Masalah G30SPKI dan Pembelian Senjata Oleh BIN Mencuat, Ini Pernyataan Wiranto

Berita Politik Terhangat — Pada minggu kemarin, Menkopulhukam Wiranto baru saja menggelar Temu Media tepat di Jakarta untuk merespon 2 isu yang sedang mencuat saat ini yaitu masalah G30SPKI dan juga Pembelian Senjata Oleh BIN.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap pemilu, entah itu Pilkada atau Pilpres, suhu politik pasti akan memanas. Keadaan tersebut sudah berlaku dari dulu dan menjadi bagian dari pasang surunya suhu politik dalam dunia demokrasi. Pemerihtan dan juga Kemenko Polhukan serta segenap jajarannya menyatakan bahwa mereka akan terus menjaga agar memanasnya suhu politik nantinya masih pada batas kewajaran sehingga tidak menimbulkan instabilitas nasional yang akan menggangu berbagai kepentingan nasional.

Beberapa isu yang menerpa di Indonesia saat ini sepertinya sudah mulai meresahkan masyarkat Indonesia dan sudah menjadi perdebatan publik dengan beragam spekulasi yang menggiring terjadinya konfil horizontal. Jelas hal ini harus dihentikan agar nantinya tidak mengganggu kepentingan nasional.

Maka dari itu, penjelasan resmi dari Kemenko Polhukm Wiranto ini sangatlah dibutuhkan karena isu — isu ini sudah mencuat ke beragam media termasuk menjadi viral di media sosial. Pada akhirnya Wiranto pun mengeluarkan surat tertulis tentang kedua isu ini. Berikut ini adalah isinya :

Pertama, mengenai pemutaran kembali Film Penghianatan G.30 S/PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam Bangsa Indonesia. Masih banyak peristiwa serupa yang dialami Bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu. Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan. Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah.

Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih. Anjuran Presiden untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional.

Kedua, informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas.

Berita Politik Terbaru — Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen.

Pengadaan seperti ini ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.

Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut.

Jakarta, 24 September 2017 Menko Polhukam TTD

Wiranto


Originally published at www.kabartrending.com on September 27, 2017.