Aksi Massa dan Desakan Inisiasi Kekuatan Politik Alternatif

Jurnal Radikal
Oct 9 · 12 min read
sumber gambar: inews.id

Oleh: Sinergy Aditya Airlangga

Fenomena aksi massa akhir-akhir ini menjadi tren untuk melawan narasi kebijakan neoliberal yang hanya menguntungkan segelintir orang, dalam hal ini adalah para elit pemerintah dan investor. Aksi massa digunakan untuk membendung dan mencabut kebijakan yang sama sekali tidak bijak tersebut. Namun, gerakan aksi massa yang dilakukan cenderung sektoral dari masing-masing kelompok seperti mahasiswa dengan kelompoknya sendiri, buruh dengan kelompoknya sendiri dan begitupun juga dengan kelompok ‘petani’. Tulisan ini hendak menjelaskan pentingnya aksi massa lintas sektoral dan desakan untuk membentuk suatu kelompok atau bahkan komite alternatif yang memiliki kekuatan politik di tengah dominasi oligarki yang kini menjadi penyakit akut dalam tubuh negara. Oligarki dalam hal ini menurut Jeffery Winters (2011) adalah segelintir orang atau kelompok yang mendominasi mayoritas. Secara basis materil mereka memiliki tujuan untuk mempertahankan kekayaan dan memperluas basis kekayaannya.

Pembentukan kelompok atau komite alternatif yang memiliki kekuatan politik dengan perspektif rakyat tertindas menjadi penting untuk dibentuk guna melawan kekuatan oligarki yang sangat dominan. Pengaruh neoliberalisme yang berhembus secara masif merasuki kebijakan dan watak negara mengakibatkan kepentingan rakyat semakin termarjinalkan. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah menjadi hal yang biasa di dalam negeri yang memiliki dasar “kemanusiaan yang adil dan beradab” ini. Tidak sedikit tindak represifitas massa aksi, perampasan dan penggusuran tanah, upah buruh murah, diskriminasi kelompok minoritas, pemberedelan intelektual, dan ketidakadilan dalam beragam hal menjadi pemandangan setiap hari. Dalih perbaikan peraturan atau kebijakan tentang minerba, pertanahan, ketenagakerjaan, anti-korupsi dan lainnya hanyalah penyesuaian agenda neoliberal global yang menguntungkan para oligark.

Bekunya gerakan politik kiri berbasis kelas di Indonesia menjadi salah satu hal yang mendasari fenomena sakitnya sistem demokrasi dan pemerintahan Indonesia kini. Penghancuran total kekuatan politik kiri di tahun 1965 menjadi titik awal kemunduran politik sayap kiri Indonesia. Geoffrey B. Robinson (2018) seorang Profesor Sejarah di Universitas California Los Angeles (UCLA) dalam bukunya yang berjudul The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66 menjelaskan bahwa proses penghancuran kekuatan politik kiri Indonesia dilakukan secara terstruktur dapat dilihat melalui penangkapan, interogasi dan eksekusi. Penghancuran yang dikomandoi Angkatan Darat (AD) kala itu tidak tanggung-tanggung memukul gerakan politik sayap kiri sampai pada akar-akarnya. Elemen pemuda (Pemuda Rakyat), akademisi, buruh tani (Barisan Tani Indonesia), seniman (Lembaga Kebudayaan Rakyat), buruh/pekerja (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), perempuan (Gerakan Wanita Indonesia), mahasiswa (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan organisasi lain yang memiliki haluan kiri dilenyapkan.

Seiring waktu berkembang, pada periode akhir Orde Baru dan Reformasi tradisi pemikiran kiri sudah mulai terbuka tidak se-ekstrim awal Orde Baru Soeharto. Meski, sentimen atau stigma negatif pada ajaran kiri seperti sosialisme, Marxisme dan Leninisme masih melekat. Pada tahun 1994 Partai Rakyat Demokratik (PRD) berdiri dari kumpulan beragam macam lintas sektor organisasi demokratik kerakyatan salah satunya yakni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Serikat Tani Nasional (STN), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI), dan Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JKKR). Tidak lama berdiri dengan narasi cukup kritis mengkritik pemerintahan Orde Baru kala itu langsung ditekuk oleh rezim. Sebelum pada akhirnya PRD dinyatakan dilarang oleh pemerintah Orde Baru dalam peristiwa “Kudatuli”.

