ROMARIO

PATRA14017

PERTAMINA Sebagai Holding Energy Company Indonesia? Peleburan PGN-Pertagas? Apakah menjadi sebuah jawaban?

Holding company atau perusahaan/badan penyangga adalah kerja sama antara beberapa perusahaan dengan salah satu perusahaan bertujuan untuk memiliki saham dari perusahaan yang lain dan bisa mengatur perusahaan lain tersebut. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia mengakuisisi Saham Bank Jasa Arta.

Wacana untuk menjadikan PERTAMINA sebagai badan penyangga dimulai dari revisi UU Migas yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM, Sudirman Said dalam rangka keinginan untuk memberikan kepastian hukum, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan ketahanan energi. Menteri ESDM menjelaskan, dalam draf RUU Migas mengatur 3 hal pokok tentang kegiatan hulu, hilir, dan pembentukan badan penyangga.

Adapun tugas Badan Usaha Penyangga Gas Bumi Nasional: pengaman cadangan gas bumi nasional, membeli gas bumi dari dalam negeri, membeli LNG dari dalam negeri dan impor, membangun infrastruktur gas bumi, menjual gas bumi di dalam negeri (kepada konsumen dan badan usaha niaga), dan melakukan agregasi harga gas bumi pada wilayah usahanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut syarat utama untuk menjadi badan penyangga adalah bentuk kelembagaannya harus badan usaha milik negara. Ini penting, karena badan penyangga ini yang akan mengimplementasikan langsung kebijakan tata kelola gas bumi.

Oleh sebab itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, memilih PT PERTAMINA sebagai induk perusahaan karena kepemilikan sahamnya 100% dikuasai pemerintah. Pertamina akan dipermudah untuk mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Apalagi, kebutuhan dana untuk investasi di sektor energi sangat besar. Ia juga mengatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan dilebur menjadi satu sehingga PGN nantinya akan menjadi anak usaha PT Pertamina (Persero). Dengan adanya peleburan ini, akan menyelesaikan masalah tumpang tindih di bidang infrastruktur gas oleh PGN dan Pertagas. Salah satunya terkait dengan pembangunan infrastruktur gas proyek Pipa Duri Dumai, Pekanbaru Riau. PGN sudah mengajukan inisiatif membangun jalur itu sejak 2003 dan mengantongi izin usaha dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya, Pertagas juga mengambil inisiatif serupa pada 2015.

Kedua perusahaan jelas mempunyai alasan yang kuat. Bagi PGN, open access ibarat lonceng kematian karena harus berbagi pipa padahal itu adalah bisnis utamanya. Namun, alasan Pertagas tidak kalah kuat karena gas yang dialirkan melalui pipa-pipa tersebut dihasilkan oleh Pertamina. Jika kita lihat dari segi efisiensi, efisiensi dapat ditingkatkan dengan merger kedua perusahaan ini karena tidak perlu membangun pipa lagi jika sudah ada pipa yang dapat dipakai oleh kedua pihak bersama-sama dan infrastruktur dapat berkembang lebih pesat karena dilakukan secara bersama-sama. Hal ini sangat menguntungkan PLN yang membutuhkan pasokan gas besar.

Pengamat energi Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), menyambut baik rencana pembentukan holding BUMN energi ini. Ia menilai, pembentukan holding bisa meningkatkan pengaruh sekaligus meningkatkan pendapatan, nilai aset, dan kemampuan untuk kredit. “Kalau di bawah kendali semuanya, tidak seperti saat ini bisa ada duplikasi. Ada juga yang bolong, artinya pelayanan bisa optimal. Kalau itu terpisah seperti saat ini, ada pelayanan yang overlapping,” katanya.

Dampak positif mengenai merger PGN-Pertagas bisa turunkan harga gas 30% . Dengan adanya penggabungan ini, kebijakan open access akan segera berjalan. Kebijakan open access sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Permen tersebut mewajibkan pipa transmisi dan pipa distribusi yang tersedia di suatu wilayah, untuk dimanfaatkan bersama. Pembentukan badan penyangga gas nasional akan menjamin penyediaan dan penurunan harga gas, dengan sistem yang lebih sederhana.

