Fenomena Mega-Urban dan Tantangan Pengelolaannya

*Kasus Jabodetabek dan Metropolitan Bandung

(Review Jurnal Ida Ayu Indira Dharmapatni)

Fenomena Mega-Urban di Asia

Fenomena baru proses urbanisasi di Asia diperkenalkan melalui konsep “kotadesasi” yang dikembangkan oleh McGee pada pertengahan tahun 1980-an. Konsep kotadesasi ini kemudian mendasari konsep “Extended Metropolitan Regions” (EMR) yang wilayahnya mempunyai ciri antara lain berkepadatan penduduk tinggi, sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian dengan pemilikan lahan sempit, mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke berbagai kegiatan non-pertanian, intensitas mobilitas penduduk tinggi, interaksi tinggi antara aktivitas perdesaan dan perkotaan yang memungkinkan bertambahnya sumber pendapatan rumah tangga perdesaan dan meningkatnya partisipasi tenaga kerja wanita serta pencampuran guna lahan antara permukiman dan aktivitas ekonomi. McGee menegaskan bahwa wilayah EMR yang kemudian populer sebagai ‘mega-urban regions’ (MUR) secara keseluruhan terdiri atas komponen kota inti (core city), wilayah metropolitan dan wilayah kota-desa. Setiap komponen maupun keseluruhan komponen MUR ini seringkali meliputi wilayah yang secara fisik tidak bersesuaian dengan wilayah administrasi. Kemunculan MUR di Asia beberapa dekade terakhir merupakan produk dari urbanisasi global melalui ketergantungan ekonomi antara negara di Asia dan negara industri maju. Ketergantungan terhadap ekonomi pasar menyebabkan terjadinya perubahan pola pembangunan daerah (polarisasi pembangunan) di negara-negara Asia tersebut yang dicirikan dengan terbentuknya nodal-nodal MUR. Polarisasi pembangunan pada kota-kota besar tertentu merupakan proses urbanisasi yang berkaitan erat dengan perkembangan investasi di bidang industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Faktor inilah yang memesatkan pertumbuhan koridor Jabodetabek-Bandung, Semarang-Yogyakarta, dan Surabaya-Malang. Proses industrialisasi ini telah mengakibatkan perubahan struktur ekonomi wilayah pinggiran atau sepanjang koridor MUR, mengaburkan batas-batas antara kehidupan perkotaan dan perdesaan, dan meningkatnya peran swasta dalam mengarahkan perkembangan wilayah perkotaan.

MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung

Dalam dekade terakhir, pertumbuhan penduduk perkotaan di wilayah Jabodetabek dan Metropolitan Bandung berlangsung pesat. Pertambahan penduduk perkotaan yang pesat di kedua wilayah ini disertai dengan perluasan wilayah perkotaan (terutama pada koridor-koridor Jakarta-Tangerang, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Bogor, dan koridor Bandung-Cileunyi dan Bandung-Padalarang) dan terjadinya peningkatan jumlah desa urban di koridor-koridor tersebut. Perkembangan wilayah perkotaan pada MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung yang cenderung menyatu secara fisik, diikuti pula oleh meningkatnya hubungan fungsional antara kedua wilayah ini, yang ditandai dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi yang semakin mempercepat proses penyatuan wilayah Jabodetabek dan Metropolitan Bandung. Kedua wilayah tersebut juga merupakan pusat kegiatan investasi dan akumulasi modal di Indonesia yang semakin mendorong perluasan kegiatan perkotaan (industri dan komersial), yang juga ditandai dengan peningkatan kontribusi sektor industri dan penyerapan tenaga kerja di wilayah sekitarnya. Perluasan wilayah perkotaan pada MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung diikuti pula dengan proses perubahan guna lahan yang pesat. Transformasi lahan pertanian yang subur dalam skala besar menjadi kawasan industri, kawasan perumahan dan kota-kota baru. Swasta diperkirakan sangat besar perannya dalam perubahan penggunaan lahan untuk kawasan industri, perumahan, kota baru, komersial bahkan untuk jalan tol.

Tantangan Pengelolaan Mega-Urban

Polarisasi pembangunan MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung memang merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Artinya, isu utama yang dihadapi MUR bukan terletak pada ‘ukuran’ kota, namun pada ‘urban management’ (pengelolaan kota) yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan eksternalitas. Perumusan kebijaksanaan pengembangan MUR harus didasarkan pada pemahaman dan antisipasi karakteristik MUR di masa mendatang. Permasalahan pokok yang menjadi tantangan dalam pengelolaan MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung juga terletak pada keterlibatan pemerintah pada setiap wilayah MUR, melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara kota induk dengan wilayah di sekitarnya. Selain itu, pengelolaan terhadap lingkungan juga menjadi tantangan yang harus dibayar sebagai konsekuensi pembangunan. Tantangan penting lainnya juga terletak pada pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, pengelolaan lahan pertanian untuk keberlangsungan swasembada pangan, serta pengembangan sistem informasi yang cepat, akurat dan ‘up to date’ dalam penyusunan rencana yang dinamis dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Tantangan terakhir yang juga mengambil peran penting adalah pengembangan sumber daya manusia agar seluruh masyarakat siap berpartisipasi dalam proses pembangunan yang kini berlangsung.