Kini setelah rezim otoritarian Orde Baru telah digulingkan, tidak terdapat tendensi gerakan politik sayap kiri dan kerakyatan. Yang ada hanya jargon sloganistik yang digunakan oleh partai-partai borjuis kontra-revolusioner. Namun, masih ada beberapa tokoh-tokoh yang berhaluan kiri tapi cenderung apolitis, karena menganggap pemilu kini dikooptasi dan didominasi oleh kelas-kelas borjuasi pemilik modal besar yang kemudian akan terpilih menjadi oligark baru. Akibatnya, berdampak pada munculnya gerakan golongan putih (golput) yakni orang-orang yang tidak terlibat dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Terlihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Tirto.id menjelaskan bahwa tingkat golput 23,30% pada Pilpres 2004, 27,45% pada 2009, dan 30,42% pada 2014, lalu turun 19,27% di tahun 2019. Tingkat golput ini berkebalikan dengan tingkat partisipasi jumlah pemilih. Sementara itu, partisipasi politik pilpres di tahun 2004 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6 persen, pilpres 2009 tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 71,7 persen, pilpres 2014 tingkat partisipasi pemilih 75,2 persen dan pilpres di tahun 2019, KPU mengklaim partisipasi sebanyak 81 persen. Namun, perlu ditegaskan bahwa jumlah banyaknya prosentase pemilih bukan hanya menjadi acuan dari indeks demokrasi. Karena hal tersebut hanya secara administratif yang celah dan potensi untuk manipulasi cukup lebar. Sehingga banyaknya pemilih dan sedikitnya angka golput tidak dapat dikatakan bahwa narasi golput itu lemah, tergantung dalam fakta kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh negara. Karena negara memiliki potensi besar serta alat untuk melakukan kebohongan, manipulasi dan hoax.

Politik elektoral masih didominasi oleh partai-partai borjuasi yang sebagian besar aktornya adalah elit-elit politik lama. Reformasi yang dilakukan tidak seluruhnya merubah tatanan dan sistem pemerintah negara. Seperti yang dikatakan oleh Richard Robinson dan Vedi R. Hadiz (2004) bahwa reformasi tidak seutuhnya merubah watak negara dari rezim sebelumnya. Perbedaannya hanyalah pada kala Orde Baru, kapitalisme yang eksis adalah kroni dari keluarga dan kerabat atau yang disebut kekuasaan oligarki Cendana, sementara pasca-Reformasi oligarki hanya berganti baju yakni digantikan dengan partai-partai borjuis dan raja-raja kecil di daerah akibat desentralisasi.

Partai-partai borjuis yang berkembang dengan dalih memperjuangkan kepentingan rakyat, justru semakin menancapkan pengaruh dan memajukan kepentingan mereka sendiri. Wajah partai menjadi semacam kartel sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya memiliki kecenderungan untuk mengamankan kepentingan kelompok penguasa. Hal demikian yang dipotret oleh Mansour Fakih (2008) sebagai Fenomena Political & State Capture. Reformasi yang menuntut perubahan demokrasi justru melahirkan parasit dan benalu dalam perkembangan demokrasi indonesia. Munculnya penguasa atau elit-elit daerah dan keterpecahan aksi massa melalui rezim NGO-isasi gerakan, sehingga membuat gerakan masyarakat cenderung sektoral yang secara tidak langsung melemahkan gerakan rakyat.

Populisme, Inkrementalisme dan Egosektoral Gerakan

Gerakan-gerakan populis yang menjamur di era pasca-Reformasi menjadi salah satu hambatan gerakan rakyat untuk merubah sistem dan struktur yang ekploitatif dan menindas. Pada akhirnya gerakan populis hanya akan bersifat inkremental atau tambal sulam. Hanya memberikan plaster pada salah satu luka, namun tidak mencabut akar permasalahan yang terjadi yakni sistem dan struktur yang telah dikondisikan oleh elit.