Tetapi di lain pihak, ada yang mengatakan merger antara PGN-Pertagas justru akan merugikan negara. Hal ini dikarenakan kondisi dari PGN yang sahamnya dikuasai 43% oleh asing. Yang dikhawatirkan lagi, pihaknya menduga bahwa sangat mungkin aset Pertagas yang besar akan dijadikan oleh PGN sebagai jaminan mencari utang/pinjaman sehingga korupsi yang dimotori oleh pihak asing sangat memungkinkan untuk terjadi. Maka dari itu, pemerintah harus mengambil atau buy back saham ketika rencana holding atau merger terlaksana. Kardaya (Ketua Komisi XI DPR) mengatakan, penyatuan ini bertujuan demi kepentingan nasional yang otomatis akan terdapat keistimewaan. “Jangan sampai kita bias di sini, apalagi kalau sampai kepemilikan saham asingnya puluhan persen,” ujarnya. Marwan Batubara mengatakan, kebijakan menjual saham PGN ke bursa merupakan kebijakan yang tidak tepat karena membuat pemerintah tidak lagi dominan di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Saat ini, membuat PT Pertamina sebagai Holding Energy Company di Indonesia dengan mengsinergikan (merger) antara PGN dan Pertagas adalah solusi yang baik dan diterima oleh masyarakat asalkan pemerintah dengan tegas untuk melakukan buy back saham PGN yang dikuasai oleh asing. Maka dengan cara seperti ini, dana dari BUMN dapat langsung dipakai untuk mengembangkan infrastruktur migas dan tidak lagi terjadi tumpang tindih atau berbagai permasalahan lainnya yang merugikan rakyat antara Pertagas dan PGN. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengkritisi rencana yang dilakukan oleh Menteri BUMN, Rini Soemarno, supaya pemerintah memastikan bahwa anak usaha dari PT Pertamina sebagai Energy Holding Company di Indonesia ini benar-benar dikuasai 100% oleh pemerintah dan transparan sehingga infrastruktur gas dapat berkembang dengan baik dan pesat untuk kepentingan rakyat dan memenuhi roadmap pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Jangan sampai pemerintah mengambil langkah yang salah yang menghambat pengembangan infrastruktur gas bumi, merugikan pemerintah, dan menguntungkan pihak asing.

Disini juga pemerintah harus menekankan transparansi dalam setiap proyek pengembangan infrastruktur dan pemakaiannya kepada rakyat sehingga benar-benar pipa gas digunakan sepenuhnya oleh pemerintah dan bukan dipakai untuk keuntungan asing. Jangan sampai fasilitas negara dipakai untuk kepentingan perusahaan asing.

Sumber:

http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/04/14/o5m0o616-pertamina-siap-pimpin-holding-bumn-energi , diakses pada 28 Mei 2016

http://katadata.co.id/berita/2016/04/25/jadi-induk-usaha-pertamina-belum-tentu-terpilih-badan-penyangga-gas , diakses pada 28 Mei 2016

http://katadata.co.id/berita/2016/02/25/esdm-usul-pembentukan-badan-penyangga-setelah-sinergi-pgn-pertagas , diakses pada 28 Mei 2016

http://katadata.co.id/berita/2015/07/23/syarat-menjadi-badan-penyangga-gas-harus-bumn , diakses pada 28 Mei 2016

http://koran.bisnis.com/read/20160414/244/537820/holding-bumn-pertamina-induk-bumn-energi , diakses pada 28 Mei 2016

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/16/113540126/PGN-Pertagas.Akan.Dilebur.Jadi.Anak.Usaha.Pertamina. , diakses pada 28 Mei 2016

http://katadata.co.id/berita/2015/11/30/sthash.ChrUrJuo.dpuf

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/15/12/03/nyrnh3382-pemerintah-diminta-serius-merger-pertagas-dan-pgn , diakses pada 28 Mei 2016

Like what you read? Give kajianenergi.patraitb a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.