teknologi tepat guna, Menjamin tepat guna yang efektifdari segi biaya dan meberikan kesempatan untuk memahamidan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Perekonomian berkelanjutan yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Secara harfiah, pembangunan berkelanjutan mengacu pada upaya memelihara/mempertahankan kegiatan membangun (development) secara terus menerus. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, serta pada kenyataannya, pembangunan memiliki dimensi sosial dan politik yang kental. Pembangunan, dapat dikatakan sebagai vektor dari tujuan sosial dari suatu masyarakat (society), dimana tujuan tersebut merupakan atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat tersebut. Atribut tersebut dapat mencakup: kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, pendidikan, akses kepada sumberdaya, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan sebagainya.

Konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai persyaratan umum dimana karakter vektor pembangunan tadi tidak berkurang sejalan dengan waktu (Pearce et al., 1992). Tiga tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan. Perluasaan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan bukan hanya terhadap orang atau Negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka. (Todaro,2006)

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Tidak dapat dipungkiri pembangunan telah membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kecanggihan sarana komunikasi, dan sebagainya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, pembangunan yang hanya dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan, yang dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan sebagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat, telah pula menciptakan jarak yang lebar antara kecanggihan dan keterbelakangan.

Kebudayaan dan kearifan lokal sangat erat hubungannya dengan masyarakat, maknanya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.
 Kearifan lokal merupakan suatu kelembagaan informal yang mengatur hubungan atas pengolahan sumber daya di suatu masyarakat. Hal ini dapat diuraikan bahwa tradisi (invented tradition) sebagai seperangkat aksi atau tindakan yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang dapat diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu.

Diantara fenomena atau wujud kearifan lokal, yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas suatu daerah, yang memiliki korelasi menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal serta sebagai filter dalam menyeleksi berbagai pengaruh budaya dari luar.

Kearifan lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal atau kearifan lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya. Konsep pelaksanaan Agenda 21 sangat bisa diterima karena secara kearifan lokal sudah merupakan roh pemberdayaan budaya lokal, sehingga rumusan kegiatan yang ada dalam agenda 21 dan agenda perkotaan terkait dengan deklarasi Quito nantinya sangat bisa diterapkan dalam kultur Indonesia dengan strategi dan rencana kegiatan yang selaras dengan kearifan lokalnya.

Filosofi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang kita pergunakan disini adalah merupakan terjemahan dari “suistainable development” “Pembangunan yang berwawasan Lingkungan” sebagai terjemah dari “Eco-development” atau Pembangunan berkelanjutan.

Pertama, proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus di topang oleh sumber alam, kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berlanjut. Kedua, sumber alam terutama udara, air dan tanah memiliki ambang batas, diatas mana penggunaannya akan menciutkan kualitas dan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurangnya kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut, sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan daya manusia. Ketiga, kualitas lingkungan berkolerasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin posistif pengaruhnya pada kualitas hidup, yang antara lain tercermin pada meningkatnya kualitas fisik, pada harapan usia hidup, pada turunnya tingkat kematian dan lain sebagainya. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan, supaya memberi pengaruh positif terhadap kualitas hidup. Keempat, pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi, dimana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pergantian adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara filosofi Undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hal ini dilatarbelangkani adanya persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industri) yang sangat merugikan perikehidupan masyarakat. Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, internasional covenant on economic, social and culture right (ICESCR), namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (right to a healthy environment) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai non binding principle. Dalam berbagai konsitusi ditingkat nasional, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik telah diakui seperti halnya Konsitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal dan Philippines.

Untuk Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan yang sehat dan baik diakui dalam sebuah UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia diakui sebagai HAM melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di salah pasal pada Dekrasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa,” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam perkembanganya dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia,dibawah bagian Hak untuk Hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.

UU No 32 Tahun 2009, juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya. Reformasi yang ingin dibangun pada UU No.32 tahun 2009 , adanya era otonomi daerah, yang banyak memberi perubahan dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu suatu landasan filosofi yang mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah-daerah. Bukan rahasia lagi bahwa dengan otonomi daerah yang ditandai adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi suatu kekuasaan pada raja-raja baru di daerah dengan membabat habis sumber daya alam kita, baik berupa hutan, tambang, perkebunan dan lain-lainnya. Yang semua itu tidak memperhatikan lingkungan dan dianggap tidak penting lingkungan itu.

Disinilah posisi penting planner, disinilah IAP harus mengambil perannya mewujudkan new urban agenda tdk terlepas dari pedoman dlm mengambil keputusan pelaksanaan pembangunan. Semakin banyak planner mengambil langkah ikut mengintervensi akan semakin didapatkan new urban agenda yng terkondisi dgn baik.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.