Gerakan populisme di Indonesia pasca-Reformasi cukup memiliki varian. Dari haluan ‘kanan’, ‘tengah’ hingga haluan ‘kiri’. Pada gerakan populisme ‘kanan’ yang cukup tren di masa kelompok-kelompok agamis, penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi dijawab melalui pengarahan kebijakan dan aturan berbasis satu pihak kelompok agama. Narasi identitas agama tersebut yang selanjutnya dapat merangsang sentimen emosional mengingat pluralnya karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Tidak sedikit narasi identitas yang terwujud dari budaya dan agama dianggap Vedi R. Hadiz (2018) menjadi alat untuk memobilisasi dukungan publik dalam kontestasi kekuasaan.

Dari sisi ‘tengah’ gerakan popular mucul melalui kelembagaan seperti ormas sipil dan Non-Government Organization (NGO) yang tidak memiliki analisis kelas dalam melakukan kerja-kerja advokasinya. Bahkan, dapat pula salah sasaran dalam mengadvokasi kelompok kelas sosial masyarakat. Gerakan kelompok ini suatu waktu dapat timbul tenggelam dan mengarahkan arah gerak organisasi karena basic material finance disponsori oleh rezim internasional. Fenomena ini yang disebut James Petras & Henry Veltmeyer (2014) sebagai NGO-isasi gerakan. Gerakan dan kerja-kerja ormas sipil atau NGO yang hanya bersifat inkremental yakni membuat perubahan kecil dan aksi kecil yang kemudian tidak menyelesaiakan akar permasalahan dari perampasan tanah, kemiskinan, ketimpangan dan lain sebagainya.

Sementara itu, dari sisi ‘kiri’ merujuk pada buku For a Left Populism, Chantal Mouffe (2018) menjelaskan bahwa populisme (demokratis) sayap kiri kini digunakan untuk mendesak dan mendekonstruksi gerakan populisme ‘kanan’ dan ‘tengah’ yang dipengaruhi oleh neoliberalisme, oligarki, dan konservatisme agama. Seperti yang dijelaskan oleh Vedi R. Hadiz (2014) yang menjelaskan tradisi politik populisme “kiri” di Indonesia yang mampu memerankan antagonisme mulia atas kekuasaan yang dikuasai para oligarki. Dalam artikel kawan Petrus Kanisius Siga Tage (2019) berjudul Populisme Kiri sebagai Langkah Politik Alternatif Di Indonesia yang terbit di Indoprogress menjelaskan gerakan populisme kiri sebagai gerakan penyeimbang dan tidak terjebak dalam pertarungan kekuasan semata, tetapi pertama-tama harus menunjukkan bahwa gerakan ini adalah gerakan yang langsung berpihak dengan masalah kerakyatan, serentak menawarkan perubahan nyata yang lebih kredibel dan relevan dengan kehidupan masyarakat.

Namun jika dapat belajar dari gerakan Reformasi, kelompok reformis begitu dominan sehingga tawaran perubahan sistem revolusi gagal dan malah menjadi reformasi yang berdamai dan kompromis dengan elit-elit kekuasaan sebelumnya. Terjadilah pengkhianatan demokrasi seperti yang terjadi beberapa akhir ini elit-elit penguasa yang hendak merubah kebijakan dan peraturan seperti pertanahan, minerba, ketenagakerjaan, anti-korupsi dan lainnya mengarah pada liberalisasi ekonomi yang secara tidak langsung akan melanggengkan ketimpangan.

Oleh karena itu dibutuhkan kelompok atau komite alternatif yang memiliki prinsip ketat yang dapat melampaui gerakan populis. Kritik dan solusi perubahan tidak hanya sebatas inkremental atau tambal sulam, namun langsung pada akar permasalahannya yakni sitem dan struktural yang pesakitan. Selanjutnya, yakni komite atau kelompok alternatif yang mampu melakukan gerakan lintas sektoral yang menghimpun kalangan buruh tani, perempuan, pemuda, mahasiswa, buruh, seniman dan lainnya memiliki kritik dan satu tujuan untuk perubahan sistem yang cenderung eksploitatif dewasa ini.

