Bagian IV: Siasat dan Stragegi Kebudayaan

(Pembacaan Atas Problematika Antara “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan” di Tubuh Organisasi Kemahasiswaan)

Kebudayaan Sebagai Siasat dan Strategi dalam Proses Kepemimpinan dan Kekuasaan

Berbagai permasalahan di atas, merupakan hasil pengamatan dan pendiskusian saya akan kondisi organisasi kemahasiswaan yang erat kaitannya dengan wacana “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan”. Maka dari itu, tawaran saya ialah perlu untuk lebih mengenali dan menggali siasat serta strategi kebudayaan yang bisa diterapkan dalam memperbaiki keadaan yang begitu menyeramkan ini. Menurut hemat saya, wacana kekuasaan dan juga kepemimpinan mesti kembali disandarkan pada perkembangan filsafat politik dari zaman ke zaman[1], selain itu kata kepemimpinan dan kekuasaan juga mesti disandarkan pada roh kebudayaan yang suci, agar para pelaku kepemimpinan dan kekuasaan dapat dengan bijak melihat dua persoalan ini untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan kedepannya.

a. Kepemimpinan dan Kekuasaan pada Ranah Filsafat Politik

Plato dan Filsuf Raja

Filsafat sebagai suatu proses memahami segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan juga memiliki pemikiran-pemikiran penting tentang kepemimpinan. Ide tentang kepemimpinan revolusioner juga tertanam di dalam bentangan sejarah pemikiran ini. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato, filsuf asal Yunani Kuno, merumuskan ide tentang filsuf raja. Ia adalah pemimpin politik suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan filosofis yang mendalam, yakni pengetahuan tentang apa yang esensial dan tak berubah (Ideen), dan pengetahuan yang labil serta tak bisa dipercaya (Meinungen/Doxa). Pada intinya, Kepemimpinan menurut Plato ialah sikap kepribadian yang bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, atau mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang tidak.

Aristoteles dan Aristokrasi

Aristoteles menawarkan satu ide, yakni aristokrasi, kepemimpinan oleh beberapa orang tercerahkan, yang merupakan orang-orang terbaik di suatu masyarakat. Orang-orang ini memiliki keutamaan hidup, dan, sama seperti filsuf-raja, ia bisa membedakan antara Ideen dan Meinungen. Konsep penting di dalam aristokrasi adalah keutamaan (Tugend/Arete), yang berarti sikap-sikap baik yang tampak nyata dalam hidup sehari-hari, dan muncul dari kebiasaan hidup (Gewohnheit/Habitus). Kepemimpinan menurut Aristoteles lebih kepada pengendalian diri, sikap, dan pikir yang biasanya ditemukan pada orang-orang yang tercerahkan.

Kepemimpinan Cerdik ala Machiavelli

Di akhir abad pertengahan Eropa, hiduplah seorang filsuf yang juga aktif ambil bagian dalam politik. Namanya adalah Nicolo Machiavelli. Ada dua argumennya yang penting untuk teori tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah politik tanpa moralitas, yakni berusaha mewujudkan tujuan-tujuan baik dari politik, walaupun dengan cara-cara yang “kurang bermoral”. Yang kedua adalah pentingnya pencitraan di dalam politik (lebih baik ditakuti daripada dicintai oleh rakyat). Hal penting yang diajarkan oleh Machiavelli dalam konteks kepemimpinan politik adalah kecerdikan. Cerdik berarti orang tahu, kapan harus menggunakan kelembutan ataupun kekerasan di dalam politik

Kant dan Kepemimpinan Rasional

Di akhir abad 18, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, menulis buku dengan judul zum ewigen Frieden, yang berarti menuju perdamaian abadi. Ide yang cukup penting dalam buku ini adalah tentang kepemimpinan dunia yang di bangun atas dasar prinsip-prinsip rasional yang digunakan secara publik (der öffentliche Gebrauch der Vernunft). Dengan kata lain, kepemimpinan harus menggunakan pemikiran rasional di dalam setiap pembuatan keputusan. Rasionalitas, atau akal budi, digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, melainkan juga untuk menata masyarakat.

Hegel dan Pencarian Sintesis

Pemikiran Kant dipertajam dan diperluas oleh Hegel. Dengan filsafatnya, Hegel mencoba menyatukan unsur-unsur yang berbeda dalam realitas. Dengan kata lain, ia mencoba merumuskan suatu sintesis atas berbagai hal yang berbeda-beda. Pola ini, pada hemat saya, juga bisa diterapkan di dalam bidang kepemimpinan, yakni sebagai kepemimpinan yang mencari sintesis.

Marx dan Kepemimpinan Praxis

Hegel mempunyai seorang murid yang amat brilian. Namanya adalah Karl Marx, yang juga banyak dikenal sebagai bapak Marxisme dunia. Unsur penting dalam teori Marx adalah kaitan yang amat mendalam antara teori sebagai pemikiran kritis dan praxis sebagai tindakan perubahan. Menurut Marx, kelas pekerja hanya bisa menjadi pendorong perubahan masyarakat, jika mereka memiliki teori kritis.

Kierkegaad dan Kepemimpinan Autentik

Filsafat Hegel memiliki pengaruh besar, tidak hanya untuk Marx, tetapi juga untuk Kiekergaard, filsuf asal Denmark. Baginya, tugas utama filsafat adalah membuat manusia menjadi otentik. Otentik berarti orang mampu secara bebas memutuskan, apa yang terbaik bagi dirinya. Dengan kebebasan ini, ia lalu menjalin hubungan dengan orang lain, juga termasuk dalam politik.