CIRITICAL REVIEW

Laju dan pola perkembangan MUR Jabodetabek dan Metropolitan Bandung akan berlangsung terus sesuai dengan perkembangan globalisasi ekonomi sehingga meluasnya wilayah perkotaan beserta wilayah pengaruhnya tidak dapat dihindari. Pusat-pusat kegiatan industri akan membentuk pusat-pusat baru yang akan menarik penduduk, sehingga pola pergerakan penduduk di wilayah Jabodetabek dan Metropolitan Bandung menjadi semakin kompleks. Untuk menunjang ini, diperlukan semakin banyak prasarana dan sarana transportasi dengan sistem jaringan yang semakin kompleks. Dalam pemenuhannya, pemerintah juga tidak akan terlepas dari peran swasta dimana pembiayaan yang berasal dari dana publik/ pemerintah belum mampu untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana serta sistem jaringan yang semakin kompleks tersebut. Pernyataan yang dikemukakan oleh penulis jurnal bahwa yang menjadi isu utama yang dihadapi MUR bukan terletak pada ‘ukuran’ kota, namun pada ‘urban management’ (pengelolaan kota) pada hakikatnya benar. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh usaha-usaha dalam membatasi pertumbuhan kota yang selama ini pernah dilakukan, misalnya kebijaksanaan ‘kota tertutup’ bagi Jakarta tidak berjalan secara efektif. Pendapat yang dikemukakan oleh Brennan (1992) juga membenarkan hal demikian, dimana menurut beliau ‘urban management’ lebih penting daripada usaha-usaha untuk membatasi ukuran kota yang pada dasarnya tidak dapat dihindari. Pembangunan kawasan industri, kota-kota baru maupun perumahan berskala besar juga akan menimbulkan konflik kepentingan dengan beberapa kelompok masyarakat. Hal lain yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana menyerasikan pembangunan agar menjadi kesatuan pembangunan yang terpadu dengan efisiensi pemanfaatan lahan.

Jurnal di atas mengisyaratkan harus adanya konsep pengelolaan kota ‘model baru’ yang bukan saja dimaksudkan untuk menangani kota dengan skala dan keanekaragaman lebih besar, tetapi juga untuk mengakomodasikan dinamika yang cepat dan tidak mudah diantisipasi, karena perkembangannya ditentukan perkembangan ekonomi global, persaingan antarnegara dan kebijaksanaan nasional yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan MUR. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan dari saya seperti apa dan bagaimana pengelolaan kota ‘model baru’ tersebut. Menurut penulis, tantangan-tantangan yang begitu besar menyebabkan kita tidak akan mampu merumuskan model atau konsep pengelolaan MUR yang tepat dalam waktu singkat. Menurut saya, perumusan konsep pengelolaan yang belum ditemukan dalam waktu singkat sangat wajar, mengingat karakteristik perkembangan MUR di setiap wilayah sangat beragam, tantangan yang dihadapi juga sangat beragam sehingga sikap yang nantinya akan dikemukakan perlu mengidentifikasinya berdasarkan karakterisik dari setiap MUR. Untuk saat ini pengelolaan terpadu harus tetap dijalankan walaupun keberhasilan penyelenggaraannya sangat bergantung di lapangan. Menurut saya, perumusan manfaat yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perumusan konsep pengelolaan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain pengelolaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, penempatan konsentrasi penduduk lebih tersebar secara seimbang dan berjenjang, pelaksanaan penataan ruang yang terpadu dan disepakati bersama, pemerataan kesempatan kerja, penyediaan saran prasarana perkotaan yang terpadu, upaya percepatan pertumbuhan kawasan (sesuai dengan potensi masing-masing kawasan), pengelolaan sumberdaya alam dan manusia secara terpadu, serta orientasi pembangunan dapat lebih diarahkan menuju konsep berwawasan lingkungan. Semua manfaat yang ingin dicapai tersebut tentu tidak terlepas dari tanggungjawab pemerintah kota untuk mewujudkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannya. Bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan kawasan perkotaan mengalami kendala dalam hal koordinasi wewenang dari setiap pemerintah kota dalam pengelolaannya. Pembiayaan pembangunan sebenarnya juga menjadi hal inti untuk mencapai pengelolaan yang terpadu. Konsep pembiayaan yang berkesinambungan tentu tidak akan terlepas dari kerjasama pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta. Oleh karena itu, pada masa mendatang pemerintah bukan saja dituntut untuk berperan semakin besar sebagai ‘enabler’ untuk merangsang peran swasta, tetapi juga sebagai pengendali keterlibatan swasta dalam pembangunan agar prinsip ‘equity (keadilan)’ tetap dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.