Perdebatan Platform Reformis dan Revolusioner

Perdebatan mengenai platform yang hendak dipakai sebagai landasan kelompok gerakan alternatif yakni diantara platform reformis dan revolusioner menjadi hal yang penting. Karena platform ini nantinya akan berpengaruh pada prinsip, budaya berpikir dan arah gerak kelompok atau organisasi. Perdebatan menggunakan platform reformis dan revolusioner telah dipotret oleh intelektual Marxis di abad 20-an. Rosa Luxemburg (2008) dalam satu chapter bukunya yang berjudul Reform or Revolution, menjelaskan bahwa hubungan antara reformasi dengan revolusi adalah hubungan yang sifatnya kontinum, semakin besar dan mendalam agenda reformisme yang diimplementasikan, semakin besar pula kemungkinan bagi kemunculan kekuatan-kekuatan revolusioner. Kutipan tersebut yang digunakan oleh kawan Bagus Anwar (2019) dalam artikelnya 8 Tesis Politik Alternatif yang terbit di Indoprogress sebagai tesis membangun gerakan politik alternatif.

Dalam bagian yang lain, Rosa Luxemburg (1900) menegaskan bahwa untuk mencapai sosialisme dibutuhkan perjuangan buruh dan praktik parlementer yang memiliki pemahaman serta kesadaran kelas guna mengorganisir kelas-kelas masyarakat tertindas. Artinya gerakan berdasar kelas sosial masyarakan sangat diperlukan untuk mencapai suatu perubahan sistem sosial. Jika gerakan rakyat terjebak dan bergantung pada gerakan dengan platform reformisme maka perubahan secara struktural dan sistem sosial akan gradual dan jauh dapat terjadi. Justru akan melanggengkan ketimpangan dan sebatas melakukan perbaikan secara inkremental.

Oleh karenanya platform revolusioner sangat diperlukan untuk gerakan politik alternatif. Sehingga kritik dan solusi yang diajukan tidak hanya sekedar inkremental seperti tawaran kaum reformis yang cenderung kompromis dengan elit kekuasaan. Perubahan struktural untuk mencabut akar permasalahan sistem sosial yang kini membelenggu masyarakat.

Membangun Gerakan Politik Alternatif Berbasis Kelas

Unit analisis dalam sebuah gerakan menjadi hal mendasar bagi organisasi atau kelompok. Karena unit analisis merupakan salah satu dasar guna menentukan keberpihakan dan arah gerak organisasi tersebut bekerja. Cukup banyak organisasi-organisasi yang menggunakan unit analisis sebagai landasan pembuatan program kerja, kegiatan, serta kerja-kerja advokasi yang dilakukan. Bahkan parahnya, ada pula organisasi yang tidak menggunakan unit analisis dalam menjalankan kerja-kerja organisasi.

Guna membangun gerakan politik alternatif yang dapat melakukan perubahan dalam konteks struktural maka harus menggunakan alat analisis sebagai landasan dalam bergerak. Idealnya, dalam gerakan sosial revolusioner menggunakan unit analisis kelas sosial di masyarakat. Analisis yang digunakan dengan pendekatan analisis kelas Marxian yang oleh beberapa tokoh intelektual masih dianggap relevan untuk digunakan. Analisis kelas Marxian berdasar pada mode of production yang terdiri dari kepemilikan alat produksi dan relasi kerja. Hal tersebut kemudian dinarasikan secara rinci oleh Henry Bernstein (2010) sebagai pertanyaan kunci ekonomi-politik yakni “Who owns what”, “Who does what”,Who gets what” dan “What did they do with it” untuk melihat struktur dan diferensiasi kelas. Empat pertanyaan kunci ekonomi-politik tersebut yang cukup kompleks menggambarkan kepemilikan alat produksi, relasi kerja, distribusi produksi dan reproduksi yang akan digunakan untuk unit analisis kelas sosial masyarakat. Melalui unit analisis diatas tersebut dapat dilihat mana kelompok yang memiki alat produksi dan mana kelompok yang menjual tenaga kerjanya, atau dapat dilihat mana kelompok yang mengeksploitasi dan mana kelompok yang dieksploitasi.