Habermas dan Kepemimpinan Komunikatif

Manusia, pada dasarnya, adalah jaringan dari berbagai aspek, mulai dari aspek biologis, sosial, sampai dengan spiritual. Ketiga aspek ini saling berhubungan, lalu membentuk satu kesatuan ontologis yang bernama: manusia. Komunikasi untuk membentuk jaringan ini juga, pada hemat saya, adalah bagian yang amat penting dari kepemimpinan. Filsuf yang mencoba merumuskan teori tentang komunikasi dari kaca mata filsafat adalah Jürgen Habermas.

Derrida dan Kepemimpinan Dekonstruktif

Dekonstruksi, menurut Jacques Derrida, filsuf Prancis abad 20, adalah gerakan akal budi manusia untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah ada dengan menunda kepastian maknanya. Gerakan ini mempertanyakan hal-hal lama yang sudah dianggap pasti. Dengan dekonstruksi, manusia mempertanyakan tradisi. Dengan dekonstruksi juga, manusia bergerak melampaui pandangan-pandangan yang salah.

Anthony Giddens dan Kepemimpinan Diskursif

Giddens berusaha menjelaskan, apa yang membuat orang hidup bersama-sama dalam suatu kelompok, dan apa yang membuat kelompok ini tetap ada. Ia berpendapat, bahwa masyarakat bisa ada dan diikat oleh apa yang disebutnya sebagai kesadaran praktis (practical consciousness). Kesadaran praktis ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan lama oleh sekelompok orang, sehingga menjadi budaya. Akhirnya, ia dilakukan, tanpa disadari lagi, karena sudah menjadi begitu otomatis.

Dari berbagai perkembangan wacana Kepemimpinan dalam berbagai filsuf di atas, kita bisa mempelajari dan menanamkan dalam diri “sebagai bentuk kepribadian” dan “refleksi” diri untuk memilih dan memilah pemikiran yang mana paling sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Tentu beberapa pemikiran di atas, tidak menjadi bijak jika kita menjadikannya sebagai suatu “paham” dan bukan menjadi suatu “metode” dalam menjalankan keorganisasian mahasiswa.

b. Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Kebudayaan

Menyelesaikan permasalahan keorganisasian mahasiswa pada era sekarang, tidak cukup dengan mempelajari wacana kepemimpinan dan kekuasaan yang dikisahkan oleh para beberapa filsuf seperti di atas, namun lebih kepada meletakkan dengan bijak pemaknaan atas kepemimpinan dan kekuasaan dalam kecamata kebudayaan. Mengapa hal ini menjadi penting dan mendesak, sebab para pemimpin dan pengikut suatu organisasi hari ini telah kehilangan nilai-nilai kebudayaannya dan cenderung melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang berbahaya untuk dipejari apalagi dimaknai.

Berbagai literatur telah menjelaskan bahwa kebudayaan ialah sekumpulan nilai yang mengedepankan “kritisisme-reflektif” dalam memandang persoalan kehidupan dan kemanusiaan, dimana titik paling vitalnya ialah pada arah pertanggungjawaban, moral, dan etika. Menghilangkan nilai-nilai kebudayaan dalam wacana kepemimpinan dan kekuasaan maka akan melahirkan sikap yang tidak bertanggungjawab dan kekurangan daya serta nalar kritisisme reflektif dalam melihat permasalahan yang dihadapi.

Perumusan awal siasat dan strategi kebudayaan dalam menjalankan wacana kepemimpinan dan kekuasaan mesti dilakukan secepatnya, sebab bagaimana mau bertindak jauh sedangkan permasalahan awal saja kita sudah kewalahan. Pemaknaan atas kepemimpinan dan kekuasaan dalam ranah kebudayaan memiliki beberapa langkah, siasat, maupun strategi sebagai berikut, yakni: Menjadikan jabatan publik (Ketua, Anggota, Warga) dalam ranah kelembagaan sebagai pertanggungjawaban yang tinggi terhadap kelembagaan itu sendiri, Bertindak atas dasar Kepentingan lembaga bukan pribadi, Berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya, Merumuskan suatu program kerja bukan karena mau terlihat hebat atau keren tapi lebih kepada kebutuhan lembaga, Menjaga dan memproduksi pusat-pusat kebudayaan dalam lingkup lembaga kemahasiswaan, Melakukan pemaknaan dan perlawanan terhadap penguasa yang semena-mena, dan yang paling penting adalah melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan bukan hanya pada ranah kulitnya saja tapi menyentuh pada isi suatu masalah tersebut.

Dari tulisan yang panjang lebar ini, akan menjadi sia-sia jika kita hanya berpikir sulit dilakukan, tulisan ini hanya berteori saja tidak ada prakteknya, mengalah pada realitas, merasa pusing dan tidak ingin berbuat apa-apa, maka dibutuhkan usaha dan konsistensi di awal perjuangan ini. Sebab saya sangat mengingat apa yang dipesankan oleh Marcus Tullius Cicero dalam Novel IMPERIUM[2] yang kurang lebih mengatakan seperti ini “Ketika dalam kondisi tertentu dalam berpolitik, kau merasakan dan menemui jalan buntu, maka tak ada hal lain yang harus kau lakukan selain melangkah kedepan, sebab dengan melangkah kedepan dan tidak berdiam diri lah kau akan menemukan jalan baru dan begitupun sebaliknya”.

Slamet Riadi, Dibawakan dalam Kegiatan LK II BEM KMFIB-UH Periode 2016–2017, Materi Kepemimpinan dan Kekuasaan

[1] Dikutip dari tulisan Reza A.A Wattimena berjudul Kepemimpinan dan Sejarah Filsafat https://rumahfilsafat.com/2013/10/25/kepemimpinan-revolusioner/

[2] IMPERIUM (Sebuah Novel Karya Robert Harris