Semangat Baru Menuju Indonesia yang Makin Berdaulat

Oleh Hanif Hanafi Rubiyanto, 2613151032

Babak baru perundingan Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) membawa angin segar atas terwujudnya impian Negara Indonesia untuk menjadi Negara yang mandiri dan berdaulat di Negeri sendiri. Pemerintah Indonesia bersama Kementrian ESDM telah menyelesaikan perundingan dengan PTFI lebih cepat 2 bulan dari target pada bulan Oktober 2017. Dilansir dalam laman web Kementrian ESDM (31/8), bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo perundingan pemerintah dengan PTFI diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa dilakukan, telah disepakati beberapa hal, walaupun ini tidak mudah negosiasinya.

Kilas Balik

Kurang lebih 50 tahun kekayaan akan sumber daya mineral dan hasil tambang Tanah Papua di Indonesia sudah lama dieksplorasi oleh perusaan raksasa tersebut. Jika mengulas kembali pada tahun 2014 silam, rasanya seperti diberikan harapan kosong. Pemerintah mengeluarkan PP nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010. Freeport diwajibkan untuk mendivestasikan saham minimal 30%, membayar bea keluar dan membangun smelter. Akan tetapi, hingga saat ini fasilitas pemurnian tersebut belum juga terselesaikan sesuai dengan kapasitas tertentu sebagaimana mestinya. Ditambah lagi saat ini hanya 9,36% saham dari perusahaan tersebut yang baru dikuasai pemerintah hingga saat ini.

Semangat Baru

Harapan baru, semangat baru. Kini semangat baru ini mencuat semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Bahwa pemerintah mewajibkan divestasi saham sebesar 51%. Persentase ini lebih besar dari minimal 30%. Puncaknya, kesepakatan final pada pertemuan hari Minggu (27/8) membuahkan 5 poin penting yaitu:

  1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
  2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
  3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
  4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
  5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Dengan semangat kerja bersama 72 Tahun Indonesia tentu semua berharap, kelima poin hasil perundingan diatas tentunya dapat mengakhiri bola panas negosiasi kontrak PTFI yang tak kunjung padam, dan hingga pada akhirnya semangat ini harus terus dijaga untuk pengelolan sumber daya alam yang makin berdaulat.

Referensi :

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kesepakatan-final-perundingan-antara-pemerintah-dan-pt-freeport-indonesia

Like what you read? Give Ruang Kajian Strategis Keprofesian Metalurgi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.