Kebuntuan gerakan kiri setelah dilumpuhkan di era Orde Baru membuat keterpecahan kelompok gerakan. Sehingga pasca Orde Baru kelompok-kelompok keterpecahan gerakan dapat dilihat dari pola aksi massa di era pasca-Reformasi yang terpecah di beberapa sektor yakni mahasiswa, buruh, petani, lingkungan, kebudayaan, perempuan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan concern gerakan organisasinya. Masing-masing bergerak dan menyuarakan kepentingan kelompok organisasinya. Belum ada platform atau konsep organisasi besar yang dapat menaungi keseluruhan sektor tersebut. Sehingga yang muncul hanyal gerakan sektoral dengan tujuan ego masing-masing sektor yang bersifat inkremental bukan struktural.

Guna mencapai tujuan mengubah struktural sistem sosial, oleh karena itu penting untuk membangun platform kekuatan politik lintas sektor yang memungkinkan merepresentasikan perjuangan kelas. Subjek terbesar adalah pada kepentingan masyarakat yang terkesploitasi (tertindas) selanjutnya akan menjadi fondasi utama bagi kelompok atau komite politik alternatif.

Kelompok pekerja/buruh dapat dijadikan salah satu pijakan dasar basis massa kelompok politik alternatif. Mengingat ketimpangan kepemilikan alat produksi, relasi kerja, pembagian hasil produksi, maka kelompok pekerjalah yang selama ini tereksploitasi oleh para pemilik modal yang selalu mencuri surplus value atau nilai lebih produksi yang dihasilkan oleh buruh.

Seperti yang telah dijelaskan oleh kawan Rizal Assalam (2016) memotret bahwa basis massa terbesar adalah rakyat pekerja. Dikutip dalam data SAKERNAS BPS (2015) yang menjelaskan bahwa dari data 120,8 juta jumlah orang yang bekerja, jumlah pekerja-upahan mencapai 76 juta atau sekitar 63 persen angkatan kerja, jumlah pekerja berusaha mandiri atau pekerja mandiri mencapai 21,6 juta angkatan kerja. Sedangkan jumlah pemberi kerja, pemodal atau majikan hanya mencapai 23 juta atau sekitar 19 persen dari angkatan kerja. Terlihat ketimpangan pekerja dan para elit pemilik modal. Jika jumlah kelas pekerja itu digabung antara jumlah pekerja upahan dan mandiri maka terakumulasi jumlah 97.8 juta atau sekitar 80.9 persen, sementara para kelas borjuis atau pemilik modal hanya 23 juta atau 19 persen. Terlihat bahwa basis massa pekerja memang menjadi landasan yang kuat untuk membentuk kelompok politik alternatif.

Gambar 1 — Klasifikasi Kelas Masyarakat (Sumber: Olahan BPS dalam Rizal Assalam, 2016)

Kenapa harus pekerja? Mayoritas masyarakat adalah sebagai pekerja. Kelas pekerja jugalah yang langsung berhadapan dengan kelas borjuis. Carut-marut dan konflik dalam tubuh negara adalah dikarenakan para elit penguasa yang terdiri dari pejabat-pejabat politik dan pemilik modal. Segala permasalahan terkait penggusuran, perampasan lahan, ketidakadilan dalam dunia pekerja/buruh, kerusakan lingkungan, diskriminasi dan lainnya bermuara pada corak produksi dalam kapitalisme. Seperti yang dikatakan oleh Barry Commoner (1992) dalam bukunya yang berjudul Making Peace With The Planet, menjelaskan jika lingkungan tercemar dan perekonomian sakit, maka virus keduanya akan ditemukan pada sistem produksi. Karena sistem produksi dengan akumulasi profit/keuntungan akan terus bereproduksi tidak memperdulikan lingkungan bahkan kemanusiaan. Bahkan aturan atau undang-undang dapat ditundukkan untuk memperlancar akumulasi keuntungan dari perusahaan. Dapat dilihat rencana Revisi Undang-Undang di bidang pertanahan, minerba, ketenagakerjaan, anti-korupsi hanyalah agenda untuk memperlancar akumulasi keuntungan dan arus investasi yang hanya menguntungkan segelintir orang pemilik modal (kelas borjuis).

Kelompok atau komite pekerja dapat dijadikan salah satu landasan membangun kekuatan politik alternatif. Namun, pluralnya corak pekerjaan dan elemen masyarakat tetap harus membuka ruang pada kelompok-kelompok yang ditindas dan termarginalkan seperti kelompok pemuda, mahasiswa, perempuan, buruh formal dan informal, seniman kebudayaan dan musisi, buruh tani, kelompok pejuang lingkungan, kelompok pejuang anti-korupsi, kelompok pejuang HAM dan lainnya harus dapat bersatu melawan dominasi kekuasaan yang menindas. Karena beberapa akhir ini marak gerakan sektoral sehingga tidak terlalu signifikan pengaruh perubahan jika hanya satu-persatu sektor berjuang dan berdiri sendiri. Diperlukan adanya satu kelompok yang menaungi segala sektoral dengan basis masyarakat tertindas. Karena Muhammad Ridha (2015) menjelaskan bahwa sikap sektarianisme itu yang akan memecah gerakan. Oleh karenanya penyatuan lintas sektor ini menjadi penting untuk menciptakan kerja pengorganisiran yang terkordinasi antar elemen gerakan rakyat. Sehingga narasi kekuatan politik alternatif yang dibangun yakni atas dasar perjuangan kelas tertindas.

Referensi

Anwar, Bagus. (2019). 8 Tesis Politik Alternatif. Indoprogress Archive: https://indoprogress.com/2019/02/%EF%BB%BF8-tesis-politik-alternatif/.

Assalam, Rizal. (2016). Anak Muda, Kerentanan dan Partai Politik Alternatif. Indoprogress Archive: https://indoprogress.com/2016/11/anak-muda-kerentanan-dan-partai-politik-alternatif/

Bernstein, Henry. (2010). Class dynamics of agrarian change. VA: Fernwood Publishing and Kumarian Press.

Commoner, Barry. (1992). Making Peace With The Planet. New York: New Press.

Fakih, Mansour. (2008). Masyarakat Sipil Dan Transformasi Sosial Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadiz, V. R. (2014). A new Islamic populism and the contradictions of development. Journal of Contemporary Asia, 44(1), 125–143.

Hadiz, V. R. (2018). Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 1–18.

Lenin, Vladimir (1901). What Is To Be Done?. Lenin’s Selected Works. Marxists Internet Archive. Lenin’s Collected Works, Foreign Languages Publishing House, 1961, Moscow, Volume 5, pp. 347–530. https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1901/witbd/.

Luxemburg, R. (1900). Reformasi atau Revolusi. Marxists Internet Archive: https://www.marxists.org/indonesia/archive/luxemburg/reformasi-atau-revolusi.htm

Luxemburg, R., Scott, H., Luxemburg, R., & Luxemburg, R. (2008). The essential Rosa Luxemburg: Reform or revolution & the mass strike. Chicago, Ill: Haymarket Books.

Mouffe, Chantal. (2018). For a left populism. London: Verso Books.

Petras, James dan Henry Veltmeyer. (2014). Menelanjangi Globalisasi: Sepak Terjang Imperialisme Abad 21, Terj. Globalization Unmasked: Imperialism the 21’st Century. Bantul: Kreasi Wacana.

Ridha, M. (2015). Membangun Partai Alternatif. Indoprogress Archive: https://indoprogress.com/2015/05/membangun-partai-alternatif/.

Robinson, G. (2018). The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965–66. PRINCETON; OXFORD: Princeton University Press.

Robison, Richard & Vedi R. Hadiz. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London and New York: Routledge.

Tage, Petrus Kanisius Siga. (2019). Populisme Kiri Sebagai Langka Politik Alternatif di Indonesia. Indoprogress Archive: https://indoprogress.com/2019/01/populisme-kiri-sebagai-langkah-politik-alternatif-di-indonesia/.

Winters, J. (2011). Oligarchy. Cambridge: Cambridge University Press.


(Penulis adalah Mahasiswa Magister Manajemen Kebijakan Publik UGM dan Pegiat MAP Corner)

Jurnal Radikal

Written by

Percikan wacana, kritik-otokritik, ulasan, dan gaya hidup. Ikhtiar untuk membongkar skema rezim dan ideologi klas yang berkuasa, hingga ke akarnya